March
Vietnam dan Laos Kerja Sama Lindungi Sungai Dengan Anggaran Rp46,5 M
Written by Akbar
VOinews.id- Kementerian Lingkungan Hidup Vietnam dan Laos pada Selasa mengadakan lokakarya untuk meluncurkan proyek bilateral mengenai keamanan air dan lingkungan di sungai Mã dan Neun-C dengan anggaran 3 juta dolar AS atau Rp46,5 miliar. Direktur Jenderal Departemen Pengelolaan Sumber Daya Air (DWRM), Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan (MoNRE) Laos, Inthavy Akkharath, mengatakan proyek tersebut sejalan dengan nasional prioritas dan ambisi undang-undang baru tentang pengelolaan sumber daya air.
“Kedua pemerintah sangat mendukung proyek ini dan akan bekerja sama dengan IUCN, FAO dan mitra lainnya di Vietnam dan Laos untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam di kedua wilayah sungai tersebut,” kata Akkharath seperti dilaporkan VNA, Selasa.
Proyek yang bertema “Membina Keamanan Air dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai Lintas Batas Ma dan Neun-C serta Wilayah Pesisir Terkait, Vietnam dan Laos”, bertujuan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya air terpadu dan kesehatan ekosistem di wilayah aliran sungai Neun-C dan Mã. Lokakarya yang berlangsung di Hanoi, Vietnam tersebut memperkenalkan proyek dan membahas masukan mengenai rancangan proyek dan rencana pelaksanaannya.
Termasuk mempertemukan banyak pejabat pemerintah pusat dan provinsi dari Vietnam dan Laos, lembaga swadaya masyarakat lokal dan internasional, hingga pemangku kepentingan lainnya. Proyek berdurasi lima tahun tersebut memiliki anggaran total sebesar 8 juta dolar AS (Rp124 miliar) yang didanai oleh Global Environment Fund (GEF) dan sekitar 3 juta dolar AS akan disalurkan untuk mendukung pelaksanaan proyek percontohan di DAS Mã dan Neun-C. Secara umum, proyek bilateral tersebut bertujuan untuk agar Vietnam dan Laos dapat mengelola sumber daya air tawar dan kesehatan ekosistem di daerah aliran sungai Mã dan Neun-C serta wilayah pesisir lintas batas dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kerja sama dan tindakan lintas batas.
Dalam sambutan pembukaan lokakarya tersebut, Perwakilan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) di Vit Nam, Rémi Nono Womdim, mengatakan bahwa proyek meningkatkan keamanan air dan lingkungan di aliran sungai Mã dan Neun-C akan memajukan empat hal yang lebih baik, yakni produksi yang lebih baik, nutrisi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik. Adapun proyek tersebut akan dilaksanakan dengan lima hasil yang diharapkan.
Pertama, tercapainya konsensus antar negara mengenai permasalahan utama lintas batas. Kedua, meningkatkan ketahanan air, kelestarian lingkungan, dan kemampuan prakiraan baik di wilayah sungai maupun wilayah pesisirnya. Tujuan ketiga adalah memperkuat aksi bersama, membalikkan tren degradasi lahan di kedua wilayah sungai dan tujuan terakhir meningkatkan kapasitas entitas nasional yang relevan, dan berbagi pengalaman proyek dan pembelajaran.
Sumber : VNA.
March
Haiti Dilanda Kerusuhan, PM Ariel Henry Akan Mundur
Written by Akbar
VOInews.id- Ariel Henry akan meninggalkan jabatannya sebagai Perdana Menteri Haiti di tengah keadaan darurat yang diberlakukan akibat kerusuhan di negara Karibia itu, kata Presiden Guyana Irfaan Ali pada perundingan internasional di Jamaika, seperti dilaporkan oleh Sputnik. "Dengan ini, kami mengakui pengunduran diri Perdana Menteri Ariel Henry untuk membentuk dewan presiden transisi dan menunjuk perdana menteri sementara," kata Ali saat konferensi pers seusai perundingan tersebut pada Selasa.
Perundingan itu, yang digelar Konferensi Kepala Pemerintahan Komunitas Karibia (CARICOM) dan melibatkan para pemangku kepentingan di Haiti, bertujuan mempercepat transisi politik di negara tersebut, yang dikuasai geng-geng bersenjata setelah presidennya dibunuh hampir dua tahun lalu. Dewan presidensial transisi akan terdiri dari tujuh anggota yang mewakili berbagai gerakan Haiti dengan hak untuk memilih dan dua pengamat tanpa hak memilih, menurut deklarasi yang dirancang para perwakilan dari Haiti, negara-negara anggota Komunitas Karibia, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, dan Brazil.
Dewan itu akan menjalankan sejumlah kewenangan presiden untuk sementara dan bertindak berdasarkan suara mayoritas. Pada 29 Februari, geng-geng bersenjata mulai melakukan penembakan di Port-au-Prince dan bandara internasional di ibu kota Haiti itu ketika Henry berkunjung ke luar negeri. Saat itu, Henry sedang berada di Kenya guna membahas kesepakatan pengerahan tentara asing ke negaranya untuk memerangi kejahatan terorganisir.
