VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

“Sholat Adha Di Rumah, Untuk Mencegah Penularan Covid19”

Perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam  jatuh pada hari Selasa, 20 Juli 2021. Sayangnya Idul Adha tahun ini masih harus dilalui di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Terkait hal itu,  Menteri Agama RepublikIndonesia mengeluarkan Surat Edaran  yang meniadakan   sholat Idul Adha yang biasanya dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau lapangan. Di samping itu, penyembelihan hewan kurban yang merupakan bagian ritual dari Idul Adha pun diterapkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah juga telah menginstruksikan agar shalat Idul Adha 2021 dilakukan di rumah saja saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam surat edarannya menyebut aturan dikeluarkan untuk mencegah penularan Covid-19 kembali meluas setelah hari raya Idul Adha tahun ini.

Pernyataan itu diperkuat  imbauan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang meminta seluruh umat Islam Indonesiauntuk melakukan hal yang sama. Menurut Wapres, "Berjemaah itu hukumnya sunah, tetapi menjaga diri dari pandemi COVID-19 itu hukumnya wajib sehingga hal yang wajib harusnya didahulukan daripada yang sunah,".

Mengutip ANTARA, Wapres Ma’ruf Amin Wapres menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan untuk menghalangi umat Islam beribadah melainkan melindungi masyarakat dari bahaya COVID-19.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan MUI dan alim ulama se-Indonesia pada 12 Juli 2021, Wapres yang juga merupakan seorang ulama itu, juga  mengingatkan bahwa menanggulangi Covid-19 merupakan tanggungjawab kebangsaan, kenegaraan, dan keagamaan. Wapres Ma'ruf pun mengajak para ulama bersama pemerintah meningkatkan peranannya untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

Semoga, Surat Edaran  Menteri Agama Republik Indonesia tersebut dipatuhi masyarakat  dalam melaksanakan berbagai ritual dan tradisi selama Idul Adha 2021  guna  mencegah merebaknya penularanCovid-19. Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah.

Sekian Komentar-

Kementerian Kesehatan dalam laman resminya, kemenkes. go.id, memastikan bahwa akan dilaksanakan vaksinasi tambahan atau vaksin booster bagi tenaga kesehatan. Meski Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam rekomendasinya meminta Indonesia perlu mempertimbangkan hal utama dalam menetapkan kelompok sasaran vaksinasi dan ketersediaan vaksin terhadap pelaksanaan vaksin booster, namun Kemenkes menuturkan sudah ada kajian untuk memastikan bahwa vaksinasi ini dijamin aman.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan alasan pemberian  vaksinasi secara bertahap dan menyusun prioritas ini karena selain mempertimbangkan rekomendasi WHO, juga melihat situasi dan kondisi negara Indonesia dimana mendesak secepat-cepatnya dilakukan vaksin booster untuk melindungi tenaga kesehatan sebagai salah satu garda terdepan. Sebelumnya,  Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menuturkan tenaga kesehatan memiliki risiko tinggi tertular virus Covid-19 meski telah divaksinasi. Lingkup kerja yang langsung berhadapan dengan pasien konfirmasi positif atau bahkan ada yang langsung berhadapan dengan virusnya mengharuskan para tenaga kesehatan mendapatkan vaksin penguat.

Tentunya, kita mendukung upaya Pemerintah Indonesia tersebut. Namun rekomendasi WHO terkait masih belum meratanya pemberian vaksin terhadap warga  negara akibat minimnya  ketersediaan vaksin perlu mendapat perhatian. Karena WHO meyakini saat ini masih ada negara yang masyarakat yang tervaksinasi masih kurang dari 1 persen. Rekomendasi WHO  seperti dijelaskan Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid adalah perluasan terlebih dahulu untuk masyarakat umum.

Harapannya adalah bahwa  penyuntikan vaksin booster bagi tenaga kesehatan  dapat lebih meningkatkan imunitas mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan di wilayah dengan angka penanganan pasien Covid-19 yang tinggi atau zona merah. Namun jauh lebih penting, masyarakat umum harus menyadari betapa pentingnya vaksinasi tanpa membeda-bedakan vaksin yang akan disuntikkan, mengingat seluruh vaksin impor yang digunakan oleh pemerintah Indonesia sudah melalui uji klinis Badan Pengawasan Obat dan Makanan –BPOM dan terdaftar pada Badan Kesehatan Dunia –WHO. Untuk itu, kualitas dan keamanannya dapat terjamin.Sekian Komentar.

VOI KOMENTAR Tiongkok sepertinya tidak main main dalam pernyataannya  terkait hubungannya yang semakin memburuk dengan Taiwan.

