Komentar (892)
January
Krisis di Venezuela semakin berat mendera negeri itu setelah Amerika Serikat mendukung Juan Guadio, Ketua Dewan Nasional. Presiden Donald Trump mengumumkan dukungannya setelah Juan Guadio mengangkat sumpah hari Rabu sebagai penjabat Presiden sampai pemilihan umum digelar. Jika tadinya krisis berkisar pada masalah-masalah ekonomi yang terjadi sejak harga minyak jatuh, kini krisis beralih ke gelanggang politik.
Trump tidak sendiri. Beberapa Negara Amerika Latin seperti Brazil, Kolombia, Argentina, Chile, Peru, Ekuador dan Paraguay serta Kanada mendukung langkah Amerika Serikat. Tentu saja kebijakan Amerika Serikat ini mendapat respon dari Pemerintahan Presiden Nicolas Maduro yang memutuskan hubungan diplomatic dengan Amerika Serikat dan mengusir para diplomat negeri Paman Sam.
Keputusan Presiden Maduro segera direspon oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam sebuah komunike yang tidak mengakui keabsahan pemerintahan Maduro dan menganggap keputusan Maduro tidak sah.
Beberapa analis kurang mendukung langkah Amerika Serikat karena bisa memicu terjadinya perang saudara. Jim Jatras seorang mantan Diplomat AS menyatakan Maduro tidak bisa menerima langkah untuk menjungkalkannya. Ada yang memihak Maduro ada yang memihak Guadio. Analis lain, Dimitris Pantoulas mengatakan langkah Guadio beresiko di dalam negeri meskipun mendapat dukungan internasional. Meskipun ada dukungan dari beberapa Negara tangga,Republik Rakyat China masih mengatakan dukungan pada Maduro, mengecam kebijakan AS dengan menyebutnya sebagai intervensi pihak luar. China dan Venezuela memiliki hubungan cukup erat. Apa lagi RRC menjadi kreditur bagi Venezuela. Sementara Uni Eropa tampak lebih berhati-hati dengan memilih menyerukan agar diadakan pemilihan baru.
Apa yang akan terjadi jika memang benar akhirnya negeri ini terbelah? Siapakah yang merugi jika memang akhirnya terjadi perang saudara di negeri itu? Tentunya harapan kita semua agar tidak terjadi pertumpahan darah di Venezuela. Pun masih ada asa jika para pemimpin yang bertikai mau lebih mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan mereka sendiri.
January
Membangun Gizi Menuju Bangsa Sehat Berprestasi merupakan Tema Hari Gizi Nasional tahun 2019 yang jatuh 25 Januari 2019. Sedangkan Keluarga Sadar Gizi, Indonesia Sehat dan Produktif menjadi sub-tema nya. Untuk membangun gizi bangsa perlu digalangkan kepedulian dan komitmen dari berbagai pihak, hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kirana Pritasari. Kementerian kesehatan melakukan pendekatan melalui keluarga untuk menjalankan program Indonesia Sehat. Fokus utamanya ada pada empat prioritas yaitu percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi khususnya penurunan dari faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting, penurunan penyakit menular dan tidak menular.
Stunting merupakan sebuah masalah kesehatan dimana seorang bayi atau anak-anak mengalami hambatan dalam pertumbuhan tubuhnya, sehingga gagal memiliki tinggi yang ideal pada usianya. Namun stunting dapat dicegah sedini mungkin yaitu sejak masa kehamilan dengan mengonsumsi makanan bergizi dan yang banyak mengandung zat besi, pemberian ASI eksklusif dsb.
Sampai tahun ini masih ada beberapa masalah kesehatan, terutama kesehatan anak. Meski Indikator kesehatan anak yang terkait dengan gizi menunjukkan perbaikan, tetapi masih belum ideal jika mengacu pada batas masalah kesehatan dari Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ). Asupan gizi merupakan salah satu hal penting yang dapat mempegaruhi tumbuh kembang seorang anak, terutama di 1.000 hari pertamanya (mulai dari janin hingga anak berusia dua tahun) harus tercukupi.
Periode kehamilan hingga anak berusia 2 tahun merupakan kesempatan emas dalam mencetak generasi berkualitas, bebas stunting dan masalah gizi lainnya. Intervensi pada periode ini tidak boleh diabaikan, karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik,kecerdasan dan produktivitas seseorang. Upaya bersama berbagai pemangku kepentingan perlu terus dilakukan sesuai peran dan fungsinya masing masing dengan antara lain mengutamakan konvergensi program, akses pangan bergizi, monitoring program dan sosialisasi.
Pembangunan kesehatan dengan investasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia akan memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan. Salah satu komponen terpenting dalam pembangunan kesehatan adalah terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat .
Apa jadinya Indonesia di masa depan jika generasi muda Indonesia tidak mencapai potensi maksimal karena gizinya kurang terpenuhi. Maka inilah saatnya bagi semua pihak peduli akan pentingnya penerapan pola gizi yang seimbang demi hidup yang lebih baik, lebih sehat dan lebih berkualitas.
January
Konferensi Davos Dan Dampaknya Pada Perekonomian Dunia 2019.
Written by Daniel
Para pemimpin sejumlah negara dan sejumlah pengusaha serta pemerhati lingkungan hidup, akan membicarakan berbagai persoalan ekonomi yang diperkirakan menurun pertumbuhannya pada tahun ini. Para pemimpin dunia itu berkumpul dan berdiskusi dalam pertemuan World Economic Forum, atau Forum Ekonomi Dunia, di Davos Swiss.
Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, setidaknya ada 3 pemimpin negara maju yang tidak hadir dalam pertemuan World Economic Forum yang dimulai tahun 1971. Ketiga pemimpin negara yang absen itu adalah Perdana Menteri Inggris Theresa May, Presiden Perancis Emanuel Macron, dan Donald Trump Presiden Amerika Serikat. Theresa May dan Macron tidak hadir di Davos dikarenakan adanya persoalan krusial di dalam negeri.
Sedangkan Donald Trump selain masih harus berkutat mengatasi bekunya sebagian pemerintah Federal akibat kemelut Imigrasi dan Perbatasan Amerika Serikat Meksiko, juga dapat dilihat dari aspek lain. Ketidakhadiran Trump dalam pertemuan tahunan ini dapat dilihat dari sikap Donald Trump yang sejak awal pemerintahannya terlihat menjaga jarak dengan Eropa. Dalam konferensi ini, Wakil Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo mendapat kesempatan untuk memberikan pidato setelah acara pembukaan, bersama Perdana menteri Jerman Angela Merkel. Dari Asia hadir Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sedangkan dari Amerika Latin hadir Presiden Brasilia Jair Bolsonaro.
Tidak seperti Konferensi Tingkat Tinggi lainnya, konferensi ekonomi dunia di Davos dihadiri sejumlah pengusaha terkemuka seperti Bill Gates dan pemerhati lingkungan dan praktisi penyiaran Sir David Attenborough. David Atenborough meminta kepada para pemimpin dunia agar menemukan langkah praktis melindungi kerusakan lingkungan akibat perkembangan industri yang menggejala sebagai perubahan iklim atau Climate Change.
Pertemuan Davos yang diselenggarakan tiap tahun di kawasan pegunungan Swiss, memang sejak awal telah berusaha mencari solusi mengatasi dampak perkembangan industry dan ekonomi terhadap lingkungan dan kemanusiaan.
Terhadap bidang ekonomi, pertemuan tahun ini tentu akan memberikan perhatian pada prediksi menurunnya pertumbuhan ekonomi. Perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang masih belum menemukan kesepakatan bagaimana mengakhirinya, sudah sepantasnya menjadi sorotan dalam pertemuan tahun ini.
Walaupun demikian, dunia tentu tidak dapat sangat berharap bahwa pertemuan World Economic Forum tahun ini, akan dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara yang punya pengaruh besar di bidang ekonomi. Ketidakhadiran Donald Trump antara lain, memberi petunjuk mengenai hal itu.
January
Dampak Politik Ditolaknya Persetujuan Pemerintah Inggris Dengan Uni Eropa Oleh Parlemen.
Written by Daniel
Keputusan mayoritas rakyat Inggeris agar negaranya keluar dari Uni Eropa, EU, memasuki masalah baru. Persoalan muncul ketika sebagian besar anggota parlemen Inggeris tidak mengindahkan seruan Perdana Menteri Inggeris Theresa May untuk mendukung kesepakatannya dengan Masyarakat Eropa. Dalam pemungutan suara Selasa malam waktu London, mayoritas anggota Parlemen Inggeris menolak usulan perjanjian yang dibuat pemerintah dengan Uni Eropa.
Penolakan dilakukan tidak hanya oleh anggota parlemen dari oposisi, melainkan juga dari kalangan partai pemerintah. Sebelumnya Perdana Menteri Theresa May menyatakan bahwa penolakan atas perjanjian yang dibuatnya dengan Masyarakat Eropa akan mengecewakan rakyat Inggris.
