Saat ini sejumlah negara sedang melakukan Konferensi Perubahan Iklim Konferensi Perubahan Iklim atau Conference of the Parties (COP) ke-26 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Glasgow, Skotlandia sejak Minggu, 31 Oktober hingga 12 November 2021. Konferensi ini bertujuan mempercepat upaya pencapaian kesepakatan Paris atau Paris Agreement dalam upaya menekan dampak perubahan iklim yang disebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca.
Laporan terbaru (tahun 2021) dari Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim, seperti dikutip dari https://wri-indonesia.org, mengungkapkan bahwa emisi gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida (CO2) merupakan pendorong utama perubahan iklim yang menyebabkan reaksi berantai seperti cuaca ekstrim, peningkatan permukaan air laut, dan bencana alam seperti kekeringan serta banjir.
Emisi gas rumah kaca global, yang telah meningkat sebesar 43% dalam dua dekade terakhir, mengindikasikan kemungkinan krisis iklim lebih buruk akan terjadi lebih cepat.
Segala upaya untuk menekan emisi gas rumah kaca sangat perlu dilakukan sekarang. Semua negara di dunia, termasuk Indonesia, harus melakukan upaya bersama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Karena, menunda penurunan emisi dapat menimbulkan dampak besar, termasuk dampak di bidang ekonomi.
Indonesia menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca tersebut. Komitmen tersebut telah dituangkan dalam dokumen kontribusi yang ditentukan secara nasional (Nationally Determined Contribution -NDC).
Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mengimplementasikan komitmennya untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan mengambil langkah strategis. Salah satunya adalah kebijakan soal Nilai Ekonomi Karbon.
Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Conference of the Parties (COP) ke-26 di Glasgow menyampaikan bahwa pihaknya telah mengesahkan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon tersebut.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam keterangan resminya, seperti dikutip dari https://nasional.kontan.co.id (2/11) menjelaskan bahwa penetapan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon ini merupakan tonggak penting dalam menetapkan arah kebijakan Indonesia menuju target NDC pada tahun 2030 serta Net Zero Emission 2060.
Upaya-upaya pemerintah Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca ini perlu dukungan kerjasama dengan pemerintah negara lain. Karena upaya menekan emisi gas rumah kaca merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan kerjasama dan juga membutuhkan dana besar.
Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat berbicara pada Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau COP26, di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Senin, (1/11). Dia menambahkan, laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 82 persen pada 2020.
Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan tindakan nyata yang sudah dilakukan, mulai dari rehabilitasi hutan mangrove dengan target 600 ribu hektar sampai tahun 2024 hingga rehabilitasi 3 juta hutan kritis sejak 2010 – 2019. Tindakan lain yang sudah dilakukan Indonesia adalah pengembangan ekosistem mobil listrik dan pembangunan pembangkit tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, memanfaatkan energi baru terbarukan, termasuk biofuel, dan pengembangan industri berbasis energi bersih, serta pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara.
Ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam KTT yang dihadiri hampir 200 negara itu adalah bahwa Presiden Joko Widodo dengan lantang mempertanyakan seberapa besar kontribusi negara maju dan transfer teknologi yang bisa diberikan untuk Indonesia. Dia juga menegaskan butuh aksi dan implementasi secepatnya.
Tindakan nyata memang harus segera ditunjukkan oleh semua pihak. Dalam berbagai kesempatan, hal itu juga disampaikan Indonesia kepada pemimpin negara-negara maju, seperti dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden di sela-sela KTT COP 26. Seperti dilaporkan VOA, Presiden Joe Biden mendukung proposal Indonesia mendesak negara-negara kaya lebih banyak membantu negara miskin dalam mitigasi perubahan iklim untuk rencana aksi iklim mereka.
Pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim kali ini merupakan konsistensi dari komitmen. Indonesia bekerja keras untuk memenuhi komitmen itu guna mencapai target nol emisi pada 2060, bukan hanya sekedar retorika. Hal itu tentunya tidak bisa berjalan sendiri.
