VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemerintah Burkina Faso menyampaikan penghargaan kepada Indonesia atas peran besar pasukan perdamaian RI dalam menjaga keamanan di negara tersebut, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Jumat. Penghargaan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Wakil Tetap Burkina Faso di sela-sela Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat baru – baru ini. Pada pertemuan tersebut Menlu Retno Marsudi menekankan komitmen Indonesia untuk bekerjasama dengan Burkina Faso dan negara kawasan Afrika lainnya. Retno Marsudi menegaskan,  komitmen tersebut merupakan posisi dasar Indonesia sejak Konferensi Asia Afrika 1955. Pemerintah Burkina Faso menghargai kontribusi besar Indonesia dalam pemajuan perdamaian dan keamanan, terutama melalui peran pasukan perdamaian Indonesia di PBB. Selanjutnya, kesempatan itu juga digunakan Retno  Marsudi untuk menyampaikan rencana Indonesia untuk menjadi tuan rumah Forum Indonesia-Afrika pada April 2018 sebagai langkah konkret dalam memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara Afrika. Antara

Indonesia diprediksi beresiko menjadi pasar peralihan produk ekspor dua negara yang terlibat perang dagang yaitu Amerika Serikat dan China. Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla  di Jakarta Selasa, (27/3) seperti dirilis Antara mengkhawatirkan parang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China akan menggangu kinerja perdagangan Indonesia. Jusuf Kalla menilai perang dagang antara Amerika Serikat dan China akan berdampak luas dan berpengaruh ke Indonesia, apabila tidak segera diselesaikan ketegangannya sejak dini.

Jusuf Kalla mengatakan, semua perang dagang, apalagi antar negara-negara besar, seperti Amerika dengan China akan menimbulkan impact yang luas. Jusuf Kalla mengatakan negara dengan perekonomian kuat akan berdampak besar terhadap negara lain. Indonesia akan kesulitan melaksanakan ekspor, serta negara-negara yang berseteru akan mengalihkan produknya ke negara lain, termasuk Indonesia. Dampak yang ditimbulkan akan berujung pada melemahnya ketahanan industri nasional, akibat kebijakan tarif yang dikeluarkan Amerika untuk menekan China, agar patuh pada praktek bisnis.

Kekhawatiran terhadap perang dagang antara Amerika  dan China muncul di banyak negara setelah Presiden Amerika Serikat   Donald Trump menerapkan tarif untuk produk impor baja senilai 25 persen dan produk alumunium senilai 10 persen. Jusuf Kalla berharap ketegangan antara dua negara tersebut dalam bidang perdagangan global dapat diselesaikan di tingkat Organisasi Perdagangan Internasional (WTO). Terkait dampak penerapan kenaikan tarif impor di Amerika tersebut, Jusuf Kalla  mengatakan Pemerintah Indonesia siap membalas dengan menerapkan hal serupa untuk komoditas ekspor ke Amerika. Jusuf Kalla menambahkan, saat ini komoditas ekspor terbesar Indonesia ke Amerika adalah minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO),sementara impor Indonesia dari Amerika antara lain kacang kedelai dan terigu.

Krisis diplomatik antara Inggris dan Rusia ternyata berbuntut panjang. Setelah beberapa waktu lalu, Inggris mengusir Diplomat Rusia yang lalu diikuti oleh Amerika Serikat, kini 16 negara anggota Uni Eropa melakukan hal yang sama. Jumlah ini kemudian  ditambah beberapa Negara yang punya hubungan dekat dengan Inggris dan Amerika Serikat, seperti Kanada, Norwegia, Albania dan Ukraina. Belakangan Australia hari Selasa (27 Maret) juga melakukan hal yang sama. Total diplomat yang harus meninggalkan pos nya 130 orang di 21 negara.

Dalam sebuah pernyataan hari Senin (26 Maret 2018), Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam tindakan pemulangan para diplomat ini, dan menganggapnya sebagai tindakan provokatif.  Pihak resmi Rusia menyatakan, sekutu barat hanya menuruti Inggris. Padahal  Inggris dianggap telah  mengabaikan ketentuan adanya praduga tidak bersalah dan tidak memberi ruang bagi Rusia untuk ikut meenginvestigasi  masalahnya. Pihak yang berang di negeri itu, mendorong pemerintah Rusia melakukan pengusiran kepada para diplomat Amerika Serikat di Moskow.

