October
Presiden Maladewa Rampingkan Pemerintahan Demi Ringankan Beban Ekonomi
Written by Akbar
VOinews.id, Istanbul:Presiden Maladewa Mohamed Muizzu merampingkan pemerintahannya sebagai "langkah pemotongan biaya langsung" untuk meringankan beban ekonomi nasional di tengah merosotnya cadangan devisa. Menurut pernyataan Kantor Kepresidenan Maladewa pada Selasa (15/10), Presiden Muizzu memutuskan mencopot sebanyak 228 pejabat politik dari berbagai kementerian dan lembaga negara dalam rangka "agenda reformasi ekonomi demi mengurangi pengeluaran negara". Ratusan pejabat yang akan dicopot dalam 15 hari tersebut mencakup 7 menteri negara, 42 wakil menteri, 109 direktur politik senior, dan 69 direktur politik.
"Pengurangan signifikan penunjukan politik ini selaras dengan upaya Presiden untuk merampingkan pemerintah dan memastikan dana publik dimanfaatkan dengan lebih efisien," demikian pernyataan Kantor Kepresidenan Maladewa. Keputusan tersebut diambil menyusul jatuhnya cadangan devisa Maladewa hingga 20 persen dan saat ini berada pada jumlah sekitar 400 juta dolar AS (sekitar Rp6,21 triliun), yang berarti terendah sejak Desember 2016. Fitch Ratings telah menurunkan peringkat kredit jangka panjang Maladewa dari "CCC" ke nilai "CC" atas alasan memburuknya tekanan finansial yang berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar utang negara. Maladewa juga menghadapi tenggat untuk membayar sukuk sebesar 500 juta dolar AS (Rp7,78 triliun) bulan ini. Untuk menambah jumlah devisa negara, pemerintah Maladewa baru-baru ini menyepakati skema pertukaran kurs (currency swap) dengan China dan India.
Sumber: Anadolu
October
Presiden Afsel Desak Dunia Tekan Israel Untuk Hentikan Serangan
Written by Akbar 
VOInews.id, Johannesburg:Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada Senin (14/10) mendesak para pemimpin dunia agar beramai-ramai menekan Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza dan Lebanon. "Kami menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Pembebasan para sandera, dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat sampat kepada rakyat Palestina," ujar Ramaphosa saat konferensi pers di Johannesburg dalam menandai 100 hari kepemimpinannya. Ramaphosa mengatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan pemerintahnya akan mengajukan kasus secara penuh di Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mendukung rakyat Palestina terhadap genosida yang sedang mereka alami, khususnya di Gaza.
Dia mengatakan pemerintahnya akan memastikan dukungan berkelanjutan bagi rakyat Palestina. "Kawan -kawan, kami juga khawatir tentang pengeboman oleh Israel di negara-negara terdekat, seperti Lebanon," kata Ramaphosa. Afrika Selatan mengajukan kasus di pengadilan yang berbasis di Den Haag itu pada akhir 2023 dengan menggugat Israel, yang membombardir Gaza sejak Oktober tahun lalu, karena dianggapnya tidak menegakkan mandat Konvensi Genosida 1948. Sejumlah negara, termasuk Turki, Nikaragua, Palestina, Spanyol, Meksiko, Libya, dan Kolombia, bergabung dalam pengajuan kasus tersebut -- yang mulai disidangkan pada Januari. Pengadilan tinggi tersebut pada Mei memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan di Kota Rafah di Gaza selatan. Panel berisi 15 hakim itu sudah ketiga kalinya mengeluarkan perintah awal untuk mengendalikan korban tewas dan mengurangi penderitaan kemanusiaan di daerah kantong yang diblokade itu. Jumlah korban jiwa di Gaza telah melewati 42.200 orang.
Sumber: Anadolu
October
Malaysia Gunakan Saluran Diplomatik Selesaikan Isu Laut China Selatan
Written by Akbar
VOinews.id, Kuala Lumpur:Malaysia selaku Negara Koordinator Hubungan Dialog ASEAN-China berkomitmen akan menyelesaikan isu-isu Laut China Selatan secara konstruktif dengan menggunakan forum dan saluran diplomatik yang sesuai. Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan dalam Sidang Dewan Rakyat di Kuala Lumpur, Senin, mengatakan Malaysia sedang menjadi Negara Koordinator Hubungan Dialog ASEAN-China untuk tiga tahun ke depan, salah satu perannya adalah sebagai Co-Chairman dengan China dalam merundingkan draf Kode Etik Laut China Selatan (Code of Conduct in the South China Sea/COC).
Ia mengatakan negaranya berkomitmen untuk memastikan kode etik itu, jika disepakati, akan menjadi dokumen yang efektif dan substantif untuk menangani permasalahan terkait Laut China Selatan. Sebagai Ketua ASEAN di 2025 nanti, ia juga mengatakan Malaysia berkomitmen untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan Laut China Selatan secara konstruktif, dengan menggunakan forum dan saluran diplomatik yang sesuai. Dan semua pertikaian dan penyelesaiannya hendaklah berdasarkan hukum internasional dan Konvensi Hukum Organisasi Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982/UNCLOS 1982).
Ia mengatakan Kementeriannya selalu memantau perkembangan isu di perairan yang dimaksud, termasuk ketegangan antara China dan Filipina. “Dalam hal ini, saya ingin memberitahukan bahwa ketegangan itu terjadi di luar kawasan maritim Malaysia berdasarkan Peta Baru Malaysia pada 1979,” ujar dia menjawab pertanyaan anggota dewan dalam sidang parlemen yang diikuti secara daring. Ia juga mengatakan isu Laut China Selatan kompleks dan sensitif.
Oleh karena itu, perlu dikendalikan secara hati-hati, teliti dan menyeluruh. Sejumlah upaya regional untuk memastikan perdamaian dan stabilitas serta menghindari ketegangan di Laut Cina Selatan, Negara-negara ASEAN dan China juga telah menandatangani Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (DOC) pada 4 November 2002. Sesuai dengan pengertian dalam DOC itu, negara-negara ASEAN telah mengambil pendekatan, “self-restraint” dan memastikan tindakan yang diambil dan kegiatan serta aktivitas yang dilakukan di Laut Cina Selatan tidak akan meningkat ketegangan di lapangan. Untuk saat ini, negara-negara ASEAN dan China merundingkan COC, yang dipandang sebagai kode prosedur untuk menghindari konflik dan ketegangan di Laut Cina Selatan.
Hal itu tanpa prasangka terhadap klaim teritorial dan maritim negaranya masing-masing. Perundingan COC dilakukan oleh negara anggota ASEAN dan China melalui platform, Kelompok Kerja Bersama ASEAN-China untuk Implementasi DOC (JWG-DOC), Pertemuan Pejabat Senior ASEAN-China pada Implementasi DOC (SOM-DOC), berdasarkan Single Draft Negotiating Text (SDNT) COC yang digunakan sebagai dasar negosiasi. Negosiasi COC terbaru di tingkat JWG-DOC telah diadakan di Xi'an, China, pada 10 -12 September 2024, sedangkan SOM-DOC dilaksanakan pada 13 September 2024.
Antara
October
Zimbabwe Catat Dua Kasus Pertama Virus Cacar Monyet
Written by Akbar
VOinews.id, Moskow:Otoritas Zimbabwe mencatat dua kasus pertama infeksi virus mpox (cacar monyet), lapor kantor berita Newsday yang mengutip Menteri Kesehatan dan Anak Douglas Mombeshora pada Ahad (13/10). Kedua kasus tersebut tercatat pada pasien yang memiliki riwayat perjalanan, menurut laporan tersebut. Mereka adalah anak laki-laki berusia 11 tahun yang mengunjungi Afrika Selatan pada Agustus dan pria berusia 24 tahun yang kembali dari Tanzania pada September, kata Newsday. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Agustus menyatakan wabah mpox di Afrika sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.
Badan kesehatan PBB itu telah melakukan prakualifikasi vaksin MVA-BN buatan perusahaan Denmark Bavarian Nordic sebagai vaksin pertama untuk mpox pada September. Mpox adalah penyakit menular langka yang dapat menyebar ke sesama manusia. Penyakit tersebut pada umumnya bersifat ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam beberapa pekan, namun pada beberapa kasus dapat menyebabkan komplikasi. Gejala awal mpox meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, nyeri punggung, pembengkakan kelenjar getah bening, menggigil serta kelelahan. Ruam akibat penyakit mpox sering kali muncul di bagian wajah dan kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya.
Sumber: Sputnik-OANA