March
Pernikahan di Korsel Meningkat Untuk Pertama Kalinya Dalam 12 Tahun
Written by Akbar
VOInews.id- Badan statistik Korea Selatan pada Selasa mengumumkan jumlah pernikahan di negara itu pada 2023 masih di bawah angka 200.000, tetapi meningkat untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir.
Sekitar 194.000 pasangan tercatat menikah di Korsel pada 2023, meningkat 1 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan terakhir dalam jumlah pernikahan di negara itu terjadi pada 2011.
“Peningkatan pada tahun lalu terjadi karena semakin banyak pasangan yang menikah pada paruh kedua 2022 hingga paruh pertama 2023 setelah mereka menunda pernikahan pada awal pandemi COVID-19,” kata seorang pejabat Statistik Korea.
Badan itu mencatat bahwa pada 2022, Korsel mengalami rekor terendah dengan 192.000 pernikahan. Angka itu mengalami penurunan bertahap selama beberapa dekade terakhir dari 435.000 pada 1996 menjadi di bawah 400.000 pada 1997, dan di bawah 200.000 pada 2021.
Tidak hanya jumlah pernikahan yang meningkat, jumlah warga Korsel yang menikah dengan warga negara asing juga melonjak 18,3 persen menjadi 20.000 pada 2022.
Angka itu menunjukkan bahwa 1 dari setiap 10 pernikahan di Korsel pada 2022 merupakan pernikahan antarbangsa.
Usia rata-rata pria yang menikah pertama kali mencapai angka tertinggi sepanjang masa, yaitu 34 tahun pada 2023 atau naik 0,3 tahun dari tahun sebelumnya. Usia pengantin juga meningkat 0,2 tahun ke rekor baru 31,5 tahun.
Jumlah pasangan yang bercerai turun 0,9 persen menjadi 92.000 pada 2023, penurunan dalam empat tahun berturut-turut. Sebaliknya, jumlah pasangan antarbangsa yang bercerai meningkat 5,1 persen menjadi 6.000.
Data-data terbaru itu diumumkan di tengah tingkat kelahiran yang sangat rendah di Korsel.
Tingkat kesuburan, yang merupakan angka perkiraan rata-rata jumlah kelahiran yang dialami seorang perempuan sepanjang hidupnya, turun ke rekor terendah 0,65 pada kuartal keempat 2023.
Jumlah bayi yang lahir di Korsel pada 2023 turun 7,7 persen menjadi 229.970, yang merupakan angka terendah sepanjang masa.
Penurunan angka kelahiran terus terjadi selama beberapa tahun terakhir. Pada 2017, angkanya berada di bawah 400.000 untuk pertama kalinya, pada 2000 di bawah 300.000, dan pada 2022 di bawah 250.000.
Sumber: Yonhap-OANA
March
Sekjen PBB Serukan Negara-Negara Nuklir Perjuangkan Pelucutan Senjata
Written by Akbar
VOInews.id- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Senin (18/3) menyerukan kepada negara-negara pemilik senjata nuklir untuk memimpin jalan menuju pelucutan senjata nuklir.
Guterres mengemukakan bahwa langkah pelucutan senjata nuklir itu termasuk perjanjian terkait no first use, atau bukan menjadi pihak yang pertama melakukan serangan nuklir.
Senjata nuklir adalah senjata paling merusak yang pernah ditemukan, mampu memusnahkan seluruh kehidupan di Bumi, tutur Sekjen PBB.
Saat ini, senjata-senjata tersebut semakin berkembang dalam hal kekuatan, jangkauan, dan kemampuan menghindari deteksi (stealth), katanya pada pertemuan Dewan Keamanan mengenai pelucutan senjata nuklir dan nonproliferasi nuklir.
Dia mengingatkan bahwa hanya satu kesalahan, satu perhitungan yang meleset, atau satu tindakan gegabah saja akan dapat mengarah pada peluncuran senjata nuklir yang tidak disengaja. Pada akhirnya, seluruh umat manusia akan menanggung akibatnya.
Perang nuklir tidak boleh dilakukan karena perang nuklir tidak akan pernah bisa dimenangkan, katanya.
"Hanya ada satu jalan, dan satu jalan saja, yang dapat menghilangkan momok yang tidak masuk akal dan merugikan diri sendiri ini untuk selamanya. Kita perlu pelucutan senjata sekarang."
Guterres meminta negara-negara pemilik senjata nuklir untuk memimpin upaya tersebut dalam enam bidang.
Pertama, negara-negara pemilik senjata nuklir harus kembali terlibat dalam mengembangkan langkah-langkah transparansi dan membangun kepercayaan untuk mencegah penggunaan senjata nuklir.
Kedua, pengancaman nuklir harus dihentikan. Ancaman untuk menggunakan senjata nuklir dalam kapasitas apa pun tidak dapat diterima.
Ketiga, negara-negara pemilik senjata nuklir harus menegaskan kembali moratorium mengenai uji coba nuklir. Hal ini berarti berjanji untuk menghindari tindakan apa pun yang akan melemahkan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir.