Geng-geng tersebut mengatakan tujuan mereka adalah mencegah Henry kembali ke Haiti. Sekelompok geng bersenjata menyerbu penjara terbesar di Haiti dan membebaskan ribuan tahanan yang belum terkonfirmasi jumlahnya. Sejak itu, pemerintah Haiti mengumumkan keadaan darurat dan jam malam di Port-au-Prince. Haiti telah lama terperosok ke dalam krisis sosial dan politik sejak Presiden Jovenel Moise dibunuh pada 7 Juli 2021. Negara itu mencatat peningkatan aktivitas kelompok kriminal yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara situasi kemanusiaan memburuk akibat sejumlah bencana alam.
Antara
March
Hamas Desak Pemimpin Arab Isolasi Israel Secara Politik dan Diplomatik
Written by Akbar
VOinews.id- Kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh pada Sabtu mendesak para pemimpin Arab, Islam dan cendekiawan untuk bertindak menghentikan serangan terhadap Gaza untuk menyelamatkan warga Palestina serta mengisolasi Israel baik secara politik maupun diplomatik atas kejahatan perang. "Menjelang bulan Ramadan, kami menyerukan para pemimpin, ikon dan cendekiawan umat (masyarakat muslim) untuk mengambil tindakan efektif di bidang politik, diplomatik, dan hukum untuk segera menghentikan agresi terhadap rakyat kami, khususnya di Gaza, dan melindungi Masjid Al-Aqsa,” kata Haniyeh di Telegram.
Haniyeh menekankan perlunya memberi tekanan kepada negara-negara yang mendukung Israel untuk memaksanya menghentikan perang dengan segera dan tanpa syarat. "Masyarakat kami menyambut Ramadan tahun ini dengan dibebani rasa sakit dan harapan, dan bahwa anak-anak bangsa kami menjadi sasaran pembantaian terburuk dalam perang genosida di Gaza.” Dalam pesannya, dia juga menekankan "kebutuhan mendesak untuk benar-benar meringankan warga Palestina dalam hal makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal, dan sepenuhnya membuka penyeberangan untuk menyediakan kebutuhan penuh dan mendesak dan untuk sepenuhnya mengakhiri blokade terhadap masyarakat Gaza serta memulai proses rekonstruksi yang komprehensif.
” Haniyeh menyerukan agar "lebih banyak upaya untuk mengadili pendudukan (Israel) dan mengungkap kejahatannya, serta mengisolasi secara politik dan diplomatis, karena kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukannya dalam pembantaian genosida di Gaza.”
"Pendudukan adalah akar dari semua masalah dan ketidakstabilan di kawasan ini, dan kelanjutan pendudukan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan PBB, dan pencapaian kemerdekaan dan kebebasan rakyat Palestina inilah yang mengakhiri akar permasalahan dan membuka fase baru dan berbeda di tingkat regional dan global,” ujarnya. Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan hampir 1.200 orang.
Hampir 31.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas di Gaza, dan lebih dari 72.500 lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok. Perang Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza mengungsi di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan menjamin agar bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.
Sumber: Anadolu
March
India Akan Terus Pulangkan Warga Myanmar Yang Melarikan Diri
Written by Akbar
VOInews.id- India akan terus memulangkan warga negara Myanmar yang melarikan diri ke wilayahnya untuk menghindari konflik etnis di Myanmar, menurut sejumlah pejabat pada Sabtu (9/3). Pada Jumat, gelombang pertama warga Myanmar yang masuk ke India "secara ilegal" dideportasi, kata kepala menteri Negara Bagian Manipur, Biren Singh. "Jumlahnya banyak sekali, jadi kami tidak bisa memulangkan (mereka) semua sekaligus.
Jadi, sedikit demi sedikit, kami melakukan deportasi dan ada beberapa prosedur hukum yang perlu kami ambil... kami mengikuti (prosedur) tersebut," kata Singh kepada wartawan di Manipur pada Sabtu. Dia menambahkan bahwa deportasi warga Myanmar akan terus dilanjutkan. Ratusan orang, termasuk petugas keamanan, dari Myanmar, yang terjebak dalam konflik etnis di negara itu, telah melarikan diri ke India dan Bangladesh.
Sebanyak 6.746 warga Myanmar yang telah menyeberangi perbatasan "secara ilegal" telah terdeteksi di negara bagian India itu mulai 3 Mei 2023 sampai 7 Februari tahun ini, menurut para pejabat. Di tengah konflik etnis yang berkecamuk di Myanmar, India memutuskan untuk mengakhiri kesepakatan pergerakan bebas dengan negara di Asia Tenggara itu.
Myanmar telah dikuasai oleh junta militer sejak Februari 2021. Tatmadaw --sebutan militer Myanmar-- telah menghadapi perlawanan sengit dari kelompok-kelompok etnis di banyak wilayah di negara tersebut. Sedikitnya tiga kelompok etnis bersenjata, yang bersatu dalam Aliansi Persaudaraan, telah melawan rezim junta untuk merebut wilayah utara Myanmar sejak akhir Oktober. Mereka menyerang pasukan junta dan merebut banyak kota dan pos perbatasan. Banyak orang dilaporkan tewas dalam serangan-serangan tersebut.
Sumber: Anadolu