24
November

 

(voinews.id)- Mayoritas orang berpikir bahwa dunia perlu menerapkan aturan yang mengikat untuk mengatasi masalah polusi plastik, menurut hasil penelitian terbaru yang dirilis World Wide Fund for Nature (WWF) dan Plastic Free Foundation pada Rabu. Penelitian yang dilakukan dua LSM internasional tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tujuh dari 10 orang yang disurvei di 34 negara percaya bahwa perjanjian plastik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus membuat aturan global yang mengikat untuk mengakhiri polusi plastik.

Survei itu dirilis menjelang negosiasi perdana tentang perjanjian plastik global yang akan dimulai pada 28 November 2022 di Uruguay, dengan menyurvei 23.029 responden secara daring. "Survei ini adalah bukti lebih lanjut bahwa ada permintaan publik yang luas dan luar biasa untuk perjanjian polusi plastik global yang ambisius, yang membuat pemerintah dan perusahaan lebih bertanggung jawab atas plastik yang mereka hasilkan," kata pendiri dan direktur eksekutif Plastic Free Foundation Rebecca Prince-Ruiz.

WWF mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kegagalan perunding pada perjanjian yang ambisius itu akan melanjutkan tren tanggapan pemerintah yang tidak efektif terhadap masalah polusi plastik global. "Selama periode negosiasi dua tahun saja, jumlah total polusi plastik di lautan diperkirakan meningkat sebesar 15 persen.

Saat ini, lebih dari 2.000 spesies hewan telah menghadapi polusi plastik di lingkungannya, dan hampir 90 persen spesies yang diteliti diketahui terkena dampak negatif," kata WWF. Kepala kebijakan plastik global WWF International Eirik Lindebjerg mengatakan orang-orang bingung dan frustrasi atas tanggapan yang kompleks dan kontradiktif terhadap polusi plastik, dan bahwa survei tersebut menunjukkan dukungan yang sangat besar dan perlunya peraturan global yang kuat di lapangan. "Pada 2025, kita harus memiliki perjanjian yang mengikat dan efektif untuk mengakhiri polusi plastik," ujar dia.

 

Sumber: Anadolu

24
November

 

(voinews.id) Jumlah korban luka akibat gempa bumi yang mengguncang Turki telah bertambah menjadi 50 orang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa gempa dengan Magnitudo (M) 6,1 tersebut.

Gempa dangkal tersebut mengguncang sekitar 170 kilometer (105 mil) timur Istanbul, kota terbesar di negara itu. Disebutkan bahwa gempa berpusat di daratan pada kedalaman 6,81 kilometer dari permukaan Bumi.Dilansir kantor berita AFP, Rabu (23.11.2022) otoritas nasional menyatakan pusat gempa berada di distrik Golyaka. provinsi Duzce. (detik) 

23
November

 

(voinews.id)- Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) untuk berjaga diri menghadapi jumlah kasus COVID-19 yang kembali melonjak pascapembukaan perbatasan perjalanan. “WNI mohon jaga diri karena kasus COVID-19 sedang naik,” menurut keterangan KBRI Tokyo di Tokyo, Rabu KBRI Tokyo juga mengimbau untuk menghubungi hotline melalui kontak +818035068612 atau +818049407419 apabila dalam kondisi darurat.

Lonjakan kasus COVID-19 berbarengan dengan kasus influenza yang umumnya merebak menjelang dan saat musim dingin dan mengakibatkan (flu ganda) double flu. Duta Besar RI untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Akhmadi sebelumnya juga mengimbau para pelancong dari Indonesia untuk mendapatkan suntikan penguat vaksin (booster) dan tetap menjaga protokol kesehatan. “Warga kita yang berkunjung ke Jepang diharapkan tetap memenuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Jepang, secara kumulatif, kasus COVID-19 terkonfirmasi mencapai 121.460 kasus bertambah dari hari sebelumnya sebanyak 78.999 kasus. Sementara itu, terdapat 263 kasus parah atau bertambah empat kasus dari hari sebelumnya dan 48.482 kematian atau bertambah 144 kematian dari hari sebelumnya.

Kematian akibat COVID-19 di Jepang didominasi lansia laki-laki dan perempuan dalam rentang usia berusia 70 hingga 90 tahun, sementara kasus parah lebih banyak menyerang lansia laki-laki. Merujuk pada data Worldometer hingga Senin (21/11), Jepang berada di posisi tertinggi terkait jumlah kematian harian akibat COVID-19 yang bertambah 122 kematian, kemudian Rusia (59), Taiwan (43), Korea Selatan (41) dan Indonesia (31). Jepang kembali membuka perjalanan bebas visa (visa free) bagi wisatawan mancanegara mulai 11 Oktober lalu setelah sempat ditutup dalam dua tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Jepang juga menghapus kewajiban karantina bagi pelancong yang sudah mendapatkan vaksin dan booster.

 

antara

23
November

 

(voinews.id)- Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa situasi di Iran saat ini kritis, karena tanggapan keras yang dilakukan pihak berwenang Iran terhadap protes massal telah mengakibatkan lebih dari 300 orang tewas dalam dua bulan terakhir. "Meningkatnya jumlah kematian akibat protes di Iran, termasuk kematian dua anak pada akhir pekan, dan kekerasan oleh pasukan keamanan, menggarisbawahi situasi kritis di negara itu," kata juru bicara Kepala HAM PBB Volker Turk dalam jumpa pers di Jenewa, Selasa. Republik Islam Iran menghadapi protes nasional sejak kematian wanita Kurdi berusia 22 tahun, Mahsa Amini, dalam tahanan polisi moral pada 16 September 2022.

Amini ditangkap karena mengenakan pakaian yang dianggap tidak pantas. Iran menuding musuh dan agen asing sebagai dalang protes, yang berubah menjadi pemberontakan dari semua lapisan masyarakat Iran. Demonstrasi tersebut menjadi salah satu tantangan paling berani bagi para ulama penguasa sejak revolusi 1979.

Akhir pekan ini, Dewan HAM PBB di Jenewa akan mengadakan debat tentang protes di Iran. Sesi debat itu diperkirakan akan dihadiri oleh para diplomat serta saksi dan korban. Sebuah proposal yang akan dibahas pada sesi tersebut berupaya untuk membentuk misi pencarian fakta tentang tindakan keras di Iran. Bukti pelanggaran apa pun yang mungkin ditemukan oleh badan semacam itu nantinya dapat digunakan di hadapan pengadilan nasional dan internasional, menurut dokumen PBB. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengatakan sejauh ini lebih dari 300 orang tewas, termasuk lebih dari 40 anak.

Kematian ini terjadi di seluruh negeri, dengan kematian dilaporkan di 25 dari 31 provinsi. Dalam pengarahan yang sama, juru bicara OHCHR Jeremy Laurence juga menyuarakan keprihatinan tentang situasi di kota-kota terutama Kurdi, di mana ada laporan lebih dari 40 orang terbunuh oleh pasukan keamanan selama seminggu terakhir. Media pemerintah Iran mengatakan bulan lalu bahwa lebih dari 46 pasukan keamanan, termasuk polisi, tewas dalam protes tersebut.

 

antara

Page 2 of 953