VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mendorong pemerintah daerah yang mempunyai keinginan membangun tempat pengelolaan limbah medis atau Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Hal itu disampaikan Kepala Sub Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Sektor Prasarana dan Jasa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Edward Nixon Pakpahan saat menjadi narasumber di acara Diskusi Daur Ulang Limbah Padat Medis Rumah Sakit di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Sabtu. Dikatakannya, saat ini, ada enam jasa pengolah limbah medis di Indonesia. Tapi kebanyakan dikelola pihak swasta, sementara dari pemerintah daerah belum ada.

Menurut Edward Nixon Pakpahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sedang dalam proses pengajuan izin pembangunan pengelolaan limbah B3 ke Pemerintah Pusat. Edward berharapkan tahun ini proses perizinan sudah selesai. Dikatakannya, selain Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Timur juga sudah mau membangun limbah B3. Apalagi informasinya ada 11 ton limbah medis rumah sakit di Jawa Timur setiap harinya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia (APSI) Saut Marpaung mengatakan tujuan digelarnya diskusi ini agar rumah sakit di Jawa Timur bisa mengelola limbahnya lebih baik lagi.

Tidak hanya itu, Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia juga berencana melakukan pertemuan dengan pihak produsen atau pabrik pembuat cairan infus dan obat-obatan dalam waktu dekat ini. Mereka menghasilkan sampah medis sehingga diajak untuk berkolaborasi. Menurutnya, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab penghasil sampah seperti rumah sakit, hotel, rumah makan dan lainnya, melainkan juga tanggung jawab semua, termasuk produsen yang diharapkan bisa mendaur ulang kembali hasil produksinya. Produsen seharusnya tidak hanya memikirkan produksi tapi harus juga memikirkan keberlanjutannya. Sampah dari produk mereka harus bisa terolah, dan kalau bisa didaur ulang.

Presiden Indonesia Joko Widodo meminta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dapat membantu meningkatkan ekspor dan investasi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara silaturrahim nasional dan buka puasa bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta, Minggu (26/5). Menurut Presiden, peningkatan ekspor dan investasi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi defisit neraca transaksi berjalan.

Presiden Joko Widodo menyebutkan, problem besar yang dihadapi dalam berpuluh tahun dan belum terpecahkan sejak lama adalah neraca transaksi berjalan yang selalu defisit. Presiden meminta Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan asosiasi lainnya bersama pemerintah mengatasi hal tersebut. Presiden menambahkan, setelah problem defisit transaksi berjalan dapat diatasi, baru Indonesia dapat memasuki tahapan berikutnya, yaitu era teknologi dan inovasi.

Presiden menjabarkan, dalam 5 tahun ini pemerintah fokus pada infrastruktur, baik pelabuhan, bandara, jalan, maupun pembangkit listrik. Menurut Presiden Joko Widodo, setiap pulau membutuhkan pelabuhan, dan banyak sekali konektivitas antarkabupaten belum tersambung.

Setelah konektivitas antarwilayah tersambung melalui infrastruktur, Presiden berpesan kepada para kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota untuk menyambungkan wilayah mereka ke kawasan-kawasan ekonomi.

Sementara itu salah satu pengurus pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Ajib Hamdani,mengatakan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia optimistis kondisi perekonomian selepas Pemilu 2019 terus kondusif, dan pengusaha akan mulai berinvestasi. Menurutnya, situasi politik secara tidak langsung juga akan berdampak pada situasi perekonomian. Saat ini situasi mulai kondusif danpertumbuhan ekonomi juga sudah mulai membaik. Hal itu terlihat dari naiknya nilai investasi.

Hadir juga dalam silaturrahim nasional dan buka puasa bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Oesman Sapta Odang, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Roeslani, serta para ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia daerah.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,  Retno L.P. Marsudi saat memimpin Briefing Dewan Keamanan PBB mengenai Timur Tengah di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (22/05) mengatakankonflik berkepanjangan di Timur Tengah memiliki dampak bagi perdamaian dan stabilitas kawasan dan global. Menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus dapat menghasilkan progres riil dalam penyelesaian isu Timur Tengah, khususnya Palestina.

Seperti dikutip laman kemlu.go.id, Briefing mengenai situasi di Timur Tengah ini dipimpin Menlu RI dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei 2019 dan dihadiri seluruh anggota Dewan Keamanan. Di sisi lain, briefing tersebut  bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina, Suriah, dan Yaman. Melalui video conference, perkembangan terakhir di Timur Tengah disampaikan oleh Koordinator Khusus United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process (UNSCO), Nickolay Mladenov, dan Commissioner-General United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), Pierre Krähenbühl.

Dalam pertemuan tersebut , situasi di Palestina menjadi perhatian khusus Indonesia. Menteri Retno juga menyampaikan bahwa sejak pertemuan yang sama bulan Januari lalu, situasi di Timur Tengah, khususnya di Palestina bukan membaik, namun memburuk. Terjadinya kekerasan baru pada awal bulan Mei, ditutupnya sementara kehadiran organisasi internasional di Hebron, dan terus berkembangnya pemukiman ilegal di tanah Palestina, terus memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina.

Selain itu, Menlu RI menekankan tiga hal penting untuk diperhatikan.Pertama, pentingnya untuk memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina. Retno Marsudi menyampaikan bahwa laporan komisi independen awal tahun ini, menekankan banyaknya pelanggaran HAM oleh negara penduduk, termasuk kekerasan terhadap media dan pekerja kehesatan di Palestina. Untuk itu, ditekankan pentingnya perlindungan internasional bagi masyarakat sipil Palestina. Kedua, perlunya segera diambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina. Dalam konteks ini, upaya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial masyarakat Palestina menjadi penting. Dalam hal ini, Menlu RI menghargai berbagai program UNWRA dalam memperbaiki situasi kemanusiaan rakyat Palestina dan kesiapan Indonesia untuk terus mendukung.

Ketiga,  proses perdamaian harus dimulai kembali. Untuk itu perlu segera dibentuk proses perdamaian yang kredibel, yang memastikan kesetaraan semua pihak dalam perundingan. Retno Marsudi juga mengatakan perspektif baru dalam proses perdamaian bukan berarti mengabaikan parameter internasional yang berlaku.Namun, bagi Indonesia, tidak terdapat alternatif lainnya selain ‘solusi dua negara.

Menlu Retno  juga menekankan situasi keamanan di Timur Tengah akan mempengaruhi situasi keamanan global. Untuk itu penting bagi Dewan Keamanan PBB untuk memastikan adanya progres konkret.

Beberapa hari menjelang perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah, kiriman uang dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di berbagai negara mengalir deras ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sebut saja daerah Sukabumi, Jawa Barat. Jasa kiriman uang Kantor Pos Sukabumi melaporkan peningkatan sebesar 15 persen dibandingkan dengan bulan-bulan biasa yang berkisar 40 hingga 50 miliar rupiah per bulannya. Itu hanya dari kantor pos saja. Kemungkinan uang kiriman TKI jumlahnya lebih besar, karena tidak hanya Kantor Pos saja yang menyediakan layanan melainkan juga beberapa bank. Selain itu banyak juga TKI yang menitipkan uang untuk keluarganya kepada rekan mereka yang mudik meski cara ini rawan hilang di jalan. Kiriman kebanyakan dari Timur Tengah, Malaysia dan Hongkong.

Kantor Pos Cianjur juga disibukkan dengan kiriman uang dari TKI untuk warganya. Melalui kantor pos atau wesel di Kantor Pos Cianjur pada Ramadhan tahun ini, jumlahnya menembus angka 97 miliar rupiah. Menurut Kepala kantor Pos Cianjur Deni Ahmad Zaenudin, kiriman uang di Ramadhan tahun ini kemungkinan meningkat dibanding Ramadhan tahun lalu yang mencapai 113 miliar rupiah. Hal ini  mengingat masih ada beberapa hari lagi menjelang lebaran. Yang  terbanyak berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Daerah-daerah lain di  wilayah  perbatasan semisal Nunukan di Kalimantan Utara pun menggunakan jasa Kantor Pos untuk menerima kiriman uang dari luar negeri. Faktanya dari tahun ke tahun jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pergi ke luar negeri untuk bekerja semakin besar. Namun jika melihat tingginya kiriman uang melalui jasa kantor pos, kemungkinan belum banyak TKI yang memanfaatkan jasa perbankan. Walaupun TKI sendiri mungkin mempunyai rekening di bank, namun keluarganya di kampung belum tentu memilikinya.

Data pemerintah pada 2017 menunjukkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia baru 63 persen. Artinya tiap seratus warga Indonesia, baru 63 orang yang memiliki rekening di bank. Jika keluarga di kampung halaman memiliki rekening bank maka pengiriman uang dapat lebih mudah dan aman. Mereka pun  dapat bergembira di hari lebaran, tanpa khawatir uang hilang di tengah jalan.