Komentar (892)
January
Tahun 2019 merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia, karena pada 17 April 2019 mendatang, bangsa Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum. Tahun 2019 menjadi spesial karena pada tahun ini Pemilu dilaksanakan tidak saja untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), namun juga sekaligus untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024.
Walaupun dilaksanakan bersamaan, antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) dan Pemilu Legislatif (pileg), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lah yang paling menarik perhatian masyarakat.
Seperti diketahui, ada 2 pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres kali ini, yaitu pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pasangan calon inimenjalani masa kampanye yang berlangsung sejak 23 September 2018 sampai 13 April 2019.
Hal yang paling menarik dari masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah Debat Calon Presiden (Capres) dan Cawapres (Calon Wakil Presiden). Ada 5 kali debat yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia, yakni dua kali debat capres-cawapres, dua kali debat capres, dan satu kali debat cawapres, Selain itu KPU juga sudah menetapkan tema, panelis dan jadwal media televisi yang menyelenggarakan debat pertama sampai kelima.
Debat Capres dan cawapres sebenarnya bukan hal baru bagi dunia politik di Indonesia. Di Pemilu 2014 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2018 yang lalu, KPU juga pernah menyelenggarakan debat pasangan calon. Dari debat tersebut pemilih dapat lebih mengenal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan mengetahui sejauh mana visi dan misi mereka apabila terpilih nanti. Yang berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, dalam debat capres-cawapres kali ini, kedua pasangan calon akan terlebih dulu menerima daftar pertanyaan yang akan diajukan panelis beberapa hari sebelum hari H. Hal ini bertujuan agar kedua pasangan calon bisa lebih siap memberikan jawaban yang jelas dan substantif. Diharapkan ini akan lebih memudahkan publik dalam menentukan pilihan yang sesuai dengan aspirasinya.
Pelaksanaan debat diharapkan dapat berlangsung secara alami dan sehat. Selama ini, debat capres-cawapres kerap dijalankan para peserta dengan pendekatan ewuh pakewuh atau perasaan sungkan. Meski ini berkaitan erat dengan budaya bangsa Indonesia, esensi dari debat sendiri kadang menjadi tidak terasa.
Bukan berarti masing-masing pasangan calon harus melakukan debat dengan saling menyerang dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku di Indonesia. Baik pasangan capres dan cawapres maupun tim sukses dan pendukungnya diharapkan dapat menyikapi debat tersebut dengan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai debat dan saling dukung pasangan calon merusak persatuan yang sudah ada.
January
Pemilihan umum baru saja dilaksanakan di Bangladesh. Hasilnya mencengangkan. Partai Liga Awami pimpinan Perdana Menteri Sheikh Hasina memenangkan 98% kursi parlemen. Pencapaian ini membuat Sheikh Hasina menduduki jabatannya untuk kali keempat. Namun, pihak oposisi menganggap pemerintahan yang berkuasa menggunakan segala cara untuk menang di dalam pemilihan umum. Bahkan, beberapa pihak menganggap pemerintahannya cenderung otoritarian.
Pemilihan kali ini diwarnai dengan adanya penahanan terhadap wartawan dari surat kabar setempat. Wartawan ini mengungkap adanya potensi kecurangan setelah melihat salah satu daerah pemilihan terdapat kelebihan suara lebih dari 20 ribu dibandingkan dengan Daftar Pemilih Terdaftar di kawasan itu. Pihak Kepolisian kemudian menangkap wartawan tersebut dengan tuduhan pelanggaran Undang-undang Keamanan Digital. Namun, UU itu dianggap controversial.
Memang di bawah pemerintahan saat ini, sejak empat tahun terakhir laju pertumbuhan Bangladesh boleh dikatakan baik. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi negeri dengan penduduk 167 juta jiwa ini mencapai 6,3 persen. Pada tahun 2017 meningkat hingga 7,4%. Peningkatan ini dikontribusi dari perdagangan dengan mitra utama Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Namun suara di dalam negeri menginginkan, laju pertumbuhan ekonomi positif juga disertai demokrasi positif. Saat ini, harapan itu masih harus diwujudkan. Tuduhan dari pihak oposisi adalah pemerintah menghalangi pemilih yang bersimpati kepada oposisi, disertai penangkapan aktivis pro-oposisi. Amerika Serikat yang menjadi investor terbesar di negeri itu bersikap mendua. Pada satu sisi, ada keprihatinan atas kekerasan dan intimidasi jelang pemilu. Pada sisi lain, AS memberi apresiasi para pemilih di Bangladesh.
Pada tgl. 10 Januari, pemerintahan baru Bangladesh akan diambil sumpah dan mulai memimpin negara itu. Yang kita harapkan adalah Bangladesh perlu belajar dari negara lain yang mendorong peningkatan ekonomi tanpa menunggalkan prinsip-prinsip fundamental demokrasi. Negara-negara dengan kultur konfusian berhasil melakukannya. Tetapi tidak dengan kultur yang berbeda. Kita nantikan saja apakah ada perubahan dalam pengembangan demokrasi di Bangladesh oleh pemerintah periode ini.
January
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menjalankan program perhutanan sosial dengan menerapkan kebijakan afirmatif yakni meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat, termasuk masyarakat adat. Melalui kebijakan ini diharapkan realisasi izin hutan sosial dapat selesai pada lima sampai delapan tahun lagi. Sehingga proporsi masyarakat terhadap hutan dapat meningkat, meski korporasi tetap mendominasi. Perhutanan Sosial sendiri merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, menjaga keseimbangan lingkungan dan memelihara dinamika sosial budaya.
Pemerintah untuk periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk Perhutanan Sosial, melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan. Program perhutanan sosial memang dibuat agar tercipta keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelestarian hutan. Menurut menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar perhutanan sosial akan menjadi program yang akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun 2019. Untuk program ini peruntukan dan pencadangannya sudah disiapkan sekitar 13 juta hektar.
Setelah pencadangan hutan sosial mencapai target, langkah selanjutnya adalah meningkatkan penerbitan izin hutan sosial. Sepanjang tahun 2018 rata-rata pemberian izin perhutanan sosial sebesar 105 ribu izin perhutanan per bulan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 44 ribu izin per bulan.Peningkatan ini terjadi seiring dengan perbaikan tata kelola berupa debirokratisasi dan deregulasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .
Proses pendistribusian izin hutan sosial menjadi tantangan yang cukup besar karena harus melibatkan banyak pihak baik pemerintah daerah, aktifis maupun akademisi untuk terus mendampingi masyarakat dalam memahami kelola usaha hutan sosial. Pendampingan juga dibutuhkan agar tanaman yang ada di hutan sosial dapat menghasilkan nilai ekonomi dan ekologi secara maksimal. Pendamping program hutan sosial Tosca Santoso mengungkapkan jika diimplementasikan dengan benar maka hutan sosial tidak hanya dapat meningkatkan ekonomi daerah, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, mencegah bencana alam serta membantu pengendalian perubahan iklim .
Dengan ditingkatkannya pemetaan, pengelolaan dan penerbitan izin hutan sosial diharapkan kelestarian hutan tetap terjaga. Sejalan dengan itu diharapkan agar kesejahteraan masyarakat sekitar hutan semakin membaik.
January
Memasuki tahun baru 2019, Pemerintah federal Amerika Serikat kembali menghadapi persoalan sebagaimana yang terjadi pada tahun pertama pemerintahan Presiden Donald Trump. Persoalan itu adalah tidak beroperasinya sebagian lembaga pemerintahan federal atau yang diistilahkan dengan shutdown. Penyebab berhentinya sebagian pemerintahan federal adalah buntunya pembicaraan masalah Anggaran 2019 akibat perselisihan pendapat antara Pemerintah dengan Kongres.
Presiden Donald Trump dan Kongres pada tanggal 22 Desember 2018 menghadapi jalan buntu dalam hal persetujuan mengenai dana untuk membangun tembok perbatasan negara itu dengan Meksiko. Awal tahun 2018, sebagian lembaga pemerintah federal Amerika Serikat juga mengalami shutdown selama sepekan. Berbeda dengan tahun ini, awal tahun lalu penyebab shutdown adalah tidak tercapainya kesepakatan atas kebijakan imigrasi Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) dan pelaksanaan deportasi orang-orang yang menjadi bagian dari program tersebut. Kendati tidak sama pokok persoalan penyebab shutdown adalah masalah migrasi dan keimigrasian.
