Komentar (892)
November
Dua kali di bulan ini, kawasan Asia Tenggara diramaikan oleh Konperensi Tingkat Tinggi. Yang pertama diadakan di Singapura tanggal 10-14 November,yaitu KTT ASEAN dengan mitra-mitranya. Hanya dalam bilangan hari, negara-negara ASEAN yang juga menjadi anggota APEC ikut dalam perhelatan para pemimpin negara Asia Pacific di Port Moresby Papua Nugini tanggal 17 dan 18 November.
Di perhelatan pertama, ASEAN membahas agenda kawasan yang penting, salah satunya adalah Konflik Laut China Selatan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam konflik ini, yaitu beberapa negara ASEAN dan Republik Rakyat China akhirnya mencapai kata sepakat untuk mengadopsi Code of Conduct ( COC ) dalam beberapa waktu mendatang. ASEAN boleh bangga bahwa penyelesaian persoalan regional bisa diselesaikan tanpa harus adaketegangan.
Jika dalam pertemuan KTT ASEAN sudah ada titik terang. Sebaliknya dalam KTT APEC para pemimpin Asia Pacifictermasuk ASEAN ternyata tidak mencapai kata sepakat untuk menghasilkan komunike bersama. Kegagalan ini, bisa jadi dipengaruhi ketegangan hubungan dagang antara RRT dengan Amerika Serikat. Bahkan ini lebih mengarah kepada perseteruan ketimbang hanya sekedar ketegangan yang meningkat.
Salah satu yang menjadi sorotan setelah KTT APEC adalah kunjungan Presiden RRT, Xi Jinping ke Filipina. Memang ada pasang surut hubungan bilateral antara Filipina dengan RRT. Namun pada periode pemerintahan Presiden Duterte keadaannya tampak membaik. Sambutan positif dari Filipina terhadap gagasan Prakarsa Sabuk dan Jalan dari China membuat RRT merasa tersanjung. Dalam kunjungan ke Filipina kali ini Beijing menjanjika proyek sampai 24 milyar US Dollar. Namun realisasinya rendah karena RRT kurang memahami mekanisme tender proyek besar di Filipina.
Seperti diketahui, selama ini Filipina merupakan sekutu dekat Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana sikap Amerika Serikat terhadap kebijakan Filipina di bawah Duterte?Bagaimana pula Filipina menyikapi kemungkinan sanksi yang bakal dijatuhkan Amerika Serikat?
November
Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 Butuh Koordinasi Pusat dan Daerah
Written by Daniel
Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 tentang relaksasi kebijakan untuk ketahanan ekonomi. Dalam paket ini ada tiga poin yang diperbarui, yaitu perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dan mengoptimalkan pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE). Dari awalnya 16 sektor, kini terdapat 18 sektor industri yang mendapatkan insentif pajak. Apa istimewanya paket kebijakan ini? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam pengumumannya di Istana Kepresidenan, Jakarta Jumat (16/11) menerangkan, kebijakan-kebijakan itu saling terhubung. Darmin juga menambahkan, kebijakan ini juga terhubung dengan sistem Online Single Submission (OSS). Dengan sistem ini, begitu investor memenuhi kriteria maka bisa langsung mendapat insentif.
Tujuan utama dari kebijakan itu adalah memperbaiki defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Dua pekan lalu, Bank Indonesia (BI) mengumumkan CAD pada kuartal III-2018 tercatat meningkat, yakni US$ 8,8 miliar atau setara 3,37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai itu lebih tinggi dari periode kuartal I yang mencapai US$ 5,7 miliar. Darmin Nasution meyakini Defisit Transaksi Berjalan tidak akan melebihi 3 persen setelah penerapan paket kebijakan yang baru ini.
Menurut Darmin, paket kebijakan ekonomi ke-16 bersifat jangka menengah dan panjang. Tetapi ada unsur jangka pendek untuk memperkuat kepercayaan diri para pemilik dana. Mantan gubernur BI itu mengakui, masalah Defisit Transaksi Berjalan tak dapat selesai dalam 1-2 kuartal. Selama berpuluh tahun Defisit Transaksi Berjalan memang selalu terjadi.
Kalangan pengusaha menyambut baik paket kebijakan ekonomi yang baru ini. Ketua Umum Kadin Roesan Perkasa Roeslani, mengatakan pemerintah dinilai sudah saatnya merilis paket kebijakan guna merespons kondisi perekonomian saat ini.