Salah satu kesepakatan antara pemerintah Inggeris dengan Uni Eropa adalah Inggris akan membayar Uni Eropa sekitar 770 trilyun rupiah. Selain itu kedua pihak sepakat mengenai adanya masa transisi yang memberikan kesempatan kepada kedua pihak guna menghindari gangguan terhadap sektor usaha dan perdagangan. Sesungguhnya tidak akan terjadi perubahan yang signifikan dengan adanya kesepakatan itu mulai 29 Maret 2019 sampai 31 Desember 2020.
Perdana Menteri Theresa May dan pendukungnya tentu sedang berfikir keras atas terjadinya penolakan oleh mayoritas anggota parlemen Inggris. Selain mengantisipasi persoalan di dalam negeri, Theresa May juga berfikir keras untuk meyakinkan Uni Eropa atas terlaksananya persetujuan yang sudah disepakati. Bisa jadi Perdana Menteri Inggris itu akan melakukan pendekatan dan upaya-upaya guna terjadinya penyesuaian atas kesepakatan. Hal ini masih mungkin terjadi karena persetujuan antara Pemerintah Inggeris dengan Uni Eropa bersifat politis.
Di dalam negeri kritik dilancarkan atas Brexit karena anggota Parlemen menilai Theresa May gagal mewujudkan harapan agar Inggris mendapatkan kembali control penuh atas sejumlah kebijakan ekonomi dan perdagangan yang selama ini dipegang oleh Uni Eropa. Persoalan lainnya yang dianggap sangat krusial setelah Brexit adalah pengaturan perbatasan di wilayah Irlandia Utara. Jika selama berada di Uni Eropa, perbatasan antara Inggris dan Irlandia utara tidak bersifat fisik, maka setelah keluar dari Uni Eropa perbatasan itu menjadi nyata dalam bentuk mekanisme kontrol khususnya untuk mengecek arus barang.
Perdana Menteri Theresa May kini harus berusaha benar untuk melaksanakan hasil referendum dua tahun lalu, dan ini merupakan ujian bagi pemerintahannya karena dampak dari tidak disetujuinya kesepakatan dengan Uni Eropa adalah ancaman munculnya mosi tidak percaya dari Parlemen.
January
Sektor pariwisata Indonesia berhasil mencatat prestasi gemilang di awal tahun 2019. Ya, pariwisata Indonesia meraih penghargaan ASEAN Tourism Awards 2019 yang diadakan ASEAN Tourism Forum (ATF) untuk empat kategori berbeda.
Keempat kategori itu adalah Community Based Tourism (pengembangan kepariwisataan berbasis komunitas) Homestay (fasilitas penginapan non-hotel), Spa (perawatan kecantikan dan kesehatan), dan Public Toilet (peturasan umum) . Penghargaan tersebut diterima langsung Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Arief Yahya, di Ha Long Bay, Vietnam, pada Jumat (18/1) yang lalu.
Industri pariwisata memang semakin menjadi idola di Indonesia. Hal ini terlihat dari kinerja yang semakin meningkat setiap tahun. Grafiknya sangat kontras bila dibandingkan penghasil devisa lain, seperti minyak, gas, batu bara, dan kelapa sawit yang terus merosot.
Selain itu, pariwisata juga dianggap punya keunggulan karena mayoritas kegiatannya berada di sektor jasa.Menjadikannya komoditas yang paling berkelanjutan dan menyentuh hingga ke level paling bawah masyarakat.
Indonesia dengan kekayaan alamnya yang indah dan beragam, tentu saja menarik perhatian wisatawan mancanegara. Sektor pariwisata Indonesia sangat menjanjikan, karena menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), devisa, serta lapangan kerja paling besar secara mudah dan cepat.
Melesatnya sektor pariwisata tidak terlepas dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan wisman ke Indonesia terus naik. Pada 2017, wisman yang berkunjung sebanyak 14,04 juta orang. Naik hampir 23 persen dari 2016.
Kemenangan yang diraih industri pariwisata Indonesia adalah berkat kerja keras semua pihak sehingga mampu mendongkrak indeks daya saing.Dari peringkat 70 dunia di tahun 2013, menjadi peringkat 42 besar di 2017.
Prestasi ini tentu saja semakin menambah kepercayaan diri industri pariwisata Indonesia. Diharapkan, industri pariwisata Indonesia semakin maju dan berkembang dan mampu menambah devisa negara.