Tahun ini perbedaan pandang antara pemerintah dan Kongres adalah adanya tuntutan Presiden Donald Trump agar Kongres menyetujui anggaran 5 milyar dolar untuk membangun tembok perbatasan dengan Amerika Serikat. Menjelang tutup tahun Donald Trump menyatakan membatalkan tuntutannya agar Kongres memberinya anggaran untuk pembangunan tembok perbatasan. Walaupun demikian kebuntuan masih tetap saja terjadi. Kongres menyoal usulan anggaran itu lantaran saat berkempanye Donald Trump sempat menyatakan bahwa pembiayaan pembangunan tembok perbatasan akan didanai oleh Meksiko. Karena itu menjadi persoalan ketika pada akhirnya Trump akan membiayai pembangunan tembok perbatasan dengan menggunakan dana yang berasal dari pajak.
Kasus shutdown di awal tahun sesungguhnya tidak hanya terjadi pada era Donald Trump. Sistem pembahasan usulan anggaran yang melibatkan Kongres sudah pernah terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya.
Bagi negara lain, krisis shutdown sejumlah lembaga pemerintahan federal Amerika Serikat, tidaklah memberikan dampak berarti. Salah satu kemungkinannya hanya tertundanya bantuan Amerika Serikat ke negara tertentu yang komitmennya dilakukan awal tahun, dan dapat terkendala akibat tidak beroperasinya lembaga yang menangani akibat shutdown. Selain itu persoalan domestik yang menyebabkan shutdown, mungkin hanya dapat memberikan gambaran mengenai adanya kemelut politik dalam negeri Amerika Serikat yang berdampak pada persetujuan anggaran.
January
Memasuki tahun 2019, ada harapan agar tahun yang baru ini menjadi lebih baik dari tahun lalu. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berbagi harapan, agar di tahun depan masyarakat dapat meraih kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik lagi. Melalui sebuah video yang dibuat Sekretariat Wakil Presiden, pada malam pergantian tahun Senin (31/12/2018), Jusuf Kallamenyampaikan ucapan selamat menyongsong tahun 2019. Dalam tayangan itu Wakil Presiden mengucapkan Selamat Tahun Baru kepada masyarakat Indonesia. Ucapan ini disertai harapan semoga tahun ini memberikan kebahagiaan, harapan baru, dan juga lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.
Harapan itu tentu saja juga menjadi keinginan seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi mengingat di tahun 2019 ini, tepatnya di bulan April mendatang, akan ada pemilihan umum untuk presiden dan wakilnya serta anggota parlemen dari tingkat daerah hingga nasional. Pemilu yang hanya berlangsung satu kali dalam 5 tahun itu tentu sangat diharapkan berjalan dengan aman dan tertib.
Sementara di tahun 2018 lalu, negeri ini diuji dengan berbagai bencana alam, mulai dari gempa bumi, banjir, hingga tsunami yang menelan ratusan jiwa di akhir tahun lalu. Bahkan ada juga bencana lain seperti kebakaran dan pesawat jatuh yang mengakibatkan tak sedikit kerugian harta dan nyawa.
Jadi sangat wajar bila Wapres Jusuf Kalla berharap tahun 2019 ini menjadi lebih baik dari tahun lalu.
Beberapa peristiwa yang menelan banyak korban jiwa ditengarai terjadi akibat kelalaian manusia. Hal tersebut hendaknya menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang kembali di tahun ini dan tahun-tahun mendatang.. Semoga tahun 2019 menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
December
Indonesia merupakan negara yang terletak dalam sabuk cincin api atau ring of fire dimana aktifitas vulkanologi dan geologi sering terjadi. Fenomena vulcanologi ditandai dengan banyak gunung berapi baik yang terlihat di permukaan bumi maupun di dasar laut. Aktifitas gunung berapi ini kerap menimbulkan bencana. Gunung Anak Krakatau di selat Sunda antara propinsi Banten di Pulau Jawa dan propinsi Lampung di Pulau Sumatra, yang sedang aktif, telah menimbulkan bencana. Yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana kesiapan Indonesia ke depan menyikapi banyaknya aktifitas vulkanologi dan geologi yang seperti mulai banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia?