Dengan mengeluarkan sederetan paket kebijakan ekonomi pemerintah berupaya keras memperbaiki kondisi ekonomi di tengah ketidak pastian global. Apalagi ditambah dengan perang dagang di antara negara besar yang tengah berlangsung saat ini.
Namun upaya positif yang dilakukan pemerintah harus disertai dengan penerapan di lapangan yang komprehensif. Dibutuhkan kerja sama yang baik terutama dengan daerah-daerah. Jangan sampai ada peraturan-peraturan daerah yang justru menghambat realisasi berbagai kebijakan ekonomi dari pusat. Perlu ada koordinasi yang baik antara pusat dan daerah. Jika tidak, maka kebijakan yang bagus akan menjadi tidak efektif dan menimbulkan ketidak percayaan.
November
“Usaha Mikro Kecil dan Menengah-UMKM merupakan tulang punggung perekonomian.” Penegasan ini kembali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Working Lunch: Promoting Inclusive Growth in The Digital Age pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2018 di Papua Nugini, kemarin (18/11). Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa bicara pembangunan yang inklusif jelas harus bicara mengenai UMKM.
Berdasarkan data tahun 2017, Total UMKM Indonesia tercatat ada 62,9 juta unit usaha. Sebanyak 6 juta UMKM sudah melakukan kegiatannya secara online. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga menuturkan, dunia sudah memasuki era Revolusi Industri 4.0. Bagi Indonesia siklus baru ini dipandang Presiden membuka peluang untuk menyesuaikan orientasi pembangunan. Hal lain yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah pengurangan ketimpangan dan pembangunana manusia.
Pengurangan ketimpangan memang telah menjadi prioritas Indonesia. Pemerintah terus menerus melakukan upaya pengurangan ketimpangan dalam setiap programnya. Fokus ini memang termasuk dalam program Nawa Cita Kabinet Kerja Indonesia. Yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, dalam kerangka negara kesatuan. Pengurangan ketimpangan yang paling nampak jelas adalah melalui pembangunan infratruktur. Seperti jalan, jalan tol, pelabuhan, bendungan, maupun pembangunan bandara di wilayah-wilayah yang memerlukan. Kesemuanya saat ini menjadi konsentrasi dan fokus pemerintah Indonesia. Sekarang, daerah-daerah di perbatasan telah menjadi beranda terdepan, yang diharapkan menjadi etalase Indonesia.
Sedangkan prioritas pembangunan manusia, telah dibuktikan dengan penyusunan peta jalan Kebijakan Ekonomi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia tahun 2017-2025. Anggaran negara Indonesia tahun depan juga akan difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia.
Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan dalam pembangunan inklusif, yaitu pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat secara umum. Di tangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian, UMKM Indonesia akan lebih bertambah jumlahnya dan lebih siap. Khususnya memasuki era revolusi industry 4.0, tenaga-tenaga terampil dan menguasai teknologi informasi akan membuka peluang lebih besar lagi bagi UMKM Indonesia memasuki pasar global.
Di tangan sumber daya manusia yang berkulitas dan berintegritas, potensi sumber daya bisa diolah dan dipertahankan untuk mendukung pembangunan inklusif yang berkelanjutan. Sehingga tak ada lagi ketimpangan pembangunan di dalam negeri, dan pada akhirnya akan membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara maju lainnya.
November
KTT ASEAN ke 33 baru saja digelar di Singapura. Selain KTT ASEAN, beberapa forum juga dilaksanakan dalam prakarsa ASEAN yaitu, ASEAN Plus One, ASEAN Plus Three, East Asia Summit, ASEAN Regional Forum, dan Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN. Beberapa isu penting adalah masalah Rohingya, Proteksionisme perdagangan, Indo Pasifik dan juga Laut China Selatan.
Salah satu yang dibahas lebih dalam adalah penyelesaian konflik Laut China Selatan. Setelah beberapa lama tidak kunjung sampai pada kesepakatan. Akhirnya negara-negara ASEAN dalam pertemuan ke 20 dengan RRT sepakat untuk mulai perundingan mengenai Code of Conduct meski belum menentukan kapan dimulainya.
