November
Medvedev: Hasil Pemilu AS Tak Berpengaruh Bagi Rusia
Written by Akbar
VOInews.id, Moskov:Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan hasil pemilihan presiden Amerika Serikat tidak akan berpengaruh apa pun bagi Moskow. "Bagi Rusia, pemilu (AS) tidak akan mengubah apa pun, karena posisi para kandidat sepenuhnya mencerminkan konsensus bipartisan tentang perlunya mengalahkan negara kita," kata Medvedev pada Minggu. Ia menyebut Wakil Presiden AS sekaligus calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, "bodoh, tidak berpengalaman, dan mudah dikendalikan.
" Menurut dia, Harris justru akan lebih diperintah oleh para menteri dan asistennya, serta secara tidak langsung, oleh keluarga mantan Presiden Barack Obama. Sementara mantan Presiden Donald Trump, yang adalah capres Partai Republik, disebutnya tidak akan dapat menghentikan konflik di Ukraina "baik dalam sehari, dalam tiga hari, maupun dalam tiga bulan." "Oleh karena itu, cara terbaik untuk menyenangkan para kandidat untuk jabatan tertinggi Amerika pada (pemilu) 5 November adalah dengan terus menghancurkan rezim Nazi Kiev!" kata Medvedev.
Sumber: Sputnik-OANA
November
Turki Pimpin Inisiatif Desak DK PBB Hentikan Pasokan Senjata Ke Israel
Written by Akbar
VOInews.id, Istanbul:Turki bersama dengan 52 negara dan dua organisasi internasional telah menyurati Dewan Keamanan PBB untuk mendesak DK segera bertindak guna menghentikan aliran senjata dan amunisi ke Israel. Surat yang berisi seruan untuk penghentian pasokan senjata ke Israel, telah diserahkan kepada PBB pada 1 November lalu. “Kita harus menegaskan kembali dalam setiap kesempatan bahwa menjual senjata ke Israel sama saja dengan terlibat dalam genosida,” kata Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dalam konferensi pers di Djibouti, Minggu.
Ia menyebut otoritas Israel yang dipimpin Benjamin Netanyahu telah menjadi ancaman global. Karena itu, Turki mendesak semua negara untuk mencegah Israel lebih jauh mengabaikan hukum internasional. Menlu Turki pun menegaskan bahwa sistem global saat ini tidak memberikan solusi, sehingga perlu diubah. “Sistem ini, yang mereproduksi ketidakadilan historis, perlu diubah," ujarnya. “Perubahan yang tak terelakkan ini akan terjadi di bawah kepemimpinan negara-negara Afrika, yang diabaikan oleh sistem internasional saat ini,” kata Fidan, yang berada di Djibouti untuk menghadiri Konferensi Tinjauan Menteri dalam Kemitraan Turki-Afrika.
Sumber: Anadolu
November
Liga Arab Serukan Resolusi PBB Terhadap Larangan Israel Pada UNRWA
Written by Akbar
VOInews.id, Kairo:Liga Arab pada Kamis (31/10) menyerukan pengesahan resolusi PBB yang menentang langkah Israel untuk melarang operasi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di negara tersebut. Inisiatif ini muncul selama sidang luar biasa Dewan Liga Arab di tingkat perwakilan tetap di Kairo atas permintaan Yordania untuk membahas respons Arab terhadap keputusan terbaru dari Knesset Israel, atau parlemen, yang melarang operasi UNRWA di Israel. Pertemuan tersebut meminta "para perwakilan negara-negara Arab di New York untuk berkoordinasi dengan duta besar dan perwakilan negara sahabat serta Sekretariat PBB guna meminta sesi khusus Majelis Umum PBB, karena majelis inilah yang mengeluarkan keputusan mendirikan UNRWA, guna membahas dampak undang-undang Israel yang serius ini dan mengeluarkan resolusi PBB yang menolak tindakan ilegal Israel tersebut.
” Pertemuan itu juga menyerukan "Parlemen Arab, parlemen negara-negara Arab, dan Uni Antar-Parlemen untuk bertindak menekan Knesset Israel agar mencabut keputusan penghentian operasi UNRWA, karena keputusan ini merupakan pelanggaran yang jelas dan langsung terhadap norma serta kesepakatan internasional, dan mempelajari langkah-langkah untuk menangguhkan keanggotaan Knesset dalam Uni Antar-Parlemen.
