November
Ukraina Sebut Rusia Tak Ingin Perdamaian Karena Gunakan Rudal Baru
Written by Akbar
VOinews.id, Istanbul:Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan penggunaan rudal balistik baru terhadap pabrik di Dnipro merupakan bukti lebih lanjut bahwa Moskow tidak menginginkan perdamaian. “Penggunaan rudal balistik terhadap Ukraina hari ini adalah bukti lebih lanjut bahwa Rusia tidak tertarik pada perdamaian,” tulis Zelenskyy di X, Kamis (21/11). Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengumumkan bahwa negaranya menyerang sebuah pabrik di Dnipro dengan menggunakan sistem rudal balistik jarak menengah baru bernama Oreshnik. Menurut Putin, serangan tersebut menggunakan rudal balistik dengan peralatan hipersonik non-nuklir. Saluran Telegram Rusia mengatakan bahwa serangan tersebut menargetkan pabrik Pivdenmash, produsen pesawat terbang milik negara Ukraina yang berkantor pusat di Dnipro.
Dengan menuding penggunaan rudal oleh Rusia sebagai eskalasi yang jelas dan berat dalam skala perang Ukraina, yang pada Selasa lalu memasuki hari ke 1.000, Zelenskyy menyebut serangan tersebut sebagai langkah kedua Rusia menuju eskalasi tahun ini. Langkah pertama adalah laporan tentang Korea Utara yang mengirim pasukan untuk mendukung upaya perang Moskow. “Putin telah mengambil kedua langkah ini sambil mengabaikan semua orang di dunia yang menyerukan agar perang tidak berkembang lebih jauh. Dia mengabaikan seruan dari China, Brasil, negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan lainnya,” kata Zelenskyy. Presiden Ukraina tersebut juga membela penggunaan senjata Barat jarak jauh oleh negaranya dengan mengatakan Kiev memiliki hak penuh untuk melakukannya berdasarkan hukum internasional. “Hak kami untuk membela diri sama dengan hak setiap negara lain,” lanjutnya.
Dirinya menambahkan bahwa dunia harus merespons dan kurang reaksi terhadap tindakan Rusia dinilainya mengirimkan pesan kepada Putin bahwa tindakan tersebut dapat diterima. “Respons dibutuhkan. Tekanan dibutuhkan. Rusia harus dipaksa menuju perdamaian sejati yang hanya bisa dicapai melalui kekuatan. Jika tidak, akan ada serangan, ancaman, dan destabilisasi Rusia yang tak berujung, bukan hanya terhadap Ukraina,” kata Zelenskyy.
Sumber : Anadolu
November
Netanyahu Dan Gallant Bisa Ditangkap Bila Berkunjung ke Italia
Written by Akbar
VOInews.id, Roma:Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, pada Kamis (21/11) menyampaikan keberatan terhadap surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk kepala pemerintahan Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant. Namun, ia menegaskan bahwa Italia wajib melaksanakan perintah tersebut jika kedua tokoh itu memasuki wilayah Italia. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan televisi, Crosetto mengatakan bahwa meskipun ia menganggap keputusan ICC tersebut "keliru," tetapi sebagai negara penandatangan Statuta Roma, Italia harus mematuhi hukum internasional.
"Karena kita adalah pihak yang terikat dengan ICC, jika Netanyahu dan Gallant datang ke Italia, kita harus menangkap mereka. Ini bukan keputusan politik, melainkan pelaksanaan legislasi internasional," ujarnya. Sebelumnya pada Kamis, ICC mengumumkan secara resmi bahwa telah dikeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant atas tuduhan kejahatan perang di wilayah Palestina, termasuk Gaza.
Surat perintah ini dikeluarkan di tengah serangan besar-besaran Israel di Gaza yang telah memasuki tahun kedua di wilayah tersebut. Konflik tersebut telah menewaskan sekitar 44.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 103.000 lainnya. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, menyampaikan sikap berhati-hati. "Kami akan meninjau isi keputusan tersebut dan alasan di baliknya," kata Tajani, seraya menekankan bahwa ICC seharusnya menjalankan peran hukum murni tanpa pengaruh politik.
"Bersama dengan sekutu kami, kami akan menilai perkembangan yang terjadi dan menentukan tindakan serta langkah selanjutnya," tambahnya. Pernyataan Tajani memicu kecaman dari oposisi Gerakan Lima Bintang (M5S). Para anggota parlemen M5S menyebut komentar Tajani sebagai "mengejutkan dan memalukan."
Dalam pernyataan bersama, anggota M5S menyoroti bahwa kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, telah menegaskan bahwa keputusan ICC bersifat mengikat bagi negara-negara anggota Uni Eropa.
