Komentar (900)
December
“Perayaan Natal 2021 di Indonesia, Berlangsung Kondusif, Jauh dari Politik Identitas”
Written by ofra voi
Ibadah Perayaan Natal 25 Desember tahun 2021 di Indonesia secara menyeluruh berlangsung aman damai dan kondusif//
Dalam situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Sekretaris kabinet Pramono Anung pun mengungkapkan rasa bersyukur dan meyakini bahwa perayaan Natal kali ini terlaksana dengan baik, jauh dari politik identitas. Dengan demikian, masyarakat Kristiani bisa merayakan hari Natal dengan sukacita dan aman .//
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga menegaskan, jika di Indonesia, semua umat beragama dan lembaga keagamaan mendapat perlindungan yang sama dari negara.// Artinya Indonesia bukanlah negara sekuler juga bukan negara agama, tapi negara Pancasila yang merupakan ideologi bangsa.// Di negara Pancasila, semua agama dan para pemeluknya mendapat perlindungan yang sama //
Suasana perayaan Natal yang berlangsung kondusif dan dipenuhi optimisme serta kegembiraan itu patut disyukuri// Hal ini mengingat selama dua tahun terakhir, perayaan Natal dilaksanakan di tengah pandemi, meski tidak mengurangi maknanya.// Di tahun 2020 dan 2021, dalam era pandemi, umat Kristiani di Indonesia mampu melaluinya dengan baik.// Sedangkan pada perayaan Natal kali ini, rasa damai, kebersamaan, toleransi, menjadi hikmah yang patut dijunjung tinggi.//
Tema perayaan natal di Indonesia tahun ini yaitu, "Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan", sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang sangat majemuk.// Tema ini mengandung pesan tentang pentingnya terus menjaga persatuan dan kesatuan// Persaudaraan merupakan tema universal yang dapat merekatkan hati orang-orang beriman untuk menjaga kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakat//
Sesuai dengan tema itu, melalui peringatan Natal, umat Kristiani diajak untuk menyadari panggilan sebagai pribadi yang bersedia mengabdi dengan penuh hikmah serta pentingnya bersikap bijak dalam menghadapi segala perbedaan. Khususnya dalam menyongsong Tahun Baru 2022.//
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Bangsa Indonesia.//
December
Pondok Pesantren merupakan bagian pendidikan berbasis keagamaan yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Kemunculan pesantren dalam Lembaga Pendidikan diawali dari masa peralihan kerajaan Majapahit ke Kerajaan Islam pertama Demak. Seiring berjalan waktu, pesantren terus berkembang dari yang model tradisional menuju era modern. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pesantren dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan negara cukup signifikan. Para santri yang mengenyam pendidikan di pondok kini bukan hanya bekerja sebagai pendakwah atau pengajar di institusi keagamaan tetapi juga sudah tersebar di berbagai lapangan kerja.
Terkait hal pesantren, dalam muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama -NU di Pondok Pesantren Darussa’adah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya Rabu (22/12) mengajak para kader NU untuk menghadapi pesatnya kemajuan teknologi yang dapat mengubah kegiatan sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi saat ini, pemuda dan para santri NU dapat menggerakkan ekonomi umat secara bersama-sama guna menciptakan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua pihak. Presiden juga mengatakan bahwa saat ini, Indonesia menjadi Presidensi G-20, sebuah forum global penyumbang 80 persen produk domestik bruto (PDB) dunia. Sebagai pemegang keketuaan G-20, Indonesia ingin mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia mengenai digitalisasi, perubahan iklim dan ekonomi hijau.
Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan NU dengan sejumlah pesantrennya secara khusus dan pesantren-pesantren lainnya secara umum telah memberikan peranan penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia di zaman kolonial hingga pasca kemerdekaan 1945. Karena dengan perubahan dalam dunia pendidikan di pesantren menuju modernisasi dengan tidak meninggalkan sisi sejarah ketradisionalannya akan membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depan. Apalagi saat ini, ditengah pandemi Covid-19, peran pesantren dan santrinya dalam memerangi ancaman virus, melakukan vaksinasi menjadi model percontohan bagi masyarakat sekitar dan dunia pendidikan lainnya. Selain itu, model pesantren merupakan ciri khas pendidikan keagamaan di Indonesia. Sehingga, model pendidikan dan keilmuan yang menerima kemajuan zaman dapat memberikan kesempatan para santri dan kader NU untuk dapat berkontribusi dalam berbagai aspek, khususnya pembangunan SDM dengan pendekatan agama.
