Komentar (900)
June
Pasca Pemilihan Umum yang kembali menetapkan Bashar al Assad sebagai Presiden Suriah, negara itu masih saja menjadi ajang perebutan pengaruh Rusia, Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Sebagaimana diketahui, dalam Pemilu yang dilaksanakan Rabu pekan lalu, Bashar Al Asaad meraih 95 persen suara dan menjadikannya Presiden Suriah untuk masa jabatan ke empat. Ketua Parlemen Suriah Hammouda Sabbagh dalam konferensi pers menyatakan 78 persen pemilih telah memberikan suaranya. Dengan terlaksananya Pemilu itu, pemerintah Suriah menegaskan bahwa sesungguhnya negara berjalan normal walaupun ada konflik bersenjata yang sudah berlangsung 10 tahun, dan sedang dilanda Covid 19.
Hasil Pemilihan Umum yang mendudukkan kembali Bashar Al Assad itu mendapat kecaman negara negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Sebelum pemilu dilaksanakan, Uni Eropa dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama yang menilainya sebagai rekayasa Bashar Al Assaad. Perserikatan Bangsa Bangsa telah menyerukan agar Pemilu di Suriah dilaksanakan dengan pengawasan internasional. PBB mengharapkan dengan demikian hasil pemilu akan dapat mendorong lahirnya undang undang baru yang menjadi jalan bagi penyelesaian konflik.
Alih alih mengecam pelaksanaan dan hasil pemilu, Rusia yang merupakan sekutu Bashar Al Assad menyambut hasil pemilu yang kembali mendudukkan Bashar Al Assad sebagai Presiden Suriah. Dengan kemenangannya itu Bashar Al Assad akan memerintah 7 tahun lagi dan melanjutkan kekuasaan keluarga Al Assad yang sudah berlangsung selama setengah abad. Ayah Bashar yaitu Hafez Al Assad sebelumnya memerintah Suriah selama 30 tahun hingga tahun 2000. Konflik berdarah di Suriah itu dimulai pada tahun 2011 pada masa pemerintahan Bashar Al Assad. Aksi unjuk rasa sejalan dengan phenomena Arab Spring akhirnya menjadi perang saudara yang kemudian menarik negara negara pendukung dan penentang Bashar Al Assad. Akibatnya jutaan penduduk mengungsi, ribuan meninggal dunia dan rakyat Suriah hidup dalam kemiskinan.
Pemilu yang banyak dinilai penuh kecurangan dan kontroverial itu dapat diperkirakan tidak akan dapat menyelesaikan konflik berdarah yang juga merusakkan infrastruktur serta peninggalan sejarah yang indah. Tidak adanya penyelesaian internal serta pangaruh dan campur tangan negara asing, akan menjadikan negara yang dulu bernama Syam dan dikenal makmur dan sejahtera itu masih akan terus tercabik cabik dengan rakyat yang menderita.
June
Sejak tahun 2017, 1 Juni diperingati Bangsa Indonesia sebagai Hari Lahir Pancasila. Penetapan itu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Juni 2016. 1 Juni juga ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia yang berisi lima sila, yaitu
· Ketuhanan Yang Maha Esa
· Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
· Persatuan Indonesia
· Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
· Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Bangsa Indonesia mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila. Salah satu nilai luhur yang terkandung dalam pasal lima, yaitu gotong royong. Nilai luhur gotong royong ini semakin dibuktikan oleh bangsa Indonesia untuk melawan Covid 19. Di berbagai tempat, wujud nyata dari gotong royong terlihat jelas. Dalam lingkungan masyarakat yang paling kecil , semangat ini diperlihatkan dengan saling membantu warga. Banyak masyarakat yang bergandengan tangan menyediakan kebutuhan sehari-hari tetangga mereka yang terpapar Covid 19 dan menjalankan isolasi mandiri.
Dalam lingkup yang lebih besar, selama masa pandemi, banyak gerakan yang diinisasi masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid 19. Antara lain, pemberikan masker dan hand sanitizer gratis. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus untuk mengingat masyarakat untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak fisik.
Dalam skala nasional, salah satu nilai luhur gotong royong dilakukan dalam pemberian Vaksin Gotong Royong. Program ini dilaksanakan oleh pihak swasta untuk melaksanakan vaksinasi kepada karyawan dan karyawati mereka. Seluruh biaya dalam pelaksanaan vaksinasi ditanggung oleh perusahaan. Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Roeslani, hingga 31 Mei, ada sekitar 10,5 juta yang sudah terdaftar untuk melaksanakan vaksinasi. Mereka berasal dari lebih 28 ribu perusahaan.
Program Vaksin Gotong Royong ini bukti nyata upaya pihak swasta membantu pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di Indonesia. Pada pertengahan Mei 2021, Presiden Joko Widodo menyebut target 30 juta vaksin untuk Vaksin Gotong Royong. Ini artinya setidaknya 15 juta orang akan melaksanakan vaksinasi. Meski ada tantangan terbesar yang harus dihadapi, yaitu bisa segera mendatangkan vaksin. Apalagi saat ini, setiap negara berusaha untuk memberikan vaksina kepada rakyatnya. Harapannya, dengan kerjasama semua pihak, pemerintah Indonesia, dalam hal ini PT Biofarma bisa segera mendatangkan vaksin untuk mekanisme Vaksin Gotong Royong ini. Yang pada akhirnya mempercepat terbentuknya kekebalan komunal di Indonesia.
Semangat gotong royong ini juga yang dikedepankan Indonesia mengatasi Covid 19 dalam tingkat global. Salah satunya dengan mengirim 3.400 tabung oksigen kepada India untuk penanganan pandemi COVID-19 di negara itu. Pengiriman tabung ini terlaksana karena adanya partisipasi dari pelaku Industri. Indonesia juga terlibat aktif Indonesia dalam COVID-19 Vaccines Global Access (Covax) yang disasarkan untuk menyediakan akses yang setara terhadap vaksin COVID-19 di seluruh dunia
Gotong royong, salah satu nilai luhur Pancasila harus terus dikuatkan oleh bangsa Indonesia. Karena semangat gotong royong ini menjadi kunci untuk mengatasi Covid 19, baik pada tingkat nasional maupun global.
May
Pelaksanaan ibadah hajji di Mekah merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu setidaknya sekali seumur hidup. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pelaksanaannya bahkan diatur oleh negara, dalam hal ini Kementerian Agama. Musim Haji 2021 diperkirakan akan jatuh pada bulan Juli. Namun, dengan adanya pandemi Covid 19 yang melanda dunia pemerintah Indonesia masih menunggu kepastian dari Kerajaan Arab Saudi apakah bisa mengirimkan rombongan calon hajji kali ini. Kenyataan yang harus dihadapi di berbagai negara, angka kasus Covid 19 memang masih tinggi.
Pada awal bulan Mei tahun ini sempat beredar kabar bahwa Arab Saudi telah mengeluarkan peraturan terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Namun belum secara resmi mengumumkan negara mana saja yang mendapatkan izin pemberangkatan jamaah untuk ibadah haji. Dilaporkan, Arab Saudi berencana menetapkan kuota haji 2021 sebanyak 45 ribu untuk jemaah dari luar dan 15.000 dari dalam negeri. Namun Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengatakan, hingga hari Minggu 23 Mei 2021 belum ada pernyataan resmi Pemerintah Arab Saudi mengenai hal ini.
Melihat perkembangan tersebut, Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kekecewaan para calon jemaah haji yang sudah berharap bisa berangkat tahun ini agar tidak timbul gejolak. Apalagi setelah pembatalan keberangkatan tahun lalu akibat pandemi.
May
Perguruan Tinggi diharapkan Lahirkan Talenta Digital yang Kreatif dan Inovatif
Written by ofra voi
Dalam beberapa tahun belakangan ini, perkembangan perusahaan startup atau perusahaan rintisan di Indonesia sangat dahsyat. Mengutip data https://www.startupranking.com, Indonesia menempati urutan kelima dengan jumlah perusahaan rintisan terbanyak di dunia, yakni mencapai 2.238 startup. Adapun, negara peringkat pertama adalah Amerika Serikat yang saat ini memiliki 99.029 startup. India menyusul di posisi kedua dengan jumlah 10.143 startup, Inggris menempati urutan ketiga dengan jumlah 5.665 startup, serta di peringkat keempat Kanada dengan jumlah startup sebanyak 2.921.
Fakta ini tentu tidak membuat Indonesia berpuas diri. Malah ia menjadi pemacu agar kedepannya perusahaan startup lebih meningkat lagi. Lebih lagi, karena potensi bisnis startup di Indonesia sangat besar untuk dikembangkan menjadi lebih masif dan berkualitas. Jumlah penduduk dan pengguna internet yang terus berkembang secara signifikan dari tahun ke tahun serta kecepatan koneksi internet di Indonesia yang semakin baik merupakan potensi luar biasa yang dapat mendukung berkembangnya ‘startup digital’.
Pertanyaannya: bagaimana meningkatkan jumlah start up ke depan? Apa yang perlu dipersiapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang merupakan garda terdepan untuk menghasilkan startup baik secara kuantitatif maupun kualitatif ?
Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mendorong hadirnya mata kuliah startup digital di perguruan tinggi. Malah sejak awal diwacanakan agar mata kuliah ini bersifat wajib.
Bahwa kemudian diganti menjadi opsional, tetapi itu bukan masalah. Malah dalam konteks Merdeka Belajar, sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Paristiyanti Nurwardani pada hari selasa (18/5) justru lebih positif. Ini artinya bahwa kesadaran tinggi terhadap startup sangat dibutuhkan bagi setiap orang untuk dapat memilih.
Kedua, tenaga atau dosen profesional harus dipersiapkan untuk mengajarkan mata kuliah startup digital ini. Karena itu, para dosen pengampu mata kuliah ini merupakan pribadi-pribadi inovatif dan kreatif yang mampu membaca kebutuhan dan memberikan jawaban tepat.
Ketiga, kunci dari kesuksesan menghasilkan start up berkualitas sangat bergantung pada kesiapan Sumber Daya Manusia -SDM. SDM yang mumpuni adalah motor perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan pada masyarakat. Diharapan perguruan tinggi mampu mencetak SDM dengan talenta digital yang inovatif dan kreatif. Pada gilirannya, startup digital akan tumbuh masif dan berkualitas di Indonesia.
May
Sikap Positip Uni Eropa Untuk Menghentikan Perang Israel-Palestina
Written by ofra voi
Sudah lebih dari 200 warga Palestina, 63 orang di antaranya anak anak, meninggal dunia akibat serangan Israel ke wilayah Gaza Palestina. Aksi saling serang antara Israel dan milisi Palestina yang tinggal di Gaza menyebabkan jatuhnya korban warga sipil Palestina yang jauh lebih banyak dibanding pihak Israel. Serangan udara Israel ke Gaza menewaskan sedikitnya 217 orang termasuk anak anak, sedang di pihak Israel yang meninggal akibat roket milisi Hamas 12 orang. Selain yang meninggal, warga Palestina yang luka luka mencapai 1400 orang.
Sejak konflik 10 Mei lalu, belum ada tanda tanda Israel mengendorkan serangannya ke wilayah Gaza di tepi barat. Kantor berita AFP memberitakan bertambahnya warga Palestina yang meninggal dunia dan luka luka akibat serangan udara ke jalur Gaza sepanjang hari Selasa, 18 Mei 2021. Konflik yang terjadi akibat penyerangan tentara Israel kepada warga Palestina yang beribadah di Masjid Al Aqsha beberapa hari menjelang hari Idul Fitri itu belum menunjukkan tanda tanda akan mereda. Israel semakin intens melakukan serangan udara, sementara pihak milisi Hamas juga terus melontarkan roket roketnya ke wilayah Israel.
Alasan Hamas menggelar serangan roket adalah membalas sikap aparat keamanan Israel yang menghalangi dan menyerang warga Palestina yang tengah beribadah di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Melihat semakin memanasnya konflik, Uni Eropa menyerukan agar kedua belah pihak mengadakan gencatan senjata. Terkecuali Hongaria, negara negara Uni Eropa memandang pentingnya dihentikannya perang untuk menghindari jatuhnya lebih banyak korban terutama di kalangan sipil. Mayoritas negara negara Uni Eropa, bersikap mendukung Palestina. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat yang menjadikan Israel sekutu utamanya di Timur Tengah. Walau nampak berbeda dengan Donald Trump dalam hal agresifitas menopang Israel, Joe Bidden tidak serta merta menarik dukungannya terhadap Israel yang telah mengebom wilayah penduduk dijalur Gaza dan menyebabkan ratusan warga sipil menjadi korban. China telah mengkritik sikap Amerika Serikat atas perang yang berkecamuk sejak 18 Mei lalu.
Sehubungan dengan itu perjuangan Palestina untuk mewujudkan negara yang benar benar merdeka serta aman dari ancaman dan gangguan Israel masih berliku. Dukungan dan tekanan negara negara Muslim melalui jalur diplomatic sangatlah diperlukan. Harus ada upaya konkrit menghentikan tindakan Israel yang menyebabkan ratusan warga Palestina meninggal dunia. Sejalan dengan itu peran Amerika Serikat bagi terlaksananya kesepakatan Israel-Palestina sungguh sangat menentukan. Selama Amerika Serikat dalam posisi tidak netral dengan mendukung dan berada di belakang Israel, solusi konflik Palestina Israel sulit diwujudkan. Karenanya sikap Uni Eropa yang menyerukan gencatan senjata untuk menghentikan peperangan menjadi catatan penting yang perlu diwujudkan. Masyarakat internasional tentu tidak boleh membiarkan semakin banyaknya rakyat Palestina yang menjadi korban, baik meninggal dunia maupun yang luka luka.
April
Penyebaran Varian Baru Covid 19 harus diatasi bersama secara global
Written by ofra voi
VOI KOMENTAR Negara negara di dunia masih harus terus waspada dan bersiaga mengahadapi ancaman virus Corona. Kini kewaspadaan harus ditingkatkan dengan menyebarnya varia baru Covid 19 dari India. Salah satu negara terbanyak penduduknya itu, kini masih sangat menderita akibat serangan Covid 19 baik virus jenis lama maupun varian yang baru. Saat duka nestapa akibat virus Covid 19 belum reda, malapetaka diperhebat dengan serangan varian kedua yang dideteksi lebih ganas dibandingkan varian baru. Gelombang kedua pandemic Covid memang menerjang negara itu dengan laporan 350 ribu kasus baru dari virus baru
Ketika rumah rumah sakit tidak lagi dapat menampung jumlah yang terinfeksi serta kekurangan obat dan oksigen, krematorium pun tak lagi mampu membakar jenasah para korban. Karena itu tempat parkir dan lapangan yang kosong digunakan untuk mengkremasi mayat mayat korban Covid. Bagi warga negara asing selain sedih. pemandangan itu tentu dapat menimbulkan kengerian.
Tragedi di India itu kini merambah negara terdekatnya yaitu Nepal. Negara kecil dikawasan Himalaya itu harus berjuang keras melepaskan diri dari serangan virus yang tidak kasat mata itu. Namun kewaspadaan tidak hanya untuk negara tetangga terdekat India di Asia Selatan. Varian baru Covid itu kini terdeteksi di 17 negara. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan perkembangan ini sehubungan adanya 1200 laporan kasus pada data inisiatif sains global GISAID. Tanpa menyebut secara rinci 17 negara yang terinfeksi varian virus Covid baru, WHO dalam laporan mingguannya yang dikutip berbagai media menyebut, sampel infeksi vovid baru yang diunggah ke situs GIASID kebanyakan berasal dari India, Inggris, Amerika Serikat dan Singapura,
Infomasi tersebut tentu telah semakin membuat sejumlah negara waspada. Australia misalnya telah melarang masuknya penerbangan dari India. Indonesia juga tidak ingin kecolongan akibat masuknya warga negara India secara tidak terdeteksi, Kewaspadaan di Bandar Udara pintu masuk penumpang warga negara asing, khususnya India ditingkatkan.
Malapetaka akibat pandemic Covid 19 memang belum usai, di berbagai negara seperti India bahkan semakin meningkat. Pemerintah dan masyarakatpun panik karena meningkatnya jumlah yang terinfeksi dan meninggal, serta sangat minimnya pelayanan.
Karena itu negara negara di berbagai penjuru dunia di lima benua memang tidak hanya harus waspada melainkan berusaha bersama mengatasinya. Negara negara maju harus memberikan bantuan yang dapat dilakukan untuk negara seperti India. Upaya multilateral bagi Kerjasama pengadaan vaksin Vovid19 merupakan salah satu upaya yang harus ditingkatkan.
April
Pekan ini, dan setiap pekan terakhir di bulan April, dunia memperingati Pekan Imunisasi Dunia. Dengan tema 'Vaksin membawa kita lebih dekat', Pekan Imunisasi Dunia 2021 mendorong keterlibatan lebih masif seputar imunisasi secara global. Peringatan Pekan Imunisasi Dunia merupakan momentum tepat untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi guna membentuk imun. Demikian ditegaskan oleh Dokter Spesialis Anak dan Anggota Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), Soedjatmiko.
Dalam dua tahun terakhir ini, peringatan Pekan Imunisasi Dunia menjadi lebih bermakna, di tengah pandemi Covid-19 yang hingga kini belum juga mereda. Indonesia sebagai salah satu dari 180 negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), memperingati pekan imunisasi dunia tahun ini dengan mengajak lansia berpartisipasi aktif dalam vaksinasi Covid-19. Juru Bicara Covid-19 untuk Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, saat ini tingkat partisipasi lansia dalam vaksinasi Covid-19 masih terhitung rendah, padahal risiko dan kerentanan mereka sangat tinggi. Terlebih lagi, jika terinfeksi, maka risiko virus memperburuk kesehatan mereka juga tinggi.
Berdasarkan fakta ini, faktor keterlibatan keluarga dekat atau kerabat para lansia sangat penting, untuk mendorong para lansia agar mau menerima vaksinasi Covid-19. Keluarga atau kerabat para lansia tentu mengetahui apa yang menjadi hambatan bagi lansia mereka untuk menerima vaksin. Ada lansia yang mungkin sudah sulit berjalan, lambat berpikir atau menderita penyakit bawaan. Untuk itu, tindakan proaktif dari kerabat mereka dan layanan kesehatan setempat sangat diperlukan. Para lansia ini perlu dibantu dalam mendapatkan informasi tentang vaksin, cara mendaftar untuk vaksinasi, sampai mengantar dan memulangkan mereka, jika perlu jemput bola.
Walaupun dunia sedang berfokus pada pandemi Covid-19, perlu disadari bahwa imunisasi terhadap penyakit-penyakit lain yang sudah ada juga tetap penting. Penyakit seperti tuberculosa, campak, difteri dan hepatitis tetap memerlukan perhatian. Penyakit-penyakit tersebut, yang masih melanda dunia, juga masih membutuhkan imunisasi, terutama kepada anak-anak. Jangan sampai di masa depan, saat pandemi masih dirasakan, merebak penyakit-penyakit lain, yang seharusnya sudah dapat teratasi dengan imunisasi lengkap pada anak. Masa depan bangsa terletak pada anak-anak sekarang. Anak sehat bangsapun kuat.
April
Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, mungkin pribahasa itu mampu menggambarkan suratan takdir yang harus dihadapi 53 awak Kapal Selam KRI Nanggala 402 yang dinyatakan hilang kontak pada 21 April yang lalu.
Setelah usaha pencarian besar-besaran, pada Sabtu (24/4/2021) KRI Nanggala-402 resmi dinyatakan tenggelam (subsunk). Penetapan status ini berdasarkan penemuan peralatan kapal yang keluar akibat terjadi retakan. Badan kapal selam yang naas itu ditemukan menjadi pecahan 3 bagian dan kemarin hari Minggu 25 April 2021, 53 putra terbaik bangsa itu dinyatakan gugur. Innalillahi wa innailaihi rojiun.
Sebuah kedukaan yang mendalam yang harus dialami seluruh bangsa Indonesia, tidak cuma keluarga ke 53 orang personil TNI AL yang bertugas di KRI tersebut. Petaka ini merupakan kehilangan besar bagi seluruh bangsa Indonesia. Mereka yang gugur telah melakukan tugas menjaga perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sempurna, hingga akhir hayatnya. Tidak ada catatan human erorr yang menyebabkan terjadinya insiden hilang kontak hingga tenggelamnya KRI Nanggala 402. Para awak kapal selam itu adalah putra-putra terbaik yang dipercaya menjaga kedaulatan Indonesia di laut. Butuh waktu lama dan investasi tak sedikit untuk mendidik dan melatih para penjaga laut yang tangguh seperti mereka.
Apa yang menjadi perhatian setelah insiden ini adalah kondisi KRI Nanggala 402 yang merupakan kapal selam serang bermotor diesel-listrik tipe U-209 buatan Jerman. Dipesan tahun 1979 kapal itu diserahkan kepada Indonesia Oktober 1981 di Jerman. KRI Nanggala pernah menjalani perbaikan di Korea Selatan pada 2012 selama 24 bulan. Sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI menilai KRI Nanggala-402 adalah kapal selam dengan teknologi yang masih sangat layak sebagai armada tempur. Sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 adalah alarm bahwa TNI harus segera melakukan peremajaan pada alutsistanya.
Kejadian menyedihkan ini hendaknya betul-betul bisa dijadikan momentum untuk merefleksikan dan memproyeksikan kebutuhan alutsista pertahanan negara, khususnya dalam hal ini, Angkatan Laut Indonesia, agar semakin berjaya. Dengan adanya Angkatan laut yang kuat, laut Indonesia yang kaya akan terjaga baik dan mereka yang bertugas melindunginya bisa bekerja secara lebih maksimal.
April
Jenderal senior Myanmar Min Aung Hlaing dikabarkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Jakarta pada 24 April. Bila benar, maka ini akan menjadi kunjungan luar negeri pertama Min Aung Hlaing sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar pada 1 Februari lalu. Jenderal Min Aung Hlaing adalah ketua Dewan Administrasi Negara Myanmar, yang merupakan pemimpin pemerintahan de facto. Dia juga adalah Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar. Banyak yang kemudian menyimpulkan Jenderal Min Aung Hlaing lah otak kudeta yang menyebabkan aksi demo berkepanjangan di Myanmar saat ini.
Akankah rencana kedatangan sang Jenderal terealisasi? Tentu masih harus menunggu, walaupun tidak lama lagi.
Namun di sisi lain, desakan para pegiat Hak Asasi Manusia sudah menguat kepada para petinggi ASEAN. Asia Justice and Rights (AJAR), misalnya, menilai kehadiran Hlaing perlu dikritisi lantaran manuver berdarahnya telah menelan banyak korban. Kudeta Hlaing terhadap pemerintahan terpilih yang dipimpin kelompok pro-demokrasi Aung San Suu Kyi setidaknya telah mengakibatkan 737 warga tewas per Senin yang lalu (19/4), menurut Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) Burma.
Yang menjadi pertanyaan, apakah Pertemuan ASEAN mendatang bisa mengakhiri pertumpahan darah di Myanmar?
Bagaimanapun, ini dapat menjadi kesempatan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mendesak pemerintahan militer di Myanmar menghentikan kekerasan terhadap warga sipil dan memulihkan proses demokrasi. Sebagai bagian dari Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), pengambilalihan kekuasaan secara paksa oleh militer yang berlangsung di Myanmar tentu menjadi perhatian dunia internasional. Respons ASEAN sangat signifikan dalam konteks menjaga keberlangsungan demokratisasi di Myanmar. Bagaimana ASEAN menjaga politik di kawasan Asia Tenggara sangat ditunggu-tunggu. Hanya saja ada prinsip non-interferensi yang selama ini menjadi ganjalan. Meski begitu, konon prinsip ini masih bisa fleksibel dalam batasan prinsip-prinsip ASEAN lainnya, terutama terkait kedaulatan nasional dan konsensus. Diharapkan ASEAN dapat mengajukan inisiatif diplomatik dalam format dialog dan komunikasi dengan pihak junta militer di Myanmar. Bukan untuk mencampuri urusan dalam negerinya, tapi untuk menjaga keamanan di wilayah kawasan.
Para pemimpin ASEAN hendaknya bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik2nya dan menghasilkan kesepakatan penting yang berujung pada perdamaian di Kawasan Asia Tenggara.
April
Mudik dilarang tetapi Destinasi Wisata dibuka Selama Libur Lebaran tahun ini
Written by ofra voi
Menjelang lebaran Idul Fitri, biasanya mayoritas masyarakat Indonesia akan melakukan mudik atau pulang kampung untuk bersilaturahmi dengan keluarga, dan kerabat yang tinggal di kampung. Untuk tahun 2021 ini, masyarakat Indonesia tidak mudik ke kampung karena pemerintah Indonesia telah menetapkan larangan mudik lebaran pada 6 hingga 17 Mei 2021. Kebijakan larangan mudik bertujuan untuk mencegah penularan pandemi Covid-19. Larangan mudik tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2021.
Namun, pemerintah mengizinkan destinasi-destinasi wisata dibuka untuk masyarakat selama libur lebaran. Kebijakan pemerintah mengizinkan destinasi-destinasi wisata dibuka selama lebaran menuai kritik dari banyak pihak. Pemerintah melarang masyarakat melakukan mudik karena khawatir adanya peningkatan penularan Covid-19, tetapi bukankah kegiatan berwisata juga punya potensi yang sama?
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menerangkan, pembukaan tempat wisata selama lebaran bertujuan menyeimbangkan situasi ekonomi. Dengan membuka destinasi wisata, pergerakan arus barang jasa dan daya beli dan daya konsumsi masyarakat diharapkan masih akan tumbuh di masa lebaran tahun ini.
Selain itu, Menteri Muhadjir Effendy sampaikan bahwa pelarangan mudik lebaran 2021 ini berada di dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Mikro. Hal tersebut berbeda dari larangan mudik yang dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Dalam masa pembatasan sosial skala mikro ini, menurut Muhadjir Effendy, tidak seketat pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar. Jadi, yang dilarang dalam masa lebaran 2021 ini hanyalah aktivitas mudik ke kampung.
Pemerintah dalam pernyataannya menyampaikan bahwa pembukaan destinasi-destinasi wisata harus diikuti dengan penegakan protokol kesehatan. Pemerintah meyakini bahwa pembukaan destinasi-destinasi wisata tidak akan memperburuk kondisi pandemi Covid-19 selama masyarakat menerapkan protokol kesehatan.
Timbul pertanyaan apakah masyarakat sudah mengetahui seperti apa protocol kesehatan di tempat wisata? Banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang ditemukan di tempat-tempat wisata selama liburan hari-hari besar selama ini menunjukan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui seperti apa protocol kesehatan di tempat wisata. Sehingga, tugas pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah bersama satuan tugas Covid-19 di daerah adalah segera mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai protocol kesehatan di tempat-tempat wisata, terutama protokol kesehatan di wahana wisata air seperti kolam renang dan pemandian air panas. Hal lebih penting lagi adalah pemerintah daerah dan satuan tugas Covid-19 daerah harus menjamin penerapan protokol kesehatan di tempat wisata.