VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Indonesia adalah negara kepulan dimana 2 per 3 bagian wilayahnya adalah lautan. Air laut Indonesia sangat melimpah. Ada banyak alat yang mampu mengkonversi air laut menjadi air siap minum. Tetapi alat itu biasanya besar dan kurang efisien. Namun berbeda dengan karya tiga mahasiswa Universitas Sebelas Maret ( UNS) ini. Mereka dapat membuat alat berbentuk botol yang bisa dibawa kemana-mana (portabel).

Botol berukuran tinggi 20 cm dan diameter tabung 15 cm ini memiliki kapasitas penampungan wadah air laut sebanyak 700 ml serta perkiraan air minum yang dihasilkan yaitu 140 ml. Mereka adalah salah satu Tim Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta (PKM-KC) dari UNS yang membuat inovasi berupa desain botol untuk konversi air laut menjadi air bersih siap konsumsi.

Menurut Delta sebagai ketua tim, ide inovatif ini berangkat dari keresahan untuk lebih memanfaatkan air laut yang melimpah namun belum dimanfaatkan dengan maksimal dalam kebutuhan sehari-hari.

Mengingat kebutuhan air bersih yang terus meningkat, mereka akhirnya memutuskan untuk menghadirkan alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum konsumsi bagi masyarakat dari konversi air laut. Terutama bagi masyarakat yang berada di daerah pesisir pantai, diharapkan nantinya dapat memenuhi kebutuhan air sekaligus menjadi solusi dari masalah kekurangan air minum.

Adapun cara kerja alat tersebut juga cukup sederhana. Cara kerja penyaringan, pertama-tama air dialirkan melalui saringan mikro untuk menyaring kotoran kecil. Kemudian air ditampung dan akan dipanaskan melalui heater.

Setelah melalui proses pendinginan, air akan disaring melalui carbon filter dan batuan mineral untuk menjernihkan air. Selepas melalui proses filtrasi, air akan dialirkan ke wadah yang sudah disediakan dan air siap untuk digunakan.

Minggu, 6 Desember, 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, dari Tiongkok. Vaksin yang diproduksi perusahaan Sinovac tersebut adalah bagian dari pengadaan tahap pertama sebanyak 3 juta dosis vaksin jenis SARS-CoV-2 dari Tiongkok. Dalam keterangan persnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, masih ada 1,8 juta dosis vaksin dari Sinovac yang akan datang di bulan Januari 2021. Selain itu di bulan yang sama akan tiba 45 juta dosis dalam bentuk bahan baku curah untuk pembuatan vaksin Covid-19.

Kedatangan vaksin Covid-19 tersebut menjadi jawaban atas pertanyaan masyarakat Indonesia selama ini, kapan vaksin Covid-19 datang. Kedatangan gelombang pertama vaksin ini juga memberi harapan baru bagi masyarakat Indonesia yang sudah lelah dilanda pandemi selama hampir setahun ini. Menurut Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, pelaksanaan vaksinasi akan membangun rasa aman dan kepercayaan diri sebagai bangsa dalam melakukan berbagai aktivitas sosial ekonomi untuk mendukung ketahanan kesehatan, mendorong produktivitas, serta menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kedatangan vaksin Covid-19 memang patut disambut gembira. Program vaksinasi memberi harapan pandemi ini akan segera berakhir. Namun harapan yang besar itu jangan sampai mengendurkan kewaspadaan.

Tujuan vaksinasi adalah menekan jumlah kesakitan dan kematian akibat suatu penyakit, dengan cara membangun kekebalan tubuh agar tidak sakit meskipun terpapar suatu penyakit. Kesehatan individu berdampak kepada kesehatan komunitas. Semakin sedikit yang sakit, maka semakin besar kemungkinan penularan dapat dicegah.

Namun berdasarkan pengalaman, vaksin tidak bisa hanya sekali diberikan. Sama halnya dengan vaksin Covid-19. Setelah mendapat vaksin, jangan dianggap seseorang tidak mungkin lagi terkena Covid-19. Biasanya ada pengulangan pemberian vaksin secara berkala, agar benar-benar efektif. Oleh karena itu, vaksinasi tidak serta merta membuat virus corona penyebab Covid-19 lenyap dari muka bumi. Disinilah kewaspadaan harus tetap dijaga. Sementara vaksinasi berjalan, protokol kesehatan juga tetap harus dijalankan. Memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan sebenarnya adalah cara yang cukup efektif mencegah penularan Covid-19. Selain itu, pemerintah juga tidak boleh mengendurkan tindakan 3 T, yaitu Tracing, Testing dan Treatment selama vaksinasi berlangsung.