Sumber: Anadolu
November
AS Kembali Veto Rancangan Resolusi DK PBB Untuk Gencatan Senjata Gaza
Written by Akbar
VOInews.id, Hamilton:Amerika Serikat kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza. Rancangan resolusi, yang diajukan oleh 10 anggota DK yang dipilih yaitu Aljazair, Ekuador, Guyana, Malta, Mozambik, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, dan Swiss, mendapat 14 suara. Selain menuntut gencatan senjata, resolusi itu menegaskan kembali tuntutan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera, sambil mendesak DK PBB memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi tersebut menyoroti pula krisis kemanusiaan yang memburuk serta menuntut agar penduduk sipil di Jalur Gaza dapat segera dibukakan akses ke layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka.
Rancangan resolusi DK PBB juga menolak "segala upaya untuk membuat warga Palestina kelaparan" dan menyerukan fasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan secara penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam skala besar ke dan di seluruh Jalur Gaza. Dengan mendesak semua pihak untuk mematuhi hukum humaniter internasional, khususnya mengenai perlindungan warga sipil dan infrastruktur sipil, resolusi tersebut juga menuntut penerapan Resolusi Dewan Keamanan 2735, yang mencakup ketentuan mengenai sandera, tahanan Palestina, dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Resolusi tersebut juga meminta laporan dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengenai penerapannya dan penilaian kebutuhan komprehensif untuk Gaza dalam waktu 90 hari. Namun, veto AS menggagalkan diberlakukannya langkah-langkah tersebut.
Menurut Wakil Utusan AS untuk PBB Robert Wood, Washington tidak bisa mendukung gencatan senjata tanpa mensyaratkan pembebasan warga Israel yang disandera oleh kelompok pejuang Palestina, Hamas. Ia menegaskan bahwa perang harus diakhiri dengan pembebasan para sandera. "Sederhananya, resolusi ini akan mengirimkan pesan yang berbahaya kepada Hamas: Tidak perlu kembali ke meja perundingan," ujar Wood, yang menuding bahwa Hamas menolak kesepakatan gencatan senjata. AS sebelumnya telah memveto tiga rancangan resolusi DK PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. AS memveto resolusi pada Oktober 2023, Desember 2023, dan Februari 2024, serta menyatakan abstain dalam pemungutan suara pada rancangan resolusi lainnya.
Sumber: Anadolu
November
WHO Setujui Vaksin Mpox Anak untuk Darurat Afrika
Written by Akbar
VOinews.id, Kinshasa:Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyetujui vaksin mpox Lc16m8 untuk penggunaan darurat di Afrika. Vaksin ini yang pertama disetujui bagi anak-anak usia satu tahun ke atas, dilansir dari Euro News, Kamis (21/11/2024). Persetujuan ini diharapkan dapat meningkatkan akses vaksin di komunitas yang mengalami lonjakan wabah mpox. WHO merekomendasikan vaksin ini sebagai dosis tunggal, untuk orang berusia satu tahun ke atas. Mpox adalah penyakit yang ditandai dengan gejala seperti demam, kelelahan, dan ruam menyakitkan.
Virus ini menyebar melalui kontak langsung dengan kulit orang yang terinfeksi atau melalui benda yang terkontaminasi. Kasus mpox anak-anak meningkat lebih dari 130 persen di Republik Demokratik Kongo (DRC), mencatat jumlah kasus tertinggi dunia. Hingga tahun 2024, lebih dari 53 ribu kasus mpox dilaporkan di 19 negara Afrika, dengan 1.100 kematian. Mpox telah dinyatakan sebagai darurat kesehatan global oleh WHO sejak Agustus 2024.
WHO menyetujui vaksin Bavarian Nordic dari Denmark pada September, dapat digunakan bayi, anak-anak, dan remaja di situasi wabah. Bulan lalu, penggunaannya diperluas untuk usia 12 tahun ke atas. Pemerintah Jepang akan menyumbangkan 3,05 juta dosis vaksin Lc16m8 yang dikembangkan oleh KM Biologics. WHO menyebut langkah ini sebagai kemajuan signifikan dalam menangani keadaan darurat global. Organisasi amal Save the Children mencatat lonjakan kasus di anak-anak menegaskan perlunya respons cepat untuk melindungi populasi rentan. Vaksinasi disebut sebagai alat penting dalam strategi pengendalian wabah, bersama pengujian, diagnosis, dan pengobatan.
Pencegahan infeksi, edukasi masyarakat, dan keterlibatan komunitas juga menjadi elemen kunci. WHO menilai bahwa manfaat vaksinasi lebih besar daripada potensi risikonya, terutama di area wabah dengan tingkat infeksi tinggi. Selain itu, Jepang mendapatkan apresiasi atas donasi vaksinnya sebagai bentuk solidaritas global. WHO terus memantau perkembangan kasus mpox yang telah dilaporkan di 80 negara sepanjang tahun 2024. Langkah cepat otorisasi vaksin ini menjadi bagian dari upaya merespons situasi mendesak di lapangan, terutama di Afrika.
RRI.co.id