VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kemitraan Indonesia dengan Australia dalam kerangka Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)  akan mulai diimplementasikan pada 5 Juli 2020. Pemerintah kedua negara optimistis bahwa  Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) akan meningkatkan kerja sama bilateral saling menguntungkan, diantaranya peningkatan nilai ekspor kedua negara.

Untuk meningkatkan nilai ekspor, kedua negara telah sepakat untuk:  (1) menjalin prinsip kerja sama  “Economic  Powerhouse”,  yakni kerja sama perdagangan yang tidak hanya menyasar pasar masing-masing negara, tetapi juga menyasar pasar negara ketiga atau pasar dunia. (2) Menghapus  tarif impor yang selama ini dikenakan terhadap produk-produk andalan kedua negara. 3). Mengurangi hambatan non-tarif. Melihat beberapa poin kesepakatan tersebut, rakyat kedua negara berharap bahwa implementasi IA-CEPA dapat berdampak pada peningkatan perekonomian kedua negara.

Dalam kesepakatan IA-CEPA,  tampak ada peluang peningkatan nilai ekspor dari berbagai hasil industri pengolahan Indonesia yang mana dalam empat tahun terakhir terjadi defisit di pihak Indonesia. Berdasarkan data The Atlas of Economic Complexity, Indonesia mencatat deficit sekitar 3 miliar dolar AS dalam perdagangan dengan Australia pada tahun 2018.

Indonesia perlu meningkatkan kualitas daya saing produknya dan menyusun strategi jitu agar implementasi IA-CEPA ini mampu meningkatkan nilai ekspornya. Pada umumnya, kesepakatan pembebasan tarif atau nol-tarif merupakan salah satu variabel yang dapat mendongkrak nilai ekspor. Namun apakah variabel nol-tarif ini mampu meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke Australia? Dalam kajian Kementerian Perdagangan Indonesia tentang IA-CEPA pada 2016 menunjukan fakta menarik  bahwa variabel tarif  tidak memberikan pengaruh terhadap  kinerja ekspor Indonesia ke Australia. Selama ini,  hambatan perdagangan Indonesia ke Australia telah dipengaruhi oleh faktor  non-tarif. Salah satu contohnya adalah standar karantina produk dan SPS (Sanitary and Phytosanitary)   yang diterapkan oleh Australia.  Standar karantina produk dan SPS tidak dapat dengan  mudah ditembus oleh eksportir Indonesia sehingga  menimbulkan biaya tambahan bagi produk ekspor  Indonesia di pasar Australia.

Aturan-aturan non-tarif yang ditetapkan oleh Australia untuk melindungi produk dalam negerinya merupakan tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan secara signifikan nilai ekspor ke Australia.

Dalam IA-CEPA tidak ada kesepakatan penghapusan hambatan non-tarif. Yang ada adalah kesiapan dan komitmen Australia untuk membantu eksportir Indonesia memenuhi standar-standar yang telah ditetap oleh pihak Australia. Diharapkan, Australia dapat mengindahkan komitmennya membantu eksportir Indonesia memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan tersebut. Jika tidak, kesepakatan nol tarif menjadi sia-sia karena pada akhirnya, hal itu tidak memberi manfaat bagi peningkatan nilai ekspor Indonesia.

Sejak jatuhnya rezim Muamer Khadafi, tahun 2011, Lybia masih terus bergejolak. Konflik bersenjata antara pemerintah dan pihak yang berlawanan terus berlangsung. Akhir-akhir ini konflik semakin memanas dengan adanya  campur tangan  pihak asing.

Setelah Mesir menyatakan akan mendukung kaum pemberontak, Turki menegaskan akan  segera membantu pemerintah dalam bentuk militer dan persenjataan. 

Pemerintah Turki dengan tegas mendukung pemerintah Lybia yang berkuasa  dan memastikan  akan mengirimkan bantuan militer untuk memerangi pemberontak. Keputusan yang dinyatakan presiden Turki, Erdogan, itu memantik pendapat negara negara lain yang mendukung pihak Jenderal Khalifa Haftar yang menentang pemerintah.

Bagi Turki, sikap dan komitmennya  sangat beralasan karena pemerintah yang didukungnya diakui secara internasional. Dari Ankara muncul kecaman kuat terhadap Perancis yang mengkritik keras kebijakan Erdogan. Juru bicara kementrian Luar Negeri Turki menyebut bahwa Perancis hanya meningkatkan ketegangan di Lybia. Perancis, Mesir dan Uni Emirat Arab adalah para pendukung Jenderal Khalifa Haftar yang memberontak.

Sesungguhnya jalan kekerasan  bukanlah cara terbaik menyelesaikan sengketa yang sudah mewujud dalam peperangan. Sikap dan keputusan pihak asing,  baik yang mendukung Pemerintah maupun pemberontak khususnya dalam bentuk militer dan persenjataan, sudah terbukti semakin menyulut peperangan. Pihak pemerintah dan pemberontak, tidak hanya  merasa mendapat dukungan moral, tetapi juga dukungan politik, militer dan persenjataan. Perang terus terjadi, sumber daya alam Lybia terus terkuras, rakyat terpecah dan semakin menderita akibat kemelut yang menggerus sendi sendi kehidupan khususnya ekonomi.

Perserikatan Bangsa Bangsa memandang penting adanya   upaya damai  dalam menyelesaikan konflik di Lybia yang sudah berlangsung hampir sepuluh tahun. Inisiatif PBB ini perlu didukung. Harus ada langkah konkrit untuk mendorong pemerintah dan pemberontak di Lybia untuk duduk satu meja. Negara negara asing baik yang mendukung pemerintah atau sebaliknya harus menahan diri. Perlu ada negara atau pihak lain yang bersedia dan mampu menjadi mediator dengan dukungan PBB. Jika tidak Lybia  akan semakin tercabik-cabik oleh perang dan rakyatnya pun akan semakin menderita.

Kementerian Perindustrian meningkatkan kinerja industri furnitur karena merupakan industri yang berorientasi ekspor dan padat karya. Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat meninjau langsung proses produksi dan penerapan protokol kesehatan di salah satu pabrik furnitur di Demak, Jawa Tengah. Agus Gumiwang lewat keterangannya di Jakarta, Senin, 22 Juni mengatakan, salah satu pabrik furnitur di Demak, Jawa Tengah telah menjadi kebanggaan bagi bangsa, dengan mampu menghasilkan produk-produk yang klasifikasinya tinggi. Hal tersebut juga membuktikan kompetensi sumber daya manusia industri di Indonesia berkualitas. Misalnya, ditunjukkan oleh para karyawan pabrik furniture tersebut dalam membuat alat musik grand piano dengan spesifikasi yang terbaik di dunia.

Menurut Agus Gumiwang, produk berkualitas tinggi ini, membuktikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dan selera pasar global. Bahkan di tengah masa pandemi Covid-19, pabrik yang memproduksi furnitur ekspor untuk kebutuhan perhotelan, apartemen, perumahan mewah, serta perkantoran itu masih menerima order baru yang cukup besar dari jaringan perusahaan hotel di luar negeri. Itulah sebabnya perusahaan tersebut tetap beroperasi tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja maupun pemotongan gaji, dengan menerapkan protokol kesehatan terhadap 2.000 pekerjanya. Guna mencegah penyebaran COVID-19 di antara karyawan, abrik furniture tersebut telah memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat.

Menurut Agus Gumiwang, pihaknya juga fokus mendorong sektor industri agar lebih berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Sebab, selama ini sektor manufaktur mampu memberikan sumbangsih cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia. Kementerian Perindustrian mencatat, sepanjang tahun 2018, nilai pengapalan produk furnitur nasional menembus hingga 1,69 miliar dolar Amerika atau naik empat persen dibanding perolehan tahun 2017.

Di kota yang sama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga meninjau pabrik elektronik. Industri elektronik merupakan salah satu sektor manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0. Dikatakan, pihaknya  melihat pabrik elektronik tersebut sudah menerapkan industri 4.0 atau digitalisasi, sehingga tidak bermasalah dalam mengatur penerapan protokol kesehatan. Di samping memantau penerapan protokol kesehatan, pihaknya ingin mendapat laporan langsung dari pihak perusahaan terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap penjualan. Agus Gumiwang menambahkan, pihaknya bertekad terus memperdalam struktur industri elektronik di dalam negeri sehingga dapat memacu daya saingnya hingga kancah global.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Kalimantan Selatan dalam kerja sama untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah dan Rektor ULM Prof Sutarto Hadi menandatangani nota kesepahaman dalam acara virtual yang berlangsung, Sabtu 20 Juni lalu.

Dalam acara tersebut Karliansyah mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan meningkatkan kemitraan strategis dalam kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mendayagunakan potensi dan peranan masing-masing pihak secara sinergis dan saling mendukung.

Menurut Karliansyah, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, KLHK ingin Universitas Lambung Mangkurat berperan lebih besar melalui kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan metode pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup yang tidak dikendalikan dapat memiliki dampak yang cukup besar, seperti bencana alam banjir bandang, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan.

Sementara Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto menyambut baik kerja sama yang terjalin dan berharap dapat segera dilaksanakan. Dikatakannya, Universitas Lambung Mangkurat juga bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, sehingga dari segi pengalaman dan Sumber Daya Manusia sudah mumpuni.

Kesiapan Universitas Lambung Mangkurat juga ditunjukkan dari respons yang diberikan para dekan yang hadir. Seperti Dekan Fakultas Pertanian Dr Ir Bambang Joko Priatmadi yang memaparkan bahwa pihaknya mempunyai pengalaman dalam mengembangkan dan memperbaiki tata air.

Selanjutnya, Dekan Fakultas Teknik Dr Bani Noor Mochamad menjelaskan bahwa Teknik Sipil Keairan sudah bekerja sama dengan Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa yang ada di kota Banjarbaru. Hasil kerja sama tersebut membuahkan beberapa pintu air yang saat ini digunakan. Dengan pengalaman dan ketersediaan SDM, Fakultas Teknik siap mendukung penuh kerja sama ini.

Turut hadir pada kegiatan di platform Zoom itu para Wakil Rektor, Dekan Fakultas dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat.