13
March

 

(voinews.id)- Korea Utara (Korut) memutuskan akan mengambil langkah penting dan praktis guna menggunakan langkah pencegahan perang yang ofensif, kata media pemerintah pada Minggu. Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), keputusan itu diumumkan saat Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) segera menggelar latihan militer gabungan pekan ini, dalam sebuah pertemuan besar Komisi Militer Pusat Partai Buruh Korea (WPK) pimpinan Kim Jong-un. Washington dan Seoul dijadwalkan memulai latihan militer Freedom Shield (FS) pada Senin dan berlangsung selama 11 hari, bersama dengan manuver lapangan berskala besar yang disebut Warrior Shield.

"Pertemuan tersebut membahas dan mengadopsi langkah-langkah praktis nan penting penerapan strategi penangkalan perang yang lebih efektif, kuat dan ofensif dari negeri ini dalam mengatasi situasi saat ini," kata KCNA, merujuk "provokasi perang AS dan Korsel" yang disebutnya telah mencapai batas yang tidak bisa lagi diterima. Mereka tidak merinci langkah-langkah praktis apa yang akan dilakukan.

Korut luas diperkirakan akan melakukan uji coba senjata bersamaan dengan latihan militer gabungan Korsel-AS yang sejak lama dikecam Pyongyang sebagai pendahuluan untuk melancarkan invasi. Kim pekan lalu mengjnspeksi "latihan serangan penembakan" dan simulasi serangan angkatan perangnya di lapangan udara musuh, dalam upaya memeriksa kesiapan "perang sesungguhnya" angkatan bersenjatanya.

Adik perempuannya Kim Yo-jong sebelumnya memperingatkan bahwa negaranya siap mengambil langkah "luar biasa dahsyat" terhadap aktivitas militer yang dilakukan AS dan Korsel. Pada pertemuan militer tersebut Korut juga mendiskusikan sejumlah masalah dalam bagaimana menyelesaikan masalah pedesaan, kata KCNA.

Mereka mendiskusikan tugas-tugas mempercepat pembangunan pedesaan, pembangunan regional dan pembangunan besar bangsa, serta "langkah-langkah dalam mewujudkannya dan cara-cara menggunakan kekuatan militer. Sejumlah pengamat mengatakan Korut tampaknya mendiskusikan sejumlah cara mengerahkan Tentara Rakyat Korea dalam membantu pembangunan perumahan di pedesaan dan proyek-proyek lain yang bertujuan meningkatkan kehidupan masyarakat.

 

antara

10
March

 

(voinews.id)- Menteri Kehakiman Hongaria  menyatakan bahwa Budapest akan membela undang-undang pendidikan negaranya yang dianggap mendiskriminasikan rakyatnya berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender di Mahkamah Hukum Uni Eropa. Pada pernyataannya di media sosial Facebook, Menteri Kehakiman Judit Varga menyatakan telah menyerahkan klaim balasan pada mahkamah tersebut dan menegaskan Hongaria akan bertahan pada pendapatnya bahwa masalah pendidikan adalah urusan masing-masing negara anggota Uni Eropa.

Kampanye anti-LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang dimulai oleh Perdana Menteri Viktor Orban meningkat signifikan ketika sebuah undang-undang yang melarang materi pendidikan yang dianggap mendukung dan mempromosikan homoseksualitas dan perubahan gender di sekolah, disahkan parlemen pada Juni 2021.

Otoritas negara tersebut menyatakan disahkannya undang-undang tersebut oleh Parlemen Hongaria, yang didominasi partai Orban yang berhaluan kanan, Fidesz, adalah untuk melindungi kanak-kanak dan bukan untuk menyerang komunitas LGBT.

"Seperti yang telah dilakukan sampai sekarang, kami akan terus berusaha sekuat tenaga demi melindungi anak-anak kita," kata Varga. Ia menambahkan bahwa aturan tersebut akan dipertahankan dan tindakan lainnya akan diambil, walaupun tidak merinci apa tindakan lainnya tersebut. Perseteruan Hongaria dengan Uni Eropa tersebut terjadi di tengah keputusan Brussels menangguhkan pembayaran dana EU senilai jutaan euro kepada Hongaria sampai negara tersebut melancarkan reformasi untuk memperbaiki sistem kehakiman dan memperkuat pencegahan korupsi.

Pada pertengahan 2022 lalu, Komisi Eropa mengadukan Hongaria ke Mahkamah Hukum Uni Eropa akibat undang-undang pendidikan tersebut. Komisi tersebut menyebut aturan itu melanggar peraturan pasar internal Uni Eropa, hak-hak dasar individu, dan nilai-nilai dasar Uni Eropa.

Dalam pernyataannya untuk mendukung undang-undang tersebut bulan lalu, Viktor Orban berkata bahwa propaganda gender adalah ancaman terbesar yang menghantui anak-anak. "Kami mau anak-anak kita dibiarkan bebas ... karena hal tersebut tidak sepatutnya ada di Hongaria, apalagi di sekolah-sekolah kita," kata Orban.

 

Sumber: Reuters

 

10
March

 

(voinews.id) Kebakaran yang tak terkendali di wilayah Tambaroora di Negara Bagian New South Wales (NSW), Australia tenggara mengakibatkan sejumlah bangunan terbakar dan ratusan hewan ternak mati saat gelombang panas berlanjut. Demikian menurut laporan media setempat. Kamis. Hingga saat ini, api telah menghanguskan 15 ribu hektar tanah dan menghancurkan dua rumah serta lima bangunan di bagian utara Bathurst. kota di Central Tablelands. menurut laporan ABC News.

Kebakaran tersebut juga mendatangkan bencana pada hewan ternak hingga menyebabkan 400 domba dan 300 sapi mati, menurut laporan itu. Otoritas setempat telah memberikan peringatan bahwa api bisa menyebar ke wilayah sekitar dalam beberapa hari ke depan, terutama dekat Crudine, Pyramul, dan Hargraves. (antara)

10
March

 

(voinews.id) Ledakan yang mengguncang kantor gubernur Taliban di Provinsi Balkh, Afghanistan utara pada Kamis menewaskan sang pemimpin daerah tersebut dan dua orang lainnya. Demikian dikatakan juru bicara Kepolisian Balkh, Mohammed Asif Waziri, dikutip Reuters.

Penyebab ledakan masih belum diketahui. Peristiwa itu menandai salah satu pejabat paling senior yang dipastikan tewas sejak Taliban mengambi alih Afghanistan pada 2021. Kelompok ISIS mengakui sederet serangan mematikan yang terjadi di Afghanistan dalam beberapa bulan terakhir yang beberapa di antaranya menyasar warga sipil dan pasukan keamanan Taliban. (antara)

Page 6 of 1015