Tanggal 26 Desember 14 tahun yang lalu. Sebuah gempa besar bawah laut di kisaran 9 skala richter, telah menimbulkan gelombang tsunami yang menyapu kawasan pesisir di Aceh. Korban tewas lebih dari 200.000 orang dan ratusan orang hilang serta meluluhlantakan kota kota di provinsi Aceh. Tsunami dalam skala yang lebih kecil terjadi mengiringi gempa Palu. Kini Tsunami kembali terjadi di Banten dan Lampung, tapi kini efek dari erupsi Anak Krakatau. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG sebelumnya tidak menduga efek erupsi berupa longsor tebing berimbas di bawah laut sehingga tidak terdekteksi secara baik oleh alat Seismograf. Awal nya dianggap hanya efek pasang naik dikarenakan bulan purnama penuh. Namun yang terjadi adalah Tsunami yang memporakporandakan wilayah Serang, Pandeglang dan Lampung Selatan. Terkait tanda bahaya Tsunami, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke daerah lokasi bencana mengatakan, perlu dibeli segera peralatan canggih peringatan dini Tsunami dan dipasang di daerah daerah yang berpotensi gelombang tinggi. Sehingga dapat mencegah banyaknya jatuhnya korban jiwa.
BMKG menyebut masih terdapat potensi tsunami di Pantai Selat Sunda kembali terjadi seiring cuaca ekstrem dan gelombang tinggi yang diperkirakan masih akan terjadi. Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan pemerintah daerah Banten dan Lampung menerapkan masa tanggap darurat pasca Tsunami Selat Sunda. Masa tanggap darurat diterapkan berbeda antar kedua provinsi itu. Meski demikian bencana Tsunami selat Sunda bukan bencana nasional karena pihak daerah setempat mampu mengatasi.
Melihat dari beberapa kejadian gelombang Tinggi, ancaman vulkanis, dan kerawanan geologis, seharusnya Indonesia memiliki banyak peralatan peringatan dini canggih di beberapa titik rawan bencana. Peralatan itu penting sehingga kejadian seperti yang terjadi di selat Sunda dapat diberitakan secepat nya untuk menghindari jumlah korban yang besar. Usulan untuk menetapkan hari kesiapan bencana Nasional pada 26 Desember, juga patut diapresiasi sehingga selalu mengingatkan kita bahwa Indonesia itu merupakan wilayah rawan bencana. Ini saatnya bertindak setelah belajar dari sekian kali bencana besar.
December
Tahun 2018 segera berakhir berganti dengan tahun baru 2019. Menjelang berakhirnya tahun 2018, prediksi mengenai masalah politik dan ekonomipun bermunculan. Sebagian optimis, tidak pun kurang yang pesimis. Yang pasti pada tahun 2018 sebagian kawasan dunia masih diwarnai peristiwa yang menyedihkan. Selain disebabkan oleh sejumlah bencana berupa gempa, banjir dan badai, korban yang meninggal dunia juga disebabkan oleh konflik dan peperangan.
Amerika Serikat yang tak pernah dilanda perang atau konflik bersenjata mencatat terjadinya kerusakan akibat badai yang melanda pantai timur negara itu. Indonesia salah satu negara yang terletak di lingkaran cincin api mengalami bencana gempa dan tsunami yaitu di Nusatenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan beberapa hari menjelang akhir tahun di selat Sunda. Berbagai pemimpin dunia ikut menyatakan bela sungkawa atas bencana yang mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan harta benda di Indonesia.
Dunia juga masih dirundung duka akibat perang saudara berkepanjangan di Suriah, dan disusul di Yaman. Korban jiwa tak terhitung pasti jumlahnya jatuh akibat perang saudara yang akhirnya melibatkan pihak luar. Keikutsertaan negara besar dan berpengaruh yaitu Amerika Serikat, Rusia, Iran dan Arab Saudi bukannya membuat konflik mereda, melainkan api pertempuran menyala. Tak lagi merasa nyaman tinggal di rumah, ribuan warga Suriah dan Yaman mengungsi ke negara-negara Eropa memimpikan kedamaian kehidupan. Hingga pergantian tahun, belum jelas kapan pertikaian akan berakhir. Kabar akan keluarnya Amerika Serikat dari Suriah masih menjadi tanda tanya.
Selama tahun 2018 kesedihan juga masih dialami rakyat Palestina yang tinggal di Gaza. Dengan alasan menggempur tentara musuh, tidak sedikit penduduk sipil Palestina di Gaza yang meninggal dunia akibat bombardir tentara Israel. Ketegangan di Masjid Al Aqsha juga sempat terjadi, ketika tentara Israel melakukan kekerasan kepada para Jemaah yang berusaha memasuki masjid suci Umat Islam itu. Di Asia Selatan, perseteruan antara pemerintah Afghanistan dan milisi perlawanan masih saja tak terhentikan.
Selain perang fisik yang mengerahkan senjata dunia juga terpengaruh akibat perang dagang raksasa ekonomi dunia yaitu RRT dan Amerika Serikat. Sejak Trump berkuasa, perang dagang terhadap Tiongkok dilakukan. Akibatnya ekonomi dunia, khususnya di negara berkembang yang mempunyai kaitan binis dan perdagangan dengan kedua negara besar itu, terpengaruh.
Dari berbagai peristiwa yang terjadi akankah 2019 keadaan dunia akan membaik ? Isyarat perdamaian di negara yang dilanda perang dan konflik masih belum menunjukkan isyarat ke arah itu. Menjelang akhir tahun, baik dari Beijing maupun Washington masih terdengar retorika tetap bertahan dengan kebijakan ekonomi yang menyiratkan terjadinya perang dagang. Walaupun demikian, tidak semua kawasan dilanda kemelut dan kemuraman. Tahun 2019, memang akan penuh dinamika, daripadanya harapan akan terjadinya perdamaian dan perbaikan kehidupan, haruslah tetap dikedepankan.
December
Indonesia kembali berduka. Belum lama sejak terjadinya gempa di Lombok-Nusa Tenggara Barat, disusul gempa dan tsunami di Palu dan Donggala – Sulawesi Tengah, Sabtu (23/12) malam bencana tsunami kembali terjadi di Selat Sunda, terutama di Provinsi Banten dan Lampung Selatan.
Data sementara hingga Minggu (23/12) menyatakan setidaknya 222 orang meninggal dunia, 843 orang luka-luka dan 30 orang hilang dalam musibah tersebut. Bencana ini juga mengakibatkan kerusakan bangunan dan infrastruktur.
Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memastikan peristiwa tersebut disebabkan oleh aktifitas vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang sudah terlihat sebelum erupsi Sabtu malam. Hal ini bahkan sudah diingatkan dan gunung ini telah menyandang status waspada sejak Juni 2018.
Aktifitas Gunung Anak Krakatau memang terus meningkat sejak 18 Juni 2018. Pada bulan-bulan selanjutnya, dari Juli hingga November, erupsi terus terjadi. Terakhir erupsi terjadi pada 22 Desember, yang diduga menyebabkan tsunami yang mengerikan di Banten dan Lampung.
Tsunami di Banten dan Lampung Selatan yang menelan korban jiwa hingga ratusan orang telah menarik perhatian dunia. Beberapa media asing turut melaporkan bencana tersebut. Demikian juga ucapan belasungkawa dan simpati berdatangandari beberapa pemimpin dunia.
Bencana alam yang menimpa negara ini secara bertubi-tubi tidak membuat bangsa Indonesia lemah dan berputus asa.Bencana harus dihadapi, diatasi dan disikapi sebagai cobaan. Agar bangsa Indonesia semakin kuat dan tangguh dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di masa yang akan datang. Mungkin dapat diambil contoh negara Jepang, yang menjadi negara maju walaupun sering ditimpa gempa.
Bencana yang sering menimpa Indonesia hendaknya dapat dijadikan pelajaran, bagaimana agar bisa terhindar dan mengantisipasinya. Bangsa Indonesia harus selalu waspada dan bersiap-siap terhadap kemungkinan terjadinya bencana selanjutnya. Antara lain dengan mengadakan simulasi bagaimana menghadapinya, sehingga masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Selain itu, harus disiapkan pula perlengkapan sistem peringatan dini (early warning system) yang memadai, sehingga masyarakat dan pemerintah setempat dapat mengetahui dan menyelamatkan diri sebelum bencana terjadi. Cara ini diharapkan dapat menekan jumlah korban yang jatuh akibat bencana.
December
Meskipun dua pihak yang bersengketa di Yaman, yaitu Pemerintah dengan pemberontak Houthi sudah menyetujui gencatan senjata, ternyata masih terjadi beberapa kali saling tembak. Akibatnya, ada kemungkinan konflik bersenjata akan terjadi lagi antara dua pihak. Berdasarkan kesepakatan yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), gencatan senjata sudah harus dimulai Selasa (18 Desember). Namun pihak PBB rupanya belum menyosialisasikan rencana itu, seperti terlihat pada rapat konferensi video pada hari Rabu mengenai penarikan pasukan dari Hodeidah.