Kantor berita  Associated Press melaporkan Presiden Tiongkok Xi Jinping, yang juga mengepalai Komisi Militer Pusat, menekankan perlunya Tentara Pembebasan Rakyat  meningkatkan  kemampuan  pasukan  terkait  persengketaan dengan Taiwan.Hal ini tidak hanya menyangkut tentara aktif namun juga  melibatkan[AT1]  pensiunan personel militer. Mereka dikatakan akan  menjadi prioritas utama  wajib militer di masa perang.Hal tersebut diatur dalam rancangan perubahan peraturan yang dirilis Kementerian Urusan Veteran pada akhir pekan.

Wajib militer berdasarkan undang-undang Tiongkok berlaku  bagi warga negara berusia 18 hingga 22 tahun. Mereka diharuskan menjalani satu bulan pelatihan di dinas militer namun tidak wajib  menjadi tantara profesional   sesudahnya. Bahkan semenjak tahun 1949 praktis sudah tidak dilaksanakan lagi karena jumlah tentara yang sukerela mendaftar dianggap mencukupi. Namun  yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa genting kah situasinya, sehingga perlu ada  Revisi undang undang yang mewajibkan veteran untuk ikut terlibat di masa perang?

Mantan instruktur Tentara Pembebasan Rakyat, Song Zhongping mengatakan bahwa revisi diperlukan untuk mencerminkan perubahan yang lebih luas di dunia dan untuk lebih mempersiapkan Tiongkok menghadapi keadaan darurat.

Militer negara itu harus “siap untuk menanggapi” situasi yang kompleks dan sulit ketika menghadapi tantangan keamanan. Terlebih akhir akhir ini hubungan Tiongkok dengan negara-negara Barat dan tetangganya tengah memburuk karena berbagai masalah, mulai dari klaim teritorial, ekonomi,  hingga hak asasi manusia.Sekian Komentar

Setelah 11 September 2021, Pemerintah Afghanistan akan mendapat ujian dalam mempertahankan situasi keamanan negaranya. Secara berangsur Amerika Serikat telah mulai  menarik pasukannya  dan  meninggalkan pemerintah Afghanistan dalam menyelesaikan konflik bersenjata dengan Taliban. Penarikan pasukan yang merupakan keputusan Presiden Biden itu dilakukan secara bertahap. Ditegaskan, paling lambat keseluruhan militer AS akan ditarik 11 September 2021. Bahkan  pengosongan markas militer terbesar dan utama pasukan Amerika Serikat dan Nato di Bagram, mungkin dapat  dilakukan sebelum tenggat waktu. Keputusan pemerintahan Joe Biden menarik pasukan dari Afghanistan, menjadi akhir dari perang Amerika Serikat  di negara orang selama 20 tahun. Waktu terlama termasuk jika di bandingkan saat mereka terlibat perang di Vietnam.

Sepeninggal Amerika Serikat dan NATO pemerintah Afghanistan harus berupaya sendiri untuk menyelesaikan persoalan dalam negerinya, khususnya menghadapi kelompok Taliban. Sejak mulai ditariknya pasukan Amerika Serikat, Kelompok Taliban pun  melakukan gerakan untuk menambah pengaruh dengan menguasi sejumlah distrik khususnya di wilayah utara. Pasukan pemerintah dikabarkan bentrok dengan milisi Taliban saat mempertahankan daerah tersebut.

Upaya penyelesaian perang saudara di Afghanistan sesungguhnya masih terbuka melalui perundingan, sebagaimana dicanangkan dalam pertemuan di Doha, Qatar tahun lalu. Penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO adalah salah satu kesepakatan Doha. Kesepakatan lain adalah dilakukannya dialog antara kedua pihak yang bertikai  di Afghanistan.

Pertanyaannya  adalah, bagaimana Pemeritahan di Kabul dan Kelompok Taliban dapat berunding dan sepakat mewujudkan Afghanistan yang damai dan lebih baik? Selama ini cita cita kelompok Taliban adalah mengembalikan Afghanistan sebagai negara yang berlandaskan syariat Islam yang ketat. Sedangkan Pemerintah berprinsip lain. Di dalam Taliban sendiri ada kelompok moderat dan kelompok garis keras yang bisa saja berbeda cara pandang dalam menangani urusan negara dan masyarakat.

Karenanya, sepeninggal Amerika Serikat dan NATO, rakyat Afghanistan boleh jadi masih harus bersabar mengharapkan keadaan yang lebih baik di negaranya. Harapan akan terwujud manakala pemerintahan di Kabul dan Kelompok Taliban dapat melanjutkan perundingan dan mencari solusi bagi Afghanistan yang damai dan lebih baik. Bila tidak tercapai  titik temu, sangat mungkin keadaan di negara itu akan semakin menyedihkan karena konflik politik dan perang yang berkepanjangan.

Demikian komentar