Komentar

Komentar (892)

05
March

Setelah sembilan tahun berunding tanpa lelah, Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Australia (IA-CEPA) akhirnya ditandatangani. Kesepakatan ini diresmikan  oleh Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Simon Birmingham di Jakarta, Senin, disaksikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf kalla.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap penandatangan Perjanjian Kemitraan Ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia dapat menjadi tonggak sejarah baru bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara.  Bukan  hanya untuk saat ini, melainkan juga untuk masa depan.

Perundingan kemitraan komprehensif ini dimulai 2010, dan terhenti hingga November 2013. Perundingan diaktifkan kembali pada Maret 2016.

Perjanjian ini akan mengeliminasi 100 persen tarif barang asal Indonesia ke Australia dan 94 persen tarif barang dari Australia ke Indonesia. Menurut data, total nilai perdagangan kedua negara saat ini mencapai 8,62 miliar dollar AS dengan Indonesia defisit sebesar 3,02 miliar dollar AS. Ekspor Indonesia ke Australia pun masih sebesar 1,2% dari total impor Australia. Diharapkan  IA-CEPA akan meningkatkan akses pasar Indonesia ke Australia. Di bidang investasi dan pelayanan, kedua negara akan memiliki akses lebih, termasuk pergerakan bidang profesi. Menteri Enggartiasto Lukita mengatakan perjanjian kerja sama tersebut merupakan bentuk penguatan kerja sama Indonesia dan Australia di bidang ekonomi, antara lain terkait perdagangan, investasi, dan pelatihan vokasi.

Membangun kemitraan dengan Australia memang penting bagi Indonesia, mengingat kedua negara memiliki kedekatan geografi dan ekonomi. Industri Indonesia dapat berkembang dengan perjanjian tersebut. Dua negara dengan ekonomi terbesar di selatan Pasifik dapat membentuk rantai pasok global industri. Sementara itu di dalam hubungan dagang yang adil kedua belah pihak akan diuntungkan. Maka kemitraan yang sudah diupayakan selama sembilan tahun ini layak untuk tetap dipelihara.

04
March

Gunung Merapi kembali mengalami guguran dan semburan  awan panas pada Sabtu malam (02/03/2019) dengan jarak luncur 1,3 kilometer. 

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat 9 kali awan panas dan  guguran keluar dari gunung berapi yang terletak di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini.


Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Menurut catatan, Gunung Merapi mengalami erupsi setiap dua sampai lima tahun sekali dan yang lebih besar sekitar 10-15 tahun sekali.

Letusan pada tahun 1872 dianggap sebagai letusan terkuat dalam catatan era modern geologi. Letusan besar terbaru, 2010, diperkirakan juga memiliki kekuatan yang mendekati atau sama. Letusan tahun 1930, yang menghancurkan tiga belas desa dan menewaskan sekitar 1400 orang, merupakan letusan dengan catatan korban terbesar hingga sekarang. Pada Oktober 2010 Gunung Merapi meletus disertai dengan awan panas dan dentuman. Ini merupakan letusan terbesar selama 100 tahun terakhir dan mengakibatkan korban 337 orang meninggal dunia, puluhan desa rusak dan ratusan ribu orangterpaksa mengungsi.

Memang hingga saat ini Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level II atau Waspada. Meskipun demikian, untuk sementara warga sekitar dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius tiga kilometer dari puncak Gunung Merapi. Selain itu juga tidak merekomendasikan kegiatan pendakian kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian yang berkaitan dengan mitigasi bencana.

Sebagai informasi, ada 4 status gunung berapi, yaitu Normal atau level dasar yang berarti gunung berapi tidak mengalami perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Kemudian Waspada atau Level II yang menandakan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi. Pada tingkatan ini, mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal.  Selanjutnya Siaga atau Level III yang menandakan bahwa gunung berapi mengalami peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Ada perubahan secara visual atau perubahan aktivitas kawah yangdapat berlanjut ke letusan. Yang terakhir, Awas atau Level IV yang menandakan bahwa gunung berapi segera atau sedang meletus dan  dalam  keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan uap, serta berpeluang berlanjut  dalam waktu lebih kurang 24 jam.

