VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Pemerintah mengatur secara ketat pendistribusian elpiji bersubsidi agar diterima sesuai penerima manfaat yakni rumah tangga miskin, usaha mikro dan kecil (UKM), nelayan, dan petani sasaran. "Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. ​​​​​ Pemerintah pun mengubah aturan dengan menggeser penyaluran elpiji subsidi dari berbasis komoditas ke penerima manfaat.

Per 1 Januari 2024, hanya pengguna terdaftar yang diperbolehkan membeli elpiji 3 kg. Status data bisa diperiksa melalui nomor induk kependudukan (NIK) di KTP. Penyesuaian data konsumen elpiji 3 kg berbasis sistem Merchant Apps Lite (MAP Lite) tersebut dijaring sejak 1 Maret 2023, termasuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1-7. "Sistemnya sudah siap. 189,2 juta NIK sudah terdaftar dan terverifikasi 31,5 juta NIK," kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mustika Pertiwi menambahkan pemerintah masih memperbolehkan konsumen belum terdata membeli elpiji 3 kg setelah mendaftar on the spot di subpenyalur atau pangkalan resmi. Kementerian ESDM juga mengusulkan pengecer bisa diangkat menjadi subpenyalur. "Diatur saja jaraknya, misal tiap 1 kilometer itu, ada 1 pangkalan," sambungnya.

Mustika mengatakan model pendataan sebaiknya dilakukan di subpenyalur/pangkalan resmi, sehingga tidak sampai ke pengecer. Apalagi, kerap kali pengecer membeli dalam jumlah besar, yang memungkinkan semua pembeli tidak terekam datanya. "Misalnya, 10 tabung, maka dia mengurangi hak konsumen akhir untuk membeli langsung di pangkalan. Ini yang harus diatur," tuturnya. Dari sisi infrastruktur teknologi, pencatatan manual melalui logbook juga mendorong pemerintah memperpanjang pendataan hingga akhir Mei 2024. "Kita lihat nanti progresnya. Kami akan evaluasi. Intinya, jangan sampai terjadi kelangkaan di lapangan," ungkap Mustika.

Pemerintah pun memberi opsi lain yakni subpenyalur boleh menjual elpiji ke pengecer maksimum 20 persen dari alokasi per bulan sesuai Surat Dirjen Migas ke PT Pertamina (Persero). Kendati demikian, menurut Mustika, pasokan elpiji 3 kg di masing-masing pengecer dibatasi untuk memaksimalkan subsidi tepat sasaran. Agar kebijakan ini lebih aplikatif, lanjutnya, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga gencar sosialisasi, termasuk memberikan pelatihan kepada petugas di lapangan. "Mereka akan dibekali software sederhana di telepon selular (HP) untuk mendata pembeli elpiji. Keterlibatan badan usaha dalam menjaga kebijakan telah diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Migas. Pemerintah pun meminta Pertamina mengawal kebijakan sampai ke konsumen akhir," sebut Tutuka.

Antara

VOInews, Jakarta: Wakil Menteri Luar Negeri RI, Pahala Nugraha Mansury, memimpin Delegasi RI pada Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (GNB) Ke-19 yang berlangsung di Kampala, Uganda, 19-20 Januari 2024. Dalam Konferensi pernyataan nasional yang disampaikan pada Sabtu (20/1/2024), Wakil Menlu Pahala menggarisbawahi pentingnya semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung yang menggarisbawahi pentingnya perjuangan bersama negara berkembang untuk mewujudkan kemerdekaan, keadilan, kesetaraan, dan pembangunan.

“Semangat inilah yang harus selalu jadi inspirasi GNB dalam menghadapi berbagai tantangan global, terutama dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina dan menjaga kepentingan negara berkembang", tegas Wamenlu Pahala.

Khusus terkait isu Palestina, Indonesia mendesak agar GNB bersatu, mendesak gencatan senjata di Gaza, serta mendorong proses perdamaian dan mengupayakan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Saat ini, terdapat 5 anggota GNB yang menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB yang diharapkan dapat membantu menyuarakan posisi bersama GNB terkait Palestina.

Selain di pertemuan utama KTT GNB, Wamenlu Pahala Mansury juga bertemu dengan Menlu Palestina dan Menlu Afrika Selatan terkait isu Palestina. Wamenlu Mansury tekankan dukungan Indonesia bagi perjuangan rakyat Palestina, untuk mencapai solusi jangka panjang dan kemerdekaan. Indonesia juga mendukung gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di International Court of Justice (ICJ).

Indonesia juga mendorong GNB untuk menjadi bagian dari solusi global dan konsisten mengedepankan kepentingan negara berkembang, terutama dalam merealisasikan hak atas pembangunan. “Kita harus menjamin hak negara berkembang melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas nasionalnya, misalnya melalui hilirisasi industri," papar Wamenlu.

Wamenlu menekankan bahwa GNB adalah kekuatan politik yang sangat besar. “Anggota GNB saat ini 121 negara, dengan jumlah penduduk sekitar 55% penduduk dunia. Dengan kekuatan sebesar ini, GNB harus mampu mengubah tata dunia agar lebih mencerminkan keadilan bagi semua," kata Wamenlu.

Selain menyampaikan pernyataan nasional Indonesia, di sela-sela KTT GNB Ke-19 di Kampala, Wamenlu Pahala juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan sejumlah negara lainnya, yaitu dengan Menteri Negara Uganda, Menlu Bangladesh, Menlu Belarus, Menlu Nikaragua, Deputi Menlu Malaysia, Deputi Menlu Venezuela, serta Sekjen United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

KTT GNB Ke-19 dilaksanakan di bawah Keketuaan Uganda dengan tema “Deepening Cooperation for Shared Global Affluence". KTT GNB di Uganda dihadiri 121 negara anggota serta sejumlah negara dan organisasi internasional pengamat. Pertemuan menyepakati empat dokumen, salah satunya Deklarasi Politik GNB yang mendorong terwujudnya perdamaian di Palestina.