VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kegiatan bertajuk Kulari ke Hutan 2019 yang berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/6) berjalan meriah. Salah satu agenda penting dari kegiatan ini yakni program adopsi pohon. Adopsi pohon artinya mendonasikan sejumlah dana untuk penjagaan pohon yang sudah tumbuh puluhan tahun di hutan. Selain itu ada kegiatan fun run yaitu berlari melintasi stadion sebagai bentuk simbol peserta terhadap pelestarian pohon dan hutan.

Co-founder gerakan “Hutan Itu Indonesia” (HII) sekaligus Ketua Pelaksana program Kulari ke Hutan 2019, Rinawati Eko mengatakan Hutan Itu Indonesia memiliki mimpi besar agar setiap orang mencintai hutan sebagai identitas  Indonesia. Rinawati menerangkan Ku Lari Ke Hutan adalah program yang dipilih untuk mewujudkan mimpi  tersebut dan targetnya adalah masyarakat urban.

Rinawati Eko di Jakarta Minggu (30/6) mengungkapkan, Kulari ke Hutan diadakan di hari Minggu karena lari di hari Minggu seperti Car Free Day-CFD sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat perkotaan khususnya di Jakarta. Dalam kesempatan itulah mereka menyisipkan pesan untuk menjaga hutan.

Menurut Rina kegiatan tersebut memberikan tantangan kepada para pelari untuk mengitari lintasan GBK sebagai simbol pesan menjaga hutan. Setiap pelari menempuh jarak lima kilometer atau satu kali putaran yang akan dikonversikan sebagai adopsi satu pohon untuk menjaga hutan Indonesia. Semakin jauh jarak yang ditempuh oleh peserta, maka semakin banyak jumlah pohon yang diadopsi untuk menjaga hutan Indonesia.

Dalam kegiatan lari, jarak terjauh yang dapat ditempuh oleh peserta adalah 20 kilometer atau empat kali putaran yang dibukukan oleh empat orang pelari. Selain itu untuk peserta yang dapat menempuh lima kilometer pertama akan mendapatkan apresiasi berupa medali dengan bahan dasar limbah palet serta gelang untuk setiap putaran.

Untuk diketahui, Hutan itu Indonesia (HII) merupakan gerakan terbuka yang dibuat untuk menularkan pesan-pesan positif kepada masyarakat untuk menjaga dan melindungi hutan Indonesia. Saat ini Hutan itu Indonesia memiliki dukungan dari 40 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia dan 400 sukarelawan. 

Setelah sempat tertunda, platform pembayaran nontunai LinkAja akhirnya resmi diluncurkan pada Minggu, 30 Juni 2109 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Acara grand launching platform pembayaran milik pemerintah tersebut dihadiri antara lain oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

LinkAja merupakan sistem pembayaran nontunai yang dikembangkan oleh perusahaan patungan delapan BUMN, dengan nama PT Fintek Karya Nusantara disingkat Finarya. LinkAja memberikan kemudahan pengguna dalam membayar merchant, membeli pulsa, membayar atau membeli melalui handphone, berbelanja dalam jaringan (daring) maupun berbagi uang.

Usai peluncuran menteri Rini Soemarno mengatakan, pihaknya ingin memudahkan akses layanan keuangan nontunai kepada seluruh lapisan masyarakat melalui aplikasi pembayaran daring berbasis elektronik LinkAja.

Meskipun baru diluncurkan LinkAja sudah dapat digunakan untuk bertransaksi di luar negeri, misalnya di Singapura. Targetnya, LinkAja juga akan dapat digunakan di Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan, lantaran banyak pekerja migran Indonesia di negara tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, CEO PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) Danu Wicaksana mengatakan, transaksi di luar negeri tersebut bisa dilakukan karena pihaknya telah bekerjasama dengan operator asing. Di Singapura PT Finarya sudah bekerjasama dengan Singtel yang sudah memiliki banyak merchant. Danu menjelaskan, pengguna LinkAja di Singapura tinggal snap QR Code berlogo VIA yang merupakan platform cross border payment. Menurut Danu, saat ini, LinkAja sendiri memiliki 22 juta pengguna. Hingga akhir tahun, Finarya menargetkan bisa mencapai hampir dua kali lipatnya, 40 juta pengguna. Sementara rata-rata nilai transaksi LinkAja mencapai 1 miliar rupiah per hari.

Rini Soemarno lebih jauh menjelaskan, sistem pembayaran nontunai ini ditujukan untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.Rendahnya inklusi keuangan di Indonesia, salah satunya disebabkan karena masyarakat masih memilih bertransaksi secara tunai.

Pada 2018 sekitar 76 persen transaksi di Indonesia masih didominasi oleh uang tunai sehingga perlu ada peralihan ke transaksi nontunai guna meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat.   

Indonesia dan Mesir tingkatkan kerjasama kedua Negara. Direktur Jenderal (Dirjen) Asia dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Desra Percaya memimpin langsung jalannya  Konsultasi Bilateral  ke-6 Indoneisa-Mesir bersama Assistant Foreign Minister for Asia and Pacific Islands Kementerian Luar negeri  Mesir, Hany Selim di Kairo, Kamis (27/6)lalu. Seperti dikutip dari kemlu.go.id, pertemuan tersebut untuk mengulas perkembangan bilateral antar kedua negara di berbagai bidang. Delegasi Indonesia dan Mesir saling tukar pandangan terkait berbagai isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama.

Dirjen Desra Percaya menilai Mesir mempunyai posisi yang krusial dan strategis dalam mengawal stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Di tengah dinamika kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis seperti saat ini, pertemuan bilateral dengan Mesir kali ini merupakan momentum yang sangat penting. Pertemuan tersebut juga menyepakati enam nota kesepahaman, antara lain terkait pembentukan Sidang Komisi Bersama, pembentukan Joint Trade Committee, kerja sama perikanan, kesehatan, energi dan pertahanan.

Untuk meningkatkan akses pasar bagi produk kedua negara, Indonesia dan Mesir sepakat untuk bentuk Joint Feasibility Studies untuk menjajaki pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) antara kedua negara. Selain itu, DesraPercaya  juga mengatakan kedua negara merupakan kekuatan ekonomi terbesar di kawasan masing-masing. Indonesia dapat memanfaatkan Mesir sebagai pusat  bagi akses pasar produk Indonesia ke Afrika dan Eropa serta Timur Tengah. Sementara Mesir dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat untuk masuk ke pasar ASEAN.

Terkait kerja sama investasi, Desra Percaya menyampaikan bahwa Mesir yang sedang menjalankan berbagai proyek pembangunan infrastruktur guna merealisasikan visi 2030, merupakan target potensial bagi outbound investment Indonesia di bidang konstruksi dan transportasi. Desra Percaya menjelaskan Indonesia saat ini sedang mendorong BUMN Indonesia seperti PT. WIKA dan PT. INKA untuk menangkap peluang di Mesir. Dalam kunjungan ke Mesir, Pemerintah telah mempertemukan langsung PT. WIKA  dengan mitra potensialnya di Mesir.

Mesir merupakan mitra ekspor tersebesar ke-26 bagi Indonesia. Pada tahun 2018, total nilai perdagangan Indonesia -Mesir mencapai 1,10 Miliar dolar Amerika, dengan surplus sebesar 893.808,40  dolar Amerika bagi Indonesia. Warga negara Indonesia di Mesir berjumlah 7.991 orang, dengan  6.229 diantaranya adalah mahasiswa dan 463 pekerja sektor Informal.

Rencana penetapan kantong plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru akhirnya menemui titik terang. Pasalnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR pemerintah membeberkan skema termasuk rencana tarif yang akan diberlakukan kepada kantong plastik. Pengenaan cukai plastik tersebut akan dilakukan dalam dua skema. Pertama,pengenaan cukai sebesar 100 persen akan dikenakan kepada kantong plastik dengan jenis bijih plastik virgin atau polyethylene dan polypropilene yang memiliki waktu penguraian lebih dari 100 tahun. Kedua, untuk jenis plastik yang berasal dari bijih plastik oxodegradable dengan waktu urai 2 tahun - 3 tahun dikenakan tarif yang lebih rendah. Semakin ramah lingkungan atau mudah terurai, maka semakin rendah tarif cukainya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Adapun tarif bagi kantong plastik dengan kategori pertama atau yang susah diurai akan dikenakan maksimal yakni Rp200 per lembar atau Rp30.000 per kilogram. Dengan penerapan tarif tersebut, harga kantong plastik setelah kena cukai berkisar antara Rp450–Rp500,-. Tarif itu menjadi niscaya diterapkan jika melihat data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukan bahwa sekitar 9,85 miliar lembar sampah kantong plastik dihasilkan setiap tahun. Jumlah itu disumbangkan oleh kurang lebih 90.000 gerai ritel modern seluruh Indonesia.Pembahasan mengenai cukai plastik sebenarnya sudah dilakukan bertahun-tahun. Bahkan pada tahun 2017 dan 2018, penerimaan dari cukai tersebut masuk sebagai komponen penerimaan cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total target senilai Rp500 miliar. Namun proses pembahasan masing-masing kementerian belum menemukan kata sepakat untuk menjadikan plastik sebagai barang kena cukai baru .

Dalam tahap awal ini pemerintah hanya akan membatasi pengenaan cukai sebatas kantong plastik saja, karena sampah kantong plastik tidak banyak didaur ulang. Untuk memuluskan langkah pengendalian sampah plastik ini sebenarnya pemerintah telah menerbitkan No.83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut . Mengingat sampah plastik di Indonesia menempati urutan kedua tertinggi di dunia, diharapkan semua pihak bisa memahami bahwa sampah plastik merupakan persoalan serius. Untuk itu perlu penanganan yang terencana dan kesadaran semua pihak untuk lebih peduli lingkungan dengan menggunakan bahan plastik yang aman bagi kesehatan dan lingkungan, yang mudah didaur ulang dan gampang terurai. Membiasakan menggunakan kantong dalam bentuk kardus atau kain saat berbelanja,adalah satu bentuk kepedulian kita bagi lingkungan.