Tentu saja tidak ada yang menghendaki Gunung Merapi kembali meletus seperti yang terjadi di tahun 2010. Warga sekitar diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya lahar hujan, terutama saat terjadi hujan di sekitar puncak Gunung Merapi. Selain itu, masyarakat juga harus mematuhi himbauan dan peringatan yang disampaikan pemerintah daerah maupun badan mitigasi bencana. Kewaspadaan sangat penting untuk memperkecil resiko jatuhnya banyak korban.

04
March

Gunung Merapi kembali mengalami guguran dan semburan  awan panas pada Sabtu malam (02/03/2019) dengan jarak luncur 1,3 kilometer. 

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat 9 kali awan panas dan  guguran keluar dari gunung berapi yang terletak di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini.


Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Menurut catatan, Gunung Merapi mengalami erupsi setiap dua sampai lima tahun sekali dan yang lebih besar sekitar 10-15 tahun sekali.

Letusan pada tahun 1872 dianggap sebagai letusan terkuat dalam catatan era modern geologi. Letusan besar terbaru, 2010, diperkirakan juga memiliki kekuatan yang mendekati atau sama. Letusan tahun 1930, yang menghancurkan tiga belas desa dan menewaskan sekitar 1400 orang, merupakan letusan dengan catatan korban terbesar hingga sekarang. Pada Oktober 2010 Gunung Merapi meletus disertai dengan awan panas dan dentuman. Ini merupakan letusan terbesar selama 100 tahun terakhir dan mengakibatkan korban 337 orang meninggal dunia, puluhan desa rusak dan ratusan ribu orangterpaksa mengungsi.

Memang hingga saat ini Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level II atau Waspada. Meskipun demikian, untuk sementara warga sekitar dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius tiga kilometer dari puncak Gunung Merapi. Selain itu juga tidak merekomendasikan kegiatan pendakian kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian yang berkaitan dengan mitigasi bencana.

Sebagai informasi, ada 4 status gunung berapi, yaitu Normal atau level dasar yang berarti gunung berapi tidak mengalami perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Kemudian Waspada atau Level II yang menandakan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi. Pada tingkatan ini, mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal.  Selanjutnya Siaga atau Level III yang menandakan bahwa gunung berapi mengalami peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Ada perubahan secara visual atau perubahan aktivitas kawah yangdapat berlanjut ke letusan. Yang terakhir, Awas atau Level IV yang menandakan bahwa gunung berapi segera atau sedang meletus dan  dalam  keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan uap, serta berpeluang berlanjut  dalam waktu lebih kurang 24 jam.

Tentu saja tidak ada yang menghendaki Gunung Merapi kembali meletus seperti yang terjadi di tahun 2010. Warga sekitar diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya lahar hujan, terutama saat terjadi hujan di sekitar puncak Gunung Merapi. Selain itu, masyarakat juga harus mematuhi himbauan dan peringatan yang disampaikan pemerintah daerah maupun badan mitigasi bencana. Kewaspadaan sangat penting untuk memperkecil resiko jatuhnya banyak korban.

01
March


Perhatian masyarakat internasional terhadap pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un terarah pada pertemuan yang berakhir lebih cepat daripada yang dijadwalkan. Untuk sementara, harapan tinggi atas hasil pertemuan kedua pemimpin tidak terwujud. Pertemuan di Hanoi, Vietnam itu berakhir tanpa kesepakatan. Presiden Trump dan Pemimpin Kim Jong-un tidak menandatangani kesepakatan apapun. 

Pertemuan di negara yang berhaluan komunis seperti halnya Korea Utara itu, merupakan tindak lanjut pertemuan bersejarah Trump dan Kim pada tgl. 12 Juni 2018 di Singapura. Tidak seperti halnya pernyataan yang disampaikan setelah pertemuan di Singapura, pertemuan di Hanoi justru diwarnai dengan cerminan kekurang percayaan dari Presiden Amerika Serikat atas iktikad baik Pemimpin Korea Utara. Optimisme Trump yang dinyatakan sebelum pertemuan, diakhiri dengan pernyataan bahwa Kim tidak dapat memenuhi harapan harapan Amrika Serikat. Dalam pernyataannya, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Kim meminta agar semua sanksi dicabut, namun tanpa komitmen penuh melakukan denuklirissasi. Presiden Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat belum menyerah mengenai tuntutan Kim. Diksi ‘BELUM MENYERAH’ sesungguhnya menarik untuk dicermati. Dari sisi negosiasi, kata ‘Belum’ dapat menyiratkan masih adanya kemungkinan suatu masalah untuk dinegosiasikan ulang. Dengan menggunakan kata ‘Belum’ tersebut, ada dua hal yang dapat dikemukakan.