January
Setelah sekian dekade, untuk kali pertama seorang Perdana Menteri Australia menginjakkan kakinya di Fiji danVanuatu. Pekan ini, Perdana Menteri Scott Morrison mengunjungi kedua negara itu. Bagi Australia ini seperti membuktikan janji yang dilontarkan dua bulan lalu. Saat itu Australia berkomitmen menggelontorkan dana hingga 2 milyar dollar AS hibah dan pinjaman lunak ke negara-negara Pasifik.
Apa yang membuat Australia tiba-tiba membuka manuvernya ke arah timur yang selama ini kurang diperhatikan? Rupanya Republik Rakyat Tiongkok sudah mendekati kawasan Pasifik di timur Australia ini sejak 8 tahun lampau. Uang yang digelontorkan Beijing untuk kerjasama dengan negara-negara di Pasifik sudah mencapai 1,3 miliar dollar AS. Jumlah itu menempatkan RRT sebagai negara donor nomor 2 setelah Australia. Hal lainnya adalah kunjungan 4 hari Presiden Xi Jin Ping di Papua New Guinea dalam rangkaian kehadirannya di KTT APEC di Port Moresby.
Australia sebenarnya dalam dilema. Jika mengusik Beijing di kawasan Pasifik, Australia juga yang bakal menerima akibat karena Beijing adalah mitra dagang pentingnya. Jika membiarkan Beijing, Australia dan sekutu utamanya, Amerika Serikat khawatir RRT bukan sekedar membangun hubungan dagang melainkan juga menempatkan pangkalan militer di kawasan itu. Australia pun harus pandai memainkan peran agar hubungannya tetap baik dengan AS dan Beijing yang sedang terlibat perang dagang.
RRT masuk ke Pasifik mulanya adalah untuk mengurangi pengaruh Taiwan di kawasan tersebut. Taiwan, sebuah negara yang tidak diakui Beijing, banyak membantu negara-negara Pasifik. Tentunya dengan tujuan agar merekamendukung Taipei. Kehadiran Beijing membuat beberapa negara Pasifik mencabut dukungan kepada Taiwan.
Jika Australia berada dalam kegundahan, tidak demikian halnya dengan negara-negara Pasifik. Mereka tiba-tiba seperti ketiban rejeki nomplok karena perlombaan “derma” antara Australia dan Beijing. Masalahnya adalah,“kebaikan” seringkali ada apa-apanya.
January
Tahun 2019 adalah tahun pesta demokrasi rakyat Indonesia. Bulan April mendatang, Pemilu legislatif dan Presiden dan wakil presiden serentak dilaksanakan. Terkait Pemilu presiden dan wakil presiden, rangkaian kegiatan telah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, salah satu dari rangkaian tersebut adalah Debat Calon presiden – Capres dan Calon Wakil Presiden CaWapres. Radio Republik Indonesia dengan tagline Memilih itu Juara, bersama 3 media televisi menjadi media yang mendapat giliran pertama menyiarkan siaran langsung debat perdana tersebut pada Kamis 17 Januari di Hotel Bidakara, Jakarta.
Pada debat pertama capres – cawapres, Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Sedangkan pada debat kedua 17 Februari, bertema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Pada debat ketiga, 17 Maret tentang Pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, Sosial dan kebudayaan.Terakhir debat keempat, 30 Maret, berisi Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan serta hubungan Internasional.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan kisi kisi dan pertanyaan debat sudah disampaikan kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Selain itu, dalam debat KPU melarang alat alat peraga kampanye dari ke kubu pasangan dan atribut bersifat provokatif. Untuk pelaksanaan debat KPU telah membatasi hanya 500 undangan saja termasuk para mantan presiden dan wakil presiden. Untuk menjaga jalannya debat dengan baik dan lancar, KPU bekerjasama dengan apparat keamanan telah menyiapkan lebih 2000 personel kepolisian.
Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta masyarakat mencermati janji calon presiden dalam acara debat yang diselenggarakan KPU. Menurut Mahfud, efek dari debat calon presiden akan mempengaruhi masyarakat, meski tidak banyak. Sebab saat ini lebih dari separuh penduduk di Tanah Air sudah menentukan pilihan. Kendati demikian, kedua calon presiden dipastikan telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena sadar tentang pengaruhnya terhadap masyarakat.
Bagaimanapun sengitnya debat capres dan cawapres diharapkan suasana berlangsung damai dan aman. Para tim sukses ke dua belah kubu juga sepakat tidak mengangkat isyu yang dapat memicu sentimen negatif. Yang terpenting dalam debat adalah kecerdasan dan pemaparan yang ilmiah dan masuk akal. Rakyat ingin janji sederhana namun dapat mengenai sasaran yang diinginkan. Sebaliknya Rakyat dituntut harus cerdas pada janji-janji sang calon sehingga akhirnya terpilih pemimpin yang terbaik. Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas.
January
Dampak Politik Ditolaknya Persetujuan Pemerintah Inggris Dengan Uni Eropa Oleh Parlemen.
Written by Daniel
Keputusan mayoritas rakyat Inggeris agar negaranya keluar dari Uni Eropa, EU, memasuki masalah baru. Persoalan muncul ketika sebagian besar anggota parlemen Inggeris tidak mengindahkan seruan Perdana Menteri Inggeris Theresa May untuk mendukung kesepakatannya dengan Masyarakat Eropa. Dalam pemungutan suara Selasa malam waktu London, mayoritas anggota Parlemen Inggeris menolak usulan perjanjian yang dibuat pemerintah dengan Uni Eropa.
Penolakan dilakukan tidak hanya oleh anggota parlemen dari oposisi, melainkan juga dari kalangan partai pemerintah. Sebelumnya Perdana Menteri Theresa May menyatakan bahwa penolakan atas perjanjian yang dibuatnya dengan Masyarakat Eropa akan mengecewakan rakyat Inggris.
Salah satu kesepakatan antara pemerintah Inggeris dengan Uni Eropa adalah Inggris akan membayar Uni Eropa sekitar 770 trilyun rupiah. Selain itu kedua pihak sepakat mengenai adanya masa transisi yang memberikan kesempatan kepada kedua pihak guna menghindari gangguan terhadap sektor usaha dan perdagangan. Sesungguhnya tidak akan terjadi perubahan yang signifikan dengan adanya kesepakatan itu mulai 29 Maret 2019 sampai 31 Desember 2020.
Perdana Menteri Theresa May dan pendukungnya tentu sedang berfikir keras atas terjadinya penolakan oleh mayoritas anggota parlemen Inggris. Selain mengantisipasi persoalan di dalam negeri, Theresa May juga berfikir keras untuk meyakinkan Uni Eropa atas terlaksananya persetujuan yang sudah disepakati. Bisa jadi Perdana Menteri Inggris itu akan melakukan pendekatan dan upaya-upaya guna terjadinya penyesuaian atas kesepakatan. Hal ini masih mungkin terjadi karena persetujuan antara Pemerintah Inggeris dengan Uni Eropa bersifat politis.
Di dalam negeri kritik dilancarkan atas Brexit karena anggota Parlemen menilai Theresa May gagal mewujudkan harapan agar Inggris mendapatkan kembali control penuh atas sejumlah kebijakan ekonomi dan perdagangan yang selama ini dipegang oleh Uni Eropa. Persoalan lainnya yang dianggap sangat krusial setelah Brexit adalah pengaturan perbatasan di wilayah Irlandia Utara. Jika selama berada di Uni Eropa, perbatasan antara Inggris dan Irlandia utara tidak bersifat fisik, maka setelah keluar dari Uni Eropa perbatasan itu menjadi nyata dalam bentuk mekanisme kontrol khususnya untuk mengecek arus barang.
Perdana Menteri Theresa May kini harus berusaha benar untuk melaksanakan hasil referendum dua tahun lalu, dan ini merupakan ujian bagi pemerintahannya karena dampak dari tidak disetujuinya kesepakatan dengan Uni Eropa adalah ancaman munculnya mosi tidak percaya dari Parlemen.
January
Indonesia menargetkan dua puluh juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Angka ini tiga juta lebih tinggi dari target tahun 2017 dan 2018. Melihat potensi wisata yang dimiliki Indonesia, Kementerian Pariwisata yakin target itu bisa dicapai.
Minggu lalu, Kementerian Pariwisata merilis “100 Calendar of Events Wonderful 2019” yang ditetapkan atas arahan dari Presiden Republik Indoneisa Joko Widodo. Tujuannya untuk dapat mempromosikan destinasi wisata Indonesia melalui atraksi kegiatan yang menampilkan berbagai pesona di tahun 2019. Antara lain Festival budaya, seperti Cap Go Meh di Singkawang Kalimantan Barat pada 5–6 Februari, dan Festival Budaya Cirebon, Jawa Barat, tanggal 28 Desember. Atau kegiatan olahraga seperti Jakarta Marathon di bulan Oktober dan Tour de Singkarak di Sumatra Barat yang akan berlangsung November 2019.
