Komentar (893)
July
Kementerian Kesehatan dalam laman resminya, kemenkes. go.id, memastikan bahwa akan dilaksanakan vaksinasi tambahan atau vaksin booster bagi tenaga kesehatan. Meski Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam rekomendasinya meminta Indonesia perlu mempertimbangkan hal utama dalam menetapkan kelompok sasaran vaksinasi dan ketersediaan vaksin terhadap pelaksanaan vaksin booster, namun Kemenkes menuturkan sudah ada kajian untuk memastikan bahwa vaksinasi ini dijamin aman.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan alasan pemberian vaksinasi secara bertahap dan menyusun prioritas ini karena selain mempertimbangkan rekomendasi WHO, juga melihat situasi dan kondisi negara Indonesia dimana mendesak secepat-cepatnya dilakukan vaksin booster untuk melindungi tenaga kesehatan sebagai salah satu garda terdepan. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menuturkan tenaga kesehatan memiliki risiko tinggi tertular virus Covid-19 meski telah divaksinasi. Lingkup kerja yang langsung berhadapan dengan pasien konfirmasi positif atau bahkan ada yang langsung berhadapan dengan virusnya mengharuskan para tenaga kesehatan mendapatkan vaksin penguat.
Tentunya, kita mendukung upaya Pemerintah Indonesia tersebut. Namun rekomendasi WHO terkait masih belum meratanya pemberian vaksin terhadap warga negara akibat minimnya ketersediaan vaksin perlu mendapat perhatian. Karena WHO meyakini saat ini masih ada negara yang masyarakat yang tervaksinasi masih kurang dari 1 persen. Rekomendasi WHO seperti dijelaskan Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid adalah perluasan terlebih dahulu untuk masyarakat umum.
Harapannya adalah bahwa penyuntikan vaksin booster bagi tenaga kesehatan dapat lebih meningkatkan imunitas mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan di wilayah dengan angka penanganan pasien Covid-19 yang tinggi atau zona merah. Namun jauh lebih penting, masyarakat umum harus menyadari betapa pentingnya vaksinasi tanpa membeda-bedakan vaksin yang akan disuntikkan, mengingat seluruh vaksin impor yang digunakan oleh pemerintah Indonesia sudah melalui uji klinis Badan Pengawasan Obat dan Makanan –BPOM dan terdaftar pada Badan Kesehatan Dunia –WHO. Untuk itu, kualitas dan keamanannya dapat terjamin.Sekian Komentar.
July
VOI KOMENTAR Tiongkok sepertinya tidak main main dalam pernyataannya terkait hubungannya yang semakin memburuk dengan Taiwan.
Kantor berita Associated Press melaporkan Presiden Tiongkok Xi Jinping, yang juga mengepalai Komisi Militer Pusat, menekankan perlunya Tentara Pembebasan Rakyat meningkatkan kemampuan pasukan terkait persengketaan dengan Taiwan.Hal ini tidak hanya menyangkut tentara aktif namun juga melibatkan[AT1] pensiunan personel militer. Mereka dikatakan akan menjadi prioritas utama wajib militer di masa perang.Hal tersebut diatur dalam rancangan perubahan peraturan yang dirilis Kementerian Urusan Veteran pada akhir pekan.
Wajib militer berdasarkan undang-undang Tiongkok berlaku bagi warga negara berusia 18 hingga 22 tahun. Mereka diharuskan menjalani satu bulan pelatihan di dinas militer namun tidak wajib menjadi tantara profesional sesudahnya. Bahkan semenjak tahun 1949 praktis sudah tidak dilaksanakan lagi karena jumlah tentara yang sukerela mendaftar dianggap mencukupi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa genting kah situasinya, sehingga perlu ada Revisi undang undang yang mewajibkan veteran untuk ikut terlibat di masa perang?
Mantan instruktur Tentara Pembebasan Rakyat, Song Zhongping mengatakan bahwa revisi diperlukan untuk mencerminkan perubahan yang lebih luas di dunia dan untuk lebih mempersiapkan Tiongkok menghadapi keadaan darurat.