Libur Natal dan tahun baru masih kurang lebih dua bulan lagi. Akan tetapi pemerintah sudah mulai menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan mudik atau perjalanan ke kampung halaman pada akhir tahun ini. Hal tersebut demi mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 usai masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pemerintah pun melakukan pengendalian mobilitas masyarakat dan pengetatan protokol kesehatan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy minggu lalu menyatakan, cuti Bersama yang biasanya diadakan di hari-hari yang berdekatan dengan hari libur resmi seperti Natal, Tahun Baru atau Lebaran kali ini ditiadakan. Termasuk sehari menjelang hari Natal yaitu hari Jum’at 24 Desember 2021. Penghapusan cuti bersama itu guna membatasi mobilitas orang yang biasanya meninggi menjelang libur akhir tahun. Tujuannya untuk menekan potensi penyebaran Covid-19. Apalagi, sejumlah pakar epidemiologi telah memperingatkan tentang kemungkinan munculnya serangan gelombang ketiga Covid-19.
Untuk mencegah peningkatan kasus positif Covid-19, Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, menerbitkan aturan terbaru tentang syarat naik pesawat. Diantaranya, untuk penerbangan di Jawa-Bali penumpang wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama) dan keterangan negatif Covid-19 melalui RT-PCR (sampel maksimal 3x24 jam), sebelum keberangkatan. Sementara untuk di luar Jawa persyaratannya pun kurang lebih sama.
Beberapa pemerintah daerah bahkan memberlakukan kebijakan sistem ganjil-genap bagi nomor kendaraan mobil pribadi untuk membatasi pergerakan masyarakat.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS) memang telah menurunkan level COVID-19 untuk Indonesia. Setelah dinilai berhasil melakukan pengendalian COVID-19 yang baik, Indonesia diberikan Level 1 atau "rendah untuk penularan COVID".Namun ini bukan berarti Indonesia telah benar benar bebas dari pandemi. Baik pemerintah maupun masyarakat tidak boleh lengah terhadap penularan virus. Pengalaman menunjukkan, Indonesia selalu mengalami peningkatan angka penyebaran Covid-19 setiap akhir masa libur panjang. Musim libur Agustus 2020 misalnya mengakibatkan terjadi kenaikan kasus hingga 119% dan tingkat kematian mingguan meningkat mencapai 57%. Sementara di bulau Mei-Juni 2021 Indonesia menanggung gelombang Covid-19 akibat paduan factor varian delta dan protocol kesehatan yang terabaikan selama libur Panjang Idul Fitri.
Saat ini sejumlah negara termasuk Inggris dan Singapura, tengah mengalami kenaikan kasus harian.
Jadi sangat wajar jika pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah setiap potensi kembalinya badai Covid-19 terutama menjelang libur panjang Natal 2021 danTahun Baru 2022.
VOI KOMENTAR Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat memiliki peluang menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah dan industri halal di dunia. Terlebih, perkembangan dalam sektor ekonomi syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.
Saat membuka Peringatan Hari Santri Nasional 2021 dan Peluncuran Logo Baru Masyarakat Ekonomi Syariah di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 22 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menyampaikan, dari tahun 2018 ekonomi syariah Indonesia terus naik peringkat hingga terakhir di tahun 2020 berada di peringkat 4 dunia. Meski demikian, Presiden meminta untuk tidak berpuas diri. Presidenpun menekankan perlu ada upaya yang sinergis antar pemangku kepentingan agar ekonomi syariah tumbuh lebih pesat lagi.
Apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo hendaknya dapat dicermati dan menjadi acuan penting bagimasyarakat ekonomi Syariah. Mereka hendaknya menjadi lokomotif ekonomi syariah yang membumi, menyentuh ekonomi umat, dan menggerakkan perekonomian yang inklusif. Masyarakat ekonomi Syariah diharapkan dapat melahirkan banyak wirausahawan utamanya dari kalangan santri.