Pertama adalah masih adanya kemungkinan dilakukannya pembicaraan lebih lanjut, dan kedua Korea Utara sesungguhnya dapat merasa memiliki posisi tawar atau bargaining position yang kuat. Korea Utara telah menunjukkan eksistensinya kepada dunia. 

Melalui tahapan pertemuan dengan Donald Trump, Kim telah menunjukkan diri dan negaranya telah menjadi perhitungan negara besar, seperti Amerika Serikat. Apakah pada akhirnya Korea Utara akan memetik lebih banyak keuntungan dari pertemuan selanjutnya dengan Amerika Serikat, selain tergantung pada Korea Utara sendiri. Tentu juga dapat dilihat dari sejauh mana negara besar seperti Tiongkok akan menunjukkan dukungannya kepada Pemimpin Kim Jong-un. Sebab diakui atau tidak, selama ini Tiongkok adalah negara yang menjalin hubungan dekat dengan Korea Utara.

28
February

 

Kabar menyejukan datang dari dunia olahraga Indonesia di tengah memanasnya situasi politik tanah air menjelang Pemilihan Umum Serentak 17 April mendatang. Tim sepakbola nasional U-22 Indonesia berhasil menjadi juara ASEAN Football Federation (AFF) 2019setelah mengalahkan Thailand 2-1 dalam partai final di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Selasa (26/2). Kemenangan Tim nasional di bawah asuhan Indra Sjafri iniberkat gol yang dicetak Sani Rizki Fauzi dan Osvaldo Haay.

Prestasi Tim Nasional di Piala AFF U-22 sepertinya berhasil menyatukan bangsa Indonesia yang selama tahun politik ini sedikit terpecah karena perbedaan dalam mendukung salah satu partai politik maupun calon presiden dan wakil presiden.

Betapa tidak? Dalam beberapa bulan terakhir, terutama selama Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden yang sudah diselenggarakan 2 kali, situasi politik dalam negeri terasa lebih panas daripada biasanya. Masing-masing pendukung saling serang, baik di media mainstream maupun di media sosial. Tak heran, kemenangan Tim Nasional U-22 ini terbukti dapat memberikan kesejukan di tengah situasi politik yang memanas. Ketika mendukung Tim nasional yang diteriakan hanya nama Indonesia. 

Sudah selayaknya bangsa Indonesia memberikan apresiasi terhadap prestasi Tim Nasional Indonesia di ajang Piala AFF U-22. Tak kurang dari Presiden Joko Widodo yanglangsung memberi ucapan selamat di akun Instagramnya. Dia menilai sukses tim asuhan Indra Sjafri itu menjadi awal kebangkitan sepakbola Indonesia di tengah upaya penegakkan hukum atas skandal pengaturan skor di tanah air. 

Semoga apa yang menjadi harapan Kepala Negara dapat menjadi kenyataan. Prestasi Tim Nasional U-22 dapat menjadi penyemangat bagi tim sepakbola tanah air lainnya. Selain kebanggaan karena dapat menjadi Juara di ajang AFF U-22, Tim Nasional Indonesia U-22 juga akan mendapatkan bonus senilai 2,1 Miliar Rupiah dari pemerintah.

Tim Nasional tidak boleh terlena dengan euforia kemenangan ini. Diharapkan prestasi ini menjadi pemacu untuk menjadi lebih baik lagi sehingga mengharumkan nama Indonesia di dunia olahraga internasional.

27
February

Sharm el-Sheikh, kota wisata yang cantik di kawasan Laut Merah, di Mesir, hari Sabtu dan Minggu ( 24-25 Februari 2019 ), menjadi tuan rumah sebuah Konperensi Tingkat Tinggi antara negara-negara anggota Liga Arab dengan Uni Eropa. Ini menjadi KTT pertama kedua kawasan. Qatar yang di KTT Liga Arab tidak hadir, kali ini hadir dengan wakilnya yang duduk di Sekretariat di Kairo.