Keempat, komitmen pelucutan senjata nuklir harus menjadi tindakan. Negara-negara pemilik senjata nuklir harus menghormati komitmen mereka terhadap Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir. Dan mereka harus berjanji untuk saling bertanggung jawab terhadap komitmen ini.
Kelima, negara-negara pemilik senjata nuklir harus segera sepakat bahwa tidak satu pun dari mereka akan menjadi negara pertama yang menggunakan senjata nuklir. Bahkan, tak satu pun boleh menggunakannya dalam keadaan apa pun.
Keenam, harus ada pengurangan jumlah senjata nuklir. Pengurangan ini harus dipimpin oleh Amerika Serikat dan Rusia, pemilik persenjataan nuklir terbesar.
Guterres memperingatkan bahwa ketegangan dan ketidakpercayaan geopolitik saat ini telah meningkatkan risiko perang nuklir ke titik tertinggi dalam beberapa dekade.
Dia meminta Dewan Keamanan untuk mengantisipasi perpecahan saat ini dan menyatakan dengan jelas bahwa hidup dalam ancaman senjata nuklir tidaklah dapat diterima, dan memimpin jalan menuju dunia yang bebas dari alat pemusnah tersebut.
Antara
March
PBB: Israel Bisa Gunakan Kelaparan Sebagai "Metode Perang" di Gaza
Written by Akbar
VOInews.id- Israel bisa menggunakan kelaparan sebagai "metode perang" di Jalur Gaza dengan menghambat masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah kantong Palestina itu, kata Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk pada Selasa.
Bencana kelaparan bisa terjadi di Gaza utara pada pertengahan Maret hingga Mei akibat konflik yang tengah berlangsung dan terbatasnya bantuan kemanusiaan, menurut laporan PBB dalam inisiatif Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC) yang diterbitkan pada Senin.
"Pengepungan Gaza oleh Israel selama 16 tahun terakhir telah berdampak pada hak asasi manusia warga sipil, membuat ekonomi setempat hancur, dan menciptakan ketergantungan pada bantuan," kata Turk dalam pernyataannya.
"Dampak dari pembatasan Israel terhadap bantuan yang masuk ke Gaza, ditambah serangan yang terus mereka lancarkan, mungkin seperti menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan, yang merupakan sebuah kejahatan perang," ujar dia menambahkan.
Turk menyerukan agar bencana kelaparan di wilayah itu dicegah.
Kelaparan merupakan dampak dari pembatasan Israel terhadap masuknya bantuan kemanusiaan dan barang komersial, perpindahan mayoritas penduduk, dan kehancuran infrastruktur sipil yang penting, tulis pernyataan itu.
Pada Oktober 2023, kelompok perlawanan Palestina Hamas melancarkan serangan roket besar-besaran ke Israel dari Gaza dan menerobos perbatasan. Serangan itu menewaskan 1.200 orang dan Hamas menyandera 240 orang lainnya.
Israel lalu membalas dengan serangan habis-habisan, memblokade penuh Gaza, melancarkan serangan darat di dalam wilayah kantong Palestina itu untuk "menumpas pejuang Hamas dan membebaskan sandera".
Sedikitnya 31.800 orang telah tewas di Jalur Gaza, menurut otoritas setempat.
Pada 24 November, Qatar memediasi perundingan antara Israel dan Hamas untuk pertukaran tahanan dengan sandera dan gencatan senjata, yang memungkinkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza. Gencatan itu diperpanjang beberapa kali dan berakhir pada 1 Desember.
Lebih dari 100 orang diyakini masih disandera oleh Hamas di Gaza.
March
Israel Akan Lakukan "Aktivitas Besar" di Rafah Setelah Evakuasi Warga
Written by Akbar
VOInews.id- Israel pada Minggu mengumumkan rencananya melakukan "aktivitas besar" di kota Rafah, Jalur Gaza selatan, setelah evakuasi warga Palestina menuju bagian barat kota itu. "Tentu saja, kami akan bertindak di Rafah, dan sebelum aktivitas besar, kami akan mengevakuasi warga dari tempat itu menuju kawasan barat," ujar Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz kepada penyiar publik Israel, KAN.
Dalam beberapa pekan belakangan, para pejabat Israel berulangkali menolak kembalinya pengungsi Palestina dari Jalur Gaza selatan ke utara. Dia mengatakan "Ketika kami harus bertindak di Rafah, saya tidak melihat kesenjangan antara Amerika Serikat dengan Israel, termasuk mengevakuasi warga sipil." Pernyataan Katz muncul sehari setelah juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby memastikan bahwa Washington tidak akan mendukung operasi militer skala-besar apapun di Rafah tanpa sebuah rencana yang layak untuk menjamin keamanan dan keselamatan 1,5 juta pengungsi. Pada 15 Maret, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengizinkan rencana operasi militer di Rafah dan militer sedang bersiap untuk mengevakuasi warga.
Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan hampir 1.200 orang. Lebih dari 31.700 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas di wilayah kantong tersebut dan lebih dari 73.700 lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan bahan-bahan kebutuhan pokok. Perang Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah blokade yang melumpuhkan sebagian besar makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.
Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara pada Januari memerintahkan negara itu untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan yang menjamin bantuan kemanusiaan sampai kepada warga sipil di Gaza.
Sumber: Anadolu