VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Dunia dikejutkan oleh  ledakan dahsyat yang terjadi di Beirut, ibu kota Lebanon, hari Selasa 4 Agustus. Paling tidak 78 orang meninggal dan lebih dari 4.000 lainnya luka-luka akibat ledakan yang berlokasi di kawasan pelabuhan itu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, mengatakan ada satu orang warga negara Indonesia yang luka namun kondisi sudah stabil. Di Lebanon, terdapat lebih dari 1400 WNI, yang terdiri dari masyarakat dan keluarga besar KBRI serta pasukan TNI anggota kontingen Garuda. 

Sementara itu,   Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab menyatakan, sebanyak 2.750kg  ammonium nitrat yang merupakan pupuk pertanian ditengarai  menjadi penyebab insiden. Pupuk itu, disimpan selama bertahun-tahun dalam gudang di tepi laut dan memicu bencana yang cukup  dahsyat.

Kepala Keamanan Umum Libanon, Abbas Ibrahim, mengatakan beberapa tahun lalu pihaknya sebenarnya telah mengamankan "material berdaya ledak tinggi".  Material tersebut disimpan dalam gudang yang berlokasi beberapa menit berjalan kaki dari kawasan distrik hiburan malam dan pusat perbelanjaan.Mengapa sampai terjadi ledakan sedahsyat itu, saat ini masih diinvestigasi penyebabnya.  Begitu masifnya insiden tersebut hingga suara ledakan  bisa terdengar hingga ke negara tetangga seperti Siprus..

Tentu apa yang terjadi di Beirut itu sangatlah memprihatinkan.  Peristiwa ini  menjadi pelajaran bersama bahwa keselamatan nasional atau bahkan internasional, akan sangat tergantung unsur kehati-hatian dan kepatuhan semua pihak  terhadap protokol keselamatan dan penanganan bahan berbahaya yang mudah meledak seperti ammonium nitrat atau lainnya.

Pemerintah Aceh akan terus memperluas kawasan hutan bakau atau mangrove karena keberadaannya sangat penting serta menjadi sumber ekonomi masyarakat. Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Aceh Besar, Selasa (4/8), usai penanaman bakau secara simbolis dalam rangka peringatan Hari Mangrove Sedunia. Acara tersebut dihadiri pula Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Wiratno dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Aceh Syahrial. Pada penanaman bakau yang dipusatkan di Gampong Lam Duron, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, Nova Iriansyah menyebutkan luas hutan bakau di provinsi itu mencapai 28 ribu hektare. Sebagian besarnya berada di pesisir pantai timur Aceh.

Nova Iriansyah mengatakan, kondisi hutan bakau di provinsi ujung barat Indonesia tersebut relatif baik. Pemerintah Aceh juga berupaya mencegah kerusakan hutan bakau dengan melakukan program penanaman kembali kawasan hutan yang rusak. Menurutnya peningkatan luas hutan bakau sangat penting karena keberadaan tanaman bakau tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat pesisir. Sebab, ekosistem di dalam hutan bakau memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain itu, keberadaan hutan bakau juga untuk mencegah abrasi dan peredam ketika bencana tsunami. Karena itu, keberadaan hutan bakau harus terus disosialisasikan kepada generasi mendatang.

Terkait dengan peringatan Hari Mangrove Sedunia, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh mengatakan, kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam penyelamatan dan pelestarian hutan bakau, khususnya di Provinsi Aceh.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Wiratno menyebutkan bahwa kerusakan hutan bakau atau mangrove di Indonesia mencapai 18 persen dari total luas 3 juta hektare (ha). Penyebab kerusakan hutan mangrove bermacam-macam, ada yang dijadikan tambak udang, penebangan liar, hingga dijadikan perkebunan sawit.

Wiratno menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-KLHK melakukan restorasi atau pemulihan hutan mangrove mencapai 1.000 hektare setiap tahunnya. Namun, butuh peran serta masyarakat ikut terlibat dalam pemulihan hutan mangrove tersebut. Oleh karena itu, KLHK terus mendorong masyarakat, terutama yang berada di pesisir membuat dan mengembangkan hutan-hutan mangrove yang berkelanjutan.

Jakarta (VOI News) - Hubungan bilateral antara Indonesia dan Pakistan telah berjalan dengan baik. Kedua negara memberikan dukungan satu sama lain dalam berbagai bidang di forum internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian dikatakan Kuasa Usaha Ad Interim Pakistan di Jakarta Sajjad Haider Khan dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta, Selasa, (5/08). Sajjad mengatakan sampai saat ini Indonesia dan Pakistan telah menandatangani 32 naskah perjanjiana kerjasama (MoU) dan menjalin kerjasama antara lain di bidang pertahanan, terorisme dan pertukaran delegasi perdagangan. 

"Kedua negara telah memiliki 32 MoU dan perjanjian pada waktu yang berbeda. Kita juga memiliki kerja sama di bidang pertahanan, perjanjian komersial, dan telah menandatangani kelompok kerjasama tentang terorisme dan kemudian membentuk komisi kerja. Kedua negara memiliki dialog perencanaan kebijakan, dan saling bertukar delegasi, komersial, bisnis, perdagangan, investasi serta militer," kata Sajjad Haider Khan. 

Selain membahas hubungan bilateral Indonesia dan Pakistan, konferensi pers di Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta juga membahas masalah perdamaian dan situasi keamanan di Asia Selatan  terutama terkait persengkataan antara Pakistan dan India di wilayah Jammu dan Kashmir. Dalam kesempatan itu, Kuasa Usaha Ad Interim Pakistan di Jakarta Sajjad Haider Khan meminta masyarakat dan media Indonesia untuk memberikan dukungan dan menunjukkan rasa solidaritas terhadap rakyat di Jammu dan Kashmir. (VOI/AHM) 

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters memimpin 9th Joint Ministerial Commission RI – New Zealand pada Rabu (29/7). Pertemuan tersebut merupakan yang pertama dilakukan secara virtual selama pandemi Covid-19

Seperti dikutip laman kemlu.go.id ( 30/7 ) dalam pertemuan itu, Menlu RI Retno menyampaikan apresiasi kepada Selandia Baru sebagai salah satu negara pertama yang telah bekerja sama dengan Indonesia selama pandemi Covid-19, dalam bentuk komitmen senilai 6,12 juta dolar New Zealand atau senilai 59,4 milyar rupiah. Komitmen itu ditujukan antara lain untuk  peningkatan kualitas layanan tes Covid-19 dengan Eijkman Institute senilai 6,3 Miliar rupiah. Melalui UNICEF disalurkan 48,6 Milyar untuk peningkatan layanan komunikasi resiko terhadap komunitas, penyediaan dan distribusi Alat Pelindung Diri ( APD)  dan pencegahan infeksi serta peningkatan kesiapan layanan penting, dan 4,5 Milyar rupiah  untuk hal lain.

Dalam pertemuan itu , kedua pihak juga membahas berbagai isu bilateral, seperti komitmen dalam mitigasi pandemi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi, pencapaian target perdagangan bilateral senilai  40 triliun rupiah pada  tahun 2024, peningkatan akses pasar produk Indonesia, dan penguatan kerja sama dalam kerangka ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Menlu RI  juga menekankan kembali perlunya kerja keras kedua negara untuk mencapai target tersebut dan menciptakan perdagangan yang lebih seimbang. Menlu Retno Marsudi juga menyampaikan apresiasi atas peningkatan investasi Selandia Baru di Indonesia yang mencapai 9 juta dolar Amerika Serikat pada paruh pertama tahun 2020.

Dalam  bidang politik, Indonesia menyampaikan apresiasi atas posisi Selandia Baru yang menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Disamping isu bilateral, kedua pihak juga membahas berbagai isu regional dan global yang menjadi kepentingan kedua negara, yaitu situasi di Laut China Selatan, kerja sama di kawasan Pasifik, dukungan Indonesia atas Keketuaan Selandia Baru pada APEC 2021, dan penandatanganan Regional Comprehensive Economic Partnership ( RCEP) oleh kedua negara. 

Pertemuan tersebut telah menghasilkan Joint Statement yang ditandatangani kedua Menlu, serta Rencana Aksi (Plan of Action) untuk Kemitraan Komprehensif Indonesia – Selandia Baru periode 2020 – 2024. Rencana Aksi akan memetakan berbagai komitmen maupun peluang kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi rakyat kedua negara