Komentar (893)
April
Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, mungkin pribahasa itu mampu menggambarkan suratan takdir yang harus dihadapi 53 awak Kapal Selam KRI Nanggala 402 yang dinyatakan hilang kontak pada 21 April yang lalu.
Setelah usaha pencarian besar-besaran, pada Sabtu (24/4/2021) KRI Nanggala-402 resmi dinyatakan tenggelam (subsunk). Penetapan status ini berdasarkan penemuan peralatan kapal yang keluar akibat terjadi retakan. Badan kapal selam yang naas itu ditemukan menjadi pecahan 3 bagian dan kemarin hari Minggu 25 April 2021, 53 putra terbaik bangsa itu dinyatakan gugur. Innalillahi wa innailaihi rojiun.
Sebuah kedukaan yang mendalam yang harus dialami seluruh bangsa Indonesia, tidak cuma keluarga ke 53 orang personil TNI AL yang bertugas di KRI tersebut. Petaka ini merupakan kehilangan besar bagi seluruh bangsa Indonesia. Mereka yang gugur telah melakukan tugas menjaga perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sempurna, hingga akhir hayatnya. Tidak ada catatan human erorr yang menyebabkan terjadinya insiden hilang kontak hingga tenggelamnya KRI Nanggala 402. Para awak kapal selam itu adalah putra-putra terbaik yang dipercaya menjaga kedaulatan Indonesia di laut. Butuh waktu lama dan investasi tak sedikit untuk mendidik dan melatih para penjaga laut yang tangguh seperti mereka.
Apa yang menjadi perhatian setelah insiden ini adalah kondisi KRI Nanggala 402 yang merupakan kapal selam serang bermotor diesel-listrik tipe U-209 buatan Jerman. Dipesan tahun 1979 kapal itu diserahkan kepada Indonesia Oktober 1981 di Jerman. KRI Nanggala pernah menjalani perbaikan di Korea Selatan pada 2012 selama 24 bulan. Sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI menilai KRI Nanggala-402 adalah kapal selam dengan teknologi yang masih sangat layak sebagai armada tempur. Sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 adalah alarm bahwa TNI harus segera melakukan peremajaan pada alutsistanya.
Kejadian menyedihkan ini hendaknya betul-betul bisa dijadikan momentum untuk merefleksikan dan memproyeksikan kebutuhan alutsista pertahanan negara, khususnya dalam hal ini, Angkatan Laut Indonesia, agar semakin berjaya. Dengan adanya Angkatan laut yang kuat, laut Indonesia yang kaya akan terjaga baik dan mereka yang bertugas melindunginya bisa bekerja secara lebih maksimal.
April
Jenderal senior Myanmar Min Aung Hlaing dikabarkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Jakarta pada 24 April. Bila benar, maka ini akan menjadi kunjungan luar negeri pertama Min Aung Hlaing sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar pada 1 Februari lalu. Jenderal Min Aung Hlaing adalah ketua Dewan Administrasi Negara Myanmar, yang merupakan pemimpin pemerintahan de facto. Dia juga adalah Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar. Banyak yang kemudian menyimpulkan Jenderal Min Aung Hlaing lah otak kudeta yang menyebabkan aksi demo berkepanjangan di Myanmar saat ini.
Akankah rencana kedatangan sang Jenderal terealisasi? Tentu masih harus menunggu, walaupun tidak lama lagi.
Namun di sisi lain, desakan para pegiat Hak Asasi Manusia sudah menguat kepada para petinggi ASEAN. Asia Justice and Rights (AJAR), misalnya, menilai kehadiran Hlaing perlu dikritisi lantaran manuver berdarahnya telah menelan banyak korban. Kudeta Hlaing terhadap pemerintahan terpilih yang dipimpin kelompok pro-demokrasi Aung San Suu Kyi setidaknya telah mengakibatkan 737 warga tewas per Senin yang lalu (19/4), menurut Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) Burma.