Dalam catatan koalisi Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman, pada hari Selasa yang seharusnya sudah masuk dalam kesepakatan gencatan senjata, masih terjadi 20 an kali kontak senjata. Jika ternyata itu berasal dari ke dua belah pihak maka tinggal tunggu waktu saja, kesepakatan Stockholm akan tinggal catatan sejarah di atas kertas.
Dalam perang di Yaman, persoalan kemanusiaan juga patut menjadi perhatian dunia. Selama 4 tahun perang, dalam catatan Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ), setidaknya 10 ribuan orang tewas. Namun berbagai organisasi penggiat hak asasi menyodorkan angka 5 kali dari catatan WHO itu. Perang itu menjadikan hampir separuh dari 30 juta penduduk Yamanberada dalam kelaparan. Tidak salah juga jika PBB menyebut kasus Yaman sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Sayangnya catatan PBB itu masih diperburuk dengan adanya angka kematian 6 ribuan anak-anak. Mengapa mereka jadi korban? Ternyata mereka direkrut untuk terlibat dalam peperangan. Pemberontak Houthi diklaim merekrut sampai 18 ribu anak. Mengapa anak-anak itu direkrut? Salah satu alasannya adalah jumlah yang tidak seimbang antara kekuatan koalisi yang didukung 140 ribu personil sedangkan pemberontak Houthi yang hanya punya kekuatan 60 ribu orang saja.
Namun terlepas dari alasan itu, tidaklah pada tempatnya melibatkan anak-anak pada konflik bersenjata. Seharusnya menjadi pemikiran bersama para kelompok yang bertikai, untuk segera mengakhiri pertempuran, dan lebih memikirkan nasib negara yang hancur karena perang. Lalu kapankah dua pihak itu lebih memikirkan kepentingan bangsa Yaman dari pada sekedar kepentingan kelompok masing-masing?
December
Tanggal 20 Desember diperingati sebagai hari Kesetiakawanan sosial. Tanggal tersebut dipilih karena pada tanggal tersebut di tahun 1948, seluruh lapisan masyarakat Indonesia bersatu padu mempertahankan kedaulatan negara, mengusir penjajah yang menyerbu dan menduduki ibukota negara Yogyakarta. 10 tahun setelah peristiwa itu, diadakanlah peringatan hari Kesetiakawanan sosial dan sejak itu peringatan dilaksanakan setiap tahun.
Kesetiakawanan sosial merupakan nilai asli bangsa Indonesia. Jiwa dan semangat kesetiakawanan sosial dalam kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia pada hakekatnya telah ada jauh sebelum negara ini berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Tidaklah heran, kesetiakawanan sosial menjadi identitas bangsa Indonesia yang senantiasa dipraktekan sepanjang perjalanan bangsa Indonesia. Di masa perjuangan merebut kemerdekaan, kesetiakawanan sosial menjadi alat bangsa ini dalam berjuang, berperang melawan penjajahan.
Dewasa ini, yang dihadapi bangsa Indonesia bukan lagi penjajah, namun yang dihadapi sekarang adalah berbagai permasalahan sosial yang menimpa bangsa Indonesia seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, bencana alam (gempa bumi, gunung meletus, tsunami, kekeringan, dll), masalah tentang kebinekaan dan masalah-masalah lainnya.
Perjuangan mengatasi berbagai permasalahan sosial tersebut tidaklah mudah. Presiden Soekarno pernah berkata, ”Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi, perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan saudara sendiri. Kutipan kata-kata Soekarno tersebut mengingatkan generasi sekarang bahwa perjuangan berikutnya setelah perjuangan mengusir penjajah adalah perjuangan mengatasi berbagai problematika sosial yang dihadapi bangsa ini.
Namun untuk mengatasi semua persoalan itu Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan peran serta masyarakat untuk memecahkannya secara bersama-sama. Tentu dalam perjuangan mengatasi permasalahannya, harus mengedepankan nilai moral kesetiakawanan sosial yaitu kerja sama, gotong-royong, dan tolong-menolong.
Tugas kita bersama adalah bagaimana menjaga roh kesetiakawanan sosial agar tetap tertanam dalam pola pikir, gerak dan kerja nyata bangsa Indonesia di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dan itu bukan tugas yang mudah.