Indonesia Ku (666)
April
Pelaku industri domestik dalam waktu dekat akan memproduksi 16.000 alat pelindung diri (APD) setiap harinya dengan kriteria yang sesuai Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang dalam konferensi pers secara virtual usai rapat terbatas di Jakarta, Rabu,15 April mengatakan pihaknya melalui Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian sudah bekerja sama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Kerja sama itu juga diperluas dengan melibatkan Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Agus Gumiwang Kartasasminta mengatakan, selain APD, pihaknya bersama dengan sejumlah industri juga sedang melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan ventilator.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan empat kelompok pengembang ventilator dari Universitas Indonesia, tim Yogyakarta yang terdiri dari Universitas Gajah Mada(UGM) dan sejumlah perusahaan swasta. Dari hasil koordinasi tersebut didapat kepastian bahwa beberapa kelompok pengembang ventilator akan mulai produksi April ini. Ia menjelaskan, tim Yogyakarta justru bicara jangka menengah-panjang. Tidak hanya menangani COVID-19, ke depan mereka akan produski jenis ventilator high grade. Sedangkan kelompok lainnya akan memproduksi low cost ventilator.
Saat membuka rapat terbatas, Presiden Joko Widodo mengatakan, ketersediaan alat kesehatan, obat-obatan dan bahan baku farmasi di tengah situasi pandemi COVID-19 harus dipastikan cukup untuk saat ini, dan untuk beberapa waktu ke depan. Hal itu juga menyangkut ketersediaan APD bagi dokter dan tenaga medis. Pasalnya, saat ini lebih dari 200 negara di dunia terdampak pandemi COVID-19. Banyak negara di dunia saling memperebutkan pasokan alat kesehatan dan barang farmasi guna mengatasi wabah penyakit yang menyerang saluran pernafasan itu.
Presiden Jokowi meminta jajaran menteri dan pimpinan lembaga untuk mengevaluasi kembali seluruh potensi sumber daya industri domestik seperti industri bahan baku obat farmasi, industri Alat Perlindungan Diri (APD), masker, ventilator dan lainnya. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan ekspor barang terkait penanganan COVID-19 harus dilakukan selektif karena perlu mengutamakan kebutuhan domestik terlebih dahulu. Selain itu impor bahan baku untuk membuat alat kesehatan dan barang farmasi untuk menangani COVID-19 harus dipermudah.
April
Kabar gembira bagi para penggemar balap motor di Indonesia di tengah tengah pendemi covid19, angina segar diberikan penyelenggara MotoGP. Dorna, penyelenggara internasional MotoGP, menambah kontrak Indonesia untuk menggelar balapan menjadi 10 tahun. Sementara itu, Indonesia dipastikan akan mulai menggelar MotoGP pada 2021 mendatang. Saat ini sirkuit Mandalika di Lombok yang akan jadi lokasi balapan terus dikebut pembangunannya. Chief Strategic Communication Officer MGPA Happy Harianto seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Minggu (12/4) mengatakan sebelumnya Indonesia hanya mendapat 5 tahun kontrak sebagai tuan rumah penyelenggara padahal belum menyelenggarakan MotoGP. Meski demikian, adanya pandemi virus Corona berpotensi bikin urusan legal memakan waktu lebih panjang. Untuk saat ini, Happy Harianto menegaskan Indonesia mesti menjaga fokus untuk menggelar balapan pertama dengan sebaik mungkin. Saat ini pembangunan sirkuit, menurut Happy berjalan dengan baik dan sesuai jadwal, meski dalam ancaman wabah COVID-19. Pengerjaan sudah mencapai 30 persen yang meliputi ground work.
Sementara itu, pembangunan sirkuit MotoGPdi tengah wabah virus corona terus dikerjakan. Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat-PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan jalan terus walau terjadi pendemi agar Indonesia dapat menggelar balapan MotoGP pada Oktober 2021. Kejuaraan dunia balap motor dunia MtoGP sendiri berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Waktu yang menyisakan kurang dari dua tahun memaksa Kementerian PUPR untuk terus meningkatkan penyelesaian sirkuit agar selesai tepat waktu sekalipun virus corona mengancam. Adapun alokasi angggaran infrastruktur PUPR tahun 2020 digelontorkan sebesar Rp 903,4 miliar. Jumlah anggaran tersebut untuk pembangunan pendukung penyelenggaraan moto GP seperti pengendali banjir KEK Mandalika, pembangunan jalan Bypass Bandara Internasional Lombok, pengembangan kawasan di tiga Gili yaitu Gili Air, Meno dan Trawangan di Kabupaten Lombok Utara , pengembangan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum, kawasan geopark Rinjani dan pembangunan home stay. Termasuk membangun Promenade di Desa Gerupuk, Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi salah satu tujuan wisatawan seiring dengan penyelenggaraan event MotoGP tersebut
April
Pemerintah Siapkan Dua Skema Mitigasi UMKM Terdampak COVID-19
Written by Daniel
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyiapkan dua skema mitigasi bagi pelaku usaha mikro kecil menengah yang terdampak penyebaran virus corona baru atau COVID-19. Skema tersebut adalah lewat mekanisme ekonomi terhadap UMKM yang masih bertahan dan mekanisme bantuan sosial untuk usaha mikro dan ultra mikro yang tidak lagi bisa berjualan. Demikian dikatakan Teten Masduki saat konferensi pers di Jakarta, Rabu, 15 April lalu.
Sebelumnya, dalam rapat kabinet terbatas pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar kebijakan stimulus ekonomi diprioritaskan untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai sektor yang memberikan kontribusi kepada Produk Domestik Bruto sampai 60 persen dengan tingkat penyerapan tenaga kerja hingga 97 persen.
Teten Masduki menjelaskan, guna menggulirkan dua skema itu, ada enam program utama yang telah disetujui Presiden Joko Widodo. Antara lain, stimulus relaksasi kredit cicilan dan bunganya selama enam bulan untuk penerima Kredit Usaha Rakyat-KUR maupun penerima kredit ultra mikro di bawah 10 juta rupiah.
Penyalurannya dilakukan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program unit layanan mikro madani (ULaMM), Usaha Ultra Mikro (UMi) dan membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar), Bahana Artha Ventura (BAV), hingga Pegadaian. Sementara penerima kredit pengusaha ultramikro di bawah 10 juta rupiah, penyalurannya dilakukan melalui koperasi simpan pinjam, Bank Perkreditan rakyat (BPR) termasuk syariah, serta fintech.
Kemudian pemerintah memberikan suntikan pembiayaan kredit baru khususnya untuk ultra mikro dengan menggunakan Kredit Usaha Rakyat yang diperluas melalui berbagai saluran Badan Layanan Umum pemerintah seperti koperasi simpan pinjam, Bank Perkreditan Rakyat, dan Baitul Maalwat Tamwil atau Balai Usaha Mandiri.
Beberapa kebijakan lainnya adalah penghapusan pajak selama enam bulan hingga memberikan stimulus daya beli produk UMKM. Untuk UMKM ultramikro yang sudah tidak bisa berusaha, pemerintah tengah menyiapkan perluasan bantuan sosial, termasuk di dalamnya adalah Kartu Prakerja. Ada juga program integrasi pelaksanaan bantuan sosial, kartu sembako murah dengan pelibatan warung-warung tradisional.
Program lainnya adalah stimulus ekonomi bagi daya beli produk UMKM supaya permintaan tetap ada.
Teten Masduki menuturkan, pemerintah juga memberikan rangsangan bantuan bagi pelaku usaha yang masih bisa bertahan bahkan masih bisa berjualan sesuai dengan permintaan market terutama pada sektor kuliner, konveksi yang memproduksi alat pelindung diri (APD).
April
Kementerian Pertanian, Senin,13 Maret 2020 mengukuhkan 67 Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan dari sejumlah provinsi sebagai upaya regenerasi petani. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, saat menyaksikan acara pengukuhan tersebut secara virtual di Jakarta, Senin,13 April mengatakan, saat pandemi COVID-19 yang masih dihadapi sejumlah negara, termasuk Indonesia, sektor pertanian menjadi semakin dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Syahrul Yasin Limpo mengatakan, semakin panjang COVID-19 ini berlangsung, semakin banyak orang membutuhkan pertanian. Pertanian yang dibutuhkan adalah pertanian yang efektif, efisien dan transparan. Hal itu bisa dilakukan melalui petani milenial, yang modern. Menteri pertanian mengukuhkan 59 Duta Petani Milenial yang berusia antara 19-39 tahun dan 8 Duta Petani Andalan yang berusia di atas 39 tahun. Duta petani tersebut berasal dari berbagai aspek komoditas, seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan hingga hortikultura. Bahkan, ada juga penyuluh pertanian yang mendampingi petani serta mentransfer inovasi dan teknologi informasi pertanian sehingga berhasil mencetak petani-petani sukses.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Dedi Nursyamsi menjelaskan. pengukuhan ini bertujuan mempercepat regenerasi petani dengan meningkatkan peran generasi muda pertanian dalam mengembangkan dan memajukan sektor pertanian agar lebih prospektif dan berpeluang ekspor. Oleh karena itu, ia menilai perlu petani-petani muda yang dapat memberikan kontribusi dalam gerakan pembaharuan pembangunan pertanian. Duta-duta ini diharapkan mampu menarik generasi milenial lainnya untuk ikut berwirausaha pertanian. Selain itu, mampu mempercepat advokasi kepada masyarakat terutama berkaitan dengan program-program Kementerian Pertanian sehingga program tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat di lapangan.
Dedi menegaskan, dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, pertanian merupakan garda terdepan pencegahan infeksi itu karena berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh. Dalam masa COVID-19 ini banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha pertanian milenial khususnya di bidang produksi on-farm seperti sayuran segar, buah-buahan, susu, telur, kacang-kacangan, yang merupakan penyedia vitamin dan protein untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
Dalam kesempatan itu, juga ditetapkan kepengurusan Forum Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan serta koordinator provinsi yang diketuai oleh Sandi Octa Susila.
April
Kerugian Indonesia Karena Perubahan Iklim Capai Rp132 Triliun di 2050
Written by Daniel
Indonesia memiliki kerentanan yang cukup tinggi akan dampak perubahan iklim dan estimasi kerugian ekonominya akan mencapai 132 triliun rupiah di tahun 2050. Demikian dikatakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu di Jakarta, Selasa.
Febrio mengatakan kerentanan tersebut tercermin melalui kenaikan peringkat Global Climate Risk Index (CRI) Indonesia selama dua dekade terakhir yang sebelumnya di urutan 69 menjadi 50. Dan estimasi yang dilakukan USAID di 2016 nilai kerugian ekonomi yang akan ditanggung di 2050 akibat bencana ekologis mencapai 132 triliun rupiah atau setara 1,4 persen dari Produk Domestik Bruto-PDB Indonesia saat itu.
Febrio menambahkan, menyadari risiko perubahan iklim yang semakin meningkat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka Pemerintah Indonesia melakukan usaha pengendalian perubahan iklim termasuk di antaranya berkontribusi aktif pada perundingan dan pencapaian kesepakatan di tingkat global.
Indonesia termasuk salah satu negara yang melakukan ratifikasi Protokol Kyoto tahun 2004 serta Kesepakatan Paris atau Paris Agreement di 2016. Komitmen Indonesia di dalam kedua kesepakatan tersebut melahirkan upaya mitigasi perubahan iklim berskala nasional, yakni Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2011 dan Nationally Determined Contribution di 2016.
Indonesia berkomitmen untuk menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca dari tingkat business as usual (BAU) sebesar 26 persen pada 2020 dan 29 persen pada 2030 dengan usaha sendiri, atau 41 persen jika mendapat bantuan internasional. Selain upaya penurunan emisi, Indonesia juga komitmen meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Adi Budiarso mengatakan di tengah pandemi COVID-19, pemerintah perlu memperhatikan pokok pikirannya para ilmuwan mengenai perubahan iklim.
Dikatakannya, di Indonesia, peningkatan konsentrasi emisi gas rumah kaca itu menimbulkan kenaikan suhu bumi. Bahkan diprediksi, jika Indonesia tidak melakukan sesuatu, pemanasan itu akan melebihi 1,5 derajat Celsius. Adi Budiarso melaporkan, ada 3,678 bencana hidrometeorologi di Indonesia selama 2019, yang terkait iklim. Namun hanya 37 kejadian bencana yang tidak terkait dengan iklim atau hanya satu persen saja.
April
Pemerintah Tanggung Pajak Barang dan Jasa Penanganan COVID-19
Written by Daniel
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan fasilitas berupa tidak memungut pajak pertambahan nilai-PPN terhadap berbagai barang dan jasa untuk penanganan wabah virus corona atau COVID-19. Demikian keterangan resmi Direktorat Jenderal Pajak yang diterima kantor berita Antara, Sabtu, 11 April 2020.
Dalam keterangan tersebut dikatakan, Pemerintah Indonesia mendorong ketersediaan barang-barang dan obat-obatan yang diperlukan untuk menanggulangi wabah COVID-19 dengan tidak memungut PPN atau PPN ditanggung pemerintah.
Fasilitas tersebut diberikan kepada badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak-pihak lain yang ditunjuk untuk membantu menangani wabah COVID-19 atas barang impor.
Adapun, barang-barang yang tidak dipungut 10 persen atas nilai barang antara lain obat-obatan, vaksin, peralatan laboraturium, peralatan pendeteksi, alat pelindung diri (APD), peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya.
Sedangkan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah COVID-19 meliputi konstruksi, konsultasi, teknik, manajemen, persewaan, dan pendukung lainnya tidak dikenakan PPN.
Tidak hanya PPN, peraturan tersebut juga memberikan pembebasan dari pemungutan tiga jenis Pajak Penghasilan-PPh. Pertama, PPh Pasal 22 atau PPh Impor, atas impor dari pembelian barang yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah Covid-19. PPh Pasal 22 juga dibebaskan atas penjualan yang dilakukan oleh pihak penjual.
Kedua, pembebasan PPh Pasal 21 yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah Covid-19.
Ketiga, pembebasan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa teknik, manajemen, atau jasa lain yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah Covid-19.
Pengajuan surat keterangan bebas untuk fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 disampaikan kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar melalui email resmi kantor pelayanan pajak yang bersangkutan.
Insentif pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020 yang berarti berlaku selama 6 bulan.
April
“ Kerja Sama Pengadaan Obat COVID-19 Indonesia Dengan Jepang dan India”
Written by Daniel
Indonesia, Jepang dan India telah sepakat meningkatkan kerja sama antara lain melalui pengadaan obat-obatan yang dibutuhkan untuk penyembuhan pasien terpapar COVID-19. Hal itu dilakukan sebagai wujud solidaritas dan kemitraan dalam mengatasi wabah COVID-19 . Seperti dikutip laman kemlu.go.id ( 11/4) menindaklanjuti arahan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia - KBRI Tokyo dan KBRI New Delhi telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Jepang dan India guna memfasilitasi realisasi kerja sama pengadaan obat-obatan dimaksud, baik dalam kerangka Government to Government ( G to G) ataupun antar pemerintah maupun Business to Business (B to B).
Sebagaimana telah disampaikan oleh Menlu Jepang, Motegi Toshimitsu, pada 7 April lalu, Pemerintah Jepang berkomitmen untuk menghibahkan obat Avigan kepada sejumlah negara prioritas, termasuk Indonesia.
Disamping itu, KBRI Tokyo juga telah memfasilitasi pembentukan kerja sama antara produsen obat Avigan Fujifilm dengan Kimia Farma, yang telah ditunjuk Kementerian Badan Usaha Millik Negara–BUMN untuk kerja sama pengadaan obat Avigan dari Jepang. Pengiriman fase pertama obat Avigan dari Jepang dalam kerangka kerja Goverment to Goverment dan B to B tersebut diharapkan dapat terlaksana dalam bulan April ini. Untuk mendorong kerja sama bahan baku obat dengan India, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia secara khusus membahas dukungan Pemerintah India tersebut dalam pembicaraan telepon dengan Menlu India, Dr. Subrahmanyam Jaishankar.
