Komentar (900)
December
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut Rupiah berpeluang terus mengalami penguatan. Terlebih setelah tekanan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok mulai mereda. Hal tersebut disampaikan Darmin dalam CEO Networking 2018 di Jakarta, Senin, 3 Desember 2018.
Dibandingkan negara berkembang lainnya, Darmin menambahkan, rupiah mengalami penguatan yang paling cepat. Bahkan penguatan rupiah lebih baik dibandingkan negara ASEAN maupun mata uang negara lain seperti Brasil, India, Afrika Selatan, hingga Turki.
Pada pembukaan perdagangan minggu ini, Rupiah mengalami apresiasi terhadap dolar AS.Nilai tukar rupiah yang sempat tembus di kisaran Rp 15.000 per USD,minggu ini dibuka menguat ke level Rp14.270 per USD. Positifnya pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menjadi salah satu pemicunya.Seperti dilansir CNBC, Minggu (2/12/2018) kedua pemimpin ini setuju tidak ada tarif tambahan yang akan dikenakan setelah 1 Januari 2019 mendatang. Hal inilah yang diyakini akan membuat perang dagang mereda.
Perang dagang antara AS dan Tiongkok dimulai ketikaAmerika Serikat mengancam penerapan tarif barang impor termasuk kepada Tiongkok. Pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump memberlakukan tarif impor barang Tiongkok senilai USD 34 miliar pada 6 Juli 2018. Pada saat itu, Donald Trump mengancam akan meningkatkan konflik perdagangan dengan rencana penerapan tarif hingga USD 450 miliar untuk barang Tiongkok jika Tiongkok membalas kebijakan AS. Sentimen itu sempat menekan pasar keuangan termasuk saham, mata uang, dan perdagangan global.
Turunnya tensi perang dagang, selain berpotensi dapat menguatkan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS, juga diharapkan dapat melancarkan kembali pelaksanaan program kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan seperti perbaikan kualitas infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan redistribusi pertanahan.
Dengan menguatnya nilai mata uang Rupiah terhadap Dollar AS maka sistem perekonomian Indonesia menjadi lebih stabil, harga-harga bahan pokok bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Meningkatnya nilai mata uang Rupiah ini menjadi pertanda yang baik untuk kemajuan Indonesia.
December
Memenuhi Hak Penyandang Disabiltas Untuk Mendapatkan Kesetaraan
Written by Daniel
Di Indonesia, tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas. Sejak dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1992, setiap tahun dunia internasional termasuk Indonesia, secara khusus memperingati hari tersebut. Tujuannya untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan para penyandang disabilitas atau cacat. Sekaligus memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraanmereka.
Tema peringatan Hari Disabilitas tahun ini adalah “Indonesia Inklusif dan Ramah Disabilitas”. Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita melalui peringatan Hari Disabilitas Internasional kali ini, mengajak semua pihakagar bersama-sama mewujudkan Indonesia yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Untuk itu, semua pihak memiliki peran yang harus dilakukan bersama-sama.
Belum hilang dari ingatan, rasa bangga bangsa Indonesia atas prestasi para atlit penyandang disabilitas Indonesia di Asian Para Games 2018. Kontingen Indonesia berada di urutan ke lima dengan raihan 37 medali emas. Keikut sertaan atlit penyandang disabilitas adalah perhatian penuh pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan yang sama kepadamereka.
Pemerintahan Joko Widodo memang memberikan perhatian lebih untuk penyandang disabilitas Indonesia. Salah satunya adalah diterbitkannya Undang-undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 yang berisi tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam rangka hari Disabilitas Internasional, pemerintah juga menyalurkan Kartu Penyandang Disabilitas, yang memiliki manfaat besar. Kartu ini dapat digunakan untuk mendata jenis kelainan atau kecacatan yang dialami. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pun akan bisa dihitung menggunakan kartu tersebut. Pemerintah akan mengintegrasikan Kartu Penyandang Disabilitas dengan fasilitas publik untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada penyandang disabilitas. Misal, para penyandang disabilitas tidak perlu mengeluarkan ongkos saat menggunakan bus Trans Jakarta dan kereta jika menunjukkan kartu tersebut.