Respon atas kesepakatan itu semuanya positif karena harapan akan berakhirnya konflik Laut China Selatan sudah mengarah kepada kenyataan. Setidaknya itulah yang muncul dari hasil pertemuan ASEAN dengan RRT. ASEAN menjadi salah satu kawasan dunia dengan pertumbuhan ekonomi positif, sementara kawasan lain bertumbuh lebih lambat. Jika persoalan politik dan keamanan mengganggu ASEAN, maka hal itu akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di kawasan. Namun ASEAN tidak dapat berdiri sendiri. Salah satu mitra ASEAN yang besar adalah RRT. Gangguan dalam hubungan dengan RRT dapat membuat pertumbuhan di ASEAN terhambat. Seperti misalnya, konflik dengan RRT soal Laut China Selatan.
Salah satu kunci sukses ASEAN dilontarkan oleh seorang akademisi India Amitav Acharya yang mengatakan, tidak ada identitas tanpa institusi dan tidak ada institusi dapat bertahan lama tanpa identitas. Itulah sebabnya SEATO gagal dan ASEAN berhasil. ASEAN dengan kebersamaan dan soliditas para anggotanya mencoba mengatasi masalah Laut China Selatan dengan tetap mencari solusi terbaik. RRT bahkan menetapkan waktu sekitar 3 tahun untuk dapat menyepakati Code of Conduct penyelesaian konflik Laut China Selatan.
Kesepakatan ini menjadi satu kemajuan bagi penyelesaian masalah Laut China Selatan. Hal ini pun menjadi bukti bahwa ASEAN dapat menyelesaikan masalahnya secara langsung tanpa perlu campur tangan pihak luar.
November
Ide Presiden Perancis Emmanuel Macron untuk membentuk tentara gabungan Eropa terus bergulir. Berbeda dengan Trump, Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan dukungan atas ide Emanuel Macron. Emmanuel Macron sejak menjadi Presiden Perancis tahun lalu, terus mendorong idenya untuk membentuk tentara gabungan Eropa. Macron mendasarkan argumennya bahwa Eropa harus melindungi diri dari Tiongkok, Rusia dan juga Amerika Serikat. Atas pernyataan yang dilontarkan kepada wartawan beberapa hari lalu itu, Presiden Amerika Serikat menyatakannya sebagai penghinaan. Namun pernyataan bernada provokatif itu, mendapat sambutan dari Vladimir Putin. Presiden Rusia itu justru menunjukkan sikap berbeda dengan Presiden Amerika Serikat. Dari Moskow, Putin menyatakan dukungan penuh atas ide Presiden Perancis Emmanuel Macron. Menurut Vladimir Putin, gagasan Macron merupakan perkembangan positif dalam tataran multilateral.
Putin berargumentasi, Eropa mempunyai hak untuk berdaulat dan mandiri di bidang keamanan. Dari pernyataannya itu Putin memberikan isyarat agar Eropa mengurangi ketergantungannya kepada Amerika Serikat yang merupakan pemberi subsidi pada NATO. Kontroversi antara Putin dan Trump karenanya menjadi isu baru yang bisa jadi akan membuat wacana baru mengenai keberadaan NATO. Dari sisi Amerika Serikat, sesungguhnya pernyataan Macron dan Putin merupakan serangan balik kepada Trump
Melalui pernyataannya Emmanuel Macron juga memberikan serangan balik kepada Trump atas pernyataan yang pernah dilontarkannya. Donald Trump beberapa waktu lalu telah menyatakan keluar dari perjanjian pembatasan senjata nuklir, INF, yang dibentuk 1980. Pernyataan Trump itu menimbulkan kekhawatiran atas kondisi kemanan Eropa
Bahwa apakah ide Emmanuel Macron itu akan segera terwujud, dinamika multilateral serta pendapat pemimpin pemimpin Eropa masih harus dinantikan. Perancis masih harus menunggu tanggapan dari pemimpin Eropa lainnya. Dari sekian banyak pemimpin Eropa, baru Kanselir Jerman, Angela Merkel yang menunjukkan sambutan positip.
Kendati gagasan Macron boleh jadi masih memerlukan perjuangan dan waktu untuk diwujudkan, ide Presiden muda usia itu setidaknya telah memberi pengaruh dalam hubungan Eropa Amerika Serikat serta Rusia. Pembentukan tentara gabungan Eropa akan menjadi alternatif pertahanan di luar NATO.