Pertanyaannya, sudahkah ada upaya keras yang dilakukan dalam mendorong usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah yang diciptakan untuk go digital? Seperti misalnya, masuk ke toko online, marketplace, e-commerce, dan juga bisa masuk supply chain nasional maupun global. Di samping itu, wirausahawan Indonesia diharapkan dapat menjadi pemain utama dalam pertumbuhan industri halal tingkat global.
Pemerintah Indonesia tentu sudah memikirkan hal-hal tersebut. Diketahui, Pemerintah telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung tumbuhnya wirausahawan baru, khususnya dari kalangan santri. Dengan demikian pesantren dan para santri dapat memanfaatkan berbagai program pembiayaan tersebut dengan baik sehingga dapat makin berperan dalam memperkuat ekonomi umat.
Untuk itu, para entrepreneur, wirausahawan dari kalangan santri dan lulusan pondok pesantren harus terus didorong untuk menciptakan kesempatan kerja dan menebarkan manfaat yang lebih luas, serta semakin berperan menjadi wirausahawan dengan semangat jiwa sosial yang sukses.Sekian Komentar
VOI KOMENTAR Penguasa baru Afghanistan, Taliban, setuju untuk bekerja sama dengan Rusia, Tiongkok dan Iran dalam keamanan regional. Persetujuan ini tercapai setelah Rusia memperingatkan tentang bangkitnya kembali kelompok ISIS dan ancaman perdagangan narkoba setelah pengambilalihan oleh kelompok garis keras itu di Afghanistan.
Seperti disampaikan kantor berita AFP, Kamis (21/10/2021), selama pembicaraan di Moskow, sepuluh negara peserta yang hadir juga menyerukan bantuan kemanusiaan "mendesak" untuk Afghanistan. Mereka juga mengatakan, negara-negara yang baru-baru ini menarik pasukan dari Afghanistan, harus mendanai upaya rekonstruksi.
Pertemuan di Moskow itu merupakan penampilan internasional terbaru Taliban sejak mereka mengambil alih kekuasaan pada Agustus.
Meski dalam pertemuan tersebut, Rusia, Tiongkok dan Iran sepakat membantu keamanan regional di Afganistan, namun pengakuan resmi internasional akan pemerintahan Taliban masih belum diperoleh. Pihak-pihak yang satang ke pertemuan Moskow memang hadir khusus untuk menyuarakan keprihatinan tentang aktivitas kelompok ISIS. Mereka menegaskan kembali kesediaan untuk terus mempromosikan keamanan di Afghanistan dan berkontribusi pada stabilitas regional namun tidak memberi pengakuan pada Taliban.
Sikap Taliban sendiri yang bersedia tampil dan mau bekerjasama, khususnya untuk mencegah bangkitnya ISIS, dianggap banyak pihak sebagai langkah yang sangat positif.
Negara-negara yang hadir dan berpartisipasi harus lebih mendorong kepemimpinan Afganistan saat ini, untuk mengambil langkah lebih lanjut demi meningkatkan dan membentuk pemerintahan yang benar-benar inklusif. Sesuatu yang mencerminkan kepentingan semua kekuatan etno-politik utama di negara itu, termasuk menekankan pentingnya menghormati hak-hak kelompok etnis, perempuan dan anak-anak.
Taliban harus mampu bekerjasama dengan semua pihak untuk menghormati dan memenuhi komitmen yang mereka deklarasikan setelah mengambil alih Afghanistan.Sekian Komentar
Pekan Olahraga Nasional [PON] XX Papua yang berlangsung dari tanggal 2-15 Oktober telah ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin. Bertempat di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Papua, pada Jumat malam (15/10), Wakil Presiden memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap pelaksanaan pesta olahraga multievent terbesar di indonesia yang telah berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Ma’ruf Amin yang didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainudin Amali menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Papua yang telah menjadi tuan rumah yang hangat bagi kontingen dari daerah lain. Berdasarkan sejarah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional, PON XX Papua adalah ajang olahraga terbesar skala nasional pertama yang diselenggarakan di Papua. Walaupun baru pertama kali menjadi tuan rumah perhelatan olahraga tingkat nasional, Papua dinilai tidak hanya sukses menjadi penyelenggara kegiatan tetapi juga sukses menorehkan prestasi olahraga dengan berada di posisi empat besar klasemen dari sebelumnya peringkat delapan pada Pekan Olahraga Nasional ke-XIX, tahun 2016.
Dalam sambutannya Wakil Presiden juga menegaskan keberhasilan Papua membuktikan bahwa bumi Papua tidak saja kaya, tapi penuh talenta. Talenta yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Papua. Menurutnya, Kesuksesan PON XX Papua juga mencerminkan kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang harus di dijaga dan dirawat bersama-sama.
Pada kesempatan ini, Ma’ruf Amin juga menyampaikan selamat kepada semua atlet, ofisial dan pendukung atas pencapaian yang membanggakan pada PON XX ini, khususnya keberhasilan pemecahan beberapa rekor cabang olahraga baik tingkat nasional maupun internasional.
Menurut catatan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainudin Amali ada sekitar 90 rekor, baik nasional maupun PON, yang dipecahkan dari cabang-cabang Atletik, Renang, Angkat Besi, Menembak dan Angkat Berat, dan Selam. Rekor-rekor yang dicatatkan sebagian besar masuk dalam cabang-cabang olahraga unggulan Desain Besar Olahraga Nasional yang telah disusun Kemenpora bersama stakeholder olahraga sebagai pedoman pembinaan prestasi olahraga nasional.
Desain Besar Olahraga Nasional telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-38 pada tanggal 9 September 2021 Tujuannya, untuk meningkatkan budaya olahraga di masyarakat; meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas olahraga prestasi nasional; dan memajukan perekonomian nasional berbasis olahraga. Dengan adanya Desain Besar Olahraga Nasional pemerintah daerah akan bisa lebih fokus dalam melakukan pembinaan pada cabang olahraga tertentu. Pembinaan yang baik dan berkesinambungan diharapkan akan dapat menorehkan prestasi dengan rekor-rekor baru baik tingkat nasional maupun internasional seperti yang telah dicapai di PON XX Papua. Bahkan ditargetkan Indonesia dapat menempati posisi ke-5 dalam Olimpiade dan Paralimpiade 2044.
Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan laju penyebaran Corona. Peraturan ini meliputi pembatasan aktivitas warga melalui penyekatan pintu masuk antarkota dan antar propinsi baik jalur darat laut maupun udara.
Langkah tersebut, ternyata efektif menekan perkembangan kasus Corona (Covid19) di Indonesia.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang disiarkan Minggu (10/10) melaporkan ada 894 kasus baru positif Corona yang dilaporkan terjadi dalam 24 jam terakhir.
Penambahan tersebut membuat total positif Corona di Indonesia menjadi lebih dari 4 juta kasus sejak pertama ditemukan pada Maret 2020.
Pemerintah juga telah melakukan vaksinasi Corona bagi warga. Hampir 100 juta dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia telah disuntik vaksin Covid19 dosis pertama dan lebih dari separuhnya telah menerima dosis lengkap. Pemerintah menargetkan setidaknya 200 juta warga tervaksinasi.
Satgas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito menyebut penurunan kasus COVID-19 Indonesia, layak bersanding dengan dengan sejumlah negara yang sempat mengalami lonjakan kasus COVID-19 dan sukses menurun dalam waktu terhitung singkat seperti India, Jepang, Vietnam, dan Turki. Lonjakan kasus di Indonesia disebut sukses ditekan hingga 90 persen dalam waktu sebulan dan bertahan hingga lima bulan terakhir.
Indonesia memang terbilang cukup baik dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19 kedua, dibandingkan negara-negara lain yang juga diserang varian Delta. Meski harus diakui, terdapat banyak faktor yang memengaruhi penanganan COVID-19 di setiap negara berbeda
Capaian yang dilakukan Pemerintah Indonesia tersebut patut diapresiasi. Namun, agar kasus Covid bisa terus ditekan, masyarakat hendaknya mematuhi imbauan Pemerintah untuk tetap menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Yaitu mengenakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak.