Militer negara itu harus “siap untuk menanggapi” situasi yang kompleks dan sulit ketika menghadapi tantangan keamanan. Terlebih akhir akhir ini hubungan Tiongkok dengan negara-negara Barat dan tetangganya tengah memburuk karena berbagai masalah, mulai dari klaim teritorial, ekonomi, hingga hak asasi manusia.Sekian Komentar
July
Setelah 11 September 2021, Pemerintah Afghanistan akan mendapat ujian dalam mempertahankan situasi keamanan negaranya. Secara berangsur Amerika Serikat telah mulai menarik pasukannya dan meninggalkan pemerintah Afghanistan dalam menyelesaikan konflik bersenjata dengan Taliban. Penarikan pasukan yang merupakan keputusan Presiden Biden itu dilakukan secara bertahap. Ditegaskan, paling lambat keseluruhan militer AS akan ditarik 11 September 2021. Bahkan pengosongan markas militer terbesar dan utama pasukan Amerika Serikat dan Nato di Bagram, mungkin dapat dilakukan sebelum tenggat waktu. Keputusan pemerintahan Joe Biden menarik pasukan dari Afghanistan, menjadi akhir dari perang Amerika Serikat di negara orang selama 20 tahun. Waktu terlama termasuk jika di bandingkan saat mereka terlibat perang di Vietnam.
Sepeninggal Amerika Serikat dan NATO pemerintah Afghanistan harus berupaya sendiri untuk menyelesaikan persoalan dalam negerinya, khususnya menghadapi kelompok Taliban. Sejak mulai ditariknya pasukan Amerika Serikat, Kelompok Taliban pun melakukan gerakan untuk menambah pengaruh dengan menguasi sejumlah distrik khususnya di wilayah utara. Pasukan pemerintah dikabarkan bentrok dengan milisi Taliban saat mempertahankan daerah tersebut.
Upaya penyelesaian perang saudara di Afghanistan sesungguhnya masih terbuka melalui perundingan, sebagaimana dicanangkan dalam pertemuan di Doha, Qatar tahun lalu. Penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO adalah salah satu kesepakatan Doha. Kesepakatan lain adalah dilakukannya dialog antara kedua pihak yang bertikai di Afghanistan.
Pertanyaannya adalah, bagaimana Pemeritahan di Kabul dan Kelompok Taliban dapat berunding dan sepakat mewujudkan Afghanistan yang damai dan lebih baik? Selama ini cita cita kelompok Taliban adalah mengembalikan Afghanistan sebagai negara yang berlandaskan syariat Islam yang ketat. Sedangkan Pemerintah berprinsip lain. Di dalam Taliban sendiri ada kelompok moderat dan kelompok garis keras yang bisa saja berbeda cara pandang dalam menangani urusan negara dan masyarakat.
Karenanya, sepeninggal Amerika Serikat dan NATO, rakyat Afghanistan boleh jadi masih harus bersabar mengharapkan keadaan yang lebih baik di negaranya. Harapan akan terwujud manakala pemerintahan di Kabul dan Kelompok Taliban dapat melanjutkan perundingan dan mencari solusi bagi Afghanistan yang damai dan lebih baik. Bila tidak tercapai titik temu, sangat mungkin keadaan di negara itu akan semakin menyedihkan karena konflik politik dan perang yang berkepanjangan.
Demikian komentar
July
Pemerintah telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di pulau Jawa dan Bali sejak Sabtu 3 Juli. Aturan ini akan berlangsung hingga 20 Juli mendatang, dengan tujuan meredam penularan Covid-19. Senin 5 Juli adalah hari kerja pertama dalam PPKM Darurat. Sejak pagi terjadi kemacetan di jalan-jalan oleh berbagai kendaraan yang akan memasuki DKI Jakarta, namun mengalami penyekatan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, selaku Koordinator PPKM Darurat mengaku bahwa dia telah berkeliling memantau dan menyaksikan kemacetan luar biasa yang terjadi.
Pangdam Jaya Mayjen TNI, Mulyo Aji mengatakan bahwa kemacetan di Jakarta pada hari Senin (5/7) didominasi oleh pekerja. Dia mengatakan, masih banyak perkantoran non-esensial yang meminta pegawainya bekerja di kantor. Mulyo Aji dalam siaran langsung bersama Menteri Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa lebih dari 80 persen kemacetan disebabkan oleh pekerja. Dia mengatakan, masih banyak perkantoran non-esensial yang meminta pegawainya bekerja di kantor. Pekerja, karena takut di PHK terpaksa masuk kerja.
Padahal menurut ketentuan PPKM Darurat, Sektor Non-Esensial Wajib bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 100 Persen. Ini berarti masih banyak perusahaan non-esensial yang belum mematuhi aturan WFH 100 persen. Karena takut ancaman PHK, pekerja yang memacetkan Ibukota pada Senin sebenarnya tidak sepenuhnya bersalah.
