VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kadin Bentuk Komite Bilateral India Untuk Tingkatkan Hubungan Ekonomi

Kamar Dagang dan Industri -Kadin Indonesia bersama dengan Kedutaan Besar Republik India di Jakarta membentuk Komite Bilateral India untuk mendorong peningkatan kerja sama ekonomi antara para pelaku usaha dari Indonesia dan India. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani, dalam peresmian Komite Bilateral India untuk Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat (18/5) mengatakan, komite ini siap untuk memfasilitasi para pelaku bisnis Indonesia-India yang tertarik memperluas bisnis di kedua negara. Komite tersebut bekerja di bawah koordinasi Kadin Bidang Hubungan Internasional.

Menurut Shinta, Komite Bilateral India akan menjadi katalis dalam meningkatkan hubungan ekonomi dan mencapai target investasi dan perdagangan para pelaku usaha dua Negara. Khususnya dalam enam sektor, yaitu pertambangan, infrastruktur, manufaktur, farmasi, digital, dan sektor jasa. Selain itu, Komite India akan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mempermudah bisnis para pelaku usaha kedua negara.

Keenam sektor tersebut merupakan fokus dari kesepakatan yang dihasilkan para pengusaha dari kedua negara pada CEO Forum Indonesia-India 2016, yang dilaksanakan di sela-sela kunjungan Presiden Joko Widodo ke India pada Desember 2016.

Duta besar India untuk Indonesia, Pradeep Kumar Rawat, dalam kesempatan yang sama mengatakan, masih banyak kerja sama yang bisa dijajaki oleh para pelaku bisnis Indonesia dan India. Duta besar Pradeep Kumar Rawat menambahkan, India tetap membuka kesempatan yang luas bagi para pelaku usaha Indonesia untuk bekerja sama dengan India di berbagai sektor. Oleh karena itu, keberadaan Komite Bilateral India akan mendorong ketersediaan informasi yang relevan guna pengembangan bisnis Indonesia dan India.

Komite itu juga berperan dalam mempromosikan kekuatan dan pasar Indonesia dan India, hal-hal yang menjadi prioritas pemerintah dan memberikan masukan untuk mendorong kondisi yang kondusif bagi kerja sama bisnis kedua negara. Ia mengatakan, kerja bersama dapat saling mendukung satu sama lain untuk meningkatkan hubungan dan mengerti apa yang terjadi di Indonesia dan India, apa yang bisa ditawarkan Indonesia ke India dan sebaliknya.

Badan Pusat Statistik mencatat, neraca perdagangan Indonesia-India pada 2016 senilai 12,9 miliar dolar Amerika Serikat, dengan total nilai ekspor sebesar 10,2 miliar dolar Amerika dan nilai impor sebesar 2,1 miliar dolar Amerika. Pada 2017, neraca perdagangan Indonesia-India mengalami kenaikan sekitar 28,7 persen, dan pada periode Januari-Maret 2018, neraca perdagangan Indonesia dan India mengalami penurunan. Kedua negara menetapkan target sebesar 50 miliar dolar Amerika Seriat untuk perdagangan dan investasi pada 2025. 

Saudara pendengar, rangkaian serangan teroris di beberapa kota di Indonesia baru-baru ini memunculkan wacana menghidupkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI. Tujuannya adalah membantu polisi menanggulangi serangan teroris.

Koopssusgab sebenarnya sudah pernah   diresmikan pada 9 Juni 2015, saat Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, masih menjabat Panglima TNI. Komando itu berisi gabungan pasukan khusus terdiri dari tiga matra TNI, yaitu Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara Angkatan Laut, dan Satbravo 90 Korps Pasukan Khas Angkatan Udara. Konsep utamanya adalah membentuk pasukan yang bisa diturunkan secara cepat ketika terjadi situasi genting menyangkut terorisme. Tugas-tugas yang ditangani Koopssusgab saat itu hanya terbatas pada operasi luar biasa. Namun, beberapa waktu kemudian Komando Operasi tersebut dibekukan.

Tahun ini teroris kembali beraksi dan memakan korban jiwa, termasuk polisi. Berbagai pihak mulai mengusulkan pelibatan kembali Koopssusgab dalam memerangi terorisme di Tanah Air. Namun wacana ini masih menimbulkan perdebatan. Di satu sisi ada pihak yang mendukung rencana itu asal dengan aturan ketat, tetapi yang lain tidak sepakat dan meminta pemerintah menyelesaikan dulu proses revisi undang-undang pemberantasan terorisme.

Sementara itu Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko kepada wartawan, Rabu (16/5), mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui pengaktifan kembali Koopsusgab TNI itu.

Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai sekarang belum juga  disahkan oleh DPR. Padahal aparat penegak hukum butuh payung hukum untuk melakukan penindakan.

Apapun keputusannya nanti, pelibatan seluruh aparat keamanan dalam memerangi terorisme harus punya dasar hukum yang kuat dan tetap menghormati hak asasi manusia. Bantuan militer diperlukan hanya jika situasi sudah tidak dapat diatasi oleh kepolisian. Selain itu harus jelas ditentukan, kapan dimulai dan berakhirnya Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI. Pengalaman bangsa Indonesia menunjukkan bahwa tindakan represif yang berlarut-larut tidak efektif, dan dapat menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Pemerintah juga harus dapat meyakinkan masyarakat luas,  bahwa Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI bersama kepolisian akan menjamin rasa aman warga. Jangan sampai warga malah  merasa ada teror baru.

Presiden Joko Widodo secara simbolis menyerahkan 510 sertifikat hak atas tanah wakaf untuk surau, mushala, pondok pesantren di Sumatera Barat (Sumbar). Penyerahan dilakukan di Masjid Jamiatul Huda, Kota Padang, Senin siang (21/5/2018). Total luas tanah yang disertifikatkan mencapai 587.592 meter persegi. Tanah wakaf itu tersebar pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumbar. Kepala Negara menyampaikan bahwa dirinya sering sekali mendengar keluhan adanya sengketa lahan akibat ketiadaan bukti hak hukum atas tanah. Dirinya tidak ingin keluhan yang sama terus berdatangan dari pengurus masjid, musala, pondok pesantren, maupun tempat-tempat ibadah lainnya. Oleh karenanya, Presiden telah menginstruksikan Menteri Badan Pertanahan Nasional-BPN untuk menyelesaikan persoalan sertifikat ini di seluruh tanah air, termasuk di antaranya sertifikat bagi tanah wakaf. Setelah menyerahkan sertifikat hak tanah wakaf tersebut, Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan menunaikan ibadah salat zuhur berjamah. Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo diantaranya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar dan Gubernur Sumatera Barat Iwan Prayitno.

Momentum Harkitnas Ke 110 Menjadi Momentum Kebangkitan Kreatifitas dalam Persaingan di Jaman Tekhnologi.

Refleksi Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Ke-110 tahun 2018, sebagi momentum menuju sebuah perubahan untuk menjadi bangsa yang besar di dunia Internasional. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, H. Suwarna Murdiaz, di Subang mengatakan, kebangkitan itu bagaimana bangsa ini sanggup membangun karakter generasi muda, untuk menjadi generasi yang handal, yang nantinya harus mampu bersaing dengan negara lain. Hal itu dikatakan H. Suwarna kepada Radio Republik Indoensia di Subang, Senin (21/5/2018). Ia mengatakan, Kebangkitan Nasional pada saat itu yang diawali oleh Bung Utomo, dimana pemuda saat itu mampu bangkit dari belenggu penjajahan, dan pada saat itu generasi muda memiliki karakter untuk merdeka.  Suwarna mengatakan, saat ini yang dibutuhkan adalah Pemuda yang mampu berkompetitif atau bersaing dengan tekhnologi, yang berkembang saat ini. Generasi muda kedepan, yaitu generasi muda yang mampu bangkit dan siap berkompetitif, dalam membangun bangsa dan negeri ini.

BPPTKG Naikkan Status Merapi dari Normal Menjadi Waspada.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta menaikan  status Gunung Merapi dari status Mormal menjadi Waspada. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten, Bambang Giyanto, kepada RRI Surakarta, Selasa (22/5/2018) dini hari. Dikatakannya, kenaikan status Merapi itu dilakukan karena terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi yang  terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah-BPBD Kabupaten sekitar pukul 23.00 tadi malam setelah mendapatkan surat pemberitahuan  dari BPPTKG Yogyakarta langsung menggelar rapat internal bersama Ketua Tim SAR Klaten. Karena di lapangan, khususnya di Desa Balerante, masyarakat sudah berkumpul di titik kumpul. Namun, dalam perjalanan  waktu sekitar pukul 02.00 WIB, banyak warga yang bergerak ke bawah ingin mengungsi, sehingga personilnya masih  berada di lapangan untuk menjelaskan agar tidak mengungsi sebelum ada aba-aba dari pemerintah. Bambang Giyanto menegaskan, sekarang ini yang harus dikosongkan adalah wilayah radius 3 kilometer dari puncak Merapi, sehingga  kalau di wilayah Klaten hanya di luar permukiman.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Tanzania, Ratlan Pardede, mengatakan, Tanzania menawarkan kemudahan investasi bagi perusahaan Indonesia di bidang tekstil, pupuk, infrastruktur, dan perhotelan. Ratlan Pardede dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (18/5) mengatakan, Indonesia berkeinginan kuat untuk dapat meningkatkan hubungan ekonomi dengan Tanzania, khususnya dengan Provinsi Simiyu, seperti pada sektor kapas, infrastruktur, pupuk, perhotelan, dan pertanian. Gubernur Simiyu, Anthony Mtaka, menyampaikan tanggapan positifnya atas tujuan Duta Besar Ratlan. Ia mengatakan, Simiyu siap mendorong kehadiran investor dan perusahaan asal Indonesia. Pemerintah daerah Simiyu siap memberikan lahan secara cuma-cuma untuk pembangunan pabrik dan lainnya. Dalam rangkaian kunjungan di Simiyu, Ratlan Pardede juga berkesempatan melakukan kunjungan lapangan ke Alliance Ginnery, pabrik pengolahan kapas terbesar, dan ke Usaha Kecil dan Menengah produsen alas kaki dan kapur tulis di Simiyu.

Pemerintah Indonesia Terus Menjajaki Perdagangan Senjata Ke Mesir Dan Yordania
Pemerintah Indonesia terus menjajaki perdagangan senjata ke Mesir dan Yordania, karena Indonesia memiliki sejumlah Badan Usaha Milik Negara yang menghasilkan senjata, seperti PT. Pindad, PT. Dahana, dan PT. Dirgantara Indonesia. Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI Kairo, Mesir, Kolonel Laut Kemas Muhammad Ikhwan Madani, kepada RRI di Kairo, Minggu (20/5) mengatakan, pihaknya sudah menjajaki penjualan senjata ini kepada Pemerintah Mesir. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, sejumlah perwakilan PT. Pindad, PT. Dahana, dan PT. DI, telah melakukan pertemuan dengan Pemerintahan Mesir. Salah satu pangsa pasar yang cukup besar di Mesir, menurut Kemas, yakni untuk jenis peluru. Bahkan pihak militer Mesir sudah meminta untuk dikirim contoh peluru hasil buatan Indonesia. Namun karena terkendala belum adanya maskapai penerbangan yang mau mengangkut contoh peluru untuk berbagai jenis senjata ini, belum bisa diberikan ke militer Mesir. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Yordania dalam produksi bersama senjata taktis dan senjata ringan. Untuk hal ini, sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahamaan antara PT. Pindad dengan PT. King Abdullah Design And Development Biro, yang dilaksanakan baru-baru ini, dengan disaksikan oleh Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu.

ASEAN-Rusia Sepakat Perkuat Kerja Sama Berantas Teroris.

Negara anggota ASEAN dan Rusia sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam memberantas terorisme. Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN Kementerian Luar Negeri, Benny YP Siahaan, saat mewakili pemerintah Indonesia pada Pertemuan ke-15 ASEAN-Russia Senior Officials' Meeting di Moskow, Rusia, Jumat (18/5) mengatakan, dalam memberantas terorisme tidak bisa sendiri, perlu meningkatkan kerja sama dan menerapkan strategi yang komprehensif. Pada pertemuan itu, negara anggota ASEAN dan Rusia menyampaikan belasungkawa kepada Indonesia atas aksi terorisme yang belum lama ini terjadi di beberapa kota di Indonesia. Aksi teror tersebut menjadi pertanda bahwa ancaman terorisme di kawasan masih sangat nyata, serius, dan penanggulangannya memerlukan kerja sama intensif antarnegara termasuk, kerja sama ASEAN-Rusia. Indonesia sangat menghargai komitmen Rusia dalam kerja sama pemberantasan terorisme dan kejahatan transnasional lainnya melalui berbagai mekanisme kerja sama ASEAN.