Kartu saja tentu tidak cukup untuk penyandang disabilitas Indonesia, terutama buat mereka yang berusia produktif. Menurut hasil Survey Tenaga Kerja Nasional 2017, jumlahnya, dengan berbagai jenis disabilitas, tercatat sebanyak lebih dari 20,5 juta. Namun yang lebih penting lagi adalah, mereka memperoleh kesempatan yang sama dengan warga negara yang tidak cacat. Sesungguhnya, kekurang lengkapan fisik seseorang seringkali diimbangi dengan kemampuan yang lain. Kesempatan kerja untuk mereka juga harus dibuka lebih lebar.
Perusahaan-perusahaan di Indonesia harus semakin terbuka untuk menjalankan bisnis inklusif. Yang tak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk bekerja sesuai dengan kelebihan dan kemampuan mereka. Dengan keterlibatan semua pihak, hak penyandang disabilitas untuk mendapat perlakuan yang setara akan segera terwujud.
November
Memburuknya hubungan antara Rusia dan Ukraina, masih terus berlanjut. Beberapa negara bahkan telah mulai ikut campur dalam eskalasi ketegangan tersebut. Dua di antaranya adalah Amerika Serikat dan Jerman. Baik Presiden Amerika Serikat maupun Perdana Menteri Jerman, melalui pernyataannya nampak memberi dukungan kepada Ukraina. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump misalnya, Kamis (29/11) mengumumkan pembatalan rencana pertemuannya dengan Vladimir Putin dalam forum G 20 di Brasil. Semula, Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia di sela sela pertemuan puncak G 20 di Argentina yang berlangsung tanggal 30 November – 1 December 2018. Menurut Trump, pembatalan pertemuan dengan Putin itu untuk mendorong baik Rusia maupun Ukraina mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan ketegangan yang semakin meningkat itu. Sejak hari Minggu lalu, Rusia belum membebaskan 3 kapal Ukraina dan 24 personil yang ditahannya. Mengenai konflik Ukraina dan Rusia, Perdana Menteri Jerman Angle Merkel, secara jelas menyalahkan Rusia. Tidak seperti Trump yang membatalkan pertemuan dengan Putin, Merkel justru merasa perlu bertemu dengan Presiden Rusia dan membicarakan masalah tersebut. Merkel merencanakan bertemu Putin, hari Jumat ini atau Sabtu di sela sela Pertemuan Puncak G 20 di Argentina. Sebelumnya Merkel telah bertemu dengan Perdana Menteri Ukraina Volodymyr Groysman dan membicarakan konflik antara Ukraina dengan Rusia. Menurut Merkel, ketegangan itu tidak mungkin dapat diakhiri dengan solusi militer. Pernyataan Merkel itu disampaikan sebagai reaksi atas permintaan Presiden Ukraina agar NATO mengirimkan armada kapalnya ke lokasi sengketa.
Mengenai konflik yang terjadi akibat penahanan 3 kapal Ukraina, Vladimir Putin menyatakan bahwa kejadian itu direkayasa oleh Ukraina. Putin menyebut bahwa bentrokn di laut antara Angkatan laut Ukraina dan Rusia merupakan provokasi dari Ukraina. Hal itu menurut Putin merupakan rekayasa dari Presiden Ukrinan Petro Poroshenko untuk mendongkrak popularitasnya menjelang pemilihan Presiden Maret 2019.
Yang pasti, hingga saat perhelatan G 20 dlaksanakan, isu Rusia dan Ukraina masih menghangat. Karenanya konflik dan ketegangan menjadi salah satu isu para pemimpin negara besar seperti Amerika Serikat dan Jerman. Presiden Rusia dan Perdana Menteri Ukraina pun telah menjadi bahan perhatian baru dalam G 20.
Dunia tentu tidak mengharapkan bahwa konflik kedua negara yang dahulu adalah bagian dari Uni Soviet meledak menjadi perang terbuka. Sebab, perang bukanlah solusi yang baik dari suatu masalah antar negara.
November
Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Untuk Wujudkan Indonesia 4.0
Written by Daniel
Sebuah laboratorium teknologi simulasi canggih yang dilengkapi Augmented Reality atau Realitas tertambah dan Virtual Reality atau Realitas Maya di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, diresmikan Rabu (28/11/2018). Laboratorium ini dapat menghubungkan via teknologi awan tiga laboratorium di tiga perguruan tinggi unggulan Indonesia, setelah sebelumnya telah hadir di Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Augmented Reality atau Realitas tertambah adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Sedangkan Virtual Reality atau Realitas Maya adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut.
Peresmian laboratorium canggih ini tentu saja tidak lepas dari upaya Indonesia dalam menghadapi era teknologi 4.0. Melalui laboratorium itu, tiga universitas tersebut, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung (ITB), dapat berkolaborasi lebih erat dalam mengembangkan pengetahuan para insinyur masa depan Indonesia, khususnya di bidang teknologi Industri 4.0.