November
Tanggal 16 November diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional. Badan PBB untuk Ilmu dan Kebudayaan, UNESCO menetapkan 16 November sebagai hari Toleransi Internasional bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada publik atas pentingnya sikap toleran dalam menjaga hubungan di antara masyarakat. Hari Toleransi Internasional mulai diperingati sejak 1996.
Bagaimana dengan toleransi di Indonesia sampai saat ini? Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang plural dengan memiliki sekitar 1.300 suku bangsa,dengan kultur budaya, bahasa yang sangat beragam. Indonesia juga mempunyai enam agama yang resmi diakui oleh negara yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Walaupun beragam suku, bahasa, budaya dan agama, Indonesia tetap hidup rukun, harmoni karena Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi sampai saat ini.
Ada banyak contoh yang menunjukkan bagaimana toleransi antarumat beragama di Indonesia terjalin. Di antaranya adalah soal peringatan hari raya keagamaan yang diakui sebagai hari libur nasional, meski jumlah penganut agama tersebut sedikit.
Indonesia sebagai Negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi telah diakui dunia. Beberapa tokoh dunia yang telah berkunjung ke Indonesia dan memuji toleransi Indonesia. Antara lain Barack Obama. Presiden AS ke-44 Barack Obama saat berbicara di Forum Diaspora ke-4 di Jakarta, pada Juli 2017 mengapresiasi toleransi di Indonesia. Penasihat Utama Pimpinan Spiritual Iran, Mohsen Araki dalam kunjungan ke Kantor Wapres, Jusuf Kalla pada Desember 2016 memuji Indonesia yang mampu menunjukkan toleransi antar-umat beragama dengan baik. Mohsen mengatakan, "Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi contoh bagi hidup berdampingan, hidup perdamaian, dan persaudaraan".
Walaupun demikian, Indonesia tidak bebas dari kasus intoleransi. Segelintir kelompok masyarakat beberapa tahun belakangan menunjukan sikap tersebut. Lemahnya penegakan hukum disadari sebagai pemicu munculnya sikap intoleran selain dipicu faktor ekonomi dan politik.
Seluruh komponen bangsa Indonesia bertanggungjawab merawat, menjaga, dan memupuk sikap toleransi agar masa depan Indonesia terhindar dari konflik fanatisme antar golongan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari berbagai pihak, baik itu pemerintah maupun ormas-ormas untuk lebih peduli dan selalu menanamkan nilai-nilai kebangsaan, merawat dan memperjuangkan budaya toleransi dan kebhinekaan di Indonesia. Maka Indonesia yang damai tanpa konflik antar golongan bukan hanya sekedar mimpi .
November
Pendidikan sangat berperan penting dalam kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Karena itu dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi, harus mendapat perhatian besar baik dari pemerintah maupun masyarakat. Para lulusannya diharapkan akan menjadi modal atau sumber daya dalam mengembangkan negara. Namun, harapan ini seringkali tidak sejalan dengan kenyataan. Pada saat ini, bukan rahasia lagi jika ada banyak lulusan Perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan.
Penumpukan lulusan perguruan tinggi yang menganggur ditengarai disebabkan banyaknya kampus yang kurang inovatif. Untuk itu MenteriRiset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mendorong kampus untuk berinovasi dalam berbagai bidang. Menumpuknya sarjana yang menganggur merupakan dampak dari kampus yang lamban berinovasi.
Salah satu indikasinya, ketika sebuah perguruan tinggi membuka program studi (prodi) baru, maka perguruan tinggi yang lain ikut-ikutan membuka program yang sama. Padahal kebutuhan akan lulusan program tersebut tidaklah terlalu signifikan. Akibatnya ada banyak lulusan,sementara permintaan atau kebutuhan di lapangan kecil.
Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya kampus bisa berpikir ke depan dan menginisiasi prodi baru yang benar-benar dibutuhkan. Saat ini, bukan hal yang aneh jika ada banyak lulusan perguruan tinggi yang bekerja tidak sesuai dengan bidang akademiknya. Ada banyak anak muda yang membuka usaha dan bekerja di luar bidang studinya. Hal ini sah-sah saja, setidaknya dapat mengurangi angka pengangguran atau bahkan membuka peluang kerja bagi orang lain. Namun bila diingat waktu kuliah yang dihabiskan untuk program studi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan lapangan kerja yang kemudian ditekuni, sungguh tidak ideal, kalau tidak mau dikatakan pemborosan waktu dan biaya.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Agustus 2018 jumlah pengangguran di Indonesia berkurang 40 ribu orang dibandingkan bulan Agustus 2017. Artinya ada perbaikan dari tahun sebelumnya.
