Akbar

Akbar

27
December

 

(voinews.id)- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi menyampaikan pembentukan kampung anti-politik uang oleh pihaknya diharapkan dapat memperkokoh komitmen masyarakat di dalamnya untuk menolak praktik politik uang dalam pemilu.

"Dengan terbentuknya kampung anti-politik uang, diharapkan muncul kampung-kampung dengan karakter masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi untuk mewujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat serta memiliki komitmen kokoh menolak dan melawan politik uang," ujar anggota Bawaslu RI Puadi kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Puadi lalu mengingatkan praktik politik uang bukan hanya menjadi musuh besar bagi pelaksanaan demokrasi yang baik, melainkan pula musuh besar bagi pembangunan di suatu negara. Oleh karena itu, Bawaslu secara konsisten meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang.

"Bawaslu berusaha menyentuh ruang hati masyarakat untuk menolak politik uang, setidaknya untuk diri sendiri dan keluarga," tambah Puadi. Salah satu contoh kampung anti-politik uang itu adalah Desa Gunungsari yang terletak di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

Sebelumnya, saat menghadiri acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di Jakarta, Sabtu (17/12), Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Bawaslu untuk melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam mengawasi praktik politik uang yang terjadi di lapangan setiap penyelenggaraan pemilu. Dalam sambutannya di acara tersebut, Jokowi mengakui politik uang menjadi "penyakit" setiap gelaran pesta demokrasi.

"Politik uang ini sudah menjadi penyakit di setiap pemilu. Kalau ada yang bilang enggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut Pilkada, pemilihan wali kota dua kali, pemilihan gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali. Jadi, kalau ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada," kata dia.

Presiden pun meminta Bawaslu menggencarkan pendidikan politik untuk menjaga Pemilu 2024 yang berintegritas dan berkualitas tanpa politik uang.

 

antara

27
December

 

(voinews.id)- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Senin (26/12) mengatakan ia berupaya mendapatkan bantuan dari India dalam menerapkan "formula perdamaian". Upaya itu ia lakukan ketika berbicara dengan Perdana Menteri India Narendra Modi melalui telepon. Dalam pembicaraan tersebut, kata Zelenskyy di Twitter, ia menyampaikan pernyataan harapan bahwa India akan sukses menjalankan peran sebagai ketua G20 tahun depan.

"Pada platform inilah saya mengumumkan formula perdamaian dan sekarang saya mengandalkan partisipasi India dalam penerapannya," ujar presiden Ukraina itu. Pada November, Zelenskyy meminta negara-negara besar ekonomi yang tergabung dalam Kelompok 20 (G20) untuk mengesahkan 10 butir formula perdamaian serta untuk mengakhiri perang. Pemerintah India melalui pernyataan pada Senin malam mengungkapkan bahwa Modi dan Zelenskyy membahas berbagai peluang untuk memperkuat kerja sama bilateral.

"Perdana Menteri menjelaskan prioritas-prioritas utama yang ditetapkan India sebagai ketua G20, termasuk memberi negara-negara berkembang kesempatan untuk menyuarakan kekhawatiran soal berbagai masalah, seperti keamanan pangan dan energi," kata pemerintah.

Selama pembicaraan tersebut, Modi juga menekankan desakannya agar perang di Ukraina segera dihentikan. Ia menyampaikan dukungan India bagi upaya-upaya untuk mewujudkan perdamaian. India selama ini tidak secara terang-terangan mengutuk invasi Rusia ke Ukraina.

Negara pimpinan Modi itu telah berkembang menjadi pembeli utama minyak Rusia, setelah China. India bulan ini membeli minyak mentah Urals di bawah harga 60 dolar AS (sekitar Rp937 ribu) per barel yang ditetapkan oleh negara-negara Barat. Menteri luar negeri India sebelumnya mengatakan bahwa India, sebagai konsumen migas terbesar ketiga di dunia dan tingkat pendapatannya tidak tinggi, harus menjaga kepentingannya. Terkait dengan keadaan tersebut, menlu India menyebut Rusia sebagai "mitra yang stabil dan teruji kuat" bagi India.

Reuters juga melaporkan pada November bahwa Moskow telah mengirimkan kepada India daftar lebih dari 500 produk yang bisa dikirimkan, termasuk komponen mobil, pesawat, dan kereta api. Rusia saat ini sedang didera serentetan sanksi, yang menyulitkan kemampuannya untuk menjaga kelangsungan operasi industri-industri utama. India, sebaliknya, juga telah mengirimkan daftar produk-produknya untuk dapat dimasukkan ke pasar Rusia, menurut menlu.

India sedang berupaya menyeimbangkan perdagangan bilateral, yang saat ini condong ke arah Rusia.

 

Sumber: Reuters

27
December

 

(voinews.id)- Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memulai pertemuan penting Partai Buruh yang berkuasa, menurut laporan media pemerintah pada Selasa, momentum yang sering dia manfaatkan untuk mengumumkan keputusan kebijakan besar yang menandai Tahun Baru. Rapat Pleno Diperbaharui Keenam Komite Sentral ke-8 Partai Buruh Korea (WPK) diadakan pada Senin, kata kantor berita resmi KCNA. Pertemuan partai dan pejabat pemerintah selama beberapa hari menutup satu tahun aksi Korut, ketika negara terisolasi itu menembakkan rudal dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk rudal balistik antarbenua (ICBM). Ketegangan baru meletus pada Senin ketika lima pesawat tak berawak Korut melintas ke Korea Selatan, mendorong Seoul untuk mengerahkan jet tempur dan menyerang beberapa helikopter, serta melepaskan tembakan untuk mencoba menembak jatuh mereka. Kim juga menghadapi tantangan ekonomi yang kian meningkat di tengah sanksi internasional atas program senjatanya, dampak dari kebijakan penguncian untuk membatasi virus corona dan juga bencana alam. Dalam rapat tersebut, para peserta menyepakati lima poin agenda besar, termasuk peninjauan ulang implementasi sejumlah kebijakan utama dan anggaran pada 2022, serta rencana kerja dan RAPBN untuk 2023. Kim mempresentasikan laporan rinci tentang bagaimana kekuatan negara itu telah "meningkat secara luar biasa di semua bidang politik, militer, ekonomi dan budaya," kata KCNA. "Keberhasilan serta kemajuan juga telah dibuat dalam melaksanakan tugas-tugas yang sangat besar... melalui perjuangan berat dan sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun ini," menurut KCNA lebih lanjut. "Dia menekankan perlunya kebijakan perjuangan yang lebih menggairahkan dan percaya diri berdasarkan fakta-fakta berharga yang mencapai kemajuan praktis sembari menghadapi semua kesulitan." Laporan itu menetapkan tujuan utama untuk 2023 di beberapa sektor penting, termasuk logam, kimia, listrik, konstruksi, pertanian, dan industri ringan, tambahnya. Media pemerintah Korut sebelumnya merilis pidato pemimpinnya pada Hari Tahun Baru, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Kim telah mengadakan pertemuan partai di akhir tahun untuk membuat pengumuman kebijakan besar. Sumber: Reuters

26
December

 

(voinews.id)- Kasus COVID-19 di Korea Selatan tercatat di bawah 70.000 pada Sabtu, hari kedua berturut-turut, sementara kematian akibat penyakit itu mencapai jumlah tertinggi dalam tiga bulan belakangan. Korsel pada Sabtu mencatat 66.211 kasus baru infeksi COVID-19, seperti diungkapkan Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan (KDCA). Jumlah baru infeksi tersebut termasuk sebanyak 66 kasus dari luar negeri dan menambah total kasus COVID-19 di Korsel menjadi 28.600.607, kata KDCA.

Jumlah kasus baru infeksi itu merupakan penurunan dari sehari sebelumnya, yang tercatat 16.168, serta seminggu sebelumnya sebanyak 66.930. Angka harian kasus baru COVID-19 telah menurun hingga Selasa (20/12) setelah mencatat jumlah tertinggi dalam tiga bulan terakhir ini di tengah kekhawatiran soal kemungkinan kemunculan gelombang virus itu selama musim dingin. KDCA melaporkan ada 70 orang lebih yang meninggal karena COVID.

Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi dalam tiga bulan dan menjadikan total kematian sejumlah 31.744 orang. Pasien kritis tercatat sebanyak 534 orang. Angka itu naik sebanyak empat orang dari sehari sebelumnya. Kendati virus terus menyebar, pemerintah Korea Selatan pada Jumat mengumumkan rencana untuk secara bertahap mencabut kewajiban mengenakan masker.

 

antara