Ya, istilah Industri 4.0 semakin akrab di telinga masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Bahkan, Presiden Joko Widodo telah meresmikan Making Indonesia 4.0 pada April lalu sebagai peta jalan (roadmap) Industri 4.0 untuk meningkatkan nilai tambah industri manufaktur dalam negeri sehingga bisa bersaing secara global.
Jelas, revolusi Industri 4.0 terkait erat dengan peningkatan Sumber Daya Manusia. Dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, sektor pendidikan tinggi memainkan peran penting untuk mendukung ekonomi bangsa dan meningkatkan daya saing bangsa. Perguruan tinggi juga diharapkan dapat terus meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan tinggi agar mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas.
Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan formal yang diharapkan dapat melahirkan tenaga kerja kompeten dan siap menghadapi industri kerja yang kian berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Keahlian kerja, kemampuan beradaptasi dan pola pikir yang dinamis menjadi tantangan bagi sumber daya manusia, di mana seharusnya dapat diperoleh saat mengenyam pendidikan formal di Perguruan Tinggi. Indonesia 4.0 yang diharapkan dapat dicapai dengan manusia Indonesia yang mumpuni dalam ilmu dan teknologi.
November
Keberadaan pemilih penyandang disabilitas mental kembali ramai dibincangkan akhir-akhir ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mendata penyandang disabilitas mental ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Namun penyandang disabilitas mental disyaratkan untuk membawa surat rekomendasi dari dokter untuk dapat mencoblos. Surat itu berisi keterangan bahwa penyandang disabilitas mental dalam keadaan sehat dan dapat menggunakan hak pilihnya.
Menurut KPU, merujuk pada aturan perundang-undangan, penyandang disabilitas mental pada dasarnya tidak dapat melakukan tindakan hukum, sehingga tindakannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
Pernyataan Komisi Pemilihan Umum mendapat penolakan dari berbagai pihak. Diantaranya dari Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia dan Jaringan Rehabilitasi Psikososial Indonesia. Menurut mereka, pemilih penyandang disabilitas mental tidak memerlukan surat rekomendasi dari dokter untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Alasannya, persyaratan itu tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk UU pemilu. Penyandang disabilitas mental dipandang bersifat kronik dan episodik atau kambuhan. Jika periode kambuhan terjadi pada hari pemungutan suara, penyandang disabilitas mental tidak dimungkinkan menggunakan hak pilihnya. Namun, di luar periode episodik, pemikiran, sikap, ingatan, dan perilaku penderita tetap memiliki kapasitas untuk memilih dalam Pemilu.
Dalam menangani perbedaan pandangan ini tentu diperlukan pemikiran yang jernih. Semua pihak harus memahami bahwa derajat atau tingkat disabilitas mental seseorang itu berbeda-beda. Bagi penyandang disabilitas mental ringan yang berdasarkan hasil analisis atau pemeriksaan dokter dinyatakan tidak berat tentu tidak ada masalah untuk menggunakan hak pilihnya. Namun bagi mereka yang mengalami gangguan mental berat atau permanen sudah tentu tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya, karena apa yang harus dilakukan dengan kertas suara yang diberikan padanya pun tidak akan dmengerti. Sementara jika didampingi oleh orang lain di dalam mencoblos, maka prinsip pemilihan yang langsung, bebas dan rahasia juga tidak terlaksana.
Artinya, hak semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk memberikan suara harus tetap dijaga. Sebaliknya, jika syarat-syaratnya termasuk kesehatan jiwa tidak dipenuhi, maka haknya seharusnya gugur.
November
Menjadi guru bukan sekedar memiliki profesi. Menjadi guru adalah panggilan hati dalam menjalankan amanah. Hal ini karena guru merupakan suri tauladan masyarakat, sesuai dengan akronim Jawa untuk kata guru, yaitu digugu(diikuti) dan ditiru.
Guru selalu digugu, dalam artian, perkataannya harus bisa dijadikan panutan. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kewibawaan dan juga wawasan yang cukup tinggi. Karena apapun yang diucapkannya akan dianggap benar oleh siswa maupun masyarakat di sekitarnya. Seorang guru juga harus bisa ditiru ucapannya, semangatnya serta budi pekertinya.
Menjadi guru, terutama di era seperti sekarang ini, memang memiliki tantangan tersendiri. Tidak saja terkait pesatnya teknologi informasi yang berkembang saat ini, namun juga siswa yang dihadapinya, yaitu siswa dari Generasi Y atau milenial, yang lahir di atas tahun 1980-an hingga 1997, dan generasi Z, yang lahir sesudahnya atau yang sering disebut sebagai generasi internet.
Sekolah saat ini menjadi lingkungan pembelajaran yang mempertemukan dua generasi yang berbeda. Mereka adalah guru yang berasal dari Generasi X, yang lahir antara tahun 1965-1980, dan siswa dari Generasi Milenial dan Generasi X, yang lahir di era internet.
Pertemuan antara generasi yang berbeda ini jika tidak disikapi dengan cermat, tentu akan menciptakan berbagai benturan. Guru banyak yang memiliki kemampuan minim di bidang teknologi. Cara berpikirnya pun kerap dianggapkalah cepat dalam merespon laju perkembangan arus informasi dan teknologi di banding siswa yang akrab dengan perkembangan teknologi. Guru seperti ini mungkin akan menjadi sosok pendidik yang menjemukan, bahkan akan menghambat tumbuhnya potensi siswa.
Siswa di era milenial kerap dituding memiliki sikap manja, memiliki motivasi belajar yang rendah, dan terlalu banyak menghabiskan waktu di depan televisi, komputer atau telepon pintar. Mereka dicap sebagai generasi galau, labil dan tidak konsisten karena mereka tidak betah diam di satu tempat dalam jangka waktu yang lama.
Untuk mengatasi hal ini, sekolah atau guru harus kreatif dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tidak kaku. Siswa generasi milenial dan generasi X berbeda dengan generasi sebelumnya yang harus duduk mulai pagi sampai siang di dalam kelas. Sebagai generasi yang akrab dengan dunia digital, mereka memiliki informasi dalam genggaman melalui gawai atau telepon pintar. Artinya, kesempatan belajar tidak harus di dalam kelas. Mereka bisa mengakses informasi di mana saja dan kapan saja. Yang dibutuhkan dari guru adalah pengawasan yang proporsional karena mereka tetap manusia yang membutuhkan feedback atau umpan balik, perhatian dan penghargaan dari guru dan orangtua.
Guru juga tidak lagi selalu berperan sebagai ‘atasan’ yang memberi perintah yang wajib dituruti. Siswa milenial memerlukan figur guru yang peduli, gemar berdiskusi dan memberikan bimbingan dalam komunikasi yang sejajar dan tidak memberi nasehat yang menggurui.
Di atas semua itu, kompetensi guru harus ditingkatkan terutama dalam penguasaan teknologi informasi sehingga pengetahuan guru semakin meningkat yang tentu saja akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan.
November
Rabu lalu (21 November 2018), Perdana Menteri Inggris Theresa May bertemu dengan para petinggi Uni Eropa untuk menyepakati cetak biru perpisahan Inggris dari Uni Eropa. Rencananya cetak biru itu akan ditandatangani para pemimpin Uni Eropa itu hari minggu esok (25 November 2018). May datang untuk menyelesaikan beberapa soal yang masih menjadi ganjalan. Setidaknya ada 3 masalah yang harus diselesaikan. Yaitu ketegangan antara Inggris dan Spanyol soal Gibraltar, perikanan dan aliran barang.
Persoalan antara Inggris dengan Spanyol cukup tajam karena Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez mengancam akan memveto semua kesepakatan Brexit jika masa depan Gibraltar tidak bisa diselesaikan secara bilateral. Meskipun cukup keras, suara Sanchez dianggap oleh banyak diplomatEropa sebagai “jualan” untuk mengangkat popularitasnya menjelang Pemilu. Di kubu Uni Eropa sendiri, ada keinginan agar persoalan ini tidak sampai harus diselesaikan melalui pemungutan suara. Uni Eropa ingin agar kesepakatan ditandatangani secara bulat.
Sementara itu masalah perikanan diharapkan dapat segera diselesaikan. Perancis menginginkan cetak biru kesepakatan memberikan kejelasan akses bagi nelayan Perancis ke perairan Inggris. Tetapi di sisi lain Jerman kurang sepakat, karena lebih menginginkan semua anggota fokus pada finalisasi masa depan hubungan Uni Eropa dengan Inggris.
Tidak hanya dengan Uni Eropa, Theresa May sendiri menghadapi krisis kepercayaan dari dalamnegri. Satu rintangan sudah dihadapinya yaitu mosi tidak percaya dari partainya sendiri, Konservatif, yang dimotori Jacob Rees-Mogg yang ingin menggeser posisi May dari kursi ketua partai. Selain itu May juga harus meyakinkan koalisinya di Irlandia Utara, DUP, yang akan menolak kesepakatn Brexit karena melemahkan kedaulatan Inggris. Masih ada lagi ganjalan bagi May yaitu rencana voting kesepakatan Brexit oleh Majelis Rendah Inggris pada bulan Desember mendatang. Soal masih muncul lagi karena dukungan referendum kedua yang menguat dengan setidaknya ada 700 ribuan orang yang mendukung.
Kalau sebelum-sebelumnya May menolak opsi referendum kedua, maka saat ini May menganggap No Brexit sebagai opsi juga. Dengan berbagai situasi ini rasanya May perlu bekerja ekstra keras baik dengan UE maupun dengan urusan domestiknya. Pilihannya tinggal sukses Brexit atau ada referendum No Brexit.
November
Keberadaan pohon yang juga termasuk mahluk hidup di dunia ini sangatlah penting. Banyak jasanya bagi seluruh mahluk hidup lainnya terutama bagi manusia, yang dengan akal budi wajib kiranya untuk menjaga dan melestarikannya. Pohon adalah paru paru dunia dan juga memegang peranan penting dalam rantai kehidupan mahluk di atas bumi.
Pohon merupakan makhluk hidup dengan kemampuan luar biasa untuk melakukan fotosintesis yang dapat mengurangi kadar CO2 di udara dan menghasilkan O2 yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Namun pohon sering kali dilupakan dan tidak dihargai kehadirannya karena sebagai sesama mahluk hidup sebenarnya ada saling ketergantungan.Pemanasan global saat ini juga selain karena banyak polusi dari industri dan hilangnya hutan akibat penebangan yang tidak terkontrol sehingga berkurang oksigen di muka bumi.
Kelebihan karbondioksida (CO2) sebagai pemicu terjadinya perubahan iklim dapat disebabkan oleh banyak faktor. Dalam satu tahun, satu hektar pohon dewasa dapat menyerap jumlah CO2 yang dihasilkan atau setara ketika mengemudikan mobil sejauh 26.000 mil. Pohon juga menyerap bau dan gas polusi (nitrogen oksida, amonia, sulfur dioksida, dan ozon) dan menyaring partikulat yang keluar dari udara dengan menahannya di daun dan batang pohon. Sebaliknya pohon menghasilkan oksigen (O2) untuk sumber nafas kehidupan kita. Dalam setahun, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang
Di Hari Pohon Sedunia tanggal 21 November ini, saatnya kita bergerak dan mencegah terjadinya kepunahan pohon atau tumbuhan di bumi ini. Hari Pohon dimunculkan untuk mengingatkan manusia akan pentingnya pohon bagi kehidupan makhluk hidup lainnya, memerangi pemanasan global, mencegah bencana alam, dan melindungi tempat hidup makhluk hidup di dunia. Perayaan Hari Pohon Sedunia juga untuk mengingat dan menghormati jasa dari J Sterling Morton, seorang pencinta alam dari Amerika Serikat. Morton begitu gigih dalam mengampanyekan gerakan menanam pohon.
Melihat betapa pentingnya peranan pohon dalam kehidupan mahluk hidup di dunia, hendaknya dalam peringatan hari pohon sedunia bukan hanya sekedar upacara seremonial belaka. Perlu adanya kebijakan yang menekankan pada memperluas area hijau dan membuat regulasi ketat untuk analisis dampak lingkungan dalam setiap proyek infrastrucktur maupun proyek Industri. Adagium yang kita harus ingat adalah “Jika pohon habis atau punah, maka manusia dan hewan juga terancam punah”.
November
Dua kali di bulan ini, kawasan Asia Tenggara diramaikan oleh Konperensi Tingkat Tinggi. Yang pertama diadakan di Singapura tanggal 10-14 November,yaitu KTT ASEAN dengan mitra-mitranya. Hanya dalam bilangan hari, negara-negara ASEAN yang juga menjadi anggota APEC ikut dalam perhelatan para pemimpin negara Asia Pacific di Port Moresby Papua Nugini tanggal 17 dan 18 November.