Sayang, menurut pemetaan penyerapan tenaga kerja, serapan level sarjana masih memprihatinkan, hanya sekitar 17,5%. Angka ini jauh lebih kecil dari level non-S1. Artinya, inovasi diperlukan agar para lulusan Perguruan Tinggi benar-benar dibutuhkan pasar.
November
Pemerintah Republik Indonesia bersama United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) menyelenggarakan Konferensi Regional Pembangunan Industri ke-1 atau Regional Conference on Industrial Development/RCID di Bali pada 8-9 November 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk membuka peluang dan potensi dalam penerapan revolusi industri 4.0 di negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik.
Industri generasi ke 4 atau Industri 4.0 saat ini memang sering disebut-sebut pemerintahan Joko Widodo. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi selalu menyinggung tentang industri 4.0. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah meresmikan peta jalan atau roadmap yang disebut Making Indonesia 4.0.yang akan memberikan arah bagi pergerakan industri nasional di masa depan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.Peta jalan Making Indonesia 4.0 itu ditetapkan oleh Presiden sebagai salah satu agenda nasional Indonesia. Sebagai koordinator program tersebut adalah Kementerian Perindustrian.
Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan Industri 4.0? Menurut Plt (Pelaksanan Tugas) Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara, industri 4.0 merupakan tren transformasi proses industri yang didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi, khususnya dalam proses otomasi dan pertukaran data. implementasi revolusi industri generasi keempat melibatkan beberapa aspek utama pada transformasi teknologi terkini.
Revolusi industri 4.0 yang mengandalkan internet tentu saja semakin memberikan kemudahan bagi manusia. Saat ini, revolusi industri keempat juga telah mengubah ekonomi, pekerjaan, dan bahkan masyarakat itu sendiri. Revolusi ini menanamkan teknologi yang cerdas dan terhubung tidak hanya di dalam perusahaan, tetapi juga kehidupan manusia sehari-hari.
Layaknya koin yang punya dua sisi berbeda, industri 4.0 tak hanya membawa keuntungan, tapi juga tantangan baru, terutama bagi para tenaga kerja. Adanya otomasi atau pemanfaatan robot dalam proses produksi manufaktur memungkinkan terjadinya pengurangan tenaga kerja, walaupun jumlahnya tak signifikan.
Untuk menghadapi perubahan yang dibawa industri 4.0, Indonesia sudah bersiap mengantisipasinya. Salah satunya dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program link and matchantara pendidikan dan industri. Kebijakan link and match ini dilaksanakan untuk memastikan agar kompetensi yang dimiliki SDM Indonesia sudah sesuai dengan kebutuhan industri berbasis teknologi digital, seperti halnya revolusi industri 4.0.
Semoga dengan adanya roadmap Making Indonesia 4.0 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan usaha peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program link and match antara pendidikan dan industri, Indonesia akan siap menghadapi Revolusi Industri Generasi ke 4 atau Industri 4.0 dan Indonesia dapat meningkatkan produktivitas dan daya saingnya.
November
Dalam periode pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrisson, Australia nampaknya lebih membuka diri terhadap tetangganya di Pasifik ketimbang pendahulunya. Hal ini terlihat dari sikap oposisi Australia yang lebih proaktif di kawasan Pasifik. Untuk mendekatkan diri dengan kawasan Pasifik Barat Daya pemerintahan Scott Morrisson telah menggelontorkan dana 2 Milyar Dollar Australia, setara dengan 20 Trilyun Rupiah.
Jika berhitung rugi laba, sebenarnya Australia tidak mendapatkan keuntungan finansial yang berarti dengan menanam modal sebesar itu. Tetapi Scott Morrison dalam sebuah pidato hari Kamis (8 November) mengatakan Australia memiliki kepentingan Abadi terkait kawasan yang aman secara strategis, stabil secara ekonomi dan berdaulat secara politik. Hal ini telah menjadi pemikiran Australia sejak China mulai mendekati kawasan ini. Ditengarai, Negara itu punya pamrih tersendiri di sini. Yaitu, dengan memasukkan pengaruhnya, China mengharapkan dukungan kepada Taiwan di kawasan ini akan menurun. Beberapa negara di Pasifik diketahui selama ini mendukung Taiwan. Di sisi lain, Taiwan yang tidak ingin kehilangan pendukung Pasifiknya seakan berlomba pengaruh dengan China terutama setelah kehilangan dukungan dari Fiji yang memilih menutup hubungan dengan Taipei dan membuka pintu untuk China.
