VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Industri kosmetik nasional mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi hingga lebih dari 20 persen pada tahun lalu. Demikian dikatakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya Senin (19/3). Menurut Airlangga, Kementerian Perindustrian telah menempatkan industri kosmetik sebagai sektor andalan sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035. Menteri Perindustrian menyebutkan, industri kosmetik di dalam negeri bertambah sebanyak 153 perusahaan pada tahun 2017, sehingga saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 760 perusahaan. Dari total tersebut, 95 persen industri kosmetik nasional merupakan sektor industri kecil dan menengah, dan sisanya industri skala besar.

Dari industri skala menengah dan besar, beberapa dari mereka sudah mampu mengekspor produknya ke luar negeri, seperti ke ASEAN, Afrika, Timur Tengah. Pada 2017, nilai ekspor produk kosmetik nasional mencapai 516,99 juta dolar Amerika Serikat, naik dibandingkan tahun 2016 sebesar 470,30 juta dolar Amerika Serikat.

Menteri Airlangga menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu pasar kosmetik yang cukup besar, sehingga bisnis ini akan prospektif dan menjanjikan bagi produsen yang ingin mengembangkannya di dalam negeri. Potensi pasar domestik ini antara lain, meningkatnya jumlah populasi penduduk usia muda. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman, industri kosmetik juga mulai berinovasi pada produk kosmetik untuk pria dan anak-anak.

Potensi lainnya adalah tren masyarakat untuk menggunakan produk alami atau back to nature, sehingga membuka peluang munculnya produk kosmetik berbahan alami seperti produk-produk spa yang berasal dari Bali. Menurut Airlangga, produk-produk spa ini cukup diminati oleh wisatawan luar negeri. Menteri berharap, dengan branding yang baik, produk kosmetik nasional dapat mencapai kesuksesan seperti produk-produk kosmetik dari Korea Selatan.

Suatu bangsa dapat maju dan berjaya kalau mempunyai nilai-nilai.  Indonesia merupakan negara yang kaya dengan nilai budaya dan filosofi sehingga Indonesia  menjadi bangsa yang  tangguh dan punya jati diri. Demikian dikatakan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam audiensi dengan Keluarga Mahasiswa Sunan Gunung Djati (KMSGD) Jabodetabek di Gedung Parlemen, Jakarta Jumat (16/03) seperti dikutip laman mpr.go.id .  Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dengan jati diri itu maka seharusnya bangsa Indonesia tidak mudah terkontaminasi dengan budaya-budaya dari luar.

Ia menjelaskan nilai budaya yang saling menghormati satu sama lain dan menjaga toleransi  telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang telah ditanamkan oleh  pendiri bangsa Indonesia.

Sebelumnya, seperti ditulis laman mpr.go.id, dalam acara Seminar Nasional Gerakan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid dan Pesantren kerjasama MPR dan Badan Koordinasi Muballigh dan Ulama Indonesia (BAKOMUBIN) di Gedung Parlemen, Jakarta Kamis (15/3)  , Zulkifli Hasan mengungkapkan nilai budaya yang juga dimiliki Indonesia, toleransi. Ia mengungkapkan Indonesia merupakan  negeri yang toleran yang  saling menghargai perbedaan. Oleh karena itu Zulkifli menolak tegas siapapun yang menyebut masyarakat Indonesia sebagai radikal dan intoleran. Ia mencontohkan  salah satu bukti adalah peringatan hari besar suatu agama menjadi hari libur untuk semua umat  agama. Ia menambahkan, itulah   harmoni yang telah  terbangun  sejak Indonesia merdeka.

Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa  toleransi dan demokrasi Indonesia jadi contoh untuk dunia. Mereka kagum bagaimana negara dengan mayoritas muslim bisa berdemokrasi

Pameran tiga tahunan ACHEMA 2018, akan kembali digelar pada tanggal 11 sampai 15 Juni 2018 di Frankfurt am Main, Jerman. Pada tahun ini pameran tersebut akan berfokus pada tema proses industri. Indonesia merupakan salah satu negara terpilih untuk dijadikan pasar dari pameran tersebut karena Indonesia merupakan salah satu negara di Asia dengan jumlah pengunjung terbanyak pada pameran ini tiga tahun silam. Melalui pameran ini Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan teknologi terkini untuk industri. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan penyelenggara pameran, Thomas Scheuring, dalam konferensi pers di Hotel Mandarin Oriental Jakarta Pusat Senin(19/3).

“ Kami percaya dan berharap bahwa perkembangan positif Indonesia, terutama dalam industri proses, akan memungkinkan bagi kami untuk membuat kontribusi kecil untuk memungkinkan negara Anda memanfaatkan inovasi dan teknologi yang up to date “.  

Ia juga menambahkan, bagi siapapun warga negara Indonesia yang memiliki masalah mengenai pengurusan visa, pihak penyelenggara pameran menawarkan kerjasama untuk dapat mempermudah kunjungan ke negaranya yang lebih dikenal sebagai pusat teknologi tersebut. (voi/Egi)

Organisasi non-pemerintah Migrant Care mengecam eksekusi mati terhadap Buruh Migran Indonesia asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang bekerja di Arab Saudi, Muhammad Zaini Misrin pada Minggu, 18 Maret. Ketua Pusat Studi Migrant Care, Anis Hidayah dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin, 19 Maret, mengatakan, eksekusi yang dilakukan oleh Arab Saudi ini cacat hukum karena proses hukum terhadap Zaini Misri masih berjalan. Pemerintah Indonesia sendiri menurutnya sudah menyiapkan saksi kunci untuk proses hukum tersebut.

“ Artinya sebenarnya, eksekusi ini sebenarnya mal-judicial, dalam proses hukum yang masih berlangsung, dimana peninjauan kembali masih dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, eksekusi itu dilakukan. Yang kedua, sebenarnya Pemerintah Indonesia juga punya saksi kunci, Sumiyati yang bekerja di majikan yang sama. Nah, dia akan memberikan kesaksian bagaimana hubungan Zaini Misrin dengan majikannya yang selama ini hampir tidak ada persoalan dan itu satu kebetulan saja majikannya meninggal dia ada disana sehingga kemudian dia didakwa yang sebenarnya sama sekali bukan dia yang melakukan “. 

Anis Hidayah juga menjelaskan selama pemeriksaan Zaini Misrin dipaksa untuk mengakui bahwa dia melakukan pembunuhan. Ia juga mendapat tekanan dan intimidasi dari Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Menurutnya, pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI) juga mengalami kesulitan dalam memberi bantuan kepada Zaini karena tidak adanya akses yang diberikan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia. (VOI/Rezha)