October
Paus Fransiskus Desak Untuk Hormati Pasukan Penjaga Perdamaian PBB
Written by Akbar
VOInews.id, Moskow:Paus Fransiskus pada Ahad (13/10) bereaksi atas serangan militer Israel ke markas Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) dan menyerukan penghormatan semua pihak terhadap pasukan perdamaian PBB itu. "Saya dekat dengan semua penduduk yang terlibat, di Palestina, Israel dan Lebanon, di mana saya meminta pasukan penjaga perdamaian PBB untuk dihormati," tulis Paus di X. Paus mengaku bahwa dirinya mengikuti perkembangan pertempuran di Timur Tengah dengan keprihatinan.
"Saya sekali lagi menyerukan gencatan senjata segera di semua lini. Jalur diplomasi dan dialog harus dilakukan demi mencapai perdamaian," tulisnya. Pada Kamis (10/10) UNIFIL menyatakan tank Israel menembaki menara pemantau di markas pasukan penjaga perdamaian di Kota Naqoura di Lebanon selatan. Serangan langsung tersebut menyebabkan dua penjaga perdamaian terjatuh dan mengalami luka-luka.
Keesokan harinya pada Jumat (11/10) dua penjaga perdamaian lainnya terluka akibat dua ledakan di dekat menara pemantau di Naqoura. Israel melancarkan operasi darat terhadap kelompok perlawanan Hizbullah di Lebanon selatan sejak 1 Oktober, sambil terus meluncurkan serangan udara dan roket ke kelompok tersebut. Menurut PBB, pasukan penjaga perdamaian UNIFIL berulang kali diserang selama terjadi konflik antara Israel dan Hizbullah.
Sumber: Sputnik-OANA
October
CDC Afrika Sebut Mpox Masih Jadi Masalah Kesehatan Publik Utama
Written by Akbar
VOinews.id, kigali: Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (CDC Afrika) mengatakan pada Kamis bahwa Mpox masih menjadi masalah kesehatan publik utama di Afrika di tengah melonjaknya kasus baru. Sebanyak 3.186 kasus baru dilaporkan selama seminggu terakhir, dengan 489 kasus terkonfirmasi dan 53 kematian, kata Direktur Jendral CDC Jean Kaseya pada konferensi pers. "Kita tidak melihat adanya penurunan dalam hal kematian, melainkan peningkatan jika dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya," katanya, seraya menambahkan bahwa perlunya mempercepat beberapa intervensi, termasuk vaksinasi, untuk menghentikan penyebarannya.
Kaseya mengatakan kampanye vaksinasi yang diluncurkan akhir pekan lalu di Kongo, negara yang paling terdampak di kawasan itu, berjalan sesuai rencana dengan lebih dari 1.600 orang divaksinasi, terutama di wilayah timur. Selain itu, Nigeria telah menerima jatah 10.000 dosis vaksin dari AS, dan akan memulai vaksinasi dalam beberapa hari mendatang, menurut CDC Afrika. Sementara Afrika berharap menerima 10 juta dosis dari mitra. Pada 2024, lebih dari 38.300 kasus didata di 16 negara di benua itu dengan 979 kematian, menurut data terbaru dari CDC Afrika.
Ghana dan Zambia menjadi negara terakhir yang melaporkan adanya wabah mpox di benua itu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan mpox sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat global pada Agustus untuk kedua kalinya dalam setahun, menyusul penyebaran varian baru infeksi virus dari Kongo ke negara-negara tetangga. Mpox menunjukkan gejala seperti flu dan lesi berisi nanah.
Sumber: Anadolu
October
Menlu: Perwakilan Myanmar di KTT ASEAN Tak Pengaruhi Konsensus 5 Poin
Written by Akbar
VOinews.id, Laos:Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan perwakilan Myanmar di KTT ASEAN tidak akan memengaruhi keputusan ASEAN untuk mendorong Junta Militer melaksanakan Konsensus Lima Poin sebagai rujukan penyelesaian krisis tersebut. Dalam KTT Ke-44 dan Ke-45 ASEAN di Vientiane, Laos, Junta Militer Myanmar mengirimkan perwakilan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, untuk pertama kalinya dalam tiga tahun sejak kudeta tahun 2021.
"Walaupun Myanmar hadir pada tingkat KTT dan juga pertemuan para menteri luar negeri, namun apabila ada proses pengambilan keputusan, maka Myanmar tidak boleh mem-block proses pengambilan keputusan," kata Menlu Retno dalam keterangan pers di sela-sela KTT Ke-44 dan Ke-45 ASEAN di Vientiane, Laos, Rabu (9/10). Menlu Retno mengatakan bahwa sejak krisis di Myanmar terjadi pada 2021, para pemimpin ASEAN memutuskan tidak mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan. Namun, Myanmar tidak diperbolehkan mengirim perwakilan politisnya. Hal itu dilakukan agar Myanmar tidak menghambat kerja ASEAN secara keseluruhan, dan tidak diperkenankan untuk mengambil maupun menolak keputusan yang ditetapkan para pemimpin ASEAN. Sejak Keketuaan Brunei Darussalam Tahun 2021, Kamboja Tahun 2022 dan Indonesia Tahun 2023, Myanmar memutuskan tidak mengirimkan perwakilan pada pertemuan tingkat tinggi tahunan itu. "Aturannya sama, tetapi Myanmar mensikapinya berbeda.
Kalau di bawah keketuaan Brunei, Kamboja dan Indonesia, Myanmar memutuskan untuk tidak mengirim (perwakilan non politis). Tetapi di tahun ini dia memutuskan untuk mengirim. Tetapi tetap tidak mengubah keputusan ASEAN. Bahwa yang hadir di situ adalah (perwakilan) non political level," kata Menlu. Di sisi lain, ada atau tidaknya perwakilan non politis yang dikirim Myanmar tidak mengubah keputusan bahwa Konsensus Lima Poin (Five Point Consensus/5PC) harus tetap dijalankan. Konsensus Lima Poin itu, kata Retno, telah sejalan dan didukung oleh dunia internasional, dengan ditunjuknya Mantan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop sebagai utusan khusus PBB untuk Myanmar. "Saya tidak tahu pertimbangan mereka apa. Tetapi yang dapat saya sampaikan, ini (Konsensus Lima Poin) harus dijalankan," kata Retno.
Antara
October
Sekjen PBB Peringatkan Dampak Buruk Pengusiran UNRWA Oleh Israel
Written by Akbar
VOinews.id, New York:Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan dampak buruk akibat langkah rezim Israel yang dapat menghentikan operasi penyelamatan nyawa badan bantuan PBB untuk Palestina, UNRWA. UNRWA sejauh ini sangat diperlukan dan sangat tidak dapat tergantikan selama setahun terakhir perang di Gaza, katanya. Sekjen mengatakan langkah semacam itu akan menghambat upaya untuk meredakan penderitaan dan ketegangan di Gaza dan di seluruh wilayah pendudukan di Palestina. Ia juga memperingatkan langkah tersebut "itu akan semakin menjadi malapetaka bagi situasi yang saat ini tidak tertangani".
UNRWA diberntuk lebih dari 70 tahun yang lalu dan telah membantu para pengungsi Palestina di lima lokasi di Timur Tengah. Parlemen rezim Israel membuat rancangan undang-undang dalam upaya berupaya mengusir UNRWA dari wilayah-wilayah yang dikuasai Israel, juga dan mencabut hak istimewa serta imunitas badan PBB tersebut.
Sumber: IRNA-OANA