VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Protes terhadap kebijakan ketat "nol-COVID" China yang melibatkan penguncian (lockdown) semakin menyebar selama akhir pekan di tengah lonjakan infeksi virus corona. Para demonstran di Shanghai menyerukan permintaan, yang jarang terjadi sebelumnya, agar Presiden Xi Jinping mundur, menurut saksi dan video yang dibagikan di media sosial.

Di Shanghai, ratusan orang berkumpul pada Minggu malam untuk unjuk rasa yang diadakan selama dua hari berturut-turut, dengan para peserta melampiaskan kemarahan mereka terhadap pihak berwenang. Mereka meneriakkan slogan-slogan seperti "Turunkan Xi Jinping" dan "Turunkan kaisar" yang mengacu pada pemimpin negara tersebut.

Banyak petugas polisi yang dikerahkan di lokasi untuk mengepung para pengunjuk rasa dan beberapa dari mereka ditahan. Di China, gerakan protes besar jarang terjadi karena mengkritik pemerintah secara terbuka dianggap ilegal. Kota Shanghai, yang merupakan pusat keuangan dan komersial negara itu, telah menjalani penguncian (lockdown) selama dua bulan pada awal tahun ini. Banyak aksi unjuk rasa di seluruh China dipicu oleh kebakaran mematikan yang terjadi di Urumqi, ibu kota Xinjiang.

Sejumlah demonstrasi berikutnya di kota itu berlangsung dengan spekulasi yang berkembang bahwa upaya evakuasi dan penyelamatan dalam peristiwa kebakaran itu mungkin terhambat akibat langkah penguncian. Mahasiswa Universitas Tsinghua, sebuah sekolah tinggi elit di Beijing yang adalah almamater Xi, mengadakan demonstrasi pada Minggu untuk menyerukan kebebasan.

Nyala lilin juga diadakan di sebuah universitas Nanjing pada Sabtu untuk meratapi 10 korban kebakaran yang terjadi di sebuah gedung apartemen bertingkat tinggi di Urumqi. Menurut video yang beredar, aksi protes juga dilakukan di pusat kota Wuhan -- tempat wabah COVID-19 pertama kali terdeteksi pada akhir 2019, kota Shenzhen -- pusat kegiatan teknologi di China selatan, kota Lanzhou di barat laut, dan Jilin di timur laut. Di Shanghai, lebih dari 100 orang turun ke sebuah jalan lokal bernama Urumqi pada Sabtu malam.

Mereka menawarkan lilin dan bunga untuk memberi penghormatan kepada para korban kebakaran. Orang-orang juga menyerukan keluhan mereka tentang langkah-langkah pencegahan COVID yang radikal, menolak kediktatoran dan mendorong upaya demokrasi. Namun, polisi kemudian turun tangan dan menahan beberapa demonstran, menurut sejumlah saksi dan video. Seorang pria berusia 20-an yang datang untuk meletakkan bunga di jalan mengatakan dia yakin langkah pembatasan COVID yang diterapkan Pemerintah China terlalu ketat karena penyakitnya sekarang sudah dianggap seperti flu biasa. Dia juga menyesalkan kurangnya kebebasan berbicara di China.

Hingga Sabtu (26/11), China telah mencatat kasus virus corona harian lebih dari 38.000 di daratan, menurut Komisi Kesehatan Nasional negara itu. Angka kasus tersebut mencapai tingkat tertinggi untuk hari keempat berturut-turut dibandingkan dengan saat pemerintah mulai merilis data pada musim semi 2020. Di China, orang-orang di daerah yang menjalani lockdown dilarang meninggalkan rumah mereka dan seringkali kesulitan mendapatkan makanan yang cukup dan kebutuhan sehari-hari.

Menghadapi kemarahan publik yang semakin meningkat, pemerintah China baru-baru ini mengatakan akan menahan diri untuk tidak menerapkan penguncian di seluruh kota dan sebagai gantinya mengisolasi bangunan tempat kasus COVID dilaporkan. Kepemimpinan Xi Jinping diyakini khawatir dengan penyebaran aksi protes terhadap kebijakan nol-COVID dan meningkatnya kritik terhadap pemerintah. Xi memulai masa jabatan lima tahun sebagai presiden untuk ketiga kalinya, di mana hal itu melanggar norma.

Xi kembali menjabat sebagai ketua Partai Komunis yang berkuasa pada Oktober. Daerah otonom Xinjiang pada Sabtu memutuskan untuk menindak aksi kekerasan yang bertujuan menghalangi penerapan langkah-langkah anti-virus. Seorang jurnalis China mengatakan pihak berwenang mungkin mengklaim bahwa "pasukan asing" berada di belakang aksi protes dan secara ketat mengontrol aksi unjuk rasa.

Sumber: Kyodo-OANA

(voinews.id)- Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak berencana untuk berjanji pada Senin untuk mempertahankan atau meningkatkan bantuan militer ke Ukraina tahun depan, dan untuk menghadapi pesaing internasional "tidak dengan retorika besar tetapi dengan pragmatisme yang kuat". Dukungan pemerintah Inggris untuk Ukraina tetap tidak berubah, meskipun terjadi gejolak dalam beberapa bulan terakhir saat Boris Johnson digantikan sebagai perdana menteri oleh Liz Truss dan kemudian Sunak.

Namun, beberapa politisi Konservatif memandang Sunak kurang tegas terhadap China dibandingkan Truss - meskipun pertemuan yang direncanakan antara Sunak dan Presiden China Xi Jinping pada KTT G20 pada November di Bali gagal, dan minggu lalu London melarang kamera keamanan buatan China dipasang di gedung-gedung pemerintah yang sensitif.

"Di bawah kepemimpinan saya, kami tidak akan memilih status quo. Kami akan melakukan berbagai hal secara berbeda," kata Sunak dalam kutipan yang dirilis oleh kantornya tentang pidato kebijakan luar negeri pertamanya, yang rencananya akan disampaikan pada Senin di distrik keuangan London. Sunak mengatakan prioritasnya adalah "kebebasan, keterbukaan, dan supremasi hukum". Pejabat Uni Eropa mempertanyakan apakah Inggris di bawah kepemimpinan Johnson benar-benar berkomitmen pada perjanjian hukum Brexit, terutama terkait Irlandia Utara.

Di Ukraina, Sunak mengindikasikan tidak ada perubahan dengan kebijakan yang ditempuh Johnson dan Truss. "Kami akan mendukung Ukraina selama diperlukan. Kami akan mempertahankan atau meningkatkan bantuan militer kami tahun depan. Dan kami akan memberikan dukungan baru untuk pertahanan udara," katanya. Pada September Inggris mengatakan pihaknya adalah donor militer terbesar kedua ke Ukraina setelah Amerika Serikat, dengan memberikan bantuan senilai 2,3 miliar poundsterling (Rp 43,56 triliun) tahun ini.

Sunak mengatakan Inggris perlu mengambil pendekatan jangka panjang yang sama dengan musuh dan pesaingnya, yang tidak disebutkan secara langsung dalam kutipan pidato, dan bahwa Inggris harus membuat "lompatan evolusioner" dalam pendekatannya terhadap kebijakan luar negeri.

"Itu berarti memberikan ekonomi yang lebih kuat di dalam negeri - karena itu adalah fondasi kekuatan kita di luar negeri. Dan itu berarti menghadapi pesaing kita, bukan dengan retorika besar tetapi dengan pragmatisme yang kuat," katanya. Sunak sebelumnya menggambarkan China sebagai "tantangan sistemik" dan "satu-satunya ancaman negara terbesar bagi keamanan ekonomi kita".

Sumber: Reuters

(voinews.id)- Wakil Presiden Ma'ruf Amin berangkat menuju empat provinsi di Pulau Papua yaitu Papua, Papua Selatan, Papua Tengah serta Sulawesi Selatan untuk melakukan kunjungan kerja selama enam hari. Menggunakan pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737–400 TNI AU, Wapres Ma'ruf Amin, Ibu Wury Ma'ruf Amin dan rombongan terbatas berangkat dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusumah Jakarta menuju Bandar Udara Internasional Sentani Jayapura, Papua pada Senin (27/11) pukul 08.00 WIB dengan terlebih dulu transit di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Maluku.

Pada hari kedua kunjungan kerja, Wapres Ma'ruf Amin dijadwalkan untuk memberikan bantuan modal, berdiskusi dengan DPRD dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan selanjutnya menuju Merauke, Provinsi Papua Selatan menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737–400 TNI AU.

Pada hari ketiga yaitu Rabu (30/11) Wapres dijadwalkan untuk mengunjungi Kampung Semangka Jaya Distrik Semangga, Merauke untuk berdialog bersama para petani. Dari Merauke, Wapres Ma'ruf Amin dan Ibu Wury Ma'ruf Amin Bandara Internasional Mopah menuju Bandara Mozes Kilangin, Provinsi Papua Tengah.

Di provinsi tersebut, Wapres akan meresmikan Gedung Somatua Training Center dan Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mimika. Dari lokasi tersebut, Wapres dan rombongan melanjutkan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat.

Wapres akan bertemu dengan Pj Gubernur Papua Barat dan para bupati di provinsi tersebut serta Raha Namatota dan Raja Komisi. Setelahnya, Wapres dan rombongan akan menuju Biak, Provinsi Papua untuk bersilaturahmi dengan bupati dan perwakilan masyarakat pada perayaan Natal Bersama Pemkab, TNI-Polri dan Masyarakat. Pada Jumat (2/12), Wapres akan meninjau Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan pelabuhan Pelindo IV di Biak. Kemudian Wapres dan rombongan menuju Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada hari terakhir, Wapres Ma'ruf Amin berangkat menuju Lapangan Merdeka Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan untuk membuka Muktamar As'adiyah XV tahun 2022 dan bersilaturahmi dengan civitas akademika Universitas Muslim Indonesia dan selanjutnya kembali ke Jakarta. Sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut Badan Pengarah Papua (BPP) Wapres Ma'ruf Amin menginginkan adanya strategi menyeluruh dalam mendorong komoditas-komoditas unggulan Papua, baik sektor pertanian, pariwisata, perikanan dan ekonomi kreatif.

antara

(voinews.id)- Lebih dari 15.000 orang hilang selama perang di Ukraina, ungkap pejabat Komisi Internasional untuk Orang Hilang (ICMP) pada Kamis (24/11). Organisasi yang berbasis di Den Haag itu didirikan setelah perang Balkan pada 1990an dan membuka kantor cabang di Kiev pada Juli untuk membantu Ukraina mendokumentasikan sekaligus melacak orang-orang yang hilang. Direktur program ICMP untuk Eropa, Matthew Holliday mengatakan belum diketahui pasti berapa banyak orang yang dipindahkan secara paksa, yang ditahan di Rusia, yang masih hidup dan yang terpisah dari anggota keluarga mereka, atau yang meninggal dan dimakamkan di kuburan darurat.

Proses penyelidikan orang hilang di Ukraina akan memakan waktu bertahun-tahun bahkan setelah perang usai, kata Holliday kepada Reuters. Angka 15.000 stabil mengingat bahwa di kota pelabuhan Mariupol saja otoritas memperkirakan sebanyak 25.000 orang tewas atau hilang.