Namun hal itu membuat Australia tidak nyaman. Kubu oposisi Australia yang khawatir atas penguatan pengaruh China lebih dahulu merencanakan proposal penguatan pengaruh Australia. Namun, alih-alih segera menggelontorkan dana ke kawasan, ternyata Australia dan China sendiri menghadapi masalah investasi. Menteri Perbendahaan Negara Australia Josh Frydenberg menyatakan akan memblokir upaya China mengambil alih bisnis pipa gas di Australia sebesar 13 milyar US Dollar. Ada kekuatiran atas pemilikan asing di sana. Selain itu Australia juga melarang keterlibatan perusahaan telekomunikasi China, Huawei dalam pembangunan jaringan 5G karena alasan keamanan nasional.
Saat ini rivalitas keduanya dalam berebut pengaruh di kawasan hendaklah dengan tetap mempertahankan Pasifik yang damai. Dunia akan mengamati, apakah kedua Negara itu mampu merebut simpati negara-negara Pasifik dengan cara yang elegan? Jawabnya mungkin ada di KTT APEC pekan mendatang di Papua New Guinea.
November
Jikakita mengatakan Pahlawan pada masa revolusi akan identik dengan perjuangan baik secaraphisik Maupun moral.Di Indonesia hari Pahlawan diidentikan dengan peristiwa peperangan mempertahankankemerdekaan pada tanggal 10November 1945 oleh arek arek Suroboyo, di kota Surabaya, di Jawa Timur. Selain peristiwa penyobekan bendera Belanda di sebuah hotel diSurabaya, tewas nya komandan sekutu asal Inggris Brigadir Jenderal Mallaby telah memicu sekutu menyerang besarbesaran kota Surabaya dibantu tentara Belanda melalui NICA yaitu tentara Belanda yang merupakan organisasi semi militer yangdibentuk pada 3 April 1944 yang bertugas mengembalikan pemerintahansipil dan hukum pemerintah kolonial HindiaBelanda selepasJepang menyerah pada Perang dunia ke 2.
Namunmakna arti Pahlawan saat ini tidak lagi semangat berperang melawan penjajah,namun bagaimana pengejawantahan dari pahlawan itu sendiri yaitu berani berkorbanuntuk sesuatu yang diyakininyabenar sesuai fakta untuk bangsa dan negara juga kaumnya. Kementrian Sosialdalam memperingati Hari Pahlawan 2018 yang jatuh pada 10 November memberi tema“Semangat Pahlawan di dadaku”. Seperti yang dikutip dari Amanat Menteri Sosial,Hari Pahlawan mengandung makna sesuaifitrahnya dalam diri setiap insan tertanam nilai-nilai kepahlawanan, olehkarenanya siapapun dapat menjadi pahlawan, dengan mengabdikanhal yang bermanfaat untuk kemashlahatandiri, lingkungan sekitar, bagi bangsa dan negara.
MaknaHari Pahlawan di era saat ini, bisa juga berupa melawan sesuatu yang membuat kegaduhandi publik. Ketelitian dan pemahaman serta melihatkembali inti dari berita yang kita bacadan lihat serta perlu atau tidaknya menyebarkan merupakan suatu tindakanpahlawan. Mengajak untuk melakukan tindakan kebaikan untuk meninggalkankegiatan yang melawan hukum juga merupakan pahlawan seperti, korupsi, tidak menerima gratifikasi dan tidakmelakukan praktek penyuapan juga dapat kita sebut pahlawan.
Sejatinya setiap perjuangan pasti ada hasilnya namuntidak ada akhir untuk berjuang. Setiap periode perjuangan berlanjut padaperiode perjuangan selanjutnya sesuai situasi dan kondisi. Jadi berjuang secaraphisik maupun non phisik untuk kemeshahalatan orang banyak tanpa melihat untungrugi, siapa yang menang atau yang kalah dengan diiringi keadilan dan kejujuran itulah yang dapat dikatakan Pahlawan Sejati.