Kalender kegiatan ini diyakini, punya daya tarik yang tinggi untuk mendatangkan wisatawan mancanegara berlibur di Indonesia. Diharapkan, mereka datang bukan semata untuk menikmati keindahan alam, yang memang sudah terkenal di seluruh dunia. Namun juga tertarik menyaksikan berbagai acara yang khas dan penuh pesona. Kementerian Pariwisata, bahkan menargetkan 10 juta wisatawan mancanegara pada semester pertama tahun 2019.
Dapatkah target ini tercapai?
Pemerintah Indonesia memang tidak bisa hanya tergantung pada indahnya kekayaan alam untuk menarik 20 juta wisatawan. Kelebihan lain yang dimiliki Indonesia dan disukai wisatawan asing, seperti keramahan masyarakat lokal, murahnya biaya hidup, toleransi yang tinggi, serta matahari yang bersinar sepanjang tahun, harus lebih dioptimalkan dalam paket-paket wisata. Ada lagi predikat dari organisasi internasional yang juga bisa menjadi nilai tambah untuk menjual potensi Indonesia, seperti hasil laporan Gallup Global Law and Order. Indonesia dinyatakan berada di urutan kesembilan Negara paling aman di dunia.
Peningkatan atau penguatan program-program yang sudah berjalan, harus terus dilakukan. Seperti pemberian insentif kepada maskapai penerbangan yang mampu mendatangkan grup turis ke Indonesia, untuk tujuan 10 Bali Baru. Peran serta masyarakat memasarkan destinasi wisata indah yang belum tersentuh juga harus ditingkatkan, paling tidak melalui media sosial. Memanfaatkan akun media sosial public figure yang memiliki pengikut banyak, bisa jadi akan meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia.
Keyakinan yang kuat harus dimiliki Indonesia untuk mencapai target itu. Meski semester pertama pada umumnya adalah low season, diharapkan program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata akan berhasil meraih banyak wisawatan. Strategi Menteri Pariwisata untuk “habis-habisan” di semester pertama, lewat programShifting to The Front atau “Geser ke Depan” akan mendorong seluruh pelaku usaha pariwisata Indonesia untuk menawarkan paket wisata yang menarik bagi wisatawan mancanegara.
January
Pada Rabu 9 Januari minggu lalu, rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Agus Rahardjo dan Laode M Syarif mendapat teror bom. Rumah Ketua KPK Agus yang berada di Kota Bekasi mendapat teror berupa benda mirip bom paralon yang disangkutkan ke pagar. Sedangkan, rumah Wakil Ketua KPK Laode yang berada di Jakarta Selatan dilempari dua bom molotov.
Setelah menerima kabar terror yang menimpa petinggi lembaga pemberantasan korupsi itu, Presiden Joko Widodo langsung menginstruksikan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian untuk mengusut tuntas. Menurut Presiden Jokowi kejadian itu jelas merupakan bentuk intimidasi kepada penegak hukum sehingga tidak ada toleransi untuk itu. Presiden meyakini pemberantasan korupsi tidak akan pernah kendor oleh tindakan terror.
Ini bukanlah teror pertama yang ditujukan kepada anggota KPK. Sebelumnya, 11 April 2017, penyidik KPK Novel Baswedan diserang orang tidak dikenal dengan menyiramkan air keras ke wajahnya. Sampai sekarang, kasus ini masih juga belum tuntas. Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian pada 8 Januari 2019 membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta untuk kasus Novel Baswedan, terdiri dari unsur Polri, KPK, dan para ahli di bidangnya.
Namun yang menjadi pertanyaan, sejauh mana efektivitas pembentukan tim ini dalam menangkap pelaku serangan? Apalagi mengingat kasus itu sudah satu tahun lebih dan belum terpecahkan. Diperlukan keseriusan dari pihak-pihak yang berwenang dalam menangani kasus yang menimpa mereka yang bekerja membersihkan negeri ini, dari para pelaku korupsi, yang merupakan kejahatan luar biasa.
Diharapkan, upaya pihak kepolisian dengan bekerjasama dengan pihak penegak hukum lainnya akan segera membuahkan hasil. Terror yang dihadapi Komisi Pembarantasan Korupsi hendaknya tidak menyurutkan niat mereka dalam memberantas korupsi di Negeri ini.