" Liga Arab menekankan pentingnya "melanjutkan dukungan politik dan keuangan yang diperlukan untuk UNRWA agar badan ini dapat terus menjalankan perannya sesuai mandat PBB di lima wilayah operasinya," yaitu Yordania, Suriah, Lebanon, Tepi Barat, dan Jalur Gaza. Pada Selasa (29/10), Yordania secara resmi meminta blok Pan-Arab untuk mengadakan pertemuan darurat guna membahas respons kolektif terhadap legislasi Knesset. Knesset mengesahkan rancangan undang-undang pada Senin (28/10) yang melarang UNRWA beroperasi di Israel, yang pada akhirnya akan memengaruhi kegiatannya di Gaza, wilayah pendudukan Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Legislasi ini akan berlaku dalam 90 hari.
Komisioner Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menyebut larangan Israel itu "belum pernah terjadi sebelumnya dan berbahaya" serta melanggar Piagam PBB. Israel menuduh beberapa karyawan UNRWA terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023 oleh kelompok Palestina, Hamas, dengan menuding bahwa program pendidikan badan tersebut “mempromosikan terorisme dan kebencian.” UNRWA, yang berkantor pusat di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur, membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya tetap netral dan hanya berfokus pada dukungan bagi para pengungsi. UNRWA dibentuk berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB tahun 1949 dengan fokus tugas menyediakan bantuan serta perlindungan bagi pengungsi Palestina di Yordania, Suriah, Lebanon, Tepi Barat, dan Gaza.
Tentara Israel telah melanjutkan serangan yang menghancurkan di Jalur Gaza sejak serangan Hamas Oktober lalu, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera. Lebih dari 43.160 orang telah tewas, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 101.500 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat. Serangan Israel itu telah menyebabkan hampir seluruh penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah blokade yang berkelanjutan, yang menyebabkan kekurangan parah makanan, air bersih, dan obat-obatan. Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang brutalnya di Gaza.
Sumber: Anadolu
November
UNICEF Ingatkan Dampak Mematikan ke Anak Gaza Usai Pelarangan UNRWA
Written by Akbar
VOInews.id, Hamilton:UNICEF mengecam keputusan Israel untuk melarang aktivitas Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di wilayah Palestina yang diduduki, dan memperingatkan dampak "mematikan" terhadap anak-anak Palestina. "Dengan anak-anak Gaza yang sudah menghadapi salah satu krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah, jika larangan ini diterapkan sepenuhnya, dampaknya akan mematikan," menurut pernyataan Dana Anak-anak PBB tersebut. "UNRWA adalah badan utama PBB yang menyediakan layanan penting dan perlindungan bagi warga Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan merupakan tulang punggung respons kemanusiaan di Gaza," lanjut pernyataan itu.
Menekankan bahwa "tidak ada alternatif" untuk badan ini, UNICEF menyatakan bahwa "UNRWA sangat diperlukan dalam memberikan bantuan mendesak yang menyelamatkan nyawa bagi 2,2 juta orang yang sangat membutuhkan bantuan di Gaza." UNICEF juga menyoroti jangkauan luas layanan UNRWA, yang beroperasi dengan lebih dari 18.000 pegawai di Gaza dan Tepi Barat, termasuk di Yerusalem Timur, serta menyatakan bahwa "tidak ada badan PBB lain yang dapat mengambil alih tanggung jawab ini." Parlemen Israel, Knesset, telah mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi, yang nantinya akan berdampak pada kerja badan tersebut di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Legislasi ini akan berlaku dalam 90 hari. Komisioner Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, menyebut larangan ini sebagai "langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berbahaya," serta melanggar Piagam PBB.
Israel menuduh beberapa pegawai UNRWA terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023 oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas, dengan mengeklaim bahwa program pendidikan badan ini "mendorong terorisme dan kebencian." UNRWA, yang berkantor pusat di kawasan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa mereka bersikap netral serta fokus mendukung para pengungsi. Didirikan berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB tahun 1949, UNRWA menyediakan bantuan dan perlindungan bagi pengungsi Palestina di Yordania, Suriah, Lebanon, Tepi Barat, dan Gaza. Pasukan Israel terus melancarkan serangan dahsyat di Gaza sejak serangan Hamas, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera. Lebih dari 43.160 orang telah tewas, kebanyakan perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 101.500 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat. Serangan tersebut menyebabkan hampir seluruh penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah blokade yang berkelanjutan, yang telah menyebabkan kelangkaan pangan, air bersih, dan obat-obatan. Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang brutalnya di Gaza.
Sumber: Anadolu