Oleh sebab itu, Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan dalam siaran langsung tersebut memastikan, karyawan sektor non-esensial yang bekerja dari rumah tidak bisa diberhentikan secara sepihak atau dipecat oleh perusahaan. Dia memastikan sudah membicarakan hal itu dengan Kapolri dan Gubernur.
Luhut pandjaitan juga mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar bisa mengeluarkan surat perintah bagi perusahaan sektor non-esensial untuk tidak memberhentikan karyawannya yang bekerja di rumah. Perusahaan juga wajib memerintahkan seluruh karyawan agar bekerja dari rumah.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro, Kombes Pol Yusri Yunus mewanti-wanti akan menindak tegas pemilik atau pemimpin perusahaan non-esensial yang masih mempekerjakan pegawai di kantor saat PPKM Darurat.
Berdasarkan penuturan para pejabat pemerintah tersebut, seharusnya pemilik dan pemimpin perusahaan non-esensial tidak nekad mewajibkan pekerjanya untuk bekerja di kantor. Taruhannya akan sangat besar. Selain mendapat sanksi keras dari pemerintah, penularan Covid-19 juga masih mengancam masyarakat dengan mobilitas tinggi, terutama pekerja dan keluarganya. Jika penularan makin meluas, semua pihak dirugikan. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran oleh semua pihak untuk dapat memutus rantai penularan Covid-19 agar Indonesia bebas dari pandemi Covid-19.Sekian Komentar
July
Kamis (30/6) Beijing merayakan genap satu abad atau 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok.Kantor Berita Nasional Tiongkok, Xinhuanet.com mengatakan, selama 100 tahun, Partai bentukan Mao Zedong itu telah menghantarkan Tiongkok menjadi sebuah negara sosialis modern dan paling maju di abad ke-21.Meski demikian, capaian yang diraih bukanlah tanpa catatan hitam. Sebut saja kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah pada tahun 60an yang menyebabkan jutaan orang kelaparan bahkan meninggal dunia. Belum lagi peristiwa Tiananmen di tahun 1989 yang mengakibatkan kekacauan dan menelan korban jiwa tidak sedikit.
Presiden Tiongkok Xi Jinping saat memberikan sambutan pada peringatan 100 tahun Partai Komunis Tiongkok, berjanji untuk menyelesaikan penyatuan kembali Tiongkok dengan Taiwan yang sudah lama memiliki pemerintahan sendiri. Menurut Xi, Tiongkok di bawah kepemimpinannya telah meningkatkan upaya untuk menegaskan klaim kedaulatan terhadap Taiwan.
Xi Jinping juga menyatakan Tiongkok telah berhasil bertahan dalam menghadapi berbagai ujian dan tekanan. Seperti perang melawan Covid-19, bencana banjir di bagian tengah dan timur negara itu, serta kemiskinan ekstrem di daerah pedesaan. Selain itu, juga dalam hal melawan korupsi dan pelanggaran disiplin serta politik uang.
Secara Historis ataupun ideologis, Partai Komunis Tiongkok memang terbukti bertanggung jawab penuh atas perkembang.an Tiongkok modern. Visi reformasi sejak kepemimpinan Deng Xiaoping dan diteruskan hingga Xi Jinping sangat menguasai aspek birokrasi, militer dan yang lainnya dalam kehidupan bangsa Tiongkok Dengan model demokrasi terpusat itulahdi usia seratus tahunnyaPartai Komunis Tiongkok berhasil menghantarkan negara ini menjadi negara maju dari aspek ekonomi di abad ke-21, mengalahkan hegemoni Amerika Serikat dan Negara Barat sepanjang abad ke-20. -Demikian Komentar-
July
Ekonomi & keuangan Syariah dorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi
Written by Sumarno
Sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia, sedang menghadapi krisis ekonomi yang disebabkan dampak pandemi Covid-19. Untuk bisa melewatinya, kontribusi semua sektor, termasuk ekonomi dan keuangan Syariah sangat diperlukan dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional ini. Ini artinya bahwa ekonomi dan keuangan Syariah merupakan salah satu alternatif.
Pada sambutan virtual, Selasa (29/6/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pelaksanaan ekonomi dan keuangan Syariah tidak hanya untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi, namun juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang adil dan berkelanjutan.
Perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia diapresiasi oleh dunia internasional. Refinitiv Islamic Finance Development Report 2020 menempatkan Indonesia pada ranking ke-2 secara global sebagai “The Most developed countries in Islamic Finance”. Sementara itu, Global Islamic Economy Indicator 2020/2021 mencatat Indonesia sebagai ranking ke-4 global untuk sektor ekonomi Syariah, serta peringkat ke-6 untuk keuangan Syariah.
Pengakuan dunia internasional ini memberikan keyakinan besar bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan keuangan Syariah Indonesia ke depan akan lebih meningkat lagi.
Keyakinan besar ini didukung oleh potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia guna mengembangankan ekonomi dan keuangan Syariah. Hal itu bisa ditunjukkan melalui beberapa hal berikut.
Pertama, Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim sekitar 230 juta. Dengan jumlah penduduk ini, Indonesia memiliki potensi pengembangan ekonomi dan industri keuangan Syariah yang sangat besar. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sepanjang 2020, pertumbuhan aset industri keuangan Syariah mencapai 21,48% menjadi Rp1.770,32 triliun. Data ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dan akan lebih besar lagi jika potensi penduduk Muslim yang besar terlibat aktif dalam industri keuangan Syariah. Kedua, berdasarkan data OJK, pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Syariah tercatat sebesar 5,72%. Ketiga, industri halal Indonesia juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, nilai perdagangan industri halal Indonesia seperti makanan, kosmetik dan obat-obatan, travel, fashion telah mencapai US$ 3 miliar..
Untuk memaksimalkan potensi ini, ke depan diperlukan inovasi dan kreativitas pelaku industri jasa keuangan Syariah. Kemudian dibutuhkan peningkatan adopsi teknologi untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin cepat dan dinamis, serta perlunya sumber daya manusia handal yang ahli di bidang ekonomi dan keuangan Syariah untuk mengikuti berbagai dinamika dan perubahan kondisi perekonomian dan teknologi.Sekian Komentar hari ini.
June
Pasca kunjungan utusan ASEAN ke Myanmar, penyelesaian krisis di Myanmar belum menunjukkan titik terang. Sekretaris Jenderal ASEAN, Lim Joch Hoi dan Menteri Luar Negeri Brunei Erywan Yusuf, Jumat 4 Juni 2021 berkunjung ke Myanmar dalam rangka mewujudkan Konsensus Petinggi Asean dalam pertemuan di Jakarta. Misi yang secara khusus menemui pemimpin junta Henderal Min Aung Hlaing ini, mendapat kecaman dari pihak pemerintah tandingan yang menamakan dirinya National Unity Government, NUG. Televisi resmi Junta militer Myamnar memberitakan, pertemuan telah membahas mengenai banuan kemanusiaan. Selain itu dikatakan, utusan ASEAN juga membahas rencana pemilu dengan Jendral Min Aung Hlaing yang dijanjikan manakala situasi sudah kondusif.
Pemerintah tandingan NUG menanggapi pertemuan beserta hasilnya dengan skeptis. Mereka kecewa karena sebagaimana pada pertemuan tingkat tinggi di Jakarta, pihak pemerintahan bayangan tidak diundang. Dalam kunjungan dua utusan ASEAN ke Myanmar Jumat lalu, mereka juga tidak mendapat kesempatan untuk bertemu.
Keraguan pihak NUG kepada hasil pertemuan ASEAN cukup beralasan. Setelah KTT ASEAN di Jakarta di bulan April, pihak junta militer masih terus melakukan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa. Paling tidak 800 pengunjuk rasa dan masyarakat sipil telah tewas akibat tindakan militer dalam menangani unjuk rasa sejak kudeta militer 4 bulan lalu. Pemimpin junta nampaknya merasa bahwa hasil pertemuan tingkat tinggi Jakarta yang berupa consensus, bukanlah keputusan yang mengikat dan harus dilaksanakan. Sepulang dari Jakarta 24 April lalu, penguasa militer Myanmar bahkan menangkap 3000 orang anti pemerintah dan menewaskan setidaknya 200 warga.
Di sisi lain, negra anggota ASEAN pun bersifat mendua dalam hal bersikap kepada penguasa militer Myanmar. Dikabarkan, Singapura dan Thailand telah mulai bekerjasama dengan pemerintah militer dengan melakukan investasi. Sikap ASEAN memang tidak setegas negara Uni Eropa dan Amerika Serikat yang mengecam keras tindakan junta dan melakukan embargo terhadap akses ekonomis pejabat militer Myanmar.