Salah satu alasan mengapa Liga Arab menyelenggarakan KTT ini adalah adanya keinginan agar Uni Eropa memainkan peran yang lebih besar di kawasan Timur Tengah. Apalagi Amerika Serikat secara perlahan mulai mengurangi perannya. Palestina dalam KTT itu secara spesifik menyerukan Liga Arab dan Uni Eropa bekerja sama dalam menggelar konperensi perdamaian internasional untuk menggerakan kembali perundingan Palestina Israel yang macet sejak 2014.

Palestina keberatan dengan peran tunggal Amerika Serikat dalam menengahi persoalannya dengan Israel khususnya sejak Washington memindahkan kedutaanya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Liga Arab dan Uni Eropa sependapat   dalam persoalan Palestina,  yaitu solusi dua negara sesuai resolusi PBB.

Di sisi lain, Uni Eropa nampaknya kurang berkenan jika kekosongan peran yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat diisi oleh pengaruh besar lainnya yaitu Rusia dan RRT. Sehingga dalam pidato penutupannya Presiden Dewan Eropa Donald Tusk menyampaikan perlunya kerja sama dan tidak membiarkan kawasan Timur Tengah berada di bawah   kekuatan global yang jauh dari wilayah tersebut.

Faktanya Rusia sudah hadir cukup kuat dengan pangkalan angkatan laut dan udara di Suriah. Sementara RRT tidak masuk dari sisi militer, melainkan dari kerjasama investasiyang ditanam di Mesir, Israel, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Memang berat bagi Uni Eropa untuk segera mengimplementasikan rencana-rencana dalam deklarasi karena posisinya sudah tertinggal. Tetapi pengaruh Uni Eropa dapat menguat karena negara-negara Arab membuka pintu di kawasan. Sekarang, KTT sudah berakhir, Deklarasi  pun sudah ditandatangani. Tinggallah tindakan yang harus dilakukan kedua organisasi kawasan agar deklarasi tersebut  bukan sekedar kertas yang ditandatangani.

26
February


Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginginkan pembangkit listrik di Indonesia tidak terus-menerus tergantung pada bahan bakar energi fosil. Presiden juga mengungkapkan rencana mengembangkan pembangkit listrik dengan bahan bakar energi baru terbarukan. Keinginan dan rencana itu disampaikan saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ekspansi 1x660 Megawatt di Cilacap, Jawa Tengah, kemarin (25/2/2019).

Indonesia memang telah mulai  mengembangkan pembangkit listrik dengan energi baru dan terbarukan. Seperti dicontohkan Presiden Joko Widodo, hingga saat ini telah banyak dikembangkan pembangkit listrik dengan tenaga angin, air, bahkan uap di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap dan  Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Keinginan Presiden Joko Widodo bukanlah harapan tanpa dasar. Indonesia memiliki potensi besar  dalam energi baru dan terbarukan. Sebagai negara tropis, di wilayah khatulistiwa, potensi energi surya Indonesia melimpah untuk diolah menjadi pembangkit listrik tenaga surya. Sungai-sungai  Indonesia yang bervolume besar dan berarus deras juga berpotensi besar sebagai sumber energi terbarukan  untuk memproduksi listrik.

Apalagi, Indonesia sudah menyampaikan komitmennya untuk menurunkan emisi karbon  hingga 29 persen pada 2030. Pemerintah Indonesia juga sudah menargetkan porsi bauran penggunaan energi baru terbarukan dapat mencapai 23 persen di tahun 2025, dan pengolahan sampah menjadi sumber energi.

Keinginan tidak mengandalkan energy fosil, paling tidak sudah mulai bisa dilaksanakan  dengan akan beroperasinya 12  Pembangkit Listrik Tenaga Sampah terhitung sejak tahun 2019 hingga 2022 mendatang. 12 pembangkit tersebut akan mampu menghasilkan listrik hingga 234 MW berasal dari sekitar 16 ribu ton sampah per hari.

Sayangnya, masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengembangan energi baru dan terbarukan ini.  Di Indonesia, proses mengubah energy baru dan terbarukan menjadi listrik memerlukan biaya tidak sedikit, terutama terkait infrastruktur. Sementara di satu sisi, PT PLN sebagai  penjual jasa listrik dihadapkan pada persoalan dituntut untuk menjual listrik dengan harga terjangkau.

Menyadari kondisi ini, kesadaran memberdayakan sumber daya alam untuk memproduksi listrik harus lebih ditingkatkan. Seperti di daerah-daerah pegunungan  misalnya,  aliran sungai dapat digunakan untuk memproduksi listrik dengan teknologi mikrohidro.

Melihat potensi Indonesia, perhatian dan upaya lebih untuk energi baru dan terbarukan  menjadi keharusan.  Regulasi dan kebijakan, serta pemberian insentif harus berpihak kepada investasi pengelolaan  energi baru dan terbarukan.  Agar target  porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional di Indonesia mencapai 23 persen pada 2025 bisa terwujud.

25
February


Walaupun masih di bulan Februari pemerintah sudah mengumumkan tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2019 yang  jatuh pada tanggal 5 Juni. Kementerian Keuangan bahkan sudah menegaskan bahwa tunjangan hari raya ( THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) akan dibayarkan pada Mei 2019 sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan keterangan tertulis pada Sabtu (23/2/2019), Kemenkeu menyebut THR akan diberikan sebelum Idul Fitri tiba.

Alasan yang disampaikan  adalah hari efektif kerja. Libur Idul Fitri tahun ini akan di mulai dari tanggal 1 hingga 7 Juni, dengan demikian hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah Mei. Untuk itu Kementerian Keuangan mendorong adanya percepatan pembuatan peraturan pemerintah (PP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi selaku lembaga yang menginisiasi pemberiaan THR. Kementerian Keuangan berharap peraturan pemerintah tersebut sudah ada sebelum pemilu digelar pada 17 April mendatang.

Sebagai pesaing dalam pemilu 2019, tentu pengumuman pemerintah mendapat kritik dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka menilai Presiden Joko Widodo sengaja mempercepat  pengumuman itu demi mendapat  suara di pilpres. Sebenarnya, mereka setuju bahwa  bulan Mei adalah  saat yang tepat untuk THR dan  gaji ke-13 turun. Namun tampaknya yang  tidak bisa diterima adalah adanya dorongan agar PP pemberian THR bisa ditetapkan sebelum pilpres. 

Tidak mau kalah, tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin meminta kubu Prabowo tak selalu mengaitkan segala sesuatu dengan politik. Tim sukses pasangan nomor urut 01 itu menegaskan komitmen Jokowi bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut mereka jika dibayar lebih cepat tentu saja lebih baik, Aparatur Sipil Negara  dapat mempersiapkan hari raya lebih awal.

Konflik saling tuding ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika kedua pihak berpikir jernih melihat pelaksanaan pilpres mendatang. Bukankah pilihan itu hak pribadi? Pemilih akan memberikan suara ke calon yang dianggap baik dan  sesuai dengan hati nurani.

Tentu ada yang lebih penting dari sekedar mempermasalahkan pengumuman pemberian THR yang dianggap dipercepat itu. Alangkah baiknya apabila kedua kubu membahas bagaimana caranya agar pemberian THR tahun ini tidak diikuti kenaikan harga, khususnya harga kebutuhan pokok.

22
February


Pekan lalu, sebuah serangan bom bunuh diri di Kashmir India telah menewaskan 40 polisi paramiliter India. Setelah serangan ini, pihak India menuding kelompok muslim di Pakistan memainkan peran. Terjadinya serangan itu hanya beberapa hari menjelang kedatangan Putera Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman ke Pakistan yang dilanjutkan ke India. Serangan ini meningkatkan lagi ketegangan hubungan Pakistan dan India.

Dalam kunjungan ini, Pangeran Mohammed bin Salman membawa investasi ke masing-masing Negara. Di Pakistan, Saudi menanam modal senilai 20 milyar dollar Amerika. Sementara itu di India, nilai investasi Saudi 5 kali lipat dibandingkan di Pakistan. Selain misi ekonomi, Pangeran Mohammed bin Salman juga berjanji menengahi masalah Kashmir.

Meskipun misi ini berhasil, sempat ditandai dengan adanya penolakan masuknya pesawat yang membawa Pangeran Mohammed ke India dengan alasan langsung datang dari Pakistan sehingga pesawat kembali ke Riyadh dan kemudian masuk ke India.

Kashmir yang meliputi Jammu, Kashmir dan Ladakh adalah wilayah yang diperebutkan kedua Negara selama lebih 7 dekade. Sejarah menyatakan bahwa Maharaja Kashmir memutuskan bergabung dengan India ketimbang dengan Pakistan. Perang terjadi selama 2 tahun dan di akhir perang, pasukan Pakistan tidak mundur dari Kashmir. Akhirnya, Kashmir dibagi dua. India dan Pakistan sudah 2 kali berperang untuk dapat menguasai Kashmir sepenuhnya. Bahkan, sebagian wilayah timur Kashmir diduduki  secara perlahan oleh RRT sejak tahun 50an. Persoalannya sekarang menjadi lebih rumit karena India dan Pakistan saat ini adalah 2 negara dengan kekuatan nuklir.

Persikatan Bangsa-bangsa -PBB pernah berupaya memediasi dengan mengusulkan referendum di Kashmir yang didukung India. Awalnya mendukung mengingat status Kashmir ada wilayah berdaulat. Belakangan, India menolak referendum tersebut.

Tidak ada yang menginginkan kawasan indah seperti Kashmir dilanda konflik bersenjata. Kedua pihak, termasuk PBB harus mengupayakan solusi bagi Kashmir. Karena tanpa solusi tepat, yang menjadi korban tetaplah rakyat Kashmir. Pertanyaannya sekarang apakah Pakistan dan India rela jika rakyat Kashmir memilih berdaulat sendiri dan tidak bergabung dengan kedua Negara itu.

21
February

Tanggal 21 Februari setiap tahun, dunia termasuk Indonesia merayakanHari Bahasa Ibu Internasional. Bagi bangsa Indonesia, peringatan ini merupakan momentum untuk menggencarkan upaya perlindungan dan pengajaran bahasa daerah kepada anak.

Indonesia sangat kaya dengan bahasa daerah. Jumlah bahasa daerah  di Indonesia merupakan kedua terbanyak di dunia setelah Papua Nugini. Menurut data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah bahasa daerah yang tersebar di Indonesia per tahun 2018 adalah 668 bahasa daerah. Di antara bahasa daerah di Indonesia, terdapat tiga bahasa yang penuturnya lebih dari 10 juta jiwa, yaitu bahasa Jawa (penuturnya 84,3 juta jiwa), bahasa Sunda (penuturnya 34 juta jiwa), dan bahasa Madura (penuturnya 13,6 juta jiwa).

Kekayaan bahasa daerah itu merupakan harta dan kebanggaan bagi Indonesia, karena setiap bahasa memiliki keunikan sendiri. Ciri-ciri keunikan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan berbagai aspek kehidupan rakyat Indonesia tercermin dalam bahasa.

Karena itu, maka upaya melindungi dan mempertahankan keberagaman bahasa di Indonesia harus terus dilakukan. Bila tidak, bakal banyak bahasa daerah yang akan punah atau tidak ada penuturnya lagi.

Berdasarkan data dari Badan Bahasa, sebanyak 11 bahasa daerah yang ada di Indonesia dinyatakan punah. Ada 16 bahasa yang statusnya terancam punah. Ada beberapa penyebab kepunahan bahasa antara lain penyusutan jumlah penutur, bencana alam yang besar, kawin campur antarsuku, sikap penutur bahasa. 

Perlu upaya nyata baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk melindungi dan mempertahankan keragaman bahasa di Indonesia. Pemerintah daerah perlu membuat regulasi untuk melindungi bahasa daerahnya masing-masing. Di Indonesia, hanya ada satu peraturan daerah yang mengatur tentang pelindungan bahasa daerah yaitu Provinsi Sumatra Utara.

Upaya mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa daerah tidak hanya melalui perundang-undangan, tapi juga melalui upaya nyata dari individu penutur bahasa daerah. Misalnya, melakukan pendokumentasian bahasa daerah. Tiap individu perlu berinisiatif untuk melakukan pendokumentasian bahasa daerah. Pendokumentasian sangat diperlukan demi keberlangsungannya agar tidak punah. Ingat, hilang atau punahnya satu bahasa mengakibatkan hilangnya seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya.