VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Senin (28/11) menyerukan aksi di tiga area untuk mencegah bencana senjata biologis. Guterres menyampaikan seruan itu dalam pesan video untuk para peserta Konferensi Peninjauan Konvensi Senjata Biologis ke-9 di Jenewa. Area aksi pertama adalah memperkuat ketentuan perihal akuntabilitas konvensi tersebut untuk memastikan bahwa kemajuan ilmiah tidak dieksploitasi untuk tujuan-tujuan permusuhan.

"Mari kita pastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan untuk kebaikan umat manusia, bukan kehancurannya, dan bahwa perdamaian tetap menjadi inti dari semua pengembangan dan kerja sama ilmiah," kata Guterres.

Kedua, perbarui pemikiran tentang verifikasi dan kepatuhan agar sesuai dengan ancaman yang ada saat ini. Dunia telah berubah secara dramatis selama lima dekade terakhir. Konvensi pun harus ikut berubah bersama dunia, katanya. Ketiga, berikan konvensi tersebut sumber daya finansial dan manusia yang telah ditingkatkan, yang diperlukan untuk melaksanakan tugas penting ini, kata Guterres. "Dunia dengan murah hati mendukung rezim global yang menentang senjata kimia dan proliferasi nuklir.

Kita harus melakukan hal yang sama untuk senjata biologis dengan peningkatan anggaran konvensi yang signifikan," katanya. "Inilah saatnya untuk menutup semua jalur pengembangan dan penggunaan senjata-senjata ini." Lima puluh tahun yang lalu, ketika Konvensi Senjata Biologis dibuka untuk ditandatangani, komunitas global berdiri sebagai satu kesatuan dan menyatakan bahwa penggunaan penyakit sebagai senjata yang disengaja merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan.

Konvensi itu memperkuat moral umat manusia, kata Guterres. "Pandemi COVID-19 membuat dunia bertekuk lutut. Sekarang bayangkan adanya sebuah penyakit yang berbeda, yang dengan sengaja dirancang dan dapat menyebar ke populasi global dengan lebih cepat lagi," katanya. "Senjata biologis bukanlah produk fiksi ilmiah. Senjata itu adalah bahaya yang jelas dan nyata. Itulah mengapa memperkuat Konvensi Senjata Biologis menjadi lebih penting dari sebelumnya."

antara

(voinews.id)- Gerilyawan Taliban di Pakistan tidak akan lagi mematuhi kesepakatan gencatan senjata yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dengan Pemerintah Pakistan, kata juru bicara kelompok Taliban itu, Senin (28/11). Kelompok Taliban Afghanistan telah memfasilitasi pembicaraan damai antara militan Taliban di Pakistan dengan Pemerintah Pakistan sejak akhir 2021.

Akhir dari gencatan senjata itu disampaikan oleh kelompok Taliban di Pakistan menjelang kunjungan delegasi Pakistan, yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Hina Rabbani Khar, ke Kabul pada Selasa. Juru bicara kelompok militan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) Mohammad Khurasani mengatakan kepada Reuters melalui pesan teks bahwa pihaknya telah memutuskan untuk mengakhiri gencatan senjata dengan Pemerintah Pakistan.

Sebuah pernyataan TTP menyerukan desakan bagi para anggota mereka untuk melanjutkan serangan sebagai pembalasan terhadap kampanye militer berkelanjutan terhadap mereka. Militer Pakistan telah melakukan beberapa serangan terhadap militan TTP di kubu-kubu mereka di distrik-distrik terpencil yang berbatasan dengan Afghanistan. TTP adalah kelompok payung dari beberapa kelompok militan Sunni yang telah menyerang Pakistan selama bertahun-tahun, dengan tujuan menggulingkan pemerintah dan memerintah negara Asia Selatan berpenduduk 220 juta jiwa itu dengan hukum Islam yang ketat dari Taliban.

Sejauh ini belum ada tanggapan apapun dari Pemerintah Pakistan mengenai pengakhiran gencatan senjata itu. TTP telah melakukan beberapa serangan paling berdarah di Pakistan sejak 2007. TTP tidak secara langsung berafiliasi dengan kelompok Taliban Afghanistan, tetapi telah berjanji setia kepada Taliban.

Sumber: Reuters

(voinews.id)- Desakan Amerika Serikat (AS) agar Iran dikeluarkan dari badan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan PBB akan ditetapkan dalam pemungutan suara pada 14 Desemver, kata sejumlah diplomat pada Senin. Pengumuman itu disampaikan saat Washington melakukan sejumlah lobi agar Teheran dihukum atas penolakannya terhadap hak-hak perempuan dan tindakan brutalnya terhadap protes.

