VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Hari Sabtu lalu 22 Juni 2019, kota Jakarta merayakan hari ulang tahunnya yang ke- 492. Pada awalnya, Jakarta adalah  sebuah kota pelabuhan yang bernama Sunda Kelapa. Kemudian, Pangeran Fatahillah dari Kesultanan Banten menaklukkan Sunda Kelapa, dan mengganti namanya menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang selanjutnya ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Kota Jakarta.Sementara itu, Jayakarta ketika itu  pun   berkembang menjadi  kota pelabuhan yang sibuk.  Tempat para pedagang dari China, India, Arab dan Eropa serta dari Negara-negara lainnya saling bertukar barang-barang/komoditi.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945,  Jakarta pun  kian berkembang.  Bukan hanya menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan  tapi juga menjadi pusat bisnis, pusat keuangan dan pusat jasa. Status ini membuat Jakarta menjadi kota urbanisasi,  tempat orang-orang dari berbagai daerah lain di Indonesia  datang untuk mengadu peruntungan. Akibatnya,  Jakarta menjadi lebih padat, lebih macet dan lebih tidak teratur. 

Pemerintah DKI Jakarta mengangkat “Wajah Baru Jakarta” sebagai tema peringatan tahun ini. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di balik wajah baru fisik, harus ada cara pandang yang baru. Ada kebaruan dimulai dari pikiran sampai pada perbuatan. Anies menekankan pentingnya perubahan pola pikir untuk mewujudkan Wajah Baru Jakarta. Dia juga mencontohkan, kaki sebagai alat transportasi maka pemerintah Jakarta menyiapkan trotoar agar masyarakat lebih sering berjalan kaki di dalam kota.

Jakarta juga diharapkan bisa menjelma menjadi kota pintar serupa dengan Seoul, Korea Selatan atau Tokyo, Jepang. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika (Diskominfotik) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania, mengklaim saat ini Jakarta berada dalam jalurnya menjadi kota pintar. Berdasarkan situs Jakarta Smart City (JSC), ibu kota diproyeksikan akan menjadi kota pintar sebelum 2025.
Ada enam kategori smart city yang saling terkait, yaitu smart living, smart mobility, smart governance, smart environment, smart economy, dan smart people yang harus menjadi perhatian. Intinya pemerintah DKI Jakarta akan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Dirgahayu Jakarta semoga impian untuk menjadi kota pintar segera terwujud.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta Jepang untuk ikut meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia dalam investasi negara itu di Indonesia.

Luhut Panjaitan menyampaikan hal itu dalam Forum Dialog Pemerintah dan Swasta Republik Indonesia-Jepang ketiga yang digelar di Jakarta, Rabu (29/5/2019). Forum dihadiri delegasi Jepang yang dipimpin oleh Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Hiroshige Seko.

Luhut Pandjaitan dalam keterangan tertulis mengatakan, prioritas utama pemerintah Indonesia sekarang adalah peningkatan sumber daya manusia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia minta agar dibantu untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama yang berada di luar Pulau Jawa. Menurut Luhut Pandjaitan peningkatan kualitas tenaga kerja tak lepas dari tujuan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin bagi tenaga kerja lokal dari investasi asing.

Menanggapi permintaan tersebut, menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Hiroshige Seko menyatakan kesiapan pihaknya untuk membantu sesuai permintaan Pemerintah Republik Indonesia. Seko mengatakan, pemerintah dan perusahaan Jepang menyadari bahwa Indonesia adalah mitra penting, sehingga mereka sangat mendukung permintaan Pemerintah Indonesia untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua The Jakarta Japan Club (JCC) Kanji Tojo menyebutkan tindak lanjut Dialog Pemerintah dan Swasta Republik Indonesia-Jepang sebelumnya adalah adanya pelatihan bagi 107 guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Medan, Lampung dan Makassar. Tojo menambahkan, para guru itu diberikan pelatihan dasar dan praktek mesin, keterampilan kelistrikan dan Kaizen pada Februari lalu.

Tujuan dari Forum Dialog Pemerintah dan Swasta Republik Indonesia-Jepang ke-tiga ini adalah untuk mendiskusikan beberapa isu yang menjadi penghambat iklim investasi di Indonesia. Kegiatan ini digagas oleh pemerintah kedua negara dan The Jakarta Japan Club (JJC).

Sebelum dimulainya forum dialog tersebut, Menteri Koordinator  Luhut Panjaitan  dan Menteri Seko mengadakan pertemuan bilateral yang menyepakati peningkatan kerja sama ekonomi dan pembangunan kedua negara.

Menteri Seko juga mengapresiasi kesediaan Pemerintah Indonesia untuk berdialog dengan para investor Jepang serta menindaklanjuti keluhan maupun hambatan dalam berusaha di Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia dan Uni Eropa sepakat memenuhi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditandai dengan peluncuran Blue Book 2019. Bambang Brodjonegoro pada peluncuran Blue Book 2019 di Jakarta, Selasa lalu mengatakan, di dalam Blue Book tersebut, nantinya ada kegiatan yang sudah disepakati antara Uni Eropa dan Indonesia, yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional-Bappenas.

Blue Book 2019 merupakan laporan tahunan kerja sama pembangunan ekonomi berkelanjutan hingga mitigasi efek perubahan iklim. Publikasi ini menyoroti berbagai capaian program pembangunan di Indonesia yang didukung Uni Eropa, serta negara-negara anggotanya. Berbeda dari tahun sebelumnya yang berfokus mengenai perubahan iklim, di dalam Blue Book 2019, kedua pihak sepakat mengambil tema pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Indonesia mendapat bantuan dana pembangunan senilai 100 juta euro dari Uni Eropa dalam mendukung terealisasinya program-program kerja sama antarkedua pihak itu yang difokuskan pada tiga sektor pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, pendidikan, dan kesehatan.

Sementara itu Kuasa Usaha Delegasi UE untuk Indonesia Charles-Michel Geurts mengatakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan komitmen yang dapat diadopsi oleh seluruh negara, termasuk Indonesia. Indonesia dapat mengimplementasikan strategi baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Geurts mengatakan, dalam sepuluh tahun terakhir, proyek yang sudah selesai dikerjakan antara Indonesia dan UE senilai 500 juta euro. Tetapi saat ini proyek yang sedang dikerjakan nilainya sekitar 100 juta euro. Ada pun kerja sama pembangunan Uni Eropa-Indonesia di sektor lingkungan yang sudah tercapai, antara lain fasilitas pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi; dan studi untuk memperkuat sertifikasi Indonesia untuk minyak kelapa sawit berkelanjutan (ISPO).

Sementara itu, sektor pendidikan yang tercapai adalah sebanyak 1.600 beasiswa diberikan setiap tahun kepada mahasiswa dan dosen asal Indonesia melalui program Erasmus dan beasiswa lain dari negara-negara anggota Uni Eropa. Untuk sektor kesehatan, Uni Eropa dan negara anggotanya berkontribusi terhadap lebih dari 44 persen dari keseluruhan dana global untuk mengatasi AIDS, tuberculosis senilai 350 juta dolar Amerika yang diberikan kepada Indonesia.

Kembali ke kampung halaman atau yang lebih umum disebut Mudik adalah istilah yang lazim diucapkan ketika jelang hari raya Idul Fitri setelah menjalani puasa atau Shaum selama bulan Ramadhan menurut penanggalan Islam. Kembali ke kampung halaman mempunyai makna bukan sekadar kembali melihat kampung halaman setelah sekian lama pergi merantau, tapi mudik mempunyai arti kembali bersilaturrahim dengan orang tua, sanak saudara hingga tetangga dan kawan kawan sepermainan. Karena itu fenomena mudik menjadi momentum berbagi pengalaman hingga menunjukan apa saja yang telah dilakukan selama merantau. Jadi tidak heran setiap orang sukarela agar dapat berkumpul keluarga, sanak saudara dan kawan kawan sepermainan di Kampung halaman.

Kebudayaan mudik bukan hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim. Di beberapa negara lain juga ada acara berkumpul dengan keluarga di hari Raya yang dianggap sakral atau dipercaya membawa keberqahan, seperti di Korea Selatan, pada Hari Raya Seollal, Imlek di Tiongkok, Tet di Vietnam, Thanksgiving dan Natal di Amerika. Terkait dengan mudik di Indonesia, sejak awal tahun pemerintah telah menyiapkan segalanya agar kelancaran mudik dapat berjalan dengan baik. Hampir semua infrastruktur, disiapkan dengan matang oleh Pemerintah. Percepatan penyelesaian jalan berbayar bebas hambatan – TOLL, telah dilakukan selain perbaikan jalan nasional non tol. Penyelesaian TOL Trans Jawa sudah dapat dikatakan sudah tersambung dari Merak di ujung barat Jawa hingga Probolinggo di Jawa bagian Timur. Di pulau Sumatera, percepatan trans sumatra sudah dapat dirasakan dengan selesainya sebagian ruas tol di Lampung hingga ke Sumatera selatan.

Sehubungan jelang hari Raya Idul Fitri, persiapan mudik dilaksanakan beberapa instansi. Kementerian PUPR dari sisi infrastruktur, Jasa Marga di jalan Tol, Kepolisian, Kementerian perhubungan bahkan kementerian kesehatan. Mengapa demikian karena pergerakan dalam rangka silaturahmi tahunan ini setidaknya mencapai 14 juta orang bergerak dari kawasan ibukota dan sekitarnya (Jabodetabek). Uang yang akan dibelanjakan dalam mudik tahun ini oleh pemudik Jabodetabek mencapai 10 trilyun rupiah. Diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada Jumat 31 Mei untuk itu kesiapan petugas dari setiap instansi terkait di lapangan sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kemacetan dan memfasilitasi para pemudik agar aman dan nyaman sampai di kampung halaman.

Meskipun Kemajuan zaman saat ini memang sepertinya sudah dapat mengatasi arti sebuah pertemuan tatap muka seperti melalui Video Call atau pertemuan tatap muka di gawai pribadi tanpa harus pergi jauh jauh ke tempat yang kita tuju. Namun kehadiran secara utuh raga dihadapan lawan bicara mempunyai nilai tersendiri yang membedakan pertemuan melalui internet di gawai pribadi seperti adanya unsur rasa hormat dan menghormati dan cinta kasih pada seseorang. Semoga mudik tahun ini lebih baik dari tahun lalu dan membawa suasana kerukunan usai tensi tinggi saat pelaksanaan Pemilu serentak.