Penyebab awal dari persoalan ini adalah adanya percobaan pembunuhan kepada seorang mantan agen ganda, Sergei Skripal dan putrinya Yulia. Hasil penyelidikan  menunjukkan adanya penggunaan bahan kimia Novichock,  yang pernah diproduksi di Russia, saat Negara itu masih bernama Uni Sovyet. Dengan indikasi itulah, Inggris menganggap Rusia ada di balik upaya percobaan pembunuhan tersebut.

Tentu saja pengusiran diplomat  bukan pertanda baik untuk menuju pada penyelesaian masalah. Jika tadinya hanya merupakan persoalan bilateral antara Inggris dengan Rusia, maka kini persoalannya melebar karena lebih dari 20 negara juga melakukannya. Pertanyaannya,  benarkah para diplomat yang diusir  ini melaksanakan tugas mata-mata? Bukankah diplomat  memang selalu menyampaikan informasi tentang  negara penempatan secara berkala? Jika pengiriman informasi dianggap sebagai tindakan mata-mata, tentu saja semua negara mesti saling  mengusir para anggota perwakilan asing di tempatnya masing-masing.

Diharapkan, tindakan  pengusiran diplomat ini tidak semakin meluas. Inggris dan sekutunya mesti mengoreksi tindakannya dan mengumumkan hasil penyelidikan percobaan pembunuhan itu. Sebaliknya Rusia, jika memang tuduhan Barat itu benar, mesti membersihkan aparat diplomatiknya dari keterlibatan dalam memata-matai negara lain.

Direktur eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP), Erik Solheim, memuji langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dalam upaya pemulihan ekosistem gambut. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan tingkat tinggi sebagai rangkaian pertemuan Mitra Kerja Global Peatland Initiative (GPI) di Brazzaville, Republik Kongo, Kamis (22/3) waktu setempat.

Erik Solheim, dalam rilis yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - KLHK, Jumat (23/3/2018) menyebutkan, rusaknya lahan gambut di seluruh dunia akan menjadi pukulan besar terhadap Perjanjian Paris dan bagi generasi mendatang. Dikatakannya, Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo harus belajar dari Indonesia yang berupaya keras memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu dalam hal pengelolaan ekosistem gambut. Termasuk keberhasilan dalam koordinasi dengan TNI, Polisi, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat LSM. Penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran juga sangat mendukung upaya percepatan pemulihan ekosistem gambut.

Pada pertemuan ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Dr Siti Nurbaya Bakar, hadir sebagai pembicara kunci. Turut hadir Perdana Menteri Republik Kongo, Clement Mouamba, Menteri Lingkungan Hidup Republik Demokratik Kongo, Amy Ambatobe Nyongolo, dan Menteri Lingkungan Hidup Republik Kongo Arlette Soudan-Nonau.

Pada paparannya, Menteri Siti Nurbaya menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan hebat pada tahun 2015 lalu, terutama kebakaran gambut, menjadi pelajaran amat berharga bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah kemudian merespon melalui kebijakan-kebijakan untuk melakukan perbaikan tata kelola gambut secara ketat dan menyeluruh, terutama dalam rangka pencegahan terulangnya kebakaran gambut. Hasilnya pada periode 2016-2017, Indonesia berhasil menurunkan titik api sebanyak 93,6 persen. Keberhasilan ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang mayoritas terjadi di lahan gambut. Pemerintah berhasil mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam aksi yang efektif di lapangan.

Dikatakannya, strategi yang mendukung upaya-upaya perbaikan tata kelola gambut, di antaranya melalui kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, perpanjangan Inpres Moratorium pemberian izin baru di hutan primer dan lahan gambut, serta terus meningkatkan penegakan hukum secara efektif. Salah satu yang fenomenal adalah, putusan pengadilan terhadap satu pemegang konsensi lahan yang terbukti bersalah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan hebat dan harus membayar ganti rugi sebesar 1,2 juta dollar AS.

Menteri Siti menekankan salah satu kunci keberhasilan Indonesia adalah kemampuan untuk melibatkan semua pihak secara efektif dalam kerja besar ini, mulai dari organisasi kemasyarakatan, termasuk mendorong pemenuhan kewajiban legal sektor swasta yang terkait pengelolaan lahan gambut di konsesi mereka. Sekian Indonesiaku hari ini.