October
KDEI Taipei Imbau WNI di Taiwan Waspadai Dampak Taifun Krathon
Written by Akbar
VOinews.id, Jakarta:Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei mengimbau WNI yang menetap di Taiwan, khususnya di pesisir timur pulau tersebut, untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul Taifun Krathon yang melanda Taiwan pada Senin waktu setempat. Berdasarkan pengumuman tertulis di media sosial KDEI Taipei yang dipantau pada Senin, pemerintah setempat telah meliburkan aktivitas sekolah dan kerja di daerah-daerah terdampak taifun. Daerah-daerah tersebut antara lain Kota Hualien, Kabupaten Pingtung yang meliputi Kota Hengchun, Checheng, Manzhou, Fangshan, Shizi, dan Mudan, serta Kota Lanyu di Kabupaten Taitung.
“WNI di wilayah tersebut diimbau tidak keluar rumah atau kediaman, kecuali untuk keperluan mendesak dengan memperhatikan situasi dan kondisi di wilayah masing-masing,” demikian imbauan KDEI Taipei. KDEI Taipei turut mengimbau WNI untuk tetap mengikuti perkembangan informasi dari otoritas setempat. WNI yang terdampak langsung Taifun Krathon atau mengetahui informasi soal WNI lain yang terdampak dapat menghubungi bagian PWNI-Pensosbud KDEI Taipei melalui saluran telepon +886-901-132-000 atau +886-987-587-000. Otoritas Taiwan sebelumnya menyatakan peringatan cuaca pada Minggu (29/9) waktu setempat menyusul Taifun Krathon yang diperkirakan melanda Pulau Taiwan mulai pekan ini.
Dilaporkan Xinhua, di samping meliburkan aktivitas sekolah dan kerja, otoritas setempat juga menangguhkan layanan kereta. Selain itu, jalan bebas hambatan yang jalurnya menyusuri pesisir Hualien ditutup akibat longsor. Sementara menurut informasi badan cuaca pusat (CWA) Taiwan, badai yang pertama kali terdeteksi di tenggara Pulau Taiwan tersebut diperkirakan akan bergerak dengan kecepatan 9 kilometer per jam ke arah barat laut, sebelum menerjang daratan pulau tersebut.
Antara
October
Ahli PBB Desak Penghentian Permusuhan Segera Antara Israel-Lebanon
Written by Akbar
VOinews,id, Jenewa:Para ahli PBB mengatakan mereka khawatir dengan meningkatnya serangan antara Israel dan Lebanon dan mendesak penghentian segera permusuhan di tengah risiko meluasnya konflik ke seluruh wilayah. “Meningkatnya kekerasan menambah ketidakstabilan dan penderitaan warga sipil di wilayah yang lebih luas, termasuk di Palestina,” kata para ahli dalam sebuah pernyataan, Senin (30/9). Mereka menuduh Israel menggunakan kekerasan destruktif yang sama seperti yang terjadi dalam perang yang telah berlangsung hampir setahun di Gaza, tetapi sekarang juga di Lebanon.
"Kami mengutuk keras tindakan Israel yang menggunakan kekerasan destruktif yang sama seperti yang dilakukan di Gaza saat menyerang Lebanon, menyarankan bahwa serangan terhadap warga sipil dibenarkan karena anggota Hizbullah diduga bersembunyi di antara mereka dan menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia," ucap mereka. Para ahli mengatakan serangan udara Israel di daerah padat penduduk di Lebanon, di mana bangunan tempat tinggal dihancurkan tanpa peringatan evakuasi yang memadai, bisa melanggar hukum kemanusiaan internasional.
Mereka berargumentasi bahwa serangan tersebut melanggar prinsip pembedaan, proporsionalitas, kehati-hatian, dan keharusan, sehingga berpotensi menyebabkan pembunuhan massal karena penghancuran rumah secara massal. “Eskalasi dan perluasan serangan terhadap warga sipil yang sekarang kita lihat di Lebanon, terjadi di samping kampanye genosida terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza yang telah kami kutuk selama berbulan-bulan,” tutur mereka. Mereka juga menyuarakan keprihatinan mengenai kerusakan yang ditimbulkan oleh roket dan rudal yang diluncurkan Hizbullah ke Israel sejak 7 Oktober lalu, hampir setahun yang lalu.
“Kami mendesak penghentian segera permusuhan dan intervensi cepat oleh Dewan Keamanan PBB untuk sepenuhnya menjalankan perannya dan mencegah eskalasi kekerasan lebih lanjut dan pemindahan paksa secara sewenang-wenang, Dewan Keamanan PBB, lanjutnya, harus menjamin perlindungan warga sipil di semua pihak, menyelidiki kejahatan yang dilakukan, dan lebih memperkuat kehadiran perlindungan PBB di kawasan tersebut. Sejak 23 September, Israel telah melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap apa yang disebutnya sebagai sasaran Hizbullah di Lebanon, menewaskan lebih dari 960 orang dan melukai lebih dari 2.770 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon. Beberapa pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan tersebut, termasuk pemimpin kelompok, Hassan Nasrallah.
Sumber : Anadolu
September
Junta Myanmar Ajak Kelompok Oposisi Bersenjata Ikut Pemilu
Written by Akbar
VOInews.id, Istambul:Junta militer Myanmar pada Kamis (26/9) meminta kelompok-kelompok oposisi bersenjata agar meninggalkan kekerasan, dan mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang akan datang. Dewan Administrasi Negara, yang merupakan nama resmi junta, mengumumkan bahwa penyusunan daftar pemilih akan dimulai pada 1 Oktober mendatang Dewan mendesak "semua organisasi etnik bersenjata, kelompok teroris, dan kelompok PDF (People’s Defense Force)" untuk ikut berdialog serta menyelesaikan masalah politik melalui "politik partai atau proses pemilihan.
" Junta mengatakan pihaknya bertujuan mencapai "perdamaian dan pembangunan yang langgeng" dan pada akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan yang terpilih. Namun, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) menolak tawaran tersebut sebagai "tidak layak dipertimbangkan." NUG adalah pemerintahan bayangan yang dibentuk oleh para anggota parlemen yang didepak setelah kudeta militer pada Februari 2021. Begitu pula dengan Tentara Pembebasan Rakyat Bamar (BPLA). Organisasi etnik bersenjata itu menyatakan tidak tertarik dengan proposal tersebut. Sejak kudeta 2021, Myanmar dilanda konflik yang meluas. Junta menghadapi perlawanan signifikan dari kalangan kelompok etnik bersenjata dan kekuatan pro demokrasi, termasuk PDF -- sayap bersenjata NUG.
Sumber: Anadolu
September
Trump Janji Upayakan Kesepakatan Nuklir Dengan Iran Bila Terpilih Lagi
Written by Akbar
VOinews.id, Washington:Kandidat presiden dari Partai Republik, Donald Trump, mengatakan bahwa ia akan berusaha membuat kesepakatan nuklir dengan Iran jika terpilih kembali pada November mendatang. "Tentu saja, saya akan melakukannya," kata Trump pada Kamis (26/9) ketika ditanya wartawan apakah ia akan mempertimbangkan untuk membuat kesepakatan nuklir dengan Iran. Pada 2015, Iran menandatangani perjanjian nuklir yang dikenal dengan nama Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) bersama dengan Amerika Serikat, China, Rusia, Prancis, Jerman, dan Inggris, serta dengan partisipasi Uni Eropa.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Iran akan mengurangi program nuklirnya sebagai imbalan atas keringanan sanksi. Namun, Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA pada 2018 di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump saat itu, yang menyebabkan runtuhnya perjanjian tersebut. Pada 2021, Iran secara sukarela mengizinkan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memasang kembali kamera di fasilitas nuklir di kota Karaj, tetapi menyatakan tidak akan memberikan data dari rekaman kamera tersebut hingga Amerika Serikat mencabut sanksi yang diberlakukan kembali.
Sumber: Sputnik-OANA