Yang menjadi pertanyaan, apakah Pertemuan ASEAN mendatang bisa mengakhiri pertumpahan darah di Myanmar?
Bagaimanapun, ini dapat menjadi kesempatan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mendesak pemerintahan militer di Myanmar menghentikan kekerasan terhadap warga sipil dan memulihkan proses demokrasi. Sebagai bagian dari Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), pengambilalihan kekuasaan secara paksa oleh militer yang berlangsung di Myanmar tentu menjadi perhatian dunia internasional. Respons ASEAN sangat signifikan dalam konteks menjaga keberlangsungan demokratisasi di Myanmar. Bagaimana ASEAN menjaga politik di kawasan Asia Tenggara sangat ditunggu-tunggu. Hanya saja ada prinsip non-interferensi yang selama ini menjadi ganjalan. Meski begitu, konon prinsip ini masih bisa fleksibel dalam batasan prinsip-prinsip ASEAN lainnya, terutama terkait kedaulatan nasional dan konsensus. Diharapkan ASEAN dapat mengajukan inisiatif diplomatik dalam format dialog dan komunikasi dengan pihak junta militer di Myanmar. Bukan untuk mencampuri urusan dalam negerinya, tapi untuk menjaga keamanan di wilayah kawasan.
Para pemimpin ASEAN hendaknya bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik2nya dan menghasilkan kesepakatan penting yang berujung pada perdamaian di Kawasan Asia Tenggara.
April
Mudik dilarang tetapi Destinasi Wisata dibuka Selama Libur Lebaran tahun ini
Written by Suprapto
Menjelang lebaran Idul Fitri, biasanya mayoritas masyarakat Indonesia akan melakukan mudik atau pulang kampung untuk bersilaturahmi dengan keluarga, dan kerabat yang tinggal di kampung. Untuk tahun 2021 ini, masyarakat Indonesia tidak mudik ke kampung karena pemerintah Indonesia telah menetapkan larangan mudik lebaran pada 6 hingga 17 Mei 2021. Kebijakan larangan mudik bertujuan untuk mencegah penularan pandemi Covid-19. Larangan mudik tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2021.
Namun, pemerintah mengizinkan destinasi-destinasi wisata dibuka untuk masyarakat selama libur lebaran. Kebijakan pemerintah mengizinkan destinasi-destinasi wisata dibuka selama lebaran menuai kritik dari banyak pihak. Pemerintah melarang masyarakat melakukan mudik karena khawatir adanya peningkatan penularan Covid-19, tetapi bukankah kegiatan berwisata juga punya potensi yang sama?
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menerangkan, pembukaan tempat wisata selama lebaran bertujuan menyeimbangkan situasi ekonomi. Dengan membuka destinasi wisata, pergerakan arus barang jasa dan daya beli dan daya konsumsi masyarakat diharapkan masih akan tumbuh di masa lebaran tahun ini.
Selain itu, Menteri Muhadjir Effendy sampaikan bahwa pelarangan mudik lebaran 2021 ini berada di dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Mikro. Hal tersebut berbeda dari larangan mudik yang dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Dalam masa pembatasan sosial skala mikro ini, menurut Muhadjir Effendy, tidak seketat pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar. Jadi, yang dilarang dalam masa lebaran 2021 ini hanyalah aktivitas mudik ke kampung.
Pemerintah dalam pernyataannya menyampaikan bahwa pembukaan destinasi-destinasi wisata harus diikuti dengan penegakan protokol kesehatan. Pemerintah meyakini bahwa pembukaan destinasi-destinasi wisata tidak akan memperburuk kondisi pandemi Covid-19 selama masyarakat menerapkan protokol kesehatan.
