VOinews.id, Jakarta:Kepala Pusat Internasional untuk Al-Quran dan Dakwah Organisasi Kebudayaan dan Komunikasi Islam Seyed Mostafa Hosseini Neishabouri mengatakan bahwa Republik Islam Iran mengusulkan pembentukan parlemen Al-Quran untuk negara-negara Islam berskala internasional.
"Akan akan mengundang Republik Indonesia supaya menjadi anggota parlemen Al-Quran untuk dunia Islam," kata Seyed Mostafa pada acara Konferensi Internasional Al Quran bertajuk "Risalatullah dan Lifestyle dalam Peradaban Global" di Jakarta, Kamis.
Seyed Mostafa menjelaskan bahwa ke depannya parlemen Al-Quran akan menjadi sarana untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan ruang lingkup Al-Quran sekaligus untuk menemukan solusi-solusi untuk permasalahan yang saat ini dihadapi oleh umat Islam.
Menurut Seyed, usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Agama Indonesia dan telah mendapat sambutan yang cukup bagus. "Tepatnya ke Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) dan kita sampaikan di sana dan Alhamdulillah mendapatkan sambutan yang cukup bagus," katanya menambahkan.
Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta bersama Nusantara Mengaji mengelar Konferensi Internasional Al-Quran bertajuk "Risalatullah dan Lifestyle dalam Peradaban Global" di Jakarta, Kamis.
Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi mengatakan bahwa di saat ini seminar seperti Konferensi Al-Quran perlu digelar di banyak tempat.
"Mudah-mudahan apa yang dibicarakan dalam konferensi ini adalah hal yang bermanfaat untuk semua kaum Muslimin di manapun mereka berada, " kata Dubes.
Antara
VOInews.id, Ankara:Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Rabu menyatakan bahwa serangan teroris yang “keji” terhadap fasilitas Industri Dirgantara Turki (TAI) di ibu kota Ankara sebenarnya menargetkan “upaya kelangsungan hidup, kedamaian, dan pertahanan” negara tersebut. "Serangan teroris terhadap TAI, salah satu organisasi lokomotif dalam industri pertahanan Turki, adalah serangan keji yang menyerang inisiatif kelangsungan hidup kami, kedamaian bangsa kami, dan pertahanan kami yang merupakan simbol cita-cita kami yaitu "Turki yang Merdeka Sepenuhnya," ujar Erdogan pada media sosial X.
“Dari saat pertama serangan teroris, pasukan keamanan kami dengan cepat mengatasi dan menetralkan para teroris,” katanya. Erdogan menambahkan: “Bangsa kita harus tahu bahwa tangan kotor yang menjangkau Turki pasti akan dihancurkan; Tidak ada struktur, tidak ada organisasi teroris, tidak ada poros kejahatan yang menargetkan keamanan kita akan dapat mencapai tujuan mereka. ” "Perjuangan kami terhadap segala bentuk teroris dan pendukung mereka akan terus berlanjut dengan penuh tekad, ketetapan hati dan cara yang multidimensional," tegas Erdogan.
Menyampaikan secara luas rasa belasungkawa kepada para korban serangan dan seluruh bangsa, Presiden Turki itu mengharapkan pemulihan cepat bagi orang-orang yang terluka. Sebelumnya, Erdogan mengatakan empat orang tewas dan 14 orang lainnya terluka dalam serangan itu. Menteri Dalam Negeri Turki Ali Yerlikaya meminta orang-orang yang mencari tentang perkembangan terbaru untuk mengandalkan pernyataan dari sumber-sumber resmi. Pasukan keamanan, petugas pemadam kebakaran, dan paramedis telah dikirim ke area serangan tersebut. Dilaporkan bahwa personel perusahaan pertahanan Turki diarahkan ke tempat penampungan karena alasan keamanan. Jaksa Ankara juga telah menjalankan penyelidikan terkait serangan teroris itu.
