VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila telah meningkat statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 28 Februari 2018. Mantan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri seperti dikutip jpnn.com mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang telah meningkatkan status Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila saat bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/3). 

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto usai menerima kunjungan Ketua Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif di kantor Panglima TNI, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (14/3) seperti dikutip radarjakarta.com mengatakan TNI akan mengerahkan segala kemampuan untuk menjaga Pancasila sebagai ideoligi negara.

Kunjungan Ketua BPIP, Yudi Latif dalam rangka meminta dukungan TNI, baik personil, infrastruktur maupun alutsista, dalam program-program sosialisasi dan pemantapan nilai-nilai Pancasila hingga ke pelosok daerah. 

Hadi Tjahjanto mengatakan TNI akan mendukung program kerja yang sudah direncanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, karena TNI memiliki infrastruktur yang sangat bagus sampai ke pelosok tanah air. Hadi menjelaskan nantinya program kerja yang akan dilaksanakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan dielaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan TNI. 

Pada kesempatan yang sama,Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif menjelaskan, BPIP bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dengan TNI dalam rangka mengarusutamakan ideologi negara. Apalagi di TNI juga memiliki fungsi bela negara yang salah satu agendanya ialah pertahanan ideologi negara. Menurutnya kekuatan-kekuatan bersama ini bisa disinergikan dalam rangka mengarusutamakan Pancasila di masa depan. Ia menambahkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila hanya memiliki lembaga di tingkat pusat. Sementara TNI memiliki armada sampai di tingkat bawah. Agar pesan-pesan dari ideologi Pancasila ini sampai ke tingkat terbawah masyarakat, diperlukan peran aparat TNI yaitu Bintara Pembina Desa atau Babinsa yang bertugas di desa-desa.

Kawasan Wisata Tele, Geopark Kaldera Toba di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, provinsi Sumatra Utara dikenal sebagai lokasi terbaik untuk menikmati pemandangan Danau Toba. Geopark Kaldera Toba diterima oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan dan Kubudayaan, UNESCO, sebagai salah satu Geopark Global. Untuk memenuhi kriteria penilaian Global Geopark Network UNESCO, pemerintah Indonesia berupaya menyempurnakan berbagai fasilitas di sana agar berstandar internasional.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan membangun tempat istirahat atau rest area dua lantai berstandar internasional dan ramah lingkungan di lokasi tersebut. Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/3). Menteri Basuki mengatakan, wisata Tele merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pada setiap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional harus direncanakan secara terpadu. Pembangunan itu tidak hanya fokus pada satu sisi, melainkan juga pada keseluruhan aspek, mulai dari penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk.

Salah satu aspek penting yang menjadi pertimbangan wisatawan adalah ketersediaan toilet bersih di lokasi wisata. Di tempat istirahat Wisata Tele, toilet yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Dan Instalasi Pengolahan Air Limbah, sehingga ramah lingkungan. Pengolahan air baku menjadi air bersih menggunakan teknologi multiple tray aerator, yaitu untukmenurunkan kandungan besi terlarut dalam air. Pengolahan air siap minum melalui teknologi reverse osmosis, yaitu menyaring bahan pencemar berbahaya. Untuk pengolahan limbah digunakan teknologi biofil, air limbah diproses menggunakan sistem anaerobik, yaitu pemecahan bahan-bahan organis oleh bakteri dalam keadaan tanpa oksigen, dalam bak penampungan berkapasitas 5.000 liter yang hasilnya dialirkan ke empat kolam sanita.

Empat kolam sanita memiliki empat jenis tanaman berbeda, yakni tanaman kana air, bambu air, papyrus, dan melati air yang berfungsi menetralisir sisa limbah sehingga air yang keluar dari kolam telah memenuhi baku mutu.

Fasilitas ini merupakan replikasi perdana setelah sebelumnya telah dilakukan uji coba oleh Badan Penelitian dan Pengembangan. Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan ini juga bisa dikerjakan oleh penyedia jasa. Demikian dikatakan Kepala Pusat Kebijakan dan Penerapan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rezeki Paranginangin, usai melakukan serah terima pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Dan Instalasi Pengolahan Air Limbah di rest area Wisata Tele kepada Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, Jumat (23/3).

Tidak hanya bangunan fisik, aspek operasi dan pemeliharaan juga disiapkan dengan melakukan sosialisasi pengenalan teknologi kepada pemerintah daerah. Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasinya atas pembangunan fasilitas tersebut dan siap merawatnya

Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, pada 26 Maret 2018 memberikan tanggapan atas tulisan Audrey Young, redaktur politik NZ Herald.  Tanggapan itu dikeluarkan atas tulisan Audrey Young yang berjudul "Visiting leaders show disrespect by failing to share platform with Jacinda Ardern" yang dimuat di harian NZ Herald tanggal 25 Maret. Duta Besar Tantowi Yahya menyatakan telah melayangkan protes keras kepada si penulis dan mendesaknya untuk membuat klarifikasi karena apa yang dia tulis tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya.

Langkah cepat dari Duta Besar Tantowi Yahya patut diapresiasi. Karena tulisan itu bisa menimbulkan persepsi yang salah tentang Presiden Joko Widodo.  Tantowi Yahya menggaris bawahi tulisan Audrey Young  mengenai Presiden menolak untuk berjumpa dengan pers dan menolak untuk memberikan penjelasan setelah pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jacinda Ardern di Gedung Parlemen, 19 Maret 2018. Sikap ini kemudian diterjemahkan Audrey Young  sebagai sikap tidak hormat Presiden.  

Duta Besar  Tantowi Yahya membantah tudingan itu, dan memberikan penjelasan keputusan untuk tidak membuat keterangan Pers adalah usulan dari Kementrian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru yang kemudian diadopsi menjadi keputusan bersama. Untuk konsumsi publik, hasil-hasil pertemuan akan disarikan dalam pernyataan bersama (joint statement) yang akan dimuat di website resmi kedua negara.  Tantowi Yahya menambahkan Indonesia justru menghargai posisi yang diambil oleh tuan rumah, dan mendukung sepenuhnya karena tidak ada yang salah dengan sikap tersebut

Indonesia, dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellingtont telah menerbitkan Pernyataan Bersama itu. Diantaranya bahwa Presiden Widodo dan Perdana Menteri Jacinda Ardern mencatat pentingnya peringatan 60 tahun hubungan diplomatic antara Selandia Baru dan Indonesia. Sesuatu yang dibangun di atas fondasi yang kuat dari hubungan antar-bangsa dan telah berkembang menjadi hubungan paling berharga bagi keduanya. Kunjungan Presiden Widodo ke Selandia Baru juga menandai peningkatan hubungan bilateral dengan Kemitraan Komprehensif.

Sikap tegas  memang harus ditunjukkan kepada siapapun yang mungkin menimbulkan  pendapat yang salah tentang Indonesia. Apalagi bila pendapat tersebut diterbitkan di media, yang bisa jadi menimbulkan opini yang berbeda. 

Sejumlah kusir delman di kawasan Pantai Kuta, Bali melayani wisatawan mancanegara dan nusantara untuk menikmati suasana sekitarnya melalui jalan-jalan khusus tanpa mengganggu lalu lintas. Salah seorang kusir delman, Bagus di Pantai Kuta, Selasa (27/3) mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan jalur khusus bagi para kusir delman yang beroperasi di daerah itu sekitar tiga sampai lima orang setiap hari, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap kemacetan lalu lintas. Transportasi delman selain murah, bebas polusi dan ramah lingkungan hingga kini sangat diminati pelancong di tempat destinasi pariwisata favorit Pantai Kuta. Bagus menjelaskan, jalur khusus untuk delman itu mulai dari tempat mangkal di depan Hard Rock Cafe hingga memutar ke jalan Legian (Grand Zero) dan kembali ke tempat mangkal semula di Jalan Patai Kuta. Untuk wisatawan asing maupun lokal para kusir biasanya tidak mematok harga karena sistem yang dipakai oleh para delman adalah antrian. Oleh sebab itu semua tergantung jarak yang ditempuh, biasanya sekali jalan Rp100 ribu sampai Rp200 ribu dan itu pun masih bisa ditawar, sepanjang di kawasan Kuta dan Legian. (Antara)