Di perhelatan pertama, ASEAN membahas agenda kawasan yang penting, salah satunya adalah Konflik Laut China Selatan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam konflik ini, yaitu beberapa negara ASEAN dan Republik Rakyat China akhirnya mencapai kata sepakat untuk mengadopsi Code of Conduct ( COC ) dalam beberapa waktu mendatang. ASEAN boleh bangga bahwa penyelesaian persoalan regional bisa diselesaikan tanpa harus adaketegangan.
Jika dalam pertemuan KTT ASEAN sudah ada titik terang. Sebaliknya dalam KTT APEC para pemimpin Asia Pacifictermasuk ASEAN ternyata tidak mencapai kata sepakat untuk menghasilkan komunike bersama. Kegagalan ini, bisa jadi dipengaruhi ketegangan hubungan dagang antara RRT dengan Amerika Serikat. Bahkan ini lebih mengarah kepada perseteruan ketimbang hanya sekedar ketegangan yang meningkat.
Salah satu yang menjadi sorotan setelah KTT APEC adalah kunjungan Presiden RRT, Xi Jinping ke Filipina. Memang ada pasang surut hubungan bilateral antara Filipina dengan RRT. Namun pada periode pemerintahan Presiden Duterte keadaannya tampak membaik. Sambutan positif dari Filipina terhadap gagasan Prakarsa Sabuk dan Jalan dari China membuat RRT merasa tersanjung. Dalam kunjungan ke Filipina kali ini Beijing menjanjika proyek sampai 24 milyar US Dollar. Namun realisasinya rendah karena RRT kurang memahami mekanisme tender proyek besar di Filipina.
Seperti diketahui, selama ini Filipina merupakan sekutu dekat Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana sikap Amerika Serikat terhadap kebijakan Filipina di bawah Duterte?Bagaimana pula Filipina menyikapi kemungkinan sanksi yang bakal dijatuhkan Amerika Serikat?
November
Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 Butuh Koordinasi Pusat dan Daerah
Written by Daniel
Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 tentang relaksasi kebijakan untuk ketahanan ekonomi. Dalam paket ini ada tiga poin yang diperbarui, yaitu perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dan mengoptimalkan pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE). Dari awalnya 16 sektor, kini terdapat 18 sektor industri yang mendapatkan insentif pajak. Apa istimewanya paket kebijakan ini? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam pengumumannya di Istana Kepresidenan, Jakarta Jumat (16/11) menerangkan, kebijakan-kebijakan itu saling terhubung. Darmin juga menambahkan, kebijakan ini juga terhubung dengan sistem Online Single Submission (OSS). Dengan sistem ini, begitu investor memenuhi kriteria maka bisa langsung mendapat insentif.
Tujuan utama dari kebijakan itu adalah memperbaiki defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Dua pekan lalu, Bank Indonesia (BI) mengumumkan CAD pada kuartal III-2018 tercatat meningkat, yakni US$ 8,8 miliar atau setara 3,37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai itu lebih tinggi dari periode kuartal I yang mencapai US$ 5,7 miliar. Darmin Nasution meyakini Defisit Transaksi Berjalan tidak akan melebihi 3 persen setelah penerapan paket kebijakan yang baru ini.
Menurut Darmin, paket kebijakan ekonomi ke-16 bersifat jangka menengah dan panjang. Tetapi ada unsur jangka pendek untuk memperkuat kepercayaan diri para pemilik dana. Mantan gubernur BI itu mengakui, masalah Defisit Transaksi Berjalan tak dapat selesai dalam 1-2 kuartal. Selama berpuluh tahun Defisit Transaksi Berjalan memang selalu terjadi.
Kalangan pengusaha menyambut baik paket kebijakan ekonomi yang baru ini. Ketua Umum Kadin Roesan Perkasa Roeslani, mengatakan pemerintah dinilai sudah saatnya merilis paket kebijakan guna merespons kondisi perekonomian saat ini.
Dengan mengeluarkan sederetan paket kebijakan ekonomi pemerintah berupaya keras memperbaiki kondisi ekonomi di tengah ketidak pastian global. Apalagi ditambah dengan perang dagang di antara negara besar yang tengah berlangsung saat ini.
Namun upaya positif yang dilakukan pemerintah harus disertai dengan penerapan di lapangan yang komprehensif. Dibutuhkan kerja sama yang baik terutama dengan daerah-daerah. Jangan sampai ada peraturan-peraturan daerah yang justru menghambat realisasi berbagai kebijakan ekonomi dari pusat. Perlu ada koordinasi yang baik antara pusat dan daerah. Jika tidak, maka kebijakan yang bagus akan menjadi tidak efektif dan menimbulkan ketidak percayaan.