Timbul pertanyaan apakah masyarakat sudah mengetahui seperti apa protocol kesehatan di tempat wisata? Banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang ditemukan di tempat-tempat wisata selama liburan hari-hari besar selama ini menunjukan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui seperti apa protocol kesehatan di tempat wisata. Sehingga, tugas pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah bersama satuan tugas Covid-19 di daerah adalah segera mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai protocol kesehatan di tempat-tempat wisata, terutama protokol kesehatan di wahana wisata air seperti kolam renang dan pemandian air panas. Hal lebih penting lagi adalah pemerintah daerah dan satuan tugas Covid-19 daerah harus menjamin penerapan protokol kesehatan di tempat wisata.
April
Pasukan asing di bawah komando negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) akan menarik diri dari Afghanistan dalam koordinasi bersama dengan tentara Amerika Serikat pada 11 September 2021 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di Brussel, Belgia, pada Rabu, 14 April 2021. Jerman juga mengatakan akan menyamai rencana Amerika Serikat untuk pergi dari Afghanistan setelah 20 tahun perang. Penarikan ini akan menutup buku tentang sejarah perang terpanjang Amerika. Di sis lain, ara kritikus menilai bahwa perdamaian tidak ada artinya setelah pertempuran dua dekade di Afghanistan.
Ketika rencana Biden untuk mengumumkan penarikan pasukan AS diungkap, komunitas intelijen AS pada Selasa (13/4) menyampaikan kembali kekhawatiran mendalam mereka tentang prospek pemerintah di Kabul yang didukung AS. Kedatangan pasukan NATO ke Afghanistan pada Oktober 2001 lalu bertujuan untuk menggulingkan rezim Taliban, mengusir Al-Qaeda keluar dari negara itu, dan meletakkan dasar bagi "perang melawan terorisme" global. Sekarang, dengan keluarnya Amerika dan NATO dari Afganistan, apakah berarti persoalan terorisme global telah selesai?
Sebenarnya Amerika sejak dibawah kepemimpinan Donald Trump telah berencana menarik mundur seluruh pasukan Amerika di Afghanistan. Sempat menjadi pertanyaan, apakah Joe Biden akan mengikuti niat atau semangat Donald Trump dalam hal ini. Dalam masa kepemimpinan Trump, pemerintah AS mencapai kesepakatan dengan Taliban untuk mengurangi jumlah pasukan AS secara bertahap hingga nol, pada Mei 2021. Kini, Biden menganjurkan untuk mempertahankan pasukan kontraterorisme kecil di Afghanistan sebagai cara untuk memastikan bahwa kelompok ekstremis seperti Al-Qaeda tidak dapat melancarkan serangan di AS.
Rencana Biden, pasukan AS di Afghanistan akan ditarik pada tanggal 11 September 2021. Pemilihan tanggal ini sangat simbolis, karena menandai 20 tahun serangan Alqaidah di Amerika Serikat.
Yang perlu menjadi renungan adalah, setelah 20 tahun perang melawan terorism, berapa jumlah orang yang tewas dan biaya/ anggaran yang terbuang sia-sia? Baik dari sisi manusia maupun aspek ekonomi, langsung maupun tidak langsung, Amerika maupun dunia harus menanggung biaya yang tidak sedikit pasca perang. Bagaimana cara negara-negara terkait menebus kerugian yang sudah terjadi? Apalagi, mau tak mau selalu ada dampak pada negara2 lain.
April
Eskalasi Ketegangan Hubungan AS dan Tiongkok pada awal Pemerintahan Biden- Harris
Written by Suprapto
Dua kekuatan besar dunia unjuk kekuatan di Laut China Selatan. Rasanya demikian ungkapan yang dapat digunakan sehubungan peningkatan armada Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut China Selatan. Sebagaimana diberitakan media massa internasional, selama akhir pekan lalu, kegiatan militer yang dilakukan Tiongkok dan Amerika Serikat di Laut China Selatan meningkat.
Beijing akhir pekan lalu telah megirim kapal induk Liaoning menuju perairan Laut China Selatan. Sementara Amerika Serikat dan Filipina pun telah mempersiapkan Latihan militer gabungan di Kawasan laut yang menjadi sengketa tersebut. Bersamaan dengan itu Washington dan Manila juga membicarakan kemungkinan ditingkatkannya Kerjasama pertahanan kedua negara.