Tidak dilibatkannya unsur NUG oleh ASEAN dalam upaya mencari solusi di Myanmar, selain menimbulkan apatisme terhadap ASEAN juga menguatkan perlawanan terhadap junta. Situasi ini dikhawatirkan dapat dijadikan alasan penguasa militer melakukan tindakan keras kepada pengunjuk rasa dan menunda pemilu karena situasi dianggap belum kondusif.
Untuk ASEAN, prinsip non intervensi, serta sikap mendua beberapa anggotanya karena kepentingan kerjasama investasi dan ekonomi, menjadi penyebab tiadanya sikap tegas dan tindakan lebih nyata.Dalam hal inilah sesungguhnya ASEAN perlu kembali bersama menyatakan komitmennya untuk secara bersungguh sungguh mengatasi krisis di salah satu negara anggotanya itu. Hal ini tak lain guna mencegah terjadinya perang saudara yang dapat mencabik cabik negara itu serta membuat rakyatnya lebih menderita.
June
Pasca Pemilihan Umum yang kembali menetapkan Bashar al Assad sebagai Presiden Suriah, negara itu masih saja menjadi ajang perebutan pengaruh Rusia, Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Sebagaimana diketahui, dalam Pemilu yang dilaksanakan Rabu pekan lalu, Bashar Al Asaad meraih 95 persen suara dan menjadikannya Presiden Suriah untuk masa jabatan ke empat. Ketua Parlemen Suriah Hammouda Sabbagh dalam konferensi pers menyatakan 78 persen pemilih telah memberikan suaranya. Dengan terlaksananya Pemilu itu, pemerintah Suriah menegaskan bahwa sesungguhnya negara berjalan normal walaupun ada konflik bersenjata yang sudah berlangsung 10 tahun, dan sedang dilanda Covid 19.
Hasil Pemilihan Umum yang mendudukkan kembali Bashar Al Assad itu mendapat kecaman negara negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Sebelum pemilu dilaksanakan, Uni Eropa dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama yang menilainya sebagai rekayasa Bashar Al Assaad. Perserikatan Bangsa Bangsa telah menyerukan agar Pemilu di Suriah dilaksanakan dengan pengawasan internasional. PBB mengharapkan dengan demikian hasil pemilu akan dapat mendorong lahirnya undang undang baru yang menjadi jalan bagi penyelesaian konflik.
Alih alih mengecam pelaksanaan dan hasil pemilu, Rusia yang merupakan sekutu Bashar Al Assad menyambut hasil pemilu yang kembali mendudukkan Bashar Al Assad sebagai Presiden Suriah. Dengan kemenangannya itu Bashar Al Assad akan memerintah 7 tahun lagi dan melanjutkan kekuasaan keluarga Al Assad yang sudah berlangsung selama setengah abad. Ayah Bashar yaitu Hafez Al Assad sebelumnya memerintah Suriah selama 30 tahun hingga tahun 2000. Konflik berdarah di Suriah itu dimulai pada tahun 2011 pada masa pemerintahan Bashar Al Assad. Aksi unjuk rasa sejalan dengan phenomena Arab Spring akhirnya menjadi perang saudara yang kemudian menarik negara negara pendukung dan penentang Bashar Al Assad. Akibatnya jutaan penduduk mengungsi, ribuan meninggal dunia dan rakyat Suriah hidup dalam kemiskinan.
Pemilu yang banyak dinilai penuh kecurangan dan kontroverial itu dapat diperkirakan tidak akan dapat menyelesaikan konflik berdarah yang juga merusakkan infrastruktur serta peninggalan sejarah yang indah. Tidak adanya penyelesaian internal serta pangaruh dan campur tangan negara asing, akan menjadikan negara yang dulu bernama Syam dan dikenal makmur dan sejahtera itu masih akan terus tercabik cabik dengan rakyat yang menderita.
June
Sejak tahun 2017, 1 Juni diperingati Bangsa Indonesia sebagai Hari Lahir Pancasila. Penetapan itu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Juni 2016. 1 Juni juga ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia yang berisi lima sila, yaitu
· Ketuhanan Yang Maha Esa
· Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
· Persatuan Indonesia
· Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
· Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Bangsa Indonesia mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila. Salah satu nilai luhur yang terkandung dalam pasal lima, yaitu gotong royong. Nilai luhur gotong royong ini semakin dibuktikan oleh bangsa Indonesia untuk melawan Covid 19. Di berbagai tempat, wujud nyata dari gotong royong terlihat jelas. Dalam lingkungan masyarakat yang paling kecil , semangat ini diperlihatkan dengan saling membantu warga. Banyak masyarakat yang bergandengan tangan menyediakan kebutuhan sehari-hari tetangga mereka yang terpapar Covid 19 dan menjalankan isolasi mandiri.
Dalam lingkup yang lebih besar, selama masa pandemi, banyak gerakan yang diinisasi masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid 19. Antara lain, pemberikan masker dan hand sanitizer gratis. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus untuk mengingat masyarakat untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak fisik.
Dalam skala nasional, salah satu nilai luhur gotong royong dilakukan dalam pemberian Vaksin Gotong Royong. Program ini dilaksanakan oleh pihak swasta untuk melaksanakan vaksinasi kepada karyawan dan karyawati mereka. Seluruh biaya dalam pelaksanaan vaksinasi ditanggung oleh perusahaan. Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Roeslani, hingga 31 Mei, ada sekitar 10,5 juta yang sudah terdaftar untuk melaksanakan vaksinasi. Mereka berasal dari lebih 28 ribu perusahaan.
Program Vaksin Gotong Royong ini bukti nyata upaya pihak swasta membantu pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di Indonesia. Pada pertengahan Mei 2021, Presiden Joko Widodo menyebut target 30 juta vaksin untuk Vaksin Gotong Royong. Ini artinya setidaknya 15 juta orang akan melaksanakan vaksinasi. Meski ada tantangan terbesar yang harus dihadapi, yaitu bisa segera mendatangkan vaksin. Apalagi saat ini, setiap negara berusaha untuk memberikan vaksina kepada rakyatnya. Harapannya, dengan kerjasama semua pihak, pemerintah Indonesia, dalam hal ini PT Biofarma bisa segera mendatangkan vaksin untuk mekanisme Vaksin Gotong Royong ini. Yang pada akhirnya mempercepat terbentuknya kekebalan komunal di Indonesia.
Semangat gotong royong ini juga yang dikedepankan Indonesia mengatasi Covid 19 dalam tingkat global. Salah satunya dengan mengirim 3.400 tabung oksigen kepada India untuk penanganan pandemi COVID-19 di negara itu. Pengiriman tabung ini terlaksana karena adanya partisipasi dari pelaku Industri. Indonesia juga terlibat aktif Indonesia dalam COVID-19 Vaccines Global Access (Covax) yang disasarkan untuk menyediakan akses yang setara terhadap vaksin COVID-19 di seluruh dunia
Gotong royong, salah satu nilai luhur Pancasila harus terus dikuatkan oleh bangsa Indonesia. Karena semangat gotong royong ini menjadi kunci untuk mengatasi Covid 19, baik pada tingkat nasional maupun global.
May
Pelaksanaan ibadah hajji di Mekah merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu setidaknya sekali seumur hidup. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pelaksanaannya bahkan diatur oleh negara, dalam hal ini Kementerian Agama. Musim Haji 2021 diperkirakan akan jatuh pada bulan Juli. Namun, dengan adanya pandemi Covid 19 yang melanda dunia pemerintah Indonesia masih menunggu kepastian dari Kerajaan Arab Saudi apakah bisa mengirimkan rombongan calon hajji kali ini. Kenyataan yang harus dihadapi di berbagai negara, angka kasus Covid 19 memang masih tinggi.
Pada awal bulan Mei tahun ini sempat beredar kabar bahwa Arab Saudi telah mengeluarkan peraturan terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Namun belum secara resmi mengumumkan negara mana saja yang mendapatkan izin pemberangkatan jamaah untuk ibadah haji. Dilaporkan, Arab Saudi berencana menetapkan kuota haji 2021 sebanyak 45 ribu untuk jemaah dari luar dan 15.000 dari dalam negeri. Namun Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengatakan, hingga hari Minggu 23 Mei 2021 belum ada pernyataan resmi Pemerintah Arab Saudi mengenai hal ini.
Melihat perkembangan tersebut, Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kekecewaan para calon jemaah haji yang sudah berharap bisa berangkat tahun ini agar tidak timbul gejolak. Apalagi setelah pembatalan keberangkatan tahun lalu akibat pandemi.