Pemerintah Indonesia lewat Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri secara resmi melakukan pemangkasan hari cuti bersama tahun 2020 dari yang sudah disepakati sebelumnya 11 hari menjadi 8 hari. Pemerintah menghapus 3 hari cuti bersama yang sudah ditetapkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional 2020, yakni Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah tanggal 28, 29, dan 30 Desember 2020.

Penghapusan 3 hari cuti bersama dimaksudkan untuk mencegah penyebaran covid-19 semakin meluas karena masyarakat akan memanfaatkan hari libur untuk pulang kampung atau mengunjungi tempat-tempat wisata.

Tampaknya pemerintah telah belajar dari keputusan sebelumnya, ketika memberlakukan cuti bersama cukup panjang di akhir Oktober lalu, dan tidak ingin mengulang kesalahan itu. Lonjakan kasus positif covid-19 belakangan ini memang sangat erat hubungannya dengan liburan cuti bersama yang lumayan panjang saat itu.  Cuti bersama tentu bukan satu-satunya faktor, tapi bisa kita duga sebagai faktor terbesar. Mengapa? Karena penambahan kasus positif terjadi tepat dua minggu setelah masa liburan tersebut. Karena itu sudah benar kiranya jika pemerintah memangkas cuti bersama di akhir tahun. Tidak hanya memangkas cuti bersama, larangan mudik seperti yang diberlakukan pemerintah saat libur Lebaran beberapa waktu lalu pun barangkali perlu dipertimbangkan untuk meminimalkan sebaran virus.

Namun, apakah pemangkasan cuti bersama diakhir tahun ini akan efektif untuk menekan penyebaran covid-19 ?  Mungkin tidak.  Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan Protokol Kesehatan sangat penting. Penyebaran akan dapat ditekan dengan kedisiplinan yang tinggi dari masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dengan 3M ( yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Tapi ini juga belum cukup, konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan 3T (tracing, testing, treatment) atau penelusuran, pemeriksaan dan pengobatan serta penegakan aturan protokol kesehatan sangat penting.

Pemerintah dan masyarakat sudah seharusnya dapat membangun sinergi untuk  menahan laju penyebaran pandemi covid-19 yang sempat mencatat angka positif harian hampir 8.400 orang beberapa hari lalu. Tanpa disiplin dan kerjasama, maka pemangkasan hari cuti bersama akhir tahun ini akan sia-sia.

Dampak kejahatan siber dapat menjangkau siapa saja di dunia yang saling terhubung melalui internet. World Economic Forum  mencatat kejahatan siber telah menjelma sebagai ancaman global sejak 2012 dan kini semakin marak. Ancaman kejahatan siber mengintai berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pelaku industri, sampai di level individu. Jenis kejahatannya pun beragam, seperti kebocoran data pribadi, peretasan, dan penipuan.

Menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia -Polri, ada 4.250 kejahatan siber  pada Januari hingga November 2020.  Pada banyak kasus, pelaku kejahatan siber  menggunakan antusiasme masyarakat memenuhi kebutuhan informasi tentang perkembangan dan penanganan pandemi Covid-19 sebagai pembuka jalan untuk menyusup masuk pada suatu infrastruktur teknologi informasi untuk mencuri data sensitif.

Perubahan pola hidup masyarakat Indonesia di masa pandemi Covid-19 yang cenderung lebih banyak mengandalkan internet  turut berimbas pada kenaikan jumlah  kejahatan siber.

Indonesia perlu ekstra waspada terhadap kejahatan siber. Pasalnya, Interpol dalam “ASEAN Cyber Threat Assessment 2020” mengungkapkan, Indonesia menjadi target serangan phishing tertinggi di ASEAN pada 2019.

Status Indonesia sebagai pasar terbesar ke-7 dunia dengan kemajuan infrastruktur dan teknologi dalam meningkatkan perekonomian menjadikan Indonesia target berharga bagi kejahatan siber.

Meningkatnya penetrasi pengguna internet di Indonesia menjadikannya rentan terkena serangan siber. Peningkatan ini tidak sejalan dengan kemampuan dan pengetahuan pengguna baru  dalam melindungi diri dari serangan siber.

Aktivitas Work From Home (WFH) juga membuat ancaman siber  meningkat. Sebab, orang-orang bekerja melalui koneksi internet di luar kantor yang tidak terjamin keamanannya, sehingga rentan terjadi kebocoran baik data pekerjaan individual maupun data confidential perusahaan.

Lembaga penegak hukum dan tim keamanan siber baik nasional maupun swasta harus proaktif dalam memerangi kejahatan siber. Tim keamanan siber perlu mengidentifikasi potensi kejahatan siber sebelum serangan terjadi.

Pada ranah individu, setiap pengguna internet harus waspada terhadap email atau alamat domain. Pengguna internet perlu memeriksa keabsahan alamat domain dan email.