Sumber: Anadolu
VOInews.id, Jenewa:Pelapor khusus PBB untuk kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia Ben Saul pada Rabu mengatakan bahwa serangan bertubi-tubi Israel terhadap institusi keuangan di Lebanon adalah ilegal di bawah hukum humaniter internasional. "Hukum humaniter internasional tidak mengizinkan serangan terhadap infrastruktur ekonomi atau keuangan musuh, bahkan jika mereka secara tidak langsung mendukung kegiatan militernya," ujar Saul, dalam sebuah pernyataan.
Memperhatikan peringatan publik Israel sebelum serangannya terhadap kantor-kantor yang terkait dengan lembaga keuangan tertentu, yang menurut Tel Aviv mendanai kelompok Hizbullah, Saul berkata: "Tujuan serangan ini adalah untuk menargetkan kemampuan fungsi ekonomi Hizbullah baik selama perang tetapi juga setelahnya untuk membangun kembali dan mempersenjatai kembali.
" Dia memperingatkan bahwa undang-undang anti terorisme internasional tidak mengizinkan serangan militer untuk mencegah dugaan pendanaan teroris atau pencucian uang. Pengeboman bank menghapuskan perbedaan antara objek sipil dan sasaran militer yang merupakan hal mendasar untuk melindungi warga sipil dari kekerasan. Hal ini membuka pintu bagi 'perang total' terhadap penduduk sipil, di mana pertempuran tidak lagi terbatas pada penyerangan terhadap target militer yang berbahaya," kata pakar tersebut.
"Serangan semacam itu membahayakan hak untuk hidup." "Mengebom bank bukan solusi sesuai hukum atas tantangan kejahatan dan regulasi keuangan," katanya. Dia juga mendesak gencatan senjata segera untuk melindungi warga sipil dan mengembalikan perdamaian.
Sumber: Anadolu
VOInews.id,Yaman:Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, menyelesaikan serangkaian diskusi pada Selasa (22/10) di Kairo yang membahas kondisi politik, keamanan, dan ekonomi negara tersebut di tengah konflik yang telah berlangsung hampir satu dekade. "Grundberg mengakhiri kunjungan dua harinya ke Kairo, di mana ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel-Atty dan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit," kata kantor utusan tersebut dalam sebuah pernyataan. "Diskusi tersebut membahas situasi politik, keamanan, dan ekonomi di Yaman." Grundberg menyatakan keprihatinan yang mendalam atas dampak eskalasi regional terhadap prospek perdamaian di Yaman, menegaskan kembali bahwa Yaman yang stabil dan damai sangat penting bagi keamanan kawasan yang lebih luas.
Ia juga menyoroti bahwa eskalasi di Laut Merah merupakan "ancaman besar yang mempengaruhi stabilitas regional dan jalur perdagangan maritim yang penting." Pejabat PBB itu menekankan "pentingnya mempertahankan kemajuan yang telah dicapai melalui komitmen pihak-pihak untuk gencatan senjata nasional." Namun, Grundberg menyampaikan keprihatinan mendalam tentang penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kelompok Houthi yang didukung Iran, terutama terhadap staf PBB dan LSM. Ia kembali menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat bagi mereka yang ditahan, menekankan bahwa tindakan ini mengikis kepercayaan dan semakin mengancam upaya perdamaian. Sejak 2021, Houthi telah menahan beberapa anggota staf dari misi diplomatik dan organisasi internasional dengan tuduhan spionase.
Kasus terbaru terjadi pada 10 Juni, ketika kelompok tersebut merilis rekaman yang menunjukkan pengakuan warga Yaman yang diduga terlibat dalam kegiatan mata-mata. Namun, identitas para tahanan tidak diungkapkan. Pada 2 Juli, pemerintah Houthi, yang tidak diakui secara internasional, mengatakan bahwa staf PBB yang ditahan akan dibebaskan setelah terbukti tidak bersalah atas tuduhan mata-mata untuk badan intelijen AS dan Israel. Hal itu terjadi setelah tekanan berulang dari Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, yang pada 11 Juni mendesak pembebasan tanpa syarat terhadap 17 pegawai PBB yang ditahan oleh otoritas Houthi di Yaman.
Sumber: Anadolu