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menekankan, meski pandemi ini mulai melandai, masyarakat Indonesia hendaknya tidak lengah dan tetap waspada. Mengacu kepada sejumlah negara yang saat ini tengah menghadapi gelombang ketiga pandemi Covid-19, potensi tersebut bisa terjadi kapan saja.
Dua negara bertetangga Singapura dan Malaysia, masih peka terhadap isu perbatasan. Selasa 5 Oktober 2021, terjadi insiden helicopter polisi Malaysia melintasi wilayah udara Singapura secara tidak sah. Menanggapi kejadian itu Singapura diberitakan mengerahkan jet tempur F-16 untuk mengusir helicopter polisi Diraja Malaysia itu kembali ke wilayah udaranya.
Singapura nampak serius menanggapi insiden pelanggaran wilayah perbatasan udara tersebut. Kementerian Pertahanan Singapura mengomentari kejadian itu berpotensi ancaman udara. Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen menyatakan helicopter polisi Malaysia itu melewati wilayah udara Malaysia ketika terbang menuju Tanjung Pengelih di Johor. Pihak Singapura saat itu telah melakukakn pemanggilan dan memperingatkan untuk tidak melewati perbatasan udara Singapura. Channel News Asia memberitakan, Pesawat jet Tempur F 16 kemudian diterbangkan untuk mengusir helicopter Malaysia itu. Selain Kementeraian Pertahanan, tanggapan atas pelanggaran wilayah udara itu juga disampaikan Kementerian Dalam Negeri Singapura. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Malaysia mengenai insiden tersebut.
Hubungan Malaysia dengan Singapura cukup sensitive dalam hal perbatasan kedua negara, baik itu di laut, udara maupun daratan. Masalah terakhir terkait perbatasan terjadi tahun 2018.Kedua negara sempat bersitegang karena urusan perluasan batas Pelabuhan. Ketika itu Pemerintah Singapura memperluas batas Pelabuhan di lepas perairan Tuas, konon untuk menanggapi Malaysia yang memperluas wilayah Pelabuhan Johor Baru. Pemerintah Singapura menyebut bahwa perluasan Pelabuhan Johor Baru sebagai invasi terhadap wilayahnya.
Pasang surutnya hubungan antar dua negara bertetangga khususnya mengenai masalah perbatasan, dapat terjadi kapan saja. Tapal batas negara memang salah satu hal yang sensitif. Karena itu, agar hubungan tetap baik dan kerjasama dapat ditingkatkan, kemungkinan tindakan yang dapat disebut intrusi atau bahkan invasi perlu terus dihindari. Terkait insiden penerbangan helikopter polisi yang oleh otoritas Singapura dianggap melanggar batas wilayah udara, Malaysia rasanya perlu memberikan penjelasan. Dengan demikian ketegangan hubungan antara kedua negara bertetangga dapat dihindarkan.
Hari ini 5 Oktober 2021, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merayakan Hari Ulang Tahunnya yang ke-76. Berbagai tantangan dan keberhasilan telah dilalui angkatan bersenjata Indonesia tersebut. Kekuatan militer Indonesia tahun ini menduduki peringkat ke-16 dunia berdasarkan data Global Firepower. Kemampuan TNI juga sudah lama diakui dunia. Indonesia rutin ambil bagian dalam pasukan perdamaian PBB di negara-negara yang berkonflik. Di dalam negeri, TNI bersama unsur-unsur negara lain berjuang keras membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19. TNI telah memainkan peran utama dalam pendirian rumah sakit Covid-19 hingga vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam situasi seperti ini, TNI berhasil menumbuhkan kepercayaan rakyat sebagai institusi yang melindungi mereka.
Pada usianya yang ke-76 TNI terus memodernisasi peralatan pertahanannya sesuai tuntutan zaman. Namun, Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara -ASEAN yaitu mempertahankan wilayah ASEAN sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Namun prinsip itu tampaknya kini menghadapi tantangan. Pertengahan bulan lalu, Amerika Serikat, Inggris dan Australia membentuk pakta pertahanan AUKUS. Pakta ini meliputi elemen perang siber, kepintaran buatan, kemampuan bawah laut dan teknologi nuklir. Dalam kesepakatan AUKUS, Australia akan mendapat bantuan dari Amerika Serikat dan Inggris untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir.
Pembentukan pakta ini mengejutkan negara-negara di kawasan ASEAN, karena pakta ini dipandang tidak sejalan dengan komitmen non-proliferasi nuklir atau janji untuk tidak membuat atau menyebarkan senjata nuklir. Tentu saja, Indonesia khawatir akan perkembangan ini. Apalagi yang membentuk pakta ini adalah tiga negara besar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa AUKUS dapat meningkatkan tensi di antara negara-negara besar. Indonesia tidak ingin adanya kemungkinan meningkatnya perlombaan senjata yang bisa mengancam stabilitas keamanan kawasan.
Sementara itu, sebentar lagi akan ada pergantian Panglima TNI. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan segera memasuki masa pensiun. Isu kemungkinan ketegangan di kawasan diharapkan menjadi perhatian Panglima TNI yang baru. Sikap Panglima TNI terhadap perkembangan keamanan kawasan sangat penting demi mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Republik Indonesia.
Selamat Ulang Tahun TNI ke-76! Semoga TNI tetap jaya dan mampu menjaga keamanan baik di dalam negeri maupun di kawasan.
VOI KOMENTAR Pekan Olahraga Nasional (PON) XX telah dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura Papua pada Sabtu malam (2/10/2021). Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan rasa bangganya berada di stadion terbaik di Asia Pasifik itu. Ia pun mengajak masyarakat khusunya para peserta, untuk merayakan PON XX ini dengan penuh sukacita, menjunjung tinggi sportivitas, mempererat tali persaudaraan, kebersamaan, kesetaraan, persatuan dan kesatuan bangsa.
Kepala Negara juga menegaskan pesta olahraga multievent yang diselengagarakan untuk pertama kalianya di Papua itu menjadi bukti kesiapan infrastruktur di tanah Papua. Stadion Lukas Enembe yang megah pun bukan satu-satunya simbol kemajuan yang terjadi di Papua. Menurut Presiden Joko Widodo, konektivitas laut, darat, dan udara, serta pembangunan bandara, pelabuhan, jalan lintas papua, serta pengembangan sumber daya manusia Papua merupakan capaian kemajuan lain yang sangat membanggakan.
Perhelatan olahraga terbesar di Indonesia yang akan berlangsung hingga tanggal 15 Oktober itu, diikuti lebih dari 6.400 atlet didampingi 3.000 orang pelatih dari seluruh Indonesia. Sebanyak 37 cabang olahraga (Cabor) dan 56 disiplin olahraga dipertandingkan di venue-venue yang baru di bangun ataupun direnovasi dengan anggaran yang cukup besar. Sangat wajar jika Presiden Joko Widodo saat meresmikan tempat-tempat pertandingan, meminta semua pihak, terutama pemerintah daerah kabupaten dan provinsi Papua, agar bisa merawat, menjaga, dan memanfaatkan venue yang digunakan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dengan baik. Presiden tidak ingin fasilitas olahraga yang telah dibangun dengan dana besar dan berstandar internasional itu menjadi tempat yang sepi dan tidak terawat.
Ketersediaan sarana dan prasana olahraga yang baru dan berkelas internasional di tanah Papua dan tempat lainnya di Indonesia tentunya harus dapat dimanfaatkan untuk penjaringan dan pembinaan sehingga melahirkan atlet-atlet berkualitas dan berprestasi. Menempati posisi ke- 4 dalam Asian Games 2018 adalah prestasi tertinggi yang pernah ditorehkan Indonesia dalam pesta olahraga multievent. Namun ini tentu bukan puncak pencapaian. Penjaringan dan pembinaan yang berkesinambungan diharapkan akan dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional.