VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden Joko Widodo mengikuti KTT Virtual Gerakan Non Blok (GNB), Senin (04/05/2020) di Istana Kepresidenan, yang secara khusus membahas penanganan Covid-19. KTT ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan 65 tahun Dasasila Bandung pada tahun 2020 dan perayaan 60 tahun berdirinya GNB pada tahun 2021. Usai mendapingi Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa KTT Virtual GNB menghasilkan sebuah deklarasi yang menyampaikan keprihatinan terkait penyebaran dan dampak Covid-19. Deklarasi KTT GNB juga mengakui bahwa yang paling terdampak akibat Covid-19 adalah negara miskin dan negara rentan. Hal ini menurut Retno, akan mengakibatkan kemunduran pembangunan yang telah dilakukan oleh negara-negara berkembang dan akan menyulitkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

' Selain itu deklarasi juga menegaskan dukungan terhadap multilateralisme dan WHO di dalam penanganan Covid-19. Terkait ini deklarasi juga menyambut baik resolusi majelis umum PBB nomor 74/270 terkait global solidarity to fight Covid-19 yang salah satu penggagasnya adalah Indonesia. Deklarasi juga menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama termasuk dalam memastikan ketersediaan obat dan peralatan medis dan mencegah dampak negatif Covid-19 terhadap ekonomi '.

Lebih lanjut Retno Marsudi mengatakan bahwa Deklarasi hasil KTT Virtual GNB juga mengangkat pentingnya pertukaran informasi dan praktek terbaik terkait penanganan Covid-19. Didalam deklarasi juga disebutkan perlunya mencabut pemberlakuan mekanisme unilateral yang dianggap tidak sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB. Hal ini dimaksudkan agar penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara efektif. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyebutkan tentang kesepakatan pembentukan gugus tugas Gerakan Non Blok. 

' Hal lain yang ditekankan didalam deklarasi adalah kesepakatan pembentukan gugus tugas GNB. Tugas dari gugus tugas ini adalah menyusun database kebutuhan medis dan kemanusiaan negara GNB untuk selanjutnya disampaikan ke negara dan organisasi donor '.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan dengan adanya kesepakatan tentang pembentukan gugus tugas Gerakan Non Blok tersebut, maka Deklarasi KTT Virtual Gerakan Non Blok bukan hanya bersifat pernyataan politik namun juga menghasilkan gagasan yang konkrit dalam menghadapi pandemi Covid-19. (Ndy)

Presiden Joko Widodo mengikuti KTT Virtual Gerakan Non Blok, Senin (04/05) malam di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. KTT Non Blok diselenggarakan dibawah keketuaan Azerbeijan dan diikuti oleh 39 negara Gerakan Non Blok. KTT GNB kali ini mengangkat tema United Against Covid-19 atau Persatuan Melawan Covid-19. Selain diikuti oleh negara Gerakan Non Blok, KTT ini juga diikuti oleh Sekjen PBB, Dirjen WHO hingga Ketua Komisi Persatuan Afrika atau Chairperson of African Union Commisison. Dalam KTT tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya penguatan solidaritas politik diantara negara Gerakan Non Blok. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, usai mendampingi Presiden, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo mengingatkan negara-negara GNB untuk memfokuskan energi dan waktu untuk menghadapi Pandemi Covid-19.

' Intinya jangan sampai negara2 GNB terjebak dalam hal2 yang bisa mempertajam perbedaan dan melemahkan kerjasama '.

Selain itu Presiden Joko Widodo juga menyampaikan agar solidaritas pollitik negara-negara Gerakan Non Blok dapat diterjemahkan kedalam bentuk kerjasama yang konkrit dalam menghadapi pandemi. Menurut Reto Marsudi, kerjasama konkrit ini diarahkan untuk penanganan pandemi, diantaranya pada akses terhadap obat-obatan dan vaksin.

Insert : Prioritas negara berkembang saat ini adalah akses yang berkeadilan dan tepat waktu terhadap obat2an dan vaksin Covid-19 dengan harga yang terjangkau. Perlu juga fleksibilitas didalam penerapan rezim paten dan hak kekayaan intelektual. Itu juga ditekankan oleh Bapak Presiden.

