VOInews.id- Kardinal Italia Matteo Zuppi ditugaskan Paus Fransiskus menjalani misi perdamaian untuk membantu mengakhiri perang di Ukraina. Kardinal Zuppi bertolak ke Kiev, Ukraina, pada Senin untuk bertemu dengan pemerintah setempat.
Saat mengumumkan kunjungan selama dua hari itu, Vatikan mengatakan bahwa tujuan utama dari misi tersebut adalah mendengarkan dengan seksama dari pihak Ukraina tentang cara-cara yang mungkin dilakukan untuk mencapai perdamaian yang adil dan mendukung upaya kemanusiaan yang dapat membantu meredakan ketegangan. Belum ada kepastian apakah Kardinal Zuppi akan bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy.
Zelenskyy sempat bertemu Fransiskus pada 13 Mei di Vatikan. Ia tampak kurang antusias dengan inisiatif perdamaian dari Paus yang akan menempatkan Ukraina dalam posisi yang setara dengan Rusia, yang telah menginvasi negara tetangganya itu sejak 24 Februari 2022. Kardinal Zuppi bulan lalu mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak melihat adanya mediasi dalam arti yang sebenarnya, tetapi dia siap melakukan apa pun untuk membantu meredakan ketegangan di antara dua negara tersebut.
"Kami tidak dapat menyaksikan perang tanpa setidaknya mengatakan bahwa kami merasa dekat dengan para korban dan berusaha dengan segala cara untuk mengurangi dampaknya," ujarnya. Dalam pertemuan pada Mei itu, Zelenskyy meminta Fransiskus untuk mendukung rencana perdamaian Kiev. Sebelumnya, ia berulang kali mengatakan tidak terbuka untuk negosiasi.
Rencana perdamaian itu mencakup gagasan untuk memulihkan integritas teritorial Ukraina, penarikan pasukan Rusia dan penghentian permusuhan, serta pemulihan perbatasan negara Ukraina. Dalam wawancara pada 26 Mei, Paus menyinggung hal itu dengan mengatakan bahwa penyerahan wilayah yang diduduki Rusia adalah "masalah politik" yang harus diselesaikan oleh kedua pihak. Para diplomat mengatakan bahwa Ukraina juga akan menyetujui gagasan pertemuan Zuppi dengan Zelenskyy dan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
"Korban dan penjajah tidak akan pernah bisa setara," kata Zelenskyy usai bertemu Paus Fransiskus pada 13 Mei. Pernyataan Vatikan yang menyebut upaya kemanusiaan pada Senin tampaknya merujuk pada permintaan Kiev dan kesediaan Vatikan untuk membantu pemulangan anak-anak Ukraina.
Kiev memperkirakan hampir 19.500 anak dibawa ke Rusia atau Krimea --wilayah Ukraina yang direbut Rusia-- sejak Februari 2022 yang dikecam sebagai deportasi ilegal. Kardinal Zuppi berasal dari Komunitas Sant' Egidio, sebuah kelompok perdamaian dan keadilan di Roma yang berperan penting dalam sejumlah negosiasi perdamaian, khususnya di Afrika. Pada 1992, kelompok itu menengahi kesepakatan untuk mengakhiri perang saudara di Mozambik, yang telah menewaskan sekitar satu juta orang dan membuat sekitar empat juta orang mengungsi.
Sumber: Reuters
VOInews.id- Inggris menegaskan kembali komitmen kuat untuk mendukung Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 melalui kunjungan Richard Graham MP, Utusan Dagang Perdana Menteri Inggris untuk Indonesia, Filipina, Malaysia dan Komunitas Ekonomi ASEAN "Graham berkunjung ke Indonesia selama tiga hari, yakni pada 5-7 Juni, untuk menggarisbawahi dukungan kuat Inggris terhadap Keketuaan Indonesia di ASEAN," demikian penyataan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dalam pernyataan persnya.
Dalam kunjungan itu, Graham dijadwalkan untuk bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto guna mendiskusikan dukungan Inggris terhadap Keketuaan Indonesia di ASEAN melalui beberapa tujuan di bidang ekonomi. Ia juga akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn untuk membahas upaya Inggris dapat mendukung ASEAN lebih jauh dalam perjalanan menuju integrasi ekonomi pasca 2025.
"Kunjungan kesebelas saya sebagai Utusan Dagang Perdana Menteri Inggris untuk Indonesia dan ASEAN menggarisbawahi komitmen kami untuk kemitraan bilateral dan multinasional dengan wilayah ini, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan," kata Graham. Selanjutnya, Graham dijadwalkan untuk bertemu dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mendiskusikan potensi kerja sama komersial di Nusantara.
Kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) investasi bilateral dengan Kementerian Investasi Indonesia tahun lalu, yang mendorong investasi dua arah antara kedua negara. Graham juga akan berkunjung ke Surabaya dan bertemu dengan beberapa pihak, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Walikota Surabaya Eri Cahyadi, guna membahas peluang perdagangan dan investasi di bidang transportasi berkelanjutan, pertahanan, energi hijau dan pendidikan.
Inggris memandang bahwa tahun keketuaan Indonesia di ASEAN membawa pengaruh yang signifikan bagi wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya, dan Inggris bertekad untuk berperan aktif dalam mendukung usaha Indonesia dalam meningkatkan kemakmuran dan kekuatan regional. Sebagai mitra utama ASEAN, Inggris berkomitmen untuk semakin menguatkan hubungan dengan Indonesia, seiring dengan peran penting Indonesia dalam membentuk peta ekonomi di wilayah ini, kata Kedubes Inggris dalam pernyataannya.
"Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia memainkan peran penting dalam mendorong ambisi-ambisi regional. Saya menantikan pertemuan-pertemuan saya dengan sejumlah figur penting termasuk menteri-menteri di Indonesia dan Sekretaris Jenderal ASEAN guna mendiskusikan bagaimana kita dapat memperdalam hubungan," ujar Graham. Duta Besar Inggris untuk ASEAN Sarah Tiffin mengatakan bahwa 2023 adalah tahun kedua Inggris sebagai Mitra Dialog ASEAN, satu tahun sejak Rencana Aksi ASEAN-Inggris disepakati.
"Kami senantiasa menindaklanjuti rencana-rencana baik yang termasuk di dalamnya. Kami mendukung agenda ambisius Indonesia, sebagai Ketua ASEAN, termasuk dengan mendorong usaha integrasi ekonomi di wilayah ini," kata Tiffin.
"Inggris bangga untuk mendukung hal tersebut, termasuk melalui lahirnya Tujuan-tujuan Prioritas Ekonomi (Priority Economic Deliverables—PED) yang telah diidentifikasi oleh Indonesia," lanjutnya. Utusan-Utusan Dagang Perdana Menteri Inggris adalah jaringan anggota parlemen Inggris yang ditunjuk untuk mendorong peluang perdagangan dan investasi di masing-masing pasar.
antara
VOInews.id- Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badan kemanusiaan telah merevisi anggaran untuk rencana bantuan Afghanistan di tahun 2023 menjadi 3.2 miliar dolar AS, atau sekitar Rp48 triliun dari semula Rp69 triliun di awal tahun ini, demikian diumumkan kantor kemanusiaan PBB pada Senin. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan mengatakan bahwa konteks operasi yang berubah setelah pembatasan administrasi Taliban pada pekerja wanita di sektor bantuan kemanusiaan telah berkontribusi pada rencana yang direvisi.
Otoritas Taliban telah mengeluarkan beberapa perintah yang melarang pegawai wanita di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Afghanistan dan karyawan PBB untuk bekerja. Sebelumnya beberapa lembaga bantuan telah memperingatkan bahwa larangan tersebut akan menghambat pengiriman bantuan di negara yang konservatif secara agama itu.
"Akhir-akhir ini muncul larangan bekerja untuk perempuan Afghanistan di LSM dan PBB. Hal ini telah menambah lapisan kompleksitas pada lingkungan perlindungan yang sudah sangat menantang, dan semakin membatasi kapasitas operasional mitra," demikian pernyataan PBB. PBB juga mengungkapkan bahwa tragedi di Afghanistan telah menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan lebih dari dua pertiga populasi membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Beberapa pejabat kemanusiaan dan diplomat telah memperingatkan potensi berkurangnya pendanaan untuk negara yang dilanda perang itu karena pembatasan Taliban terhadap pekerja perempuan. Selain pendanaan untuk Afghanistan, para negara donatur kini juga memprioritaskan keadaan ekonomi mereka di tengah krisis global. Hingga saat ini nilai anggaran yang direvisi oleh negara donatur masih belum dapat dipastikan. Permohonan bantuan kemanusiaan global seringkali tidak memenuhi jumlah total yang diminta.
Pada tahun 2022, nilai bantuan tanggap kemanusiaan dianggarkan sekitar Rp66 triliun dan hanya terealisasi sekitar Rp48 triliun. Padahal, PBB mengatakan jumlah orang yang membutuhkan bantuan telah bertambah sejak tahun lalu. Badan pembangunan PBB pada bulan April memperkirakan ekonomi Afghanistan akan berkontraksi dan mengalami kenaikan inflasi jika nilai bantuan mereka turun sebesar 30 persen.
Sumber: Reuters
VOInews.id- Pemerintah Rusia mengatakan bahwa setiap pasokan rudal jarak jauh dari Prancis dan Jerman ke Ukraina akan memicu ketegangan baru. "Kami sudah mulai melihat pembahasan tentang pengiriman rudal dengan jangkauan 500 kilometer atau lebih dari Prancis dan Jerman," kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada stasiun televisi Rossiya-1, Minggu. "Ini adalah senjata yang sama sekali berbeda, yang akan membawa ketegangan baru," ujar Peskov, menambahkan.
Ukraina telah meminta Jerman untuk memasok rudal jelajah Taurus yang memiliki jangkauan 500 kilometer, sementara Presiden Emmanuel Macron mengatakan Prancis akan memberikan rudal dengan jangkauan yang bisa membantu Ukraina melancarkan serangan balasan ke Rusia. Rusia telah berulang kali mengkritik negara-negara Barat karena memasok senjata ke Ukraina. Rusia juga memperingatkan bahwa negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) telah terlibat langsung dalam konflik tersebut.
Moskow menganggap bahwa senjata yang dipasok Barat adalah sasaran yang layak dalam "operasi militer khusus" di Ukraina, yang sekarang telah memasuki bulan ke-16. Ukraina mengatakan pihaknya membutuhkan lebih banyak senjata, termasuk rudal jarak jauh, untuk mempertahankan diri dari serangan dan merebut kembali wilayah yang diduduki Rusia. Peskov menegaskan kembali bahwa Rusia akan melanjutkan operasinya di Ukraina sampai "tugas selesai" karena tidak ada pilihan lain.
Moskow berdalih mereka harus bertindak di Ukraina untuk melindungi keamanannya sendiri dan melawan apa yang disebutnya sebagai sikap bermusuhan dan agresif Barat dalam penghancuran Rusia. Sementara itu, Ukraina dan sekutu-sekutu Baratnya mengatakan Rusia mengobarkan perang tanpa alasan dan merampas wilayah Ukraina.
Sumber: Reuters