Selain itu, kemandirian NU sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia mampu memberikan warna dalam pembangunan Indonesia. NU sebagai aset bangsa Indonesia, organisasi ini sudah menjadi milik masyarakat akar rumput yang tersebar hampir di setiap wilayah Indonesia dan hal ini menjadi kekuatan sosial politik ekonomi yang mampu menunjukan jati diri bangsa. Sehingga, keberadaannya diperhitungkan oleh berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri.
December
Perguruan Tinggi Indonesia Perlu Transformasi dan Kolaborasi
Written by ofra voi
VOI KOMENTAR Institusi pendidikan tinggi Indonesia diminta terus melakukan transformasi dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk dunia usaha dan dunia industri, pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi profesi, masyarakat, dan media. Dua upaya ini penting agar perguruan tinggi dapat menjawab tantangan perubahan zaman.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat hadir di acara International Seminar and Conference on Global Issues ke-5 Tahun 2021 secara daring, Sabtu lalu (18/12) mengatakan, transformasi dan kolaborasi diperlukan untuk menjadikan pendidikan Indonesia tinggi berkelas dunia.
Berdasarkan penilaian dari QS World Universities Ranking 2022, ada tujuh universitas di Indonesia yang masuk dalam daftar 1.000 universitas terbaik di dunia, termasuk Universitas Gajah Mada yang berada di posisi ke-254 dan Universitas Indonesia di peringkat ke-290.
Dalam pemeringkatan, metodologi yang digunakan dengan melakukan penilaian setiap institusi berdasar enam indikator di antaranya kolaborasi riset dengan pihak internasional, reputasi akademik, reputasi lulusan.
Menurut Wakil Presiden, kolaborasi dan transformasi dapat diterapkan dalam beberapa kerangka. Pertama, peremajaan tata kelola dan manajemen sistem pendidikan, termasuk riset dan pengembangan, dengan mengedepankan good university governance. Selain itu, pendidikan tinggi sebagai motor inovasi dapat menginisiasi kolaborasi dalam bentuk joint-research. Hal ini penting agar pembiayaan semakin efisien, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selaras dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
Kedua,peninjauan metodologi penelitian agar adaptif dengan kemajuan teknologi informasi. Ia mencontohkan, banyak lembaga riset telah memanfaatkan kecerdasan buatan dan big data dalam survei massal.
Upaya ketiga adalah peningkatan kerja sama internasional antar universitas pada tataran individu, seperti program pertukaran antar dosen maupun antar mahasiswa. Ma’aruf Amin berharap program ini dapat meningkatkan kualitas penelitian dosen, kualitas alumni, model pengajaran dan pembelajaran, hingga program pengabdian masyarakat.
Kemudian, ia meminta pendidikan tinggi sebagai pusat budaya dan penggerak perubahan sosial menuju masyarakat yang demokratis, berpandangan maju, sekaligus beriman dan berakhlak mulia.
Jika poin-poin dalam kolaborasi dan transformasi ini dapat dilaksanakan, maka harapan untuk menjadikan Universitas di Indonesia berkelas dunia dan menjawab tantangan jaman dapat dicapai.
December
Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun demi Perlindungan anak dan pemulihan pembelajaran
Written by ofra voi
Pemerintah Indonesia secara resmi mulai melakukan vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun pada Selasa, 14 Desember 2021. Vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun ini akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, vaksinasi akan dilaksanakan di provinsi dan kabupaten atau kota dengan kriteria cakupan vaksinasi dosis 1 di atas 70% dan cakupan vaksinasi lansia di atas 60%.
Pelaksanaan vaksinasi kepada anak usia 6 hingga 11 tahun ini berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization -ITAGI).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, seperti dikutip dari liputan6.com (14/12), mengatakan bahwa untuk saat ini, memang belum semua anak-anak usia 6-11 tahun yang divaksinasi. Untuk tahap ini baru hanya mencakup 8,8 juta jiwa dari 106 kabupaten/kota dari 11 provinsi.