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya memperkuat kemitraan global bagi negara berkembang. Menurut Retno, Presiden menggaris bawahi pentingnya pemenuhan komitmen bantuan pembangunan dan kemanusiaan, termasuk keringanan hutang.

' Kewajiban pembayaran hutang negara berkembang bisa dialihkan ke pembiayaan untuk penanganan Covid-19 atau disebut Debt Swap for Covid-19 dari official creditors. Ini penting untuk disampaikan karena banyak sekali negara berkembang terutama least developed countries yang mengalami kesulitan didalam menangani Covid-19 '.

Retno Marsudi menambahkan, bahwa Presiden Joko Widodo dalam kesempatan KTT Virtual Gerakan Non Blok juga menekankan pentingya negara berkembang untuk menjadi solusi bagi perbaikan tata kelola kesehatan global. Hal ini dimaksudkan agar negara berkembang dapat meningkatkan kesiapan dalam mencegah dan menghadapi pandemi di masa mendatang. (Ndy)

Jumlah kasus kematian akibat virus Corona Covid19  di negara2 kawasan Eropa mencapai 120.140 jiwa pada akhir pekan lalu (data CNN 25/4) . Kasus kematian tertinggi  terjadi di Italia, disusul Spanyol, Perancis dan Inggris. Mengutip AFP, setidaknya ada 2, 82 juta kasus virus corona di dunia dengan 60 persen dari total kematian terjadi di Benua Eropa. Namun sejak awal bulan April lalu kasus penyebaran virus corona di Eropa mulai melambat. Diharapkan situasi  kondusif tersebut  terus berlanjut memasuki  bulan Mei 2020 ini.  

Negara2 Eropa pun  mulai bersiap-siap  melonggarkan Pembatasan Wilayah / Lockdownnya. Italia misalnya,  akan mulai melonggarkan Pembatasan secara bertahap mulai 4 Mei nanti. Belanda rencananya akan membuka lockdown pada 11 Mei, dengan tetap melakukan langkah-lamgkah ketat. Sekolah-sekolah  di Belanda akan mulai dibuka pada 1 Juni, sementara  cafe dan restoran  baru akan dibuka pada 19 Mei. Jerman, seperti Italia  akan melonggarkan lockdown pada 4 Mei.  Sedangkan Spanyol rencananya baru akan  menghentikan lockdown pada paruh kedua Mei 2020.

Untuk negara2 Eropa tampaknya bulan Mei membawa semangat baru setelah bulan-bulan sebelumnya sempat kewalahan menghadapi dan menangani virus corona ini. Meski demikian,  masih banyak negara2 lain di berbagai belahan dunia  yang baru memasuki awal masa pandemic.   Diperkirakan masih butuh waktu beberapa bulan kedepan untuk mengendalikannya.

Diharapkan, pelonggaran Pembatasan Wilayah di beberapa negara Eropa di bulan Mei ini  akan berhasil baik  dan tidak menimbulkan resiko penularan baru. Sehingga dapat   menjadi acuan kawasan lainnya yg saat ini masih berjuang  mengatasi serangan virus Corona Covid19.

Lonjakan jumlah kasus COVID-19 di Australia sebagian besar terkait dengan pabrik pengolahan daging di Negara Bagian Victoria. Gubernur Victoria Daniel Andrews pada Senin mengatakan, 22 kasus baru yang dilaporkan pada Senin, dengan 19 di antaranya pekerja pabrik pengolahan daging atau rumah jagal, menambah jumlah kasus menjadi 1.406.

Namun Kepala Dinas Kesehatan Victoria, Brett Sutton mengatakan klaster tersebut tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan tidak ada alasan untuk mengidentifikasi pabrik mana saja yang terdampak. Sutton mengatakan, Lonjakan kasus positif terjadi menyusul adanya uji COVID-19 seharian terbesar di Victoria pada Minggu, dengan 13.000 warga Victoria melakukan tes. (antara)