VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Komunitas Bali di Belanda dan negara Eropa lainnya, serta masyarakat Belanda merayakan #BaliSafe Cultural Festival 2018 pada hari Minggu (18/3), yang sekaligus juga menandai perayaan Nyepi dan Saraswati yang jatuh bersamaan sehari sebelumnya. Kegiatan dimulai dengan persembahyangan bersama umat Hindu dan Dharma Wacana yang menyampaikan makna dari hari Raya Nyepi, yaitu pengendalian diri melalui pelaksanaan Catur Brata, penyepian yang terdiri atas amati geni, tidak menggunakan dan atau menghidupkan api; amati karya, tidak bekerja; amati lelungan, tidak bepergian; dan amati lelanguan, tidak mendengarkan hiburan. Setelah persembahyangan, bertempat di Aula Nusantara Kedutaan Besar RI Den Haag, lebih dari 250 orang hadir menyaksikan berbagai pertunjukan kesenian rakyat Bali. Masyarakat Belanda sangat menikmati tari tradisional Bali seperti, tari Pendet, Panyembrama, tari Baris, Panji Semirang, Truna Jaya, Sekar Jagad, Meli Sambuk di Dawan, Legong Keraton, tari Hujan Mas, dan Joged Bumbung. Duta Besar RI Den Haag, I.G. A. Wesaka Puja, juga muncul mementaskan tari Topeng Tua dan Topeng Sidakarya. BaliSafe Cultural Festival 2018 dimeriahkan oleh sekitar 50 pemain gamelan, dan beberapa penari dari sanggar tari di Belanda, Italia, Belgia, dan Jerman.  BaliSafe Cultural Festival 2018 bertujuan menyegarkan kembali ingatan komunitas di Belanda dan Eropa pada umumnya, akan pesona keindahan pulau Bali dan juga situasi Gunung Agung yang sudah aman.

Indonesia Siap Selenggarakan Workshop ASEAN untuk Majukan Kerja Sama Kawasan Indo-Pasifik.

Kondisi geopolitik dunia yang kini tengah mengalami pergeseran kekuatan telah memunculkan tantangan bagi stabilitas dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. ASEAN dapat menjadi ajang tarik-menarik konstelasi kekuatan besar dunia. Jika tidak diantisipasi, maka sentralitas dan relevansi ASEAN sebagai suatu organisasi kawasan dapat terpengaruh. Sebagai langkah untuk menjawab tantangan tersebut dan untuk mengubah situasi berupa rivalitas antar kekuatan menjadi kerja sama konkret, Kementerian Luar Negeri RI akan menyelenggarakan ASEAN 1.5 Track Workshop on an Indo-Pacific Regional Architecture for Mutually Beneficial Relations di Jakarta, pada tanggal 20 Maret. Penyelenggaraan  Workshop ditujukan untuk mengidentifikasi bidang kerja sama yang dapat ditingkatkan di tengah pergeseran geopolitik yang sedang dihadapi kawasan saat ini. Selain itu, dengan karakter 1.5 Track, Workshop tidak hanya akan dihadiri oleh pejabat pemerintahan yang relevan dari seluruh Negara Anggota ASEAN, namun juga oleh para perwakilan akademisiterkemuka di Asia Tenggara.

Minimalisasi Pelanggaran dengan Pahami Peraturan Imigrasi.

Atase Imigrasi dan Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, Tato Juliadin Hidayawan, mendatangi Kota Chengdu yang berjarak 1.800 Kilometer dari Beijing untuk menggelar Sosialisasi Kekonsuleran dan Keimigrasian dalam rangka perlindungan warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Sosialisasi dilakukan di Ian Chong Su Ba Resto pada Sabtu (17/3). Dalam paparannya, Tato Juliadin Hidayawan mengatakan, isu perlindungan warga Negara Indonesia di luar negeri menjadi fokus tugas Perwakilan RI di luar negeri. Tugas tersebut yaitu memberikan upaya perlindungan bagi warga Negara Indonesia, misal ada yang kehilangan paspor di luar negeri bisa segera mendapatkan paspor Surat Perjalanan Laksana Paspor. Ia menambahkan, sosialisasi tersebut menyasar kepada para warga Negara Indonesia yang tinggal di Chengdu, yang sebagian besar adalah mahasiswa dan pekerja. Tato Juliadin Hidayawan berharap, para warga Negara Indonesia dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan keimigrasian dan kekonsuleran, sehingga meminimalisasi terjadinya pelanggaran keimigrasian. Ia menyebutkan, Atase dan Konsul Keimigrasian melaksanakan fungsi keimigrasian seperti pelayanan paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor bagi warga Negara Indonesia dan pemberian Visa bagi warga Negara asing.

Siapa yang tak ingin jalan pagi bersama orang nomor satu di negaranya? Mungkin setiap warga Negara mengimpikan hal itu. Jalan kaki sambil bincang santai dengan kepala Negara, tentu bukan momen biasa. Sejumlah remaja Indonesa di Australia dan Selandia Baru mendapatkan kesempatan itu. Jalan pagi bareng Presiden Joko Widodo.

Dalam padatnya jadwal kunjungan ke Australia dan Selandia Baru, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri jalan pagi bersama 18 anak muda berasal dari beberapa daerah di Indonesia peserta ‘Indonesia-Australia Youth Interfaith Dialogue’ di Sydney. Jalan pagi bersama itu diselingi bincang beragam hal, termasuk musik dan olahraga yang digemari presiden. Secara khusus Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan kepada mereka agar menjadi agen toleransi, agen perdamaian yang bisa menceritakan mengenai Indonesia yang beragam suku, beragam agama, beragam bahasa daerah tapi tetap satu menjadi sebuah bangsa besar. 

Di Selandia Baru, jalan pagi menjadi agenda pertama Presiden Joko Widodo. Kali ini, 29 pelajar dan mahasiswa Indonesia di Selandia Baru,  diantaranya 15 orang dari Papua, mendapat kesempatan menemani Presiden Joko Widodo jalan pagi di sekitar Water Front . Dalam diskusi santai setelah berjalan kaki, berbagai topik dibincangkan, diantaranya, ungkapan terima kasih dari pemuda Papua atas perhatian khusus Presiden Joko Widodo untuk Papua.

Mengapa Presiden Joko Widodo memilih jalan pagi sebagai media untuk berdiskusi dengan pemuda?  Tentu banyak alasannya. Presiden Joko Widodo memang gemar jalan pagi. Bisa jadi alasan lain karena ingin  memulai hari dengan yang baik. Jalan santai tanpa pengamanan ketat yang dilanjutkan dengan bincang santai, bisa menjadi media untuk mengetahui  masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam suasana santai dan segar, keluhan, ide-ide, saran, atau kritik bisa disampaikan dengan terbuka. Bukan tidak mungkin, apa yang disampaikan bisa menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dalam  forum yang lebih resmi.

Jalan pagi bukan hanya digunakan presiden Joko Widodo untuk bertemu dengan masyarakat setempat. Satu tahun yang lalu, 30 menit jalan pagi  bersama Perdana Menteri Malcom Turnbull di sekitar Opera House Sydney menjadi bagian dari  kunjungannya ke Australia. Diplomasi jalan pagi itu, menjadi salah satu cara yang ampuh untuk meningkatkan hubungan antar kedua negara agar semakin baik di masa mendatang.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo memang menggunakan momen jalan  pagi untuk bertemu secara langsung dengan  masyarakat setempat. Durasi yang tidak panjang untuk melihat dan bertemu secara langsung dengan masyarakat lewat jalan pagi, bisa menjadi informasi tambahan untuk setiap kebijakan. Langkah yang bisa ditiru oleh kepala daerah, untuk mengetahui permasalahan sebenarnya dalam daerah yang dipimpinnya.

Jalan pagi Presiden Joko Widodo bukan hanya memberikan efek sehat bagi tubuhnya , tetapi diharapkan akan lebih menyehatkan bangsa Indonesia.

Presiden RI Joko Widodo terus mempromosikan konsep Indo Pasifik kepada negara anggota ASEAN dan Australia. Dalam kunjungannya ke Australia untuk menghadiri ASEAN-Australia Summit 2018 pada 15-18 Maret 2018, Presiden Joko Widodo tidak lupa menyampaikan konsep Indo Pasifik tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Sydney, Minggu (18/3/2018) memaparkan maksud konsep tersebut, yaitu Presiden memfokuskan pentingnya penguatan kerja sama di Samudera Hindia, berdasarkan kerja sama yang sudah kuat di kawasan Asia Pasifik.

Apa dan bagaimana sebenarnya Konsep Indo Pasifik itu?

Konsep Indo Pasifik menjadi isu yang hangat sejak dipaparkan Presiden Joko Widodo pada saat kunjungannya ke India awal tahun 2018. Dalam KTT ASEAN-India di Rasthrapati Bhawan,  India, Januari lalu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan konsep kawasan Indo-Pasifik. Yaitu  melalui mekanisme yang dipimpin ASEAN dan melalui kemitraan ASEAN-India. Presiden Joko Widodo percaya kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil dan sejahtera dapat tercapai. Lebih lanjut Presiden mengatakan, konsep Indo-Pasifik secara alami dapat dikembangkan berdasarkan Traktat Kerja Sama dan Persahabatan ASEAN di mana semua negara penting di kawasan telah menjadi para pihak dari perjanjian.

Saat ditelepon oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson, pada 15 Januari 2018, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan hal yang sama. Begitu pula ketika Menteri Pertahanan AS Jim Mattis melawat ke Indonesia tak lama kemudian. Retno kembali menyampaikan gagasan pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi hubungan internasional yang lebih intens di Samudera Hindia, yang sejauh ini memang belum diregulasikan dengan maksimal.

Indonesia mengharapkan kawasan Indo-Pasifik akan menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi, pusat perdagangan dan industri dunia. Konsep kawasan Indo-Pasifik juga disebut dalam Pidato Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi  di Kementerian Luar Negeri awal Januari lalu.

Indonesia sedang melakukan konsultasi dengan ASEAN. Bahkan sebentar lagi akan menjadi tuan rumah “one and the half track diplomacy” yang membahas mengenai Indo Pasifik.

Inti dari konsep Indo Pasifik yang ditawarkan Indonesia adalah suatu konsep yang mengedepankan dialog dan kerjasama. Bukan untuk saling bersaing, yang pada akhirnya hanya akan merugikan semua pihak. Konsep ini dimiliki bersama, tidak ada satupun negara yang merasa tertinggal atau ditinggalkan oleh Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Muhammad Abdullah guna memprotes eksekusi yang dilakukan terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI), Zaini Misrin, pada Minggu, 18 Maret di Mekkah, Saudi Arabia. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Desra Percaya. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia – Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI), Lalu Muhammad Iqbal dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin, 19 Maret.

“ Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan protes resmi dan meminta penjelasan atas kejadian ini. Baru tadi siang, Direktur Jenderal Aspasaf memanggil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta. Satu menyampaikan keprihatinan dan protes terhadap eksekusi yang dilakukan tanpa notifikasi dan dilakukan dengan mengesampingkan fakta bahwa proses PK baru berjalan. Yang kedua juga sekaligus menyerahkan surat nota resmi yang menyampaikan proses tersebut “.

Nota protes, menurut Lalu Muhammad Iqbal, juga diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui Duta Besar RI di Riyadh, Agus Maftuh Abegebriel pada Selasa, 20 Maret. Menurutnya, Pemerintah Indonesia sama sekali tidak memperoleh notifikasi resmi sebelum eksekusi. Padahal, kasus tersebut masih dalam proses Peninjauan Kembali (PK). Pengacara Zaini Misrin sendiri sudah mengajukan PK kedua sejak Januari 2018. Permohonan permohonan PK pertama yang sebelumnya diajukan pada awal 2017 telah ditolak oleh Pemerintah Arab Saudi. (Rezha)