Kementerian Kesehatan merinci, seperti dikutip dari kemkes.go.id (14/12), untuk menyelesaikan vaksinasi anak usia 6-11 tahun dibutuhkan kurang lebih sekitar 58,7 juta dosis vaksin. Saat ini, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan 6,4 juta dosis vaksin untuk Desember 2021 dan akan ditambah pada Januari 2022 mendatang.
Pelaksanaan vaksinasi untuk anak 6-11 tahun ini harus didukung karena beberapa alasan penting diantaranya dalam rangka melindungi anak dari Covid-19. Vaksinasi anak usia 6-11 merupakan langkah positif pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi anak dari Covid-19.
Selain alasan perlindungan anak dari Covid-19, pelaksanaan vaksinasi ini juga dalam rangka memulihkan pembelajaran. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, Jumeri, seperti dikutip dari kemdikbud.go.id (14/12) mengatakan bahwa pemerintah ingin agar segera terjadi pemulihan pembelajaran dengan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka secara langsung.
Diharapkan, pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 6-12 ini berjalan sukses. Orang-tua memiliki peran penting dalam menyukseskan vaksinasi bagi anak usia 6-12 tahun. Partisipasi aktif orang-tua dari siswa sangat diperlukan untuk membantu mempercepat cakupan vaksinasi.
December
“PPKM Level 3 Dibatalkan, Pengetatan protokol Kesehatan Diperkuat ”
Written by ofra voi
Pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat - PPKM level 3 selama momentum libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru mendatang//.
Meski dibatalkan, Pemerintah meminta seluruh jajaran pemangku kepentingan tidak lengah dalam memerangi pandemi, termasuk mencegah masuk dan meluasnya penyebaran varian baru Covi19, Omicron .//
Kantor Berita ANTARA melaporkan, untuk itu Pemerintah pun mengeluarkan aturan khusus selama periode natal dan tahun baru melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19.// Senada dengan itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Juga memastikan tidak ada penyekatan pada libur akhir tahun. //
Namun di sisi lain, pemerintah bakal memperketat protokol kesehatan, bekerjasama dengan aparat kepolisian. Yaitu dengan memantau langsung pelaksanaan protokol kesehatan di obyek wisata dan tempat-tempat publik termasuk penggunaan aplikasi pedulilindungi yang semakin diperkuat.//
Mau tidak mau, suka tidak suka, kebijakan pemerintah ini harus didukung. Karena upaya yang dilakukan tersebut semata mata untuk kepentingan masyarakat juga, jadi wajib dipenuhi dan ditaati.//
Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait, hendaknya dapat menerima kebijakan ini. Diharapkan, semua memiliki frekuensi yang sama, khususnya dalam menerapkan kebijakan pengetatan mobilitas, yang akan diberlakukan pada masa libur Nataru //
Sebagaimana harapan dari Presiden Joko Widodo, untuk mempertahankan tingkat kasus Covid-19 yang saat ini sudah rendah, perlu diiringi dengan penerapan kebijakan pengetatan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi peningkatan kasus usai masa libur Nataru, juga mencegah masuknya varian baru Omicron.//
December
Gunung Semeru atau dikenal juga dengan sebutan Mahameru, meletus (erupsi) kembali pada Sabtu sore (4/12/2021) dengan mengeluarkan kepulan abu membumbung ke atas. Gunung tertinggi di Pulau Jawa dan berada di wilayah Lumajang, Jawa Timur itu sebenarnya sudah meletus dengan mengeluarkan lava pijar dan suara gemuruh sejak Jumat (3/12/2021) sore.
Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Minggu (5/12/2021) pagi, terdapat 14 korban jiwa dan puluhan lainnya mengalami luka-luka bakar, akibat peristiwa ini.
Erupsi Gunung Semeru, mendapat perhatian serius dan cepat dari pemerintah.Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam keterangan persnya saat melakukan kunjungan kerja di Bali, Minggu (5/12/2021) mengeluarkan sejumlah instruksi kepada kementerian/lembaga terkait erupsi Gunung Semeru. Wapres meminta Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan penanganan. Wakil Presiden meminta kepada Menteri Sosial untuk melakukan pemberian bantuan. Kepada Menteri Kesehatan, Wapres meminta agar pertolongan kepada para korban dilakukan dengan menyiapkan penanggulangan perawatannya. Para korban yang mengalami dampak erupsi diharapkan bisa segera ditangani oleh tenaga medis. Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana diminta untuk segera menyediakan tempat pengungsian bagi masyarakat terdampak, serta melakukan pencarian korban.Adapun Gubernur Jawa Timur beserta seluruh kepala daerah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di wilayah Jawa Timur, diminta agar bergerak cepat memberikan bantuan.