Kerja sama antara Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Republik Indonesia di India, Badan Pengawasan Obat dan Makanan - BPOM dan Kementerian BUMN telah menjembatani pengadaan sejumlah obat dalam kerangka B to B dan memastikan pengiriman dapat dilaksanakan ditengah pembatasan pergerakan manusia dan barang, yaitu antara: Dexa Medica (Indonesia) dengan IPCA Laboratories (India) untuk Chloroquine Phospate, IMEDCO (Indonesia) dengan Srini Pharmaceuticals dan Cadilla Healthcare (India) untuk Hydrochloroquine Sulphate (HCS), Indo Farma (Indonesia) dengan Mylan Laboratories dan Hetero Labs Limited (India) untuk Oseltamivir, dan Kimia Farma (Indonesia) dengan IPCA Laboratories (India) untuk Oseltamivir.
Saat ini kerja sama B to B pengadaan obat-obatan tersebut dalam tahap proses pengiriman. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengapresiasi kerja sama ini dan harapkan agar kemitraan bersemangatkan rasa solidaritas dan kemanusiaan ini dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan oleh banyak negara sebagai upaya bersama mengatasi pandemi Covid-19.
April
Pemerintah Siapkan 110 Triliun Rupiah uUntuk Jaring Pengaman Sosial
Written by Daniel
Pemerintah Indonesia menyiapkan dana sebesar 110 triliun rupiah yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial. Program ini ditujukan bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli dalam mengatasi dampak sosial ekonomi penyebaran Virus Korona (Covid-19). Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas mengenai Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial, Selasa (7/4), melalui Konferensi Video dari Istana Merdeka, Jakarta.
Menurut Presiden Jokowi, pemerintah telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH), dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta penerima. Presiden Jokowi juga menyampaikan akan memperbesar nilai manfaat dengan menaikkan kurang lebih 25% dan juga penyaluran dipercepat dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali. Pemerintah juga menaikkan jumlah penerima Kartu Sembilan bahan pokok (sembako) dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima Manfaatnya pun dinaikan 30% dari 150.000 rupiah menjadi 200.000 rupiah dan diberikan selama 9 bulan.
Khusus untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Pemerintah sedang menyiapkan program bantuan sosial khusus untuk 3,7 juta keluarga. Presiden menjelaskan, bantuan untuk 1,1 juta keluarga disiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sementara bantuan untuk 2,6 juta keluarga disiapkan oleh Pemerintah Pusat selama dua bulan sesuai masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satuan Tugas-Satgas Covid-19.
Selain itu, Presiden juga telah memerintahkan Menteri Sosial mendistribusikan 200 ribu paket Sembilan Bahan Pokok untuk wilayah Jabodetabek dan Kartu Prakerja dimulai tanggal 9 April. Anggarannya dinaikkan dari 10 triliun rupiah menjadi 20 triliun rupiah dan penerima manfaatnya 5,6 juta orang, terutama untuk yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19.
Presiden Joko Widodo meminta agar jaring pengaman sosial untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 diberikan secara cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kepala Negara juga meminta penyaluran dalam jaring pengaman sosial itu dilakukan secara cepat, tanpa ada birokrasi yang menyulitkan.
April
Olahraga Akan Bangkitkan Semangat Masyarakat Seusai Pandemi
Written by Daniel
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meyakini sektor olahraga mampu membangkitkan semangat masyarakat Indonesia setelah pandemi penyakit virus corona (COVID-19) berakhir. Syaiful kepada Antara di Jakarta, Rabu mengatakan, olahraga akan menjadi pembangkit semangat masyarakat dan memberikan harapan baru untuk hidup yang lebih baik.Salah satu olahraga yang bisa menjadi pemantik motivasi, Syaiful Huda mengatakan adalah sepak bolasalah satu olahraga yang membangkitkan percaya diri. Kemeriahan sepak bola yang kembali di tengah-tengah masyarakat diyakininya akan membuat mentalitas Indonesia berubah. Kesedihan yang hadir akibat pandemi COVID-19 akan berganti dengan optimisme. Syaiful Huda mengatakan,Indonesia saat ini terus bergelut melawan pandemi COVID-19 yang mulai hadir sejak Maret 2020. Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13A tahun 2020 menyatakan bahwa status keadaan tertentu daurat bencana wabah penyakit akibat virus corona terhitung tanggal 29 Februari 2020 sampai 29 Mei 2020. Jika pemerintah memperpanjang masa berlaku status darurat tersebut, PSSI memastikan akan menghentikan Liga 1 dan 2 Indonesia 2020.
Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan pengalaman menyaksikan sepak bola akan berbeda dibandingkan sebelumnya, ketika kompetisi bisa digelar lagi segera setelah kekhawatiran pandemi virus corona berakhir. Menurut Infantino kepada kantor berita ANSA dilansir Reuters, Kamis (3/4) malam, ketika pandemi berakhir, bukan hanya sepak bola berubah tetapi para penikmatnya akan turut menjadi manusia yang lebih baik. Sepak bola setelah corona akan lebih inklusif, sosial dan saling mendukung, terhubung diantara setiap negara dan pada saat bersamaan sesuatu yang global, tak lagi arogan dan lebih hangat menyambut. Semua pihak akan menjadi lebih baik, lebih manusiawi dan memperhatikan nilai-nilai kebaikan. Infantino juga mengatakan pandemi virus corona saat ini membuka mata bahwa sepak bola perlu melakukan reformasi baik itu terkait penjadwalan yang kini semakin padat dan konsentrasi finansial yang berkutat di tangan segelintir klub elit saja. Gianni Infantino mengindikasikan adanya pengurangan kompetisi tapi membuatnya lebih menarik.Sepak bola di hampir seluruh penjuru dunia saat ini tengah dipaksa libur karena pandemi virus corona, laiknya banyak ajang olahraga lainnya
April
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Perusahaan Listrik Negara-PLN, Perusahaan Minyak dan Gas Negara PT Pertamina, dan Microsoft, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (8/4). Dalam keterangan resminya Erick Thohir berharap kolaborasi ini dapat menjadi langkah awal BUMN untuk menciptakan nilai lebih, mendukung transparansi data dengan menggunakan teknologi strategis dan efisiensi.
Menurut Erick Thohir penandatangan nota kesepahaman ini mencakup empat tujuan, mulai dari peningkatan kemampuan digitalisasi untuk BUMN, meningkatkan kesinambungan bisnis BUMN, BUMN sebagai innovation hub, dan BUMN sebagai tempat pemasaran global (ekosistem mitra). Maka penandatanganan nota kesepahaman ini sesuai dengan salah satu dari lima prioritas Kementerian BUMN, yakni kepemimpinan teknologi.
Erick Thohir memaparkan, Indonesia memiliki 800 perusahaan BUMN, termasuk anak perusahaan, apabila tetap menggunakan cara tradisional dalam mengelolanya, maka BUMN dapat terdisrupsi. Oleh karena itu diputuskan untuk membangun kemitraan dengan Microsoft untuk membantu BUMN dalam mengembangkan dan mengoptimalkan teknologi terkini seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) dan High Performance Computing (HPC).
Ia lebih lanjut menjelaskan, Microsoft akan membantu PLN mengembangkan Smart Metering, Smart Grid Management, Smart Supply Chain, Big data Analytic dan Executive Dashboard sehingga bisa lebih efektif dan efisien.
Sedangkan dengan Pertamina, Microsoft akan membantu dalam kerja sama untuk efisiensi biaya pengadaan dan pembelian, untuk mencari sumur-sumur strategis dan juga pengembangan program filantrofi, seperti proyek Al for Earth yang fokus pada keberlanjutan dan dampak perubahan iklim.
Selain itu Microsoft juga akan memberikan program pembelajaran kepada PLN dan Pertamina mengenai teknologi digital dan eksplorasi implementasi guna pengembangan sumber daya manusia.
Erick Thohir mengharapkan kolaborasi ini akan membantu BUMN untuk mengembangkan modernisasi infrastrukturnya seperti pembangunan pusat data via Cloud, arsitektur ulang aplikasi, dan penilaian aset data.
Kolaborasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional BUMN, menghasilkan pendapatan yang lebih besar, efisiensi biaya tinggi, meningkatkan integritas data dari hulu ke hilir, serta membawa konsolidasi data yang lebih baik.
Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, President Microsoft Asia Pacific Andrea Della Mattea, dan President Director PT Microsoft Indonesia Haris Izmee.