Gerakan militer maupun wacana diplomatik yang dilontarkan menunjukkan adanya niatan, baik oleh Amerika Serikat maupun Tiongkok, untuk berebut pengaruh di Kawasan Indo Pasifik. Eskalasi Gerakan militer kedua negara ini tidak hanya ditunjukkan di kawasan laut China Selatan, melainkan juga di Laut China Timur. Isu Taiwan menjadi alasan bagi kedua negara untuk saling mengerahkan pasukan di laut. Amerika Serikat menghadirkan kapal Induk USS Theodore Rooseevelt dan Nimits di Laut China Timur, sementara Tiongkok pun mengimbanginya dengan kegiatan Latihan militer di selat Taiwan. Dapat dikatakan bahwa hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok pasca pemerintahan Donald Trump belum menampakkan adanya perubahan yang signifikan. Dalam situasi ini, kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat pada era Biden -Harris pun menjadi menarik perhatian.
Menurut visi Biden, Kebijakan Luar Negeri Washngton adalah menjadikan Amerika Serikat kembali sebagai pemimpin global, baik secara geo poltik maupun geo ekonomi, dengan salah satu fokusnya adalah Indo Pasifik. Haluan politik luar negeri Biden- Harris ini tentu menjadi perhatian Beijing. Tiongkok tentu harus melakukan upaya mengimbangi gerakan Amerika Serikat dalam mewujudkan visi politik luar negerinya.
Memang ada petunjuk kedua negara besar ini akan mengendorkan perang dagang yang memuncak pada tahun tahun terakhir pemerintahan Donald Trump. Namun hubungan keduanya pada awal pemerintahan Biden tentu belum sepenuhnya menjadi harmonis.
Dalam perspektif inilah dapat dipahami terjadinya gerakan militer baik di laut China Selatan maupun Laut China Timur.
April
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kanselir Jerman Angela Merkel secara bersama meresmikan pembukaan Hannover Messe 2021 Digital Edition, secara virtual, Senin (12/4). Pameran berlangsung hingga 16 April. Peresmian yang dilakukan oleh kedua pemimpin ini menandakan dimulainya pameran terbesar dunia untuk teknologi industri yang telah berjalan selama 72 tahun.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan, sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi negara mitra pada Hannover Messe 2021 untuk kedua kalinya setelah 26 tahun lalu. Dia menyampaikan, tema transformasi teknologi yang diusung Hannover Messe kali ini sangat relevan dengan situasi pandemi COVID-19 yang tengah dihadapi oleh banyak negara saat ini.
Dalam pameran yang berlangsung secara digital ini, Indonesia bertindak sebagai negara mitra atau official partner country. Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang pernah mendapat kehormatan tersebut. Hal ini mendukung upaya penjenamaan atau branding Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia dan pelaku manufaktur global.
Partisipasi Indonesia dalam pameran industri Hannover Messe juga sejalan dengan inisiatif strategis peta jalan industri nasional “Making Indonesia 4.0” yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 April 2018 lalu. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menjelaskan, ada tiga hal utama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyiapkan implementasi Industri 4.0. Pertama, penguatan sumber daya manusia. Kedua, penciptaan iklim investasi yang kondusif, dan ketiga, investasi pada pembangunan hijau. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengundang Jerman untuk berpartisipasi dalam pembangunan hijau.
Partisipasi Indonesia sebagai negara mitra dalam Hannover Messe menunjukkan bahwa dunia, khususnya negara maju seperti Jerman masih menaruh kepercayaan terhadap kemampuan industri dan teknologi Indonesia. Di tengah pandemi yang mengguncang industri sebagai salah satu pilar ekonomi, industri Indonesia masih dapat bertahan dan terus menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman.
Keberhasilan penyelenggaraan Hannover Messe tahun ini juga sangat penting bagi posisi Indonesia dan Jerman ke depan. Hal itu mengingat tahun 2022, Indonesia mendapat giliran memimpin kelompok negara G20, sedangkan Jerman menjadi ketua kelompok negara G7. Selain itu, keberhasilan pameran ini akan menambah kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan kedua negara dalam masing-masing kelompok nantinya.
April
Saat ini, masyarakat Indonesia sedang menunggu keputusan Pemerintah kapan dimulainya 1 Ramadhan 1442 H melalui hasil sidang Isbat. Umat Muslim akan mengetahuinya setelah adanya penetapan oleh pemerintah melalui sidang isbat. Sidang isbat penentuan 1 Ramadhan 1442 H akan digelar oleh Kementerian Agama mulai Senin sore ini. Pelaksanaan sidang isbat di antaranya akan melibatkan Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama, Duta besar negara sahabat, perwakilan ormas, LAPAN, BMKG, dan undangan lainnya. Selain itu, akan hadir pula perwakilan ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan Al Washliyah. Kemenag menyebutkan, sejumlah pemantau hilal akan diturunkan di 86 lokasi dari 34 provinsi di Indonesia. Terlepas dari hal itu, hal yang perlu dipantau adalah kesiapan pangan selama Ramadhan ini.
Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mulai menyoroti ketersediaan bahan pokok mulai bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dia mengatakan, persiapan itu dilakukan lebih awal demi menjaga keamanan stok bahan pokok pada hari besar tersebut.
Adapun komoditas yang mulai dipersiapkan ketersediaannya dari sekarang adalah gula, daging, dan beras. Menteri Muhammad Lutfi memastikan bahwa barang-barang pokok seperti gula, daging, dan beras cukup tersedia menghadapi bulan Ramadhan, H-100, dan Hari Raya Idul Fitri atau H-130. Ditengah pandemic Covid-19, daya beli masyarakat masih cenderung lemah, terlepas ketersediaan barang di pasaran. Selain itu, kondisi kebencanaan yang terjadi belakangan ini membuat masalah semakin kompleks. Bisa jadi di beberapa wilayah ketersediaan barang akan menjadi langka dan mahal dengan kondisi seperti ini. Belum lagi beberapa wilayah di Tanah Air menghadapi cuaca atau iklim yang dapat mengganggu produksi dan distribusi. Namun, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir berhasil menjaga stok dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Pada periode 2019 hingga 2020, misalnya, hal tersebut dinilai berjalan sangat baik karena seluruh pihak telah berkolaborasi untuk mengantisipasi ketersediaan dan stabilisasi harga.
Data Kemendag menunjukkan bahwa pada 2019 hingga 2020, inflasi pada bulan puasa dan Lebaran kurang dari satu persen. Selain itu, inflasi volatile food pada Ramadan dan Lebaran 2021 mendekati 2 persen. Faktanya adalah harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga pada satu pekan sebelum Ramadhan. Kenaikan salah satunya terlihat jelas pada komoditas cabai rawit. Berdasarkan pantauan di Pusat Informasi Harga pangan Strategis (PIHPS) pada Senin (5/4), rata-rata harga cabai rawit di seluruh pasar di Indonesia mencapai Rp 112.650 per kilogram. Itu naik Rp9.650 dibandingkan Senin (26/3) lalu. Kondisi sama juga terjadi untuk cabai rawit merah dan hijau. Pada awal pekan ini, rata-rata harga cabai rawit merah mencapai Rp121.050 per kilogram, naik dibandingkan awal pekan lalu yang Rp118.950.
Tentunya, diharapkan harga-harga komoditi penting tetap bisa dikendalikan selama Ramadhan ini, sehingga kondisi yang sudah memberatkan masyarakat seperti pandemic dan bencana alam tidak semakin berat dirasakan oleh masyarakat Indonesia selama Ramadhan ini.
April
PT Pindad(Persero), sebuah perusahaan Indonesia milik negara yang bergerak dibidang industri pertahanan, akan fokus memproduksi sejumlah pesanan Kementerian Pertahanan atau dari dalam negeri pada tahun ini.
Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose mengatakan, untuk permintaan dalam negeri, saat ini pihaknya tengah fokus memprioritaskan pembuatan munisi, senjata untuk komponen cadangan, kendaraan khusus “Anoa” dan medium tank serta kendaraan taktis “Maung”. Kesemuanya guna memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang dipesan Kementerian Pertahanan.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelumnya meminta agar PT Pindad dapat memenuhi kebutuhan munisi militer Indonesia sebanyak 4 miliar butir dengan berbagai kaliber. Saat ini, kapasitas produksi PT Pindad baru mencapai 400 juta butir dan tengah ditingkatkan hingga mencapai 600 juta. Sementara target penyediaan 4 milliar munisi merupakan prioritas pertama PT Pindad.
Prioritas kedua adalah pembuatan senjata untuk mendukung program komponen cadangan sebanyak 25.000 pucuk senjata. Saat ini pembuatan senjata tersebut sudah selesai. Prioritas ketiga adalah pembuatan kendaraan khusus “Anoa” dan Medium tank. Sedangkan Prioritas keempat adalah memenuhi permintaan untuk memproduksi kendaraan taktis “Maung”.
Kemampuan PT Pindad dalam memproduksi alat utama sistem persenjataan yang berkualitas tidak hanya mendapat pengakuan dari dalam negeri tapi juga dunia internasional. Hal itu ditandai dengan banyaknya permintaan negara-negara Eropa dan Asia untuk industri pertahanan dalam negeri Indonesia tersebut.
Industri pertahanan hingga saat ini tergolong industri yang cukup menjanjikan, mengingat banyak negara di dunia yang mengeluarkan belanja pertahanan dalam jumlah besar, bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun ada dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, pada 2020 lalu aliansi seluruh Eropa dan Kanada menaikkan anggaran pertahanannya untuk keenam kalinya berturut-turut dengan peningkatan riil sebesar 3,9 persen. Tiongkok bahkan menaikkan anggaran belanja pertahanannya hingga 6,8% pada tahun ini.Industri pertahanan Indonesia perlu terus didukung oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, karena tidak hanya bermanfaat untuk pertahanan negara, tetapi juga untuk pembangunan ekonomi nasional.Demikian Komentar.
March
Ratusan rakyat Myanmar telah tewas akibat tindakan militer mengatasi unjuk rasa anti kudeta. Laporan menyebutkan lebih dari seratus warga sipill, termasuk anak berumur 7 tahun, tewas akibat tindakan keras apparat keamanan. Sebagian rakyat Myanmar dikabarkan mulai mengungsi meninggalkan negaranya. Keadaan pun semakin kacau.
Banyak pihak mengharapkan ASEAN bertindak untuk mencari solusi bagi masalah salah satu anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara tersebut. Presiden Indonesia, Joko Widodo menghimbau Ketua ASEAN saat ini mengadakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN membicarakan krisis Myanmar.. Atas nama Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras tindakan militer dalam menangani unjuk rasa hingga menewaskan lebih dari 100 orang dalam satu hari.
Menjadi pertannyaan kemudian, akankah ASEAN akan melakukan sesuatu yang signifikan kepada Myanmar ?
Setidaknya ada dua hal yang dapat dilihat atas kemungkinan tindakan ASEAN. Pertama dalam perspektif kolektif, dan kedua sikap masing masing anggotanya. Secara kolektif negara anggota ASEAN terikat pada prinsip non intervensi atas urusan dalam negeri anggotanya. Urusan dalam negeri adalah urusan masing-masing yang tidak dapat dicampuri sesama negara anggota ASEAN. Kedua, sikap masing masing anggota atas krisis Myanmar yang disebabkan kudeta milter, juga dapat mengganjal upaya ASEAN. Sebagaimana diketahui perwakilan Vietnam, Laos dan Thailand hadir dalam upacara peringatan Hari Angkatan Bersenjata yang digelar oleh pemimpin kudeta militer, Jenderal Ming Ang Hlaing. Ini bisa saja diartikan mereka kemungkinan mendukung penguasa Militer di Myanmar.
Seruan Indonesia atas perlu diadakannya pertemuan tingkat tinggi yang mendapat dukungan Malaysia, Singapura dan Filipina, berhadapan dengan kenyataan hadirnya ketiga negara tersebut pada HUT Angkatan Bersenjata Myanmar.
Sesungguhnya ketegasan ASEAN terhadap Myanmar diperlukan, ketimbang narasi normatif tentang adanya prinsip non intervensi. ASEAN dan negara manapun dapat juga menerapkan prinsip tanggung jawab untuk melindungi atau Responsibility to Protect yang diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Sikap ASEAN yang tegas atas dasar prinsip PBB dapat menjadi langkah strategis bagi kepentingan Myanmar sendiri. Tindakan itu dapat melindungi Myanmar dari intervensi negara besar seperti China, Rusia, dan Amerika Serikat. Campur tangan negara besar yang dilatar belakangi persaingan pengaruh, akan membuat suatu negara yang dllanda krisis semakin dalam masuk ke chaos atau kekacauan dan kemungkinan perang saudara. Suriah misalnya, adalah salah satu contohnya.
March
Indonesia akan menyambut kembali wisatawan mancanegara (wisman) di daerah-daerah tertentu pada sekitar Juni-Juli 2021. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mengatakan, hingga saat ini pihaknya beserta beberapa pihak terkait terus memasuki tahap finalisasi dari segi persiapan Safe Travel Corridor Arrangement.
Pandemi Covid-19 memang telah membawa dampak ekonomi yang besar bagi berbagai industri di seluruh dunia, tanpa kecuali industri pariwisata. Selain Indonesia, negara-negara di Eropa dan Asia Pasifik sudah mulai bekerja sama untuk membangun kembali perekonomian mereka melalui inisiatif tersebut. Dengan diberlakukannya travel bubble, maka negara-negara yang melakukan kerja sama dapat membuka perbatasan mereka kembali, sehingga memungkinkan perjalanan lintas negara dapat berjalan layaknya sebelum pandemi. Indonesia akan membuka akses wisata dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Australia melalui kesepakatan travel bubble dalam waktu dekat. Tentu ini adalah langkah-langkah terukur yang dilakukan berbagai negara untuk kembali menghidupkan ekonomi, khsusnya sektor pariwisata. Hal ini membawa semangat dan optimisme tersendiri. Tentu saja hal ini perlu dilakukan dengan matang.
Setelah vaksinasi dilakukan untuk masyarakat Indonesia khususnya pelaku wisata, diharapkan herd imunity masyarakat Indonesia sudah terbentuk. Para wisatawan asing yang juga sudah mendapat vaksin tentu menjadi modal tersendiri agar upaya menggerakkan ekonomi nasional dengan cara wisata bisa berjalan dengan lancar.
Semoga upaya untuk mulai membuka keran kunjungan wisatawan asing ini akan mendatangkan dampak seperti yang diharapkan. Namun yang perlu diantisipasi adalah kewaspadaan dan prosedur kesehatan yang seharusnya tetap ditegakkan baik oleh wisatawan maupun pelaku wisata di Tanah Air. Jangan sampai setelah mendapat vaksin, masyarakat cenderung lalai dengan prosedur kesehatan standar yang sudah ditentukan. Karena tanpa kesadaran, hal itu akan menjadi boomerang sendiri bagi daerah wisata itu sendiri. Sehingga menjelang bulan Juli nanti, langkah-langkah teknis menerima wisatawan asing di beberapa daerah akan semakin matang dan diterapkan dengan baik