AS pada Senin mengedarkan rancangan resolusi tentang langkah tersebut, yang ditunjukkan kepada Reuters, yang juga mengecam kebijakan Iran sebagai sesuatu yang "sangat bertentangan dengan hak asasi perempuan dan anak perempuan serta mandat Komisi Status Perempuan." Iran baru saja memulai masa jabatan empat tahun di komisi yang terdiri dari 45 anggota tersebut, yang menggelar pertemuan setiap Maret dan bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Resolusi yang dirancang AS itu akan "menghapus dengan segera Republik Islam Iran dari Komisi Status Perempuan untuk sisa masa jabatan 2022-2026.

" Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) yang terdiri dari 54 anggota akan melakukan pemungutan suara tentang kemungkinan mengeluarkan Iran dari komisi tersebut. "AS dan lainnya telah secara aktif menjalin komunikasi via telepon untuk mendapat dukungan untuk menghapus Iran dari Komisi Status Perempuan PBB," kata seorang diplomat PBB, tanpa bersedia menyebutkan namanya. "Tampaknya lobi tersebut menarik perhatian, termasuk dengan beberapa negara yang awalnya ragu-ragu.

" Iran didera aksi protes sejak kematian perempuan Kurdi bernama Mahsa Amini (22) dalam tahanan polisi pada September. Aksi kerusuhan berubah menjadi pemberontakan rakyat Iran dari semua lapisan masyarakat, menjadi salah satu tantangan paling berat bagi kepemimpinan ulama sejak revolusi 1979.

Iran menyalahkan para musuh asingnya dan agen mereka atas aksi kerusuhan tersebut. Dewan Hak Asasi PBB yang berbasis di Jenewa pekan lalu memilih untuk menunjuk penyelidikan independen terhadap protes di Iran. Teheran menuding negara-negara Barat menggunakan dewan tersebut untuk menargetkan Iran dalam langkah yang "mengerikan dan memalukan.

 Sumber: Reuters

(voinews.id)Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berupaya mendorong dan menguatkan keputusan pemerintah yang telah menyepakati kebaya untuk diusulkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO melalui mekanisme "single nomination" tanpa melibatkan negara-negara lain dalam proses pengajuan.

Dikutip dari siaran resmi, Selasa, Sandiaga mengatakan keputusan pemerintah ini didasarkan dari hasil rapat yang dilakukan antara Komisi X DPR RI, Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenko PMK RI, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, dan Komunitas Kebaya. “Jadi kebaya tidak lagi kita perlu perdebatkan. Ini tentunya budaya luhur milik anak bangsa dan telah diputuskan untuk menjadi single nomination," kata dia.

"Dan tentunya kita akan mendorong dan menguatkan agar kebaya diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia untuk kemajuan pergerakan ekonomi, dan juga terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat kita dalam meningkatkan taraf hidupnya,” kata Sandiaga. Inkripsi Kebaya sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO dapat dilakukan melalui single nomination dan multi-national (joint) nomination, seperti yang dilakukan oleh Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei.

Pada 23 November 2022 keempat negara tersebut telah mendeklarasikan kebaya untuk diajukan ke Intergovernmental Committee Intangible Culture Heritage and Humanity (IGC ICH) UNESCO dan mengajak negara-negara serumpun termasuk Indonesia untuk bergabung. Akan tetapi Indonesia memilih untuk menempuh prosedur single nomination. Mengingat saat ini Indonesia memiliki satu berkas aktif cycle yaitu Budaya Sehat Jamu yang akan dibahas dalam IGC ICH UNESCO di 2023. Dan tiga berkas non-aktif cycle (dokumen berkas pengusulan sudah diterima oleh ICH UNESCO, namun belum masuk sebagai agenda pembahasan IGC ICH Meeting) yaitu Reog Ponorogo, Tenun, dan Tempe.

Masing-masing pengajuan membutuhkan kurang lebih dua tahun sebelum diakui oleh UNESCO. “Secara prosedur, single nomination tiap negara hanya memiliki kuota sebanyak satu budaya per dua tahun untuk mengajukan pencatatan kebudayaan kita sebagai warisan budaya tak benda.

Sedangkan joint nomination dapat diajukan oleh dua atau lebih negara secara bersama-sama kepada UNESCO setiap tahun sekali tanpa mengurangi kuota yang dimiliki negara tersebut,” kata Sandiaga. Indonesia tidak hanya kaya akan alam yang indah tapi juga budaya serta tradisi. Sejak 2013 Kemendikbudristek mencatat Indonesia memiliki 1.528 warisan budaya tak benda yang bisa diajukan ke UNESCO. Dan jika semua diusulkan ke UNESCO dibutuhkan 3.000 tahun karena hanya bisa diakomodasi setiap dua tahun.

“Dan UNESCO terus mendorong agar setiap negara mengembangkan status dari warisan budaya tak bendanya, sehingga mereka berkembang dari status negara yang tadinya tidak memiliki kebudayaan yang bisa diangkat, menjadi negara yang berkembang dan cenderung menjadi negara maju,” kata Menparekraf.

antara