Komentar (900)
December
VOI KOMENTAR Seiring dengan mulai ditemukannya vaksin di berbagai negara, , ternyata jumlah sebaran covid19 pun terus meningkat. Total kasus Corona terbanyak di dunia dipegang oleh Amerika Serikat, yang sejauh ini mencatat nyaris 17 juta kasus Corona di berbagai wilayahnya. Malaysia melaporkan hampir 1.300 kasus baru virus Covid-19 dan konon total kasus positif di negara itu sudah melewati China. Pada konferensi pers, Rabu (16/12) Menteri Kesehatan Malaysia Dr Noor Hisham Abdullah mengumumkan kasus positif di Malaysia sudah mendekati 88.000 kasus. Angka itu terus meningkat dan bisa menulari siapa saja.
Para pemimpin Dunia pun mulai banyak yang mengalami serangan Covid 19. President Perancis Emanuel Macaron diketahui menjalani tes setelah mengalami gejala Covid-19 dan harus diisolasi selama tujuh hari. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, 48 tahun, dan Presiden Dewan Uni Eropa Charles Michel, 44 tahun, mengisolasi diri setelah bertemu dengan Macron untuk makan siang pada hari Senin. Perdana Menteri Portugis António Costa, 59 tahun, juga telah membatalkan semua perjalanan resmi, dan mengisolasi diri serta menunggu hasil tes, setelah makan siang bersama Presiden Macron di Paris pada hari Rabu.
Kenyataan saat ini adalah, serangan virus Covid 19 memang tidak mengenal batas. Siapapun bisa terkena, entah orang tua, muda, pejabat ataupun rakyat biasa. Tinggal bagaimana tiap individu menjaga dirinya masing-masing dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan meningkatkan imun tubuh. Dan ini berlaku untuk semua orang, termasuk para pemimpin dunia.
Vaksin memang sudah ditemukan. Beberapa negara bahkan sudah mulai melakukan vaksinasi pada warganya. Namun mengingat masifnya serangan Covid 19, tampaknya dunia masih harus menunggu beberapa bulan bahkan mungkin lebih, sebelum bebas dari pandemi yang merusak tidak hanya Kesehatan tapi berbagai sendi kehidupan di banyak negara.
December
Program Kartu Prakerja Perlu Perbaikan jika dilanjutkan pada 2021
Written by ofra voiPemerintah Indonesia meluncurkan program Kartu Prakerja pada 11 April 2020. Ini adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Semua warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal boleh mendaftar untuk menerima Kartu Prakerja.
Sesuai konsep awal yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Kartu Prakerja merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi kerja, produktivitas, dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Program ini bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi prioritas periode kedua Presiden Joko Widodo. Namun, merebaknya pandemi Covid-19 membuat fungsi Kartu Prakerja menjadi lebih luas lagi, yakni sebagai jaring pengaman sosial selama pandemi.
Setiap penerima Kartu Prakerja mendapat bantuan sebesar Rp3,550,000 yang terdiri atas dana beasiswa untuk mengikuti pelatihan dan dana insentif yang diberikan selama empat bulan.
Dalam ekosistem Program Kartu Prakerja, sekarang terdapat 7 platform digital dan 165 lembaga pelatihan yang menyediakan lebih dari 2.000 jenis pelatihan. Hingga saat ini, ada tujuh kategori pelatihan yang menjadi favorit, yaitu pelatihan penjualan dan pemasaran, pelatihan bahasa asing (Inggris, Korea, Mandarin, Jepang, dan Arab), pelatihan teknologi informasi, pelatihan perkantoran, pelatihan makanan & minuman, pelatihan gaya hidup, serta pelatihan keuangan.
Sejak diluncurkannya pada 11 April 2020, pendaftaran Program Kartu Prakerja mendapatkan respon positif dari masyarakat yang sangat antusias mengikuti program ini. Menurut data Kementerian Koordinator Perekonomian, pendaftaran Kartu Prakerja di situs resmi www.prakerja.go.id sampai dengan 4 September 2020 telah mencapai 15,9 juta pendaftar. Dari 6 gelombang pendaftaran, telah ditetapkan sebanyak 3 juta orang penerima Kartu Prakerja dari 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak 849.921 orang telah menyelesaikan pelatihan pertamanya dan 610.563 orang telah menerima insentif.
Melihat hasil positif dari program Kartu Prakerja ini, pemerintah Indonesia telah memutuskan program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2021. Jika program ini dilanjutkan, pemerintah perlu melakukan perbaikan modul dan perluasan peserta penerima Kartu Prakerja. Perbaikan modul bertujuan untuk menjamin kualitas pelatihan. Konten pelatihan dalam program Kartu Prakerja harus lebih praktis untuk memenuhi kebutuhan peserta mencari pekerjaan baru atau bisa menjadi modal untuk wirausaha di masa pandemi Covid-19.
December
Amerika Serikat kini telah mempunyai Presiden ke 46, hasil Pemilu 2020 yang penuh dinamika. Hasil penghitungan suara perwakilan per negara bagian atau Electoral College menetapkan Joe Biden dari Partai Demokrat sebagai Presiden Amerika Serikat. Keputusan ini ditetapkan setelah proses pemungutan suara Senin malam 14 Desember 2020 waktu setempat. Joe Biden menjadi Presiden karena hasil Pemilu menunjukkan, ia dan Kamala Harris memperoleh lebih dari 270 suara, yaitu 306 suara. Jauh lebih tinggi dibanding yang diperoleh Donald Trump yang hanya 232 suara elektoral.
Dengan adanya keputusan Electoral College itu, maka gugatan yang didengungkan oleh Donald Trump dan kubunya telah dipatahkan. Donald Trump telah berulang kali menyatakan tidak mengakui hasil sementara Pemilu yang dimenangkan Joe Biden dan menuduh telah terjadi kecurangan dan pemalsuan pada pemilu khususnya penghitungan suara.
Beberapa jam setelah keputusan Electoral College yang memenangkan dirinya, Joe Biden menyampaikan pidato kemenangan atau Victory Speech. Ia menyatakan bahwa supremasi hukum, konstitusi dan pilihan rakyat Amerika Serikat telah menang. Ungkapan yang boleh jadi diarahkan untuk menyindir Donald Trump, belum mendapat tanggapan dari Donald Trump. Lazimnya setelah ada penetapan resmi dari Electoral College, calon Presiden yang kalah langsung menyampaikan sambutan secara nasional dengan mengakui kekalahannya. Kelaziman itu sebelumnya bahkan dilakukan setelah adanya hasil hitung cepat. Apa yang dilakukan Donald Trump baru sekali terjadi dalam sejarah demokrasi pemilihan Presiden di Amerika. Sikap dan Tindakan Trump itu bisa saja mempengaruhi proses transisi kepemerintahan dari Presiden lama kepada Presiden yang baru terpilih.
Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Pemilu Presiden Amerika Serikat 2020 telah memecahkan rekor partisipasi terbanyak selama dilaksanakannya pemilu Presiden di negara itu. Joe Biden berharap bahwa keputusan Electoral College dan perolehan suara 302 suara electoral dapat segera menggugah kemauan Donald Trump untuk mengakui hasil Pemilu kali ini.
Bagi Presiden ke 46 Amerika Serikat ini, sudah datang saatnya memulai dengan pasti peralihan kekuasaan. Komitmennya untuk memerangi pandemic Covid di negaranya tentu akan segera diwujudkannya begitu ia memasuki Gedung Putih. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dalam hal jumlah warga yang terinfeksi Covid 19.
Mata dunia kini tertuju pada sosok politisi partai Demokrat yang berusia 79 tahun tersebut . Apakah Joe Biden akan mengubah Haluan politik luar negeri Amerika Serikat? Walau mungkin berharap banyak, masyarakat internasional masih harus menunggu langkah dan gebrakan yang akan dilakukan Joe Biden ke depan.
December
Kedatangan 1,2 juta vaksin Covid-19 pada minggu lalu tentu menjadi kabar sangat menggembirakan bagi bangsa Indonesia. Vaksin produksi perusahaan Tiongkok, Sinovac itu tiba 6 Desember 2020. Rakyat Indonesia pun menanti kapan vaksinasi Covid-19 akan dilaksanakan.
Vaksin tiba, vaksinasi tidak serta merta langsung dilaksanakan. Masyarakat Indonesia masih harus bersabar menunggu. Karena ada tahapan yang masih harus dilalui untuk menentukan kapan vaksinasi bisa dilaksanakan. Kenyataannya, memang uji klinis terhadap vaksin yang akan diproduksi oleh PT Biofarma itu belum selesai. Bahkan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan -BPOM pun belum bisa menerbitkan izin edar penggunaan darurat -emergency user authorization. Kepala BPOM, Penny Lukito mengatakan bahwa izin itu akan diterbitkan tentunya dengan tetap mengutamakan tiga aspek utama, yaitu keamanan, khasiat, dan mutu produk, termasuk kesahihan informasi produk. Izin edar penggunaan darurat ini diterbitkan salah satu alasannya karena proses pengembangan obat atau vaksin masih berlangsung.
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto mengharapkan BPOM bisa segera mengeluarkan izin penggunaan darurat. Tetapi tentu dengan tetap menunggu hasil dari clinical trial di Bandung, Jawa Barat dan Brasil yang rencananya selesai pada hari ini (15/12). Airlangga Hartarto menyampaikan harapannya itu pada acara Bisnis Indonesia Award 2020, yang disampaikan secara virtual pada Senin (14/12). Pada kesempatan itu, Airlangga Hartarto juga menyampaikan, kehadiran vaksin merupakan agen perubahan atau game changer dalam penanganan Covid-19. Keberadaan vaksin diharapkan bisa menekan persebaran virus dan mendorong kepercayaan publik untuk kembali melakukan aktivitas.
Ditengah menanti hasil uji klinis, pemerintah Indonesia sudah melakukan kesiapan tenaga kesehatan. Sekitar 440 ribu tenaga kesehatan dan 23.000 vaksinator terus mempersiapkan diri untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 hingga ke seluruh daerah.
Tetapi ada yang harus disadari oleh rakyat Indonesia. Bila seluruh uji klinis berhasil baik, dan vaksinasi dilaksanakan, tidak serta merta seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan vaksin. Dilihat dari jumlahnya yang sudah siap, yaitu tiga juta dosis, sudah jelas kurang lebih hanya satu persen rakyat Indonesia yang akan mendapat vaksin pertama. Tentu, rakyat harus rela memberikan vaksin kepada kelompok prioritas pertama, yaitu mereka yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19. Mereka adalah tenaga medis, paramedis contact tracing, dan pelayan publik mencakup TNI, Polri, dan aparat hukum lainnya. Itupun jumlahnya sudah mencapai 3,4 juta orang dengan kebutuhan sekitar 6,9 juta dosis.
Hal lain yang juga harus dipikirkan adalah bahwa tidak semua rakyat bisa mendapatkan vaksin gratis. Menteri Kesehatan, Terawan Putranto mengatakan, pemerintah sudah membuat dua skema vaksinasi Covid-19. Dari total 107 juta warga yang harus divaksin, 35 juta penduduk masuk program imunisasi pemerintah. Ini artinya mendapat vaksin gratis. Sedangkan, sisanya membeli vaksin sendiri.
Selain itu, hal lebih penting yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia saat ini adalah bahwa mereka harus lebih ketat melaksanakan protokol kesehatan. Mungkin masyarakat memang sudah sering mendengar ajakan memakai masker, cuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak dan tidak berkerumun. Tetapi kenyataannya, langkah itu sangat ampuh untuk mencegah penularan Covid-19. Pemerintah-pemerintah daerah bisa lebih ketat menegakkan protokol kesehatan, seperti sanksi berat diberikan kepada mereka yang melanggar protokol kesehatan, tak mengeluarkan izin untuk keramaian, khususnya menjelang Hari Natal dan Tahun Baru. Karena saat ini, saat vaksinasi belum bisa dijalankan, penegakan protokol kesehatan oleh semua pihak menjadi senjata ampuh untuk memerangi Covid-19.
December
Perkenalkan Potensi Bahari Indonesia Melalui Hari Nusantara
Written by ofra voiIndonesia memperingati Hari Nusantara setiap tanggal 13 Desember. Sejarah Hari Nusantara dimulai dengan deklarasi Perdana Menteri Indonesia, Djuanda Kartawidjaja, pada 13 Desember 1957 mengenai batas laut Indonesia. Pernyataan yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda ini menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia – NKRI.
Secara hukum, penetapan Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim tertuang dalam United Nations Convention on theLaw of the Sea - UNCLOS 1982 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Melalui UNCLOS 1982, kawasan Indonesia bertambah menjadi 5,8 juta kilometer persegi yang terdiri dari laut teritorial dan perairan pedalaman seluas 3,1 juta kilometer persegi dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2 juta kilometer persegi.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, atau sepanjang 108.000 km setelah Kanada, Indonesia memiliki potensi unggulan, dipandang dari sudut geo-politik, geo-strategis dan geo-ekonomi. Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam kelautan yang berlimpah, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya non-hayati dan jasa kelautan yang belum tergarap secara optimal.
Potensi bahari Indonesia mempunyai peran penting dalam mengembalikan perekonomian Indonesia yang belum stabil sejak pandemi COVID-19 merebak di awal tahun 2020. Potensi bahari ini bukan hanya sektor kelautan dan perikanan tetapi juga potensi wisata bahari, yang perlu ditingkatkan meski di tengah pandemi.
Selain itu kehadiran teknologi digital juga berperan penting dalam mendongkrak dan memperkenalkan potensi bahari, baik produk kelautan dan perikanan maupun potensi pariwisata bahari. Masyarakat maupun pelaku usaha perikanan dan pariwisata bahari pun dapat menggunakan teknologi digital untuk memperkenalkan produk, mencari peluang dan merencanakan perjalanan wisata bahari. Hal itu sesuai dengan tema Hari Nusantara 2020 yakni "Penguatan Budaya Bahari Demi Peningkatan Ekonomi Era Digital".
Semoga Hari Nusantara 2020 dapat membawa kekuatan dan kekompakan baru bagi bangsa Indonesia dalam memperkenalkan potensi bahari Indonesia. Sehingga dapat membangun kembali perekonomian nasional di tengah pandemi.
December
Peringatan Hari HAM Sedunia : Recover Better - Stand Up for Human Rights
Written by ofra voiTahun ini peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke 71 pada 10 Desember akan menjadi catatan sepanjang masa karena di tahun ini ada sesuatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19.
Tahun ini, tema Hari HAM Sedunia terkait dengan pandemi Covid-19 dan berfokus pada kebutuhan untuk membangun kembali dengan lebih baik dengan memastikan hak asasi manusia adalah inti dari upaya pemulihan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupaya mencapai tujuan global bersama dengan menciptakan peluang yang sama untuk semua, mengatasi kegagalan yang diekspos dan dieksploitasi oleh Covid-19, dan menerapkan standar hak asasi manusia untuk mengatasi ketidaksetaraan, pengucilan, dan diskriminasi yang mengakar, sistematis, dan antargenerasi.
Tanggal 10 Desember adalah kesempatan untuk menegaskan kembali pentingnya hak asasi manusia dalam membangun kembali dunia yang kita inginkan, kebutuhan akan solidaritas global, serta keterkaitan kita dan kemanusiaan bersama.
Di awal masa penyebaran Covid 19 Sekjen PBB Antoni Guetteress sempat menyebutkan bahwa pandemik ini cenderung membuat orang tidak memperdulikan HAM. Karena Covid, pintu-pintu Perbatasan ditutup, hak melintas dibatasi, suaka dihentikan pemberiannya. Tentu agar Covid bisa segera diatasi. Di beberapa aspek, betapa antisipasi sebaran Covid 19 dirasakan membuat penegakkan HAM dinomerkesekiankan.
Peringatan Hari HAM tanggal 10 Desember yang mengangkat tema Recover Better, Stand Up for Human Rights atau Pulih Lebih Baik, Perjuangkan Hak Asasi Manusia menunjukkan harapan bahwa ketika proses penemuan dan penuntasan vaksin COVID-19 ini sudah semakin menuju titik terang, maka diharapkan penegakkan HAM juga akan semakin baik, mampu berkembang lagi lebih baik dan memastikan HAM terpenuhi selama pandemi sebagai bagian dari upaya pemulihan.
Misalnya saja diperlukan untuk menciptakan standar hak asasi manusia dalam mengatasi ketidaksetaraan, pengucilan, dan diskriminasi yang terjadi selama Covid-19. Setiap orang sedunia memiliki peluang yang sama untuk memperoleh hak ini. Misalnya saja dengan mengakhiri segala bentuk diskriminasi dalam prosesi penanganan covid, Perlu adanya dorongan dan kontrak sosial untuk memajukan serta melindungi hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam “kebiasaan hidup baru" (new normal) serta langkah lainnya.
Apa yang diputuskan menjadi fokus dan tema besar Peringatan hari HAM Internasional sungguh merupakan catatan dan refleksi tiap negara selama perjalanan mengawal pandemi. Saatnya setiap negara menyentuh nurani mengoreksi langkah penanganan covid selama ini, untuk penegakan HAM yang lebih baik.
December
Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah -Pilkada telah dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia. Pilkada serentak 2020 dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pelaksanaan pilkada tersebut, yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional pada 9 Desember, telah menimbul pro dan kontra, terutama ditengah pandemi Covid-19 saat ini. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanggulangan Covid19, kecenderungan peningkatan kasus terpaparnya virus jelang Pilkada telah memaksa satuan tugas dan pemangku kepentingan bekerja keras mengantisipasi munculnya kluster baru pasca-Pilkada. Jika pihak Satgas Covid-19 fokus pada pencegahan dan penyebaran virus, pihak penyelenggara Pilkada terus mensosialisasikan ketelitian dan kecermatan masyarakat dalam memilih para calon pemimpin daerahnya. Kementerian Dalam Negeri mendorong masyarakat sipil dapat mengkritisi tokoh-tokoh yang berlaga dalam Pilkada 2020 untuk tidak terjebak soal petahana atau non-petahana.
Tidak dipungkiri pelaksanaan Pilkada serentak 2020 cukup berisiko. Di beberapa daerah, beberapa calon kepala daerah dan wakilnya serta para panitia terpapar virus bahkan ada yang meninggal. Walau penerapan dan pengawasan protocol kesehatan cukup ketat dilaksanakan namun pada hari pelaksanaan baik di dalam arena pemilihan maupun di luar arena masih terdapat titik-titik protocol kesehatan tidak dilaksanakan dengan baik. Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, lantaran tidak ada satupun yang mengetahui kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Untuk itu, Pilkada serentak 2020 menjadi momentum bagaimana bangsa Indonesia dapat mengatasi dan memutuskan rantai Covid19 dengan inovasi, ide dan gagasan dalam penyelenggaraanya disaat pandemi. Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, Satgas Covid-19 di daerah bisa membubarkan kerumunan di tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara Pilkada 2020. Hal tersebut bisa dilakukan bila kerumunan pemilih tidak menghiraukan peringatan dari Satgas. Sedangkan, Kekhawatiran akan penyebaran virus disaat hari pemungutan suara sempat terlontar oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Menurutnya, memang bisa terjadi penyebaran Covid-19 di hari pemungutan suara yang berpotensi diikuti sekitar 100,3 juta orang pemilih. Namun, dia menyampaikan optimis pemerintah dan penyelenggara pemilu bahwa Pilkada serentak 2020 berjalan sesuai rencana. Karena sudah disiapkan protokol kesehatan secara maksimal.
Secercah harapan muncul di tengah masyarakat Indonesia usai kedatangan vaksin Covid-19 tahap pertama di Indonesia pada Minggu malam. Namun, kedatangan vaksin serta masih adanya uji klinis tahap akhir di Indonesia masih merupakan pekerjaan rumah pemerintah dalam mengatasi pandemi. Pro-kontra tentang pelaksanaan Pilkada sepertinya dapat sedikit ditenangkan dengan kedatangan vaksin tersebut. Menurut rencana, pemberian vaksin akan diutamakan terlebih dahulu kepada tenaga kesehatan dan pihak di garda terdepan dalam pengawasan dan pelaksanaan pengawasan kesehatan di masa pandemi. Walaupun pandemi Covid-19 tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir, berbagai upaya telah dan akan dilakukan oleh pemerintah dan pemangku terkait serta pentingnya kesadaran masyarakat tentang bahaya Covid-19. Untuk itu, semua pihak tidak boleh lalai dan tetap mematuhi protocol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
December
Penanganan epidemi global Covid-19, memasuki tahap baru, yaitu dengan vaksinasi. Negara-negara produsen vaksin telah mulai menjual produk vaksin yang dihasilkannya, setelah tahapan uji coba dan publikasi. China, Rusia, dan Amerika Serikat berusaha meyakinkan negara-negara yang memerlukan vaksin mengenai keunggulan produksi masing-masing. Rusia yang mengklaim paling dulu menciptakan vaksin anti virus Covid-19, akhir-akhir ini tampak kurang agresif mempromosikan bahkan menjual hasil penelitian para ahli negara itu.
Amerika Serikat dan China berusaha saling mendahului. Pemilu Presiden di Amerika Serikat dan kondisi politik di negeri Paman Sam itu mendorong Presiden terpilih Joe Biden memanfaatkan penemuan vaksin oleh produsen farmasi negaranya untuk urusan dalam negeri. China negara yang pertama terpapar Covid-19 dan mampu mengatasi lebih dulu, diam-diam telah memproduksi vaksin, bahkan sudah diekspor ke negara yang membutuhkan.
Masing-masing perusahaan farmasi produsen vaksin Covid-19, bersaing dalam merebut perhatian pemerintah yang memerlukan. Selain menyatakan mengenai tingkat efisiensi, setiap vaksin juga mempunyai perbedaan harga perdosisnya. Pemerintah negara yang memerlukan tentu memperhitungkan kedua faktor tersebut.
Vaksin buatan perusahaan farmasi China, Sinovac, sudah merambah pasar luar negeri. Indonesia adalah salah satu negara yang mengimpor vaksin buatan China itu. Sebanyak 1,2 juta vaksin Sinovac telah tiba di Indonesia Minggu malam, 6 Desember 2020. Sebagaimana dinyatakan oleh pemerintah, ketibaan vaksin dari negeri tirai bambu itu merupakan tahap pertama. Setelah berhasil digunakan, Indonesia tentu akan mendatangkan lagi vaksin Sinovac.
Mulai digunakannya vaksin untuk memerangi virus Covid-19, juga dilakukan oleh negara lain seperti Canada dan Inggris.
Walaupun sudah mulai masuk tahapan vaksinasi pada tahun 2021, upaya untuk meredam penyebaran virus di kalangan masyarakat, di setiap negara, bagaimanapun tentu harus terus dilakukan. Protokol Kesehatan harus tetap dilaksanakan. Sebab persebaran virus Covid-19, bisa jadi akan tetap terjadi sejalan dengan pemberian vaksin.
December
Minggu, 6 Desember, 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, dari Tiongkok. Vaksin yang diproduksi perusahaan Sinovac tersebut adalah bagian dari pengadaan tahap pertama sebanyak 3 juta dosis vaksin jenis SARS-CoV-2 dari Tiongkok. Dalam keterangan persnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, masih ada 1,8 juta dosis vaksin dari Sinovac yang akan datang di bulan Januari 2021. Selain itu di bulan yang sama akan tiba 45 juta dosis dalam bentuk bahan baku curah untuk pembuatan vaksin Covid-19.
Kedatangan vaksin Covid-19 tersebut menjadi jawaban atas pertanyaan masyarakat Indonesia selama ini, kapan vaksin Covid-19 datang. Kedatangan gelombang pertama vaksin ini juga memberi harapan baru bagi masyarakat Indonesia yang sudah lelah dilanda pandemi selama hampir setahun ini. Menurut Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, pelaksanaan vaksinasi akan membangun rasa aman dan kepercayaan diri sebagai bangsa dalam melakukan berbagai aktivitas sosial ekonomi untuk mendukung ketahanan kesehatan, mendorong produktivitas, serta menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kedatangan vaksin Covid-19 memang patut disambut gembira. Program vaksinasi memberi harapan pandemi ini akan segera berakhir. Namun harapan yang besar itu jangan sampai mengendurkan kewaspadaan.
Tujuan vaksinasi adalah menekan jumlah kesakitan dan kematian akibat suatu penyakit, dengan cara membangun kekebalan tubuh agar tidak sakit meskipun terpapar suatu penyakit. Kesehatan individu berdampak kepada kesehatan komunitas. Semakin sedikit yang sakit, maka semakin besar kemungkinan penularan dapat dicegah.
Namun berdasarkan pengalaman, vaksin tidak bisa hanya sekali diberikan. Sama halnya dengan vaksin Covid-19. Setelah mendapat vaksin, jangan dianggap seseorang tidak mungkin lagi terkena Covid-19. Biasanya ada pengulangan pemberian vaksin secara berkala, agar benar-benar efektif. Oleh karena itu, vaksinasi tidak serta merta membuat virus corona penyebab Covid-19 lenyap dari muka bumi. Disinilah kewaspadaan harus tetap dijaga. Sementara vaksinasi berjalan, protokol kesehatan juga tetap harus dijalankan. Memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan sebenarnya adalah cara yang cukup efektif mencegah penularan Covid-19. Selain itu, pemerintah juga tidak boleh mengendurkan tindakan 3 T, yaitu Tracing, Testing dan Treatment selama vaksinasi berlangsung.
December
Pemerintah Pangkas Cuti Bersama Untuk Mencegah Penyebaran Virus Covid-19
Written by ofra voiPemerintah Indonesia lewat Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri secara resmi melakukan pemangkasan hari cuti bersama tahun 2020 dari yang sudah disepakati sebelumnya 11 hari menjadi 8 hari. Pemerintah menghapus 3 hari cuti bersama yang sudah ditetapkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional 2020, yakni Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah tanggal 28, 29, dan 30 Desember 2020.
Penghapusan 3 hari cuti bersama dimaksudkan untuk mencegah penyebaran covid-19 semakin meluas karena masyarakat akan memanfaatkan hari libur untuk pulang kampung atau mengunjungi tempat-tempat wisata.
Tampaknya pemerintah telah belajar dari keputusan sebelumnya, ketika memberlakukan cuti bersama cukup panjang di akhir Oktober lalu, dan tidak ingin mengulang kesalahan itu. Lonjakan kasus positif covid-19 belakangan ini memang sangat erat hubungannya dengan liburan cuti bersama yang lumayan panjang saat itu. Cuti bersama tentu bukan satu-satunya faktor, tapi bisa kita duga sebagai faktor terbesar. Mengapa? Karena penambahan kasus positif terjadi tepat dua minggu setelah masa liburan tersebut. Karena itu sudah benar kiranya jika pemerintah memangkas cuti bersama di akhir tahun. Tidak hanya memangkas cuti bersama, larangan mudik seperti yang diberlakukan pemerintah saat libur Lebaran beberapa waktu lalu pun barangkali perlu dipertimbangkan untuk meminimalkan sebaran virus.
Namun, apakah pemangkasan cuti bersama diakhir tahun ini akan efektif untuk menekan penyebaran covid-19 ? Mungkin tidak. Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan Protokol Kesehatan sangat penting. Penyebaran akan dapat ditekan dengan kedisiplinan yang tinggi dari masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dengan 3M ( yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Tapi ini juga belum cukup, konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan 3T (tracing, testing, treatment) atau penelusuran, pemeriksaan dan pengobatan serta penegakan aturan protokol kesehatan sangat penting.
Pemerintah dan masyarakat sudah seharusnya dapat membangun sinergi untuk menahan laju penyebaran pandemi covid-19 yang sempat mencatat angka positif harian hampir 8.400 orang beberapa hari lalu. Tanpa disiplin dan kerjasama, maka pemangkasan hari cuti bersama akhir tahun ini akan sia-sia.