Selain itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga meminta agar sistem peringatan dini bencana selalu berjalan baik demi meminimalkan jatuhnya korban. Menurut Wapres peringatan dini tidak hanya untuk Gunung Meletus, tetapi juga bencana lainnya seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, peringatan dini tentunya juga harus diikuti upaya pencegahan bencana.
Indonesia dikenal rawan bencana alam, baik tektonik geologi seperti gempa, tsunami dan gunung meletus, maupun hidrometeorologi termasuk banjir dan kekeringan. Untuk meminimalkan dampak bencana, maka peningkatan jumlah alat peringatan dini di tempat-tempat yang berpotensi bencana harus terus diintensifkan. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan terutama cara menghadapi bencana perlu selalu ditingkatkan. Jika tidak, dampak dari cobaan yang menimpa Indonesia menjelang akhir tahun 2021 ini, dapat terulang kembali.
November
Mahkamah Konstitusi -MK telah memutuskan Undang-Undang No.11/ 2020 tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. MK juga secara resmi memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat -DPR dan Pemerintah memperbaiki undang tersebut dalam waktu 2 tahun.
Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap putusan MK yang sudah final dan mengikat itu? Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/11) menyatakan bahwa sebagai bagian dari negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah akan menghormati dan segera melaksanakan putusan MK tersebut.
Namun, Presiden Joko Widodo memberikan jaminan kepada investor baik di dalam maupun luar negeri bahwa investasi tetap berjalan aman. Dalam pandangannya, dia menilai tidak ada yang dibatalkan oleh MK terkait UU Cipta Kerja. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku.
Presiden Joko Widodo juga menyatakan komitmen pemerintah dan komitmen dirinya bahwa agenda reformasi struktural, deregulasi dan debirokratisasi akan terus dijalankan.
Bagi investor, terutama investor asing, komitmen Presiden Joko Widodo tersebut penting. Bagi dunia usaha, yang terpenting adalah kepastian hukum dalam menjalankan usaha mereka di Indonesia.
Kini, pemerintah dan DPR harus segera bekerja keras merevisi UU Cipta Kerja agar konstitusional. Sementara itu, pemerintah tetap harus menjaga komitmen terhadap investor. Jika tidak, bukan hanya kepercayaan terhadap pemerintah hilang, akan tetapi pemerintah akan juga mungkin dapat diperkarakan secara internasional.
Semoga pemerintah dan DPR dapat segera merevisi UU Cipta Kerja tanpa merugikan pihak investor dalam dan luar negeri. Kemudahan berusaha menjadi syarat mutlak bagi suatu negara agar dapat menarik investasi sebanyak-banyaknya. Semakin banyak investasi berarti semakin banyak lapangan kerja yang tersedia dan ekonomi terus bertumbuh. Tujuan akhir investasi haruslah menuju kesejahteraan rakyat.
November
Ilustrasi Foto: REUTERS
Baca artikel CNN Indonesia "Waspada Varian Omicron, Pemerintah Diminta Perketat Pintu Masuk RI" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211128122435-12-727042/waspada-varian-omicron-pemerintah-diminta-perketat-pintu-masuk-ri.
Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/
VOI KOMENTAR Pemerintah Indonesia mengeluarkan respon cepat dalam menghadapi varian baru Covid-19, Omicron, yang kini tengah merebak di berbagai belahan dunia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar dalam konferensi pers secara daring di Jakarta Minggu 28 November 2021 menyebutkan, varian tersebut mengandung 50 mutasi yang mempengaruhi kecepatan penularan dan kemampuannya untuk menghindari antibodi. Dengan banyaknya mutasi tersebut, WHO telah meningkatkan status varian itu menjadi variant of concern atau varian yang mengkhawatirkan.
Mengutip kantor berita ANTARA, Sampai dengan hari ini, telah ada 13 negara yang mengumumkan bahwa mereka sudah mendeteksi varian Omicron, mulai dari Afrika Selatan dan Botswana, varian omicron ini ditemukan pula diantaranya di Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia dan Hong Kong.
Respon Cepat berupa kebijakan yang berlaku 1x24 Jam tersebut, pertama, melarang masuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari ke negara-negara seperti Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hong Kong. Kedua, WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin pertama akan dikarantina selama 14 hari. Ketiga, pemerintah akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan dari luar negeri di luar ke sebelas negara yang masuk daftar, menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari. Dan terakhir, kebijakan karantina ini akan diberlakukan mulai Senin (29/11) pukul 00.00 WIB.
Respon Cepat Pemerintah Indonesia itu perlu diapresiasi, melihat distribusi negara-negara tersebut, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa varian Omicron ini sudah menyebar ke lebih banyak negara.
Sepakat dengan menteri Luhut Panjaitan, Meski Indonesia telah menangani kasus Covid-19 dengan maksimal dan penyebaran kasus telah mulai terkendali,masyarakat hendaknya tidak lengah dan terus mendorong upaya pendendalian dengan tetap menerapkan dan meningkatkan protokol kesehatan serta percepatan vaksin.
Dan yang terpenting dari semuanya adalah masyarakat tidak perlu panik dalam menanggapi varian baru ini, namun tetap waspada. Kita perlu mendorong pemerintah untuk bekerjasama dengan dunia Internasional dalam mencermati perkembangan varian Omicron tersebut, serta terus mengelorakan pengawasan ketat terhadap protokol kesehatan seperti mencuci tangan,memakai masker,menjaga jarak,menjauhi kerumunan,dan mengurangi mobilitas.
November
VOI KOMENTAR Pemerintah Prancis terus menjaga hubungan dengan Negara-negara Asia dengan baik. Apalagi Prancis pernah menancapkan sejarahnya di Vietnam hingga berakhir di penghujung tahun 50an. Untuk menjaga hubungan dengan masyarakat Asia, terutama di wilayah Asia Tenggara, Menteri Urusan Eropa dan Luar negeri Prancis, Jean Yves Le Drian (baca: Zyang Iv le driang) melakukan kunjungan ke Indonesia. Salah satu misi utama kunjungan tersebut adalah membahas isu-isu terkait strategi Indo-Pasifik Perancis dalam menegakkan kebijakan dan hukum internasional. Disamping itu, Perancis mempercepat kerjasama ekonomi perdagangan dan pertahanan dengan Indonesia.
Dalam kunjungan di Istana Merdeka, Rabu (24/11), Menteri Le Drian bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan 5 point utama terkait hubungan kedua negara. Pertama peningkatan komunikasi kedua Negara, mengingat tahun depan Indonesia ketua G20 dan Prancis presiden Uni Eropa. Kedua, Indonesia berharap selama keketuaan Perancis di Uni Eropa, negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa bisa dipercepat dan mendapatkan hasil konkret. Ketiga, Indonesia meminta Prancis menjadi mitra dalam memperjuangkan perdagangan yang terbuka, adil dan non-diskriminatif. Keempat, peningkatan kemitraan dengan mekanisme dialog 2+2 yakni Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan oleh kedua negara. Kelima ucapan terima kasih Indonesia atas dukungan Prancis atas bantuan vaksin yang berjumlah sekitar 4,8 juta dosis. Kunjungan Menteri Urusan Uni eropa dan Luar Negeri Prancis ke Indonesia juga ditandai dengan penandatangan perjanjian kerjasama di bidang kemaritiman dan Pertahanan
Sejatinya, kunjungan Menteri Le Drian ke Indonesia mempunyai makna penting. Selain meningkatkan ekonomi perdagangan, Perancis ingin memperkuat kerjasama bidang pertahanan dengan Indonesia. Penguatan tersebut adalah rencana pembelian pesawat tempur Perancis oleh Indonesia. Selain itu, Indonesia adalah pasar besar bagi ekonomi perdagangan Perancis. Jadi, tak heran kunjungan Presiden Perancis pada 2017 wujud dari pentingnya Indonesia di mata negeri mode itu. Jadi, kunjungan Menteri Urusan Eropa dan Luar negeri Prancis bisa jadi meneruskan apa yang telah dirajut oleh pendahulunya agar kerjasama di segala bidang kedua Negara tidak putus. Apalagi ditengah ketidakpastian ekonomi perdagangan akibat Pandemi Covid-19. Semua Negara harus bisa saling memanfaatkan apa yang ada dan tersedia untuk keberlangsungan ekonomi dan kehidupan warganya. Selain itu, sebagai Presiden Uni Eropa 2022, Indonesia berharap Perancis dapat memberikan gambaran jelas tentang kondisi dan situasi Indonesia saat ini. Karena Indonesia tidak ingin isu lingkungan yang kerap disematkan Negara-negara Eropa kepada Indonesia menghambat hubungan ekonomi perdagangan dengan para anggota Uni Eropa.
November
Menjelang berakhirnya tahun 2021, tragedi kemanusiaan masih terus terjadi. Ribuan orang terlunta lunta sebagai pengungsi, dan menderita kelaparan, akibat konflik di berbagai negara. Seperti yang terjadi di Timur Tengah. Kongflik yang tak berkesudahan menyebabkan mengalirnya pengungsi ke Eropa. Terjadi krisis pengungsi di perbatasan Belarusia dengan Polandia. Akibatnya, hubungan kedua negara dan juga dengan Uni Eropa menegang. Uni Eropa menuduh Belarusia telah menjadikan kisruh pengungsi di perbatasan sebagai alat politik untuk menekan Eropa. Belarusia pun berkilah dan membalas tudingan itu dengan mengatakan bahwa Eropa ingkar janji mengenai kesediaannya menampung pengungsi. Konflik dan peperangan telah menyebabkan ribuan manusia menjadi korban. Pengungsian adalah salah satu bentuk nyata. Dan konflik itu, selain di Afrika, umumnya terjadi di kawasan Timur Tengah, dan juga sebagian Asia Selatan.
Perang saudara di Yaman, selain menyebabkan pengungsian, kerusakan material dan infrastuktur, juga menyebabkan penderitaan rakyat yang masih berada di negaranya. Yaman yang dahulu kala merupakan bagian dari wilayah yang disebut dengan Syam, sebagian kini telah porak poranda. Bangunan bersejarah banyak yang hancur luluh akibat serangan bom dan rudal. Yang sangat menyedihkan adalah, sangat besarnya jumlah korban tewas akibat saling serang.
Data Perserikatan Bangsa Bangsa-PBB menyebut sekitar 377 ribu orang telah tewas. Menurut PBB, lebih dari separuh yang meninggal dunia di Yaman, merupakan dampak tidak langsung dari peperangan yang sudah berlangsung 7 tahun, seperti kelaparan misalnya. Yang lebih menyedihkan, banyak anak anak yang menjadi korban, meninggal akbat kekurangan gizi.
Perang di Yaman, yang belum ada tanda tanda akan berhenti itu, dimulai tahun 2015. Ketika itu koalisi Arab Saudi, melakukan intervensi dengan tujuan membantu pemerintahan, setelah milisi Houthi merebut kota Sanaa. Milisi Houthi adalah kelompok yang mendapat dukungan Iran. Fakta ini menunjukkan bahwa campur tangan negara lain, yang berbeda halauan dan mempunyai kepentingan, telah menyebabkan konflik dan perang saudara yang berkepanjangan. Keadaan bukannya semakin membaik, ketika negara negara besar, termasuk Amerika Serikat dan Rusia, ikut terlibat.
Bencana kemanusiaan terbesar telah terjadi di Yaman, negara yang semula makmur, dengan peradaban dan peninggalan sejarah yang indah. Tragedi yang tidak tahu kapan akan berakhir ini, akan terus memakan korban. Program Pembangunan PBB, UNDP, memperkirakan, pertempuran dan dampaknya dapat menewaskan sedikitnya 1,3 juta manusia hingga tahun 2030.
Keadaan yang sangat menyedihkan dan dampak mengerikan ini, seharusnya dapat memantik inisiatif dan langkah menuju perdamaian. Pertanyaannya adalah, apakah nurani pemimpin di Yaman dan juga negara lain yang ikut campur, bisa terbuka untuk